Latest Posts

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Sermani berlangsung 3 Hari

BERANDA, BERITA DAERAH

Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo melaksanakan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata DAK non fisik dana pelayanan kepariwisataan, tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan di Hotel Sermani, 20 Juni 2019.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo Drs. H. Andi Darmawangsah, M.Si bahwa tujuan diadakannya pelatihan ini adalah sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata untuk mengelola, memberdayakan, melestarikan dan mengoptimalkan sumber daya pariwisata yang ada.

Kegiatan ini sendiri dijadwalkan selama 3 hari mulai tanggal 20 s.d 22 Juni 2019 dengan jumlah peserta 45 orang terdiri dari perwakilan perangkat daerah, perwakilan pemerintah Kecamatan, perwakilan pengurus PHRI, ASITA dan HPI, Perwakilan kelompok sadar wisata dan pewakilan pengelola objek wisata. Dengan menghadirkan narasumber dari Sekolah tinggi pariwisata dan politenik pariwisata Makassar.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., MM mengatakan bahwa ini merupakan salah satu program kerja nyata dari Bupati Wajo dengan melibatkan unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat secara luas harus berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk sektor pariwisata harus melibatkan ke-3 pilar tersebut.

“Hari ini Dinas pariwisata telah melaksanakan hal tersebut sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Wajo yaitu Pemerintahan yang amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera. Upaya ini dilakukan sebagai perwujudan bahwa pemerintah harus hadir dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan memunculkan daya saing,” ungkap H. Amiruddin A., S.Sos., MM.

Selanjutnya disampaikan bahwa andil kepariwisataan itu adalah bagaimana pemerintah kolaborasi dengan ke 3 unsur, serta ini bisa nantinya menghadirkan 10.000 entrepreneur, serta indikasi dari kemapanan suatu daerah biasanya ditinjau dari sisi kepariwisataannya.

Disampaikan juga bahwa Dinas Pariwisata telah menjawab tantangan ini dan merebut peluang ini, sepanjang mampu dan menata dengan baik segala potensi dan peluang sehingga dengan demikian membutuhkan komitmen yang kuat.

“Bupati dan Wakil Bupati Wajo mengharapkan Kabupaten Wajo bukan lagi sebagai persinggahan wisata, tapi sudah sebagai tempat kunjungan utama wisata atau destinasi wisata dalam dan luar negeri,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

Diharapkan standarisasi dari unsur pendukungnya seperti penginapan, Hotel, Rumah makan, toko souvenir, pengusaha mikro, kecil dan menengah, jelas H. Amiruddin A., S.Sos., MM mengakhiri sambutannya .

( Humas Pemkab Wajo ).

Inovasi Warga Bunyu dan Nunukan Juarai Lomba TTG Provinsi

BERANDA

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), belum Lama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) telah menggelar lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Tahun 2019. Hasilnya, dari gelaran itu untuk Kategori Inovasi TTG menjadi Juara I adalah Hot Mixer Manual yang dibuat oleh Surapto dari Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan fungsi pembuatan Paving Blok dari sampah. Kemudian untuk Kategori TTG Unggulan, keluar sebagai Juara I adalah Pemotong Tali Budidaya Rumput Laut yang dibuat oleh Amri, warga Nunukan.

Kepala DPMD Kaltara Wahyuni Nuzband mengatakan, TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui TTG dapat menjawab permasalahan masyarakat. Utamanya, bagi para pelaku usaha ekonomi mikro di daerah dalam menciptakan tumbuhnya teknologi tepat guna, sehingga mempunyai daya saing dan dapat mengurangi kemiskinan maupun pengangguran.

Disebutkan, penyelenggaran Lomba TTG Tingkat Provinsi Tahun 2019 terbagi dalam dua kategori yang diperlombakan. Yaitu Kategori Inovasi TTG, yaitu alat yang sudah ada dikembangkan kembali. Kemudian kedua, Kategori TTG Unggulan yaitu alat yang baru diciptakan.

Untuk kategori Inovasi TTG sendiri terdapat 10 alat/ metode TTG dan untuk kategori TTG Unggulan terdapat 4 alat/ metode TTG.  Kategori Inovasi TTG menjadi Juara I adalah Hot Mixer Manual yang dibuat oleh Surapto dari Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan fungsi pembuatan Paving Blok dari sampah. Kemudian untuk Kategori TTG Unggulan yang keluar sebagai Juara I adalah Pemotong Tali Budidaya Rumput Laut yang dibuat oleh Amri, warga Kabupaten Nunukan, yang memudahkan petani rumput laut yang ada di Nunukan.

Perkembangan TTG yang ada di Kaltara tidak terlepas dari peran Pemprov Kaltara melalui DPMD Pemprov Kaltara yang memfasilitasi terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) di Kecamatan dan Desa.

Sampai tahun 2019 ini , Posyantek yang telah terbentuk berjumlah 35 Posyantek Kecamatan dan 10 Posyantek Desa. Pada saat ini, Posyantek yang telah banyak terbentuk berada di Kabupaten Malinau yang berjumlah 15 Posyantek Kecamatan dan 3 Posyantek Desa, sedangkan Kabupaten Bulungan berjumlah 9 Posyantek Kecamatan dan 1 Posyantek Desa, Kabupaten Nunukan berjumlah 7 Posyantek Kecamatan dan 6 Posyantek Desa, Kota Tarