Pemprov Siapkan 15 Pos Kesehatan Lebaran

Berandankrinews.com – Tanjung Selor – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan sedikitnya 15 pos kesehatan yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota untuk melayani pemudik pada arus mudik dan balik lebaran 2019. “Ada 15 pos kesehatan, sedikitnya masing-masing ada 3 titik,” kata Kepala Dinkes Kaltara, Usman usai menghadiri Rapat Staf di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Senin (27/5).

Pos kesehatan itu, kata dia, tak hanya diisi tim kesehatan saja. Melainkan ada dari Dinas Perhubungan (Dishub), TNI, Polri dan instansi terkait lainnya. Dinkes Kaltara sendiri telah menunjuk petugas yang akan bertugas di posko kesehatan sebanyak 25 orang.  Meliputi, 2 orang dokter umum dan sisanya paramedis. “Kita juga telah bersurat, dalam surat kita himbau kepada seluruh kabupaten/kota untuk menyiapkan tenaga kesehatannya. Serta mendirikan pos kesehatan di titik-titik arus mudik dan balik lebaran,” ungkap Usman.

Usman menjelaskan, selain petugas kesehatan, nantinya di posko kesehatan juga akan disiapkan mobil ambulans. “Dalam satu posko dua petugas kesehatan. Jika nanti ada pemudik yang sakit atau pemudik yang kecelakaan bisa langsung ditangani, bahkan merujuk ke rumah sakit nantinya,” terangnya.

Ada pun 15 titik posko kesehatan tersebut yakni untuk Kabupaten Bulungan ada di Pelabuhan Speed Besar Sabanar Lama, Simpang KM 2 Jalan Jelarai, Tambangan Penyebrangan Tanjung Palas. Kabupaten Tana Tidung (KTT) ada di Pelabuhan Speed Tidung Pala, dan Pelabuhan Speed Sesayap. Untuk Kabupaten Malinau ada di Bandara R.A Bessing, Pelabuhan Speed Malinau, Pos Jaga Jalan Tanjung Belimbing. Dan untuk Kabupaten Nunukan ada di Pelabuhan Speed Nunukan, Pelabuhan Kapal Ferry Nunukan.

Sementara di Tarakan, titik pos kesehatan ada di Pasar Gusher, Simpang empat Grand Tarakan Mall (GRM), Pelabuhan SDF, Bandara Juwata, dan Pelabuhan Ferry Juwata. “Untuk titik-titiknya kemungkinan masih bisa bertambah, saat ini kita masih menunggu laporan dari masing-masing kabupaten/kota,” katanya. Pos kesehatan lebaran akan dibuka pada H-7 hingga H+7 lebaran. “Untuk warga disampaikan agar tetap menjaga kesehatan selama mudik dan balik lebaran,” timpalnya. (humas)

Program ‘Dokter Terbang’ Sudah Layani 8.163 Warga

= Kemarin, Pelayanan Kesehatan Gratis di Sebatik

Berandankrinews.com – Tanjung Selor – Sejak dimulai pada 2014, pelayanan kesehatan ‘jemput bola’ melalui program Dokter Terbang, hingga Mei 2019 ini telah melayani sebanyak 8.163 warga di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DPTK) yang ada di Kalimantan Utara (Kaltara). Khusus pada 2019 ini, sampai sekarang sudah terlayani 2.107 warga. Terupdate, program pelayanan dengan menyiapkan dokter spesialis ini dilaksanakan di Puskesmas Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah pada tanggal 29 Mei 2019.

Untuk diketahui, program Dokter Terbang yang digagas langsung oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie itu, telah dilaksanakan sejak 2014 lalu. Yakni ketika Irianto masih sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara. Program ini diadakan dengan melihat sulitnya akses masyarakat di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pesisir Kaltara untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Lewat program ini, yaitu dengan sistem jemput bola, Pemprov Kaltara melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mendatangi langsung ke titik-titik jauh yang selama ini kurang terjangkau pelayanan kesehatan. Utamanya layanan dokter spesialis.

“Program ini sudah dijalankan sejak 2014. Bermula saat saya ke daerah, melihat banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Mau ke Puskesmas, apalagi rumah sakit jauh. Utamanya masyarakat di wilayah perbatasan. Mereka harus menggunakan pesawat terbang, untuk bisa keluar berobat, karena akses darat masih sulit. Nah melalui program ini, kita yang mengirimkan tenaga kesehatan dan obat-obatan ke sana,” ungkap Gubernur.

Sejak itu, program pelayanan kesehatan dokter terbang terus berlanjut setiap tahun. Pada 2019 ini, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dialokasikan dana sebesar Rp 739 juta. Dengan target, untuk pelayanan kesehatan di 14 wilayah DPTK di Kaltara. Sesuai laporan dari Dinas Kesehatan, realisasinya hingga saat ini, sudah melayani 2.107 warga di wilaah DPTK.

“Dalam setiap pelayanan kesehatan ini, kita menurunkan dokter umum dan dokter spesialis. Seperti spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, juga apoteker dan perawat,” kata Gubernur yang didampingi Kepala Dinkes Kaltara, Usman.

Dikatakan, selama 2019 hingga saat ini, program layanan kesehatan dokter terbang sudah dilaksanakan di 12 desa di Kaltara. Yaitu di Desa Long Bang, Antal, Liago, Tias dan Silva Rahayu (Kabupaten Bulungan). Kemudian di Sei Nyamuk Sebatik Timur, Desa Long Bawan Krayan, Desa Long Umung, Krayan Timur (Kabupaten Nunukan), serta Desa Metun, Long Loreh, Desa Sesua, dan Desa Gong Solok (Kabupaten Malinau).

Sebagai informasi, Dinkes juga melaksanakan program dokter terbang melalui pelayanan kesehatan gratis pada Rabu (29/5), di Kecamatan Sebatik Tengah. Tepatnya di Puskesmas Aji Kuning, Kabupaten Nunukan.

“Melalui program dokter terbang ini, diharapkan masyarakat bisa terbantu. Utamanya di wilayah-wilayah yang selama ini sulit mendapat pelayanan kesehatan,” ujar Usman menambahkan. (humas)

Andi Asman Sulaiman: Sebanyak 160 Warga Miskin Sangat Memprihatinkan, Kita Akan Bina dan Pelihara Hingga Mandiri

Berandankrinews.com-Bone, Melalui Program Grebek Gakin yang telah dilaksanakan Kecamatan Barebbo, data keluarga kurang mampu yang diterima oleh camat sebanyak 160 Kepala Keluarga sangat memprihatinkan.

Hal itu dikatakan Camat Barebbo Andi Asman Sulaiman, S. Sos, MM ketika ditemui dikediamannya, Dia menuturkan, Kesedihannya melihat adanya warga miskin diwilayah Kecamatan Barebbo sangat memprihatinkan. Kami berencana kedepannya akan membina, sehingga setiap Kepala Keluarga yang masuk zona tidak mampu atau hidup dibawah garis kemiskinan ini bisa hidup yang sama dengan warga lainnya, mempunyai pekerjaan tetap dan bisa hidup sejahtera.

“Insya Allah 160 keluarga miskin ini, akan kita Bina dan pelihara sampai menuju keluarga mandiri dan bantuan yang kita telah salurkan sebelumnya sebagai langkah awal,” katanya, Kamis (30/5/19).

Aktifis Lsm dan tokoh pemuda Bone Tovan, sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Camat Barebbo. Katanya, memang ada bantuan dari pemerintah semacam PKH, namun bantuan ini terkadang masih salah sasaran. “Seharusnya dengan adanya gebrakan yang dilakukan Camat Barebbo , pemerintah daerah juga harus ada bentuk keprihatinan keadaan warga yang hidup dibawah garis kemiskinan,” Jelasnya kepada Berandankrinews.com.

Sementara itu, salah satu warga Desa Bacu yang menerima bantuan dari Program Grebek Gakin, Andi Muharram (57) menuturkan, perasaan yang sangat senang dan bahagia serta memohonkan doa kepada Camat dan seluruh Stafnya agar senantiasa dimudahkan reskinya. (Irwan N Raju).

Didominasi Kegiatan Fisik, Dana APBN Rp 4,8 Triliun untuk Kaltara

= Hingga Akhir Mei Sudah Terealisasi Rp1,07 Triliun

Berandankrinews.com – Tanjung Selor – Selain dana yang disalurkan melalui transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, nilainya lumayan besar, Rp 4,8 triliun lebih. Di mana belanja modal, dalam hal ini untuk kegiatan fisik pembangunan menyerap anggaran paling besar, yakni Rp 1,78 triliun.

Dari jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Pemerintah melalui APBN tersebut, informasi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kaltara, hingga 22 Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp1,07 triliun. Atau sekitar 35,30 persen.

Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, atas nama pemerintah provinsi dan juga masyarakat Indonesia di Kaltara, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada Kaltara, melalui dukungan pendanaan yang cukup besar.

Diungkapkan, dukungan berupa pengalokasian dana ke daerah tidak serta merta diberikan oleh pemerintah begitu saja. Namun semua atas usulan, dan juga pendekatan hingga penjelasan yang mendetail atas program-program yang diusulkan ke pusat. “Ini memang kegiatan dan pendanaan dari pusat melalui APBN. Tapi bukan ujuk-ujuk begitu saja, langsung ada kegiatan di daerah. Tidak semua program dari pusat, namun sebagian besar justru usulan dari daerah. Dan itu juga tidak serta merta disetujui. Semua butuh perjuangan. Perlu kita paparkan program kita secara jelas, sejauh mana fungsi dan manfaat program yang kita usulkan itu. Dan alhamdulillah, sejumlah usulan kita disetujui. Dari itu lah, banyak program dari pusat dilakukan di Kaltara,” beber Irianto.

Sementara itu, informasi dari Kantor Wilayah DJPb, Iman Santosa, APBN yang sudah terealisasi difungsikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, Bantuan Sosial (Bansos) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).  Persentase realisasi untuk belanja pegawai menjadi yang tertinggi, karena difungsikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai yang bekerja. Dengan rincian, belanja pegawai mencapai 35,5 persen. Kemudian untuk alokasi belanja barang mencapai 31,82 persen, alokasi belanja modal terealisasi 18,57 persen, bansos sebesar 0,21 persen dan TKDD yang mencakup DAK Fisik dan Dana Desa sebesar 8,21 persen.

Belanja modal yang kebanyakan untuk kegiatan fisik, diakui penyerapannya masi di angka 18,57 persen. Menurut Iman, Plt Kepala DJPb Kaltara, dikarenakan banyak kegiatan yang belum pada proses pembayaran. Menurutnya, realisasi belanja modal sendiri akan meningkat pada triwulan III dan triwulan IV.

“Pada beberapa Satker yang pagu belanja modalnya cukup besar seperti (Dinas) PU dan (Dinas) Perhubungan, memang banyak yang belum sampai pada proses pembayaran. Terlebih untuk Kaltara ini belanja modal didominasi konstruksi fisik seperti pembangunan jalan dan bandara. Prosesnya kan tidak satu-dua bulan selesai. Kalaupun ada yang sudah pembayaran, paling termin,” urainya.

Kemudian menyoal Bansos yang baru teralisasi 0,21 persen, Iman tidak menampik jika terdapat persoalan yang menghambat kinerja Satker. Antara lain verifikasi data di masyarakat yang membutuhkan waktu cukup panjang dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian yang lambat diterima.

“Ada beberapa hal yang menurut Satker memang menghambat realisasi Bansos ini. Mulai dari faktor Juknis yang lambat datangnya, sampai verifikasi data yang butuh waktu panjang. Karena memang Bansos ini kan langsung di masyarakat. Biasanya Dinsos dan Kemenag ini butuh waktu untuk mengumpulkan data misalkan namanya siapa dan tinggalnya di mana serta verifikasi indikator lain,” jabar Iman.

Mengenai TKDD sendiri, Iman mengatakan bahwa penyaluran dana desa tahap I sudah rampung seratus persen. Adapun untuk DAK Fisik, secara kalkulasi data baru bidang yang disalurkan. Adapun karena periode penyaluran berlangsung di antara bulan Februari dan Juli, Iman memprediksi akan ada persentase pencairan cukup besar di antara Juni dan Juli nanti.

Pihak DJPb memproyeksi, pada pertengahan tahun ini (Juni 2019), dana APBN ke Kaltara sudah dapat direalisasikan sebesar Rp1,7 triliun. Atau setara 35,3 persen dari Pagu tersedia sebesar Rp4,8 triliun. (humas)

Safari Ramadan di Bulungan, Gubernur Ajak Jaga Kekompakan

Berandankrinews.com – Tanjung Selor – Setelah sebelumnya, di Tarakan, kemudian Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, kegiatan Safari Ramadan oleh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali dilanjutkan. Minggu (26/5), Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, dengan didampingi Wakil Gubernur (Wagub) H. Udin Hianggio, Sekretaris Provinsi H. Suriansyah dan sejumlah kepala OPD (organisasi perangkat daerah) melakukan safari di Kabupaten Bulungan.  

Bertempat di rumah Jabatan Bupati di Jl Jelarai Raya Tanjung Selor, kegiatan Safari Ramadan petang hingga malam kemarin diisi dengan berbuka puasa bersama yang dilanjutkan dengan Salat Maghrib, Isya’ dan Tarawih berjamaah, serta tausyah.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, melalui kegiatan ini, tidak sekedar untuk bersilaturahmi. Nmun lebih dari itu, Safari Ramadan sekaligus sebagai sarana untuk membangun sinergi, dan kekompakkan. Baik di antara jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), maupun antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Untuk itulah, dalam kesempatan safari Ramadhan ini saya ajak semua kepala OPD, bahkan Pak Wagub dan Pak Sekda turut serta bersama-sama bersafari,” kata Gubernur.

Menurutnya, kekompakan penting. Melalui kekompakan, segala hal dapat dijalankan dengan mudah, dan berhasil. “Hal ini sudah dibuktikan oleh jajaran pemerintahan Banyuwangi, Jawa Timur. Saya beberapa hari lalu berkunjung sana. Melihat bagaimana pelayanan publik di sana. Saya kagum dan apresiasi dengan pelayanan di Kabupaten itu. Di sana, ada Mal Pelayanan Publik yang sangat bagus. Di satu tempat ini, ada 200-an pelayanan. Dan yang lebih mengagumkan adalah kekompakannya. Seluruh OPD di sana kompak, saling mendukung. Sehingga program-programnya bisa jalan dengan baik,” ungkapnya.

Tak hanya dalam hal pelayanan, soal inovasi dan kreatifitas di Banyuwangi, menurut Gubernur juga patut dicontoh. Di kabupaten yang mengandalkan pariwisata ini, sangat bersih. Pasar, tempat wisata dan fasilitas umumnya bersih. Orang yang berkunjung ke sana akan merasa nyaman dan betah. “Hal ini sangat baik untuk ditiru. Kabupaten/Kota di Kaltara silakan belajar dan tiru apa yang ada di sana, kemudian terapkan di sini. Istilahnya ATM (amati tiru dan modifikasi),” tandasnya.

Selain soal kekompakan, Gubernur kembali menegaskan agar masyarakat senantiasa menjaga keharmonisan dan kedamaian wilayah. Termasuk disinggung mengenai situasi politik, Irianto meminta agar semua bersikap arif dan bijak. Utamanya dalam hal penggunaan media sosial.

Selain tausyah dan salat berjamaah, dalam rangkaian Safari Ramadhan kemarin sore, juga ada penyerahan bantuan sosial dan hibah kepada organisasi atau lembaga keagamaan yang ada di Bulungan. Tampak hadir turut mendampingi Gubernur, selain wagub dan Sekprov, juga ada Bupati Bulungan H. Sudjati selaku tuan rumah beserta jajaran OPD di lingkup Pemkab Bulungan. (humas)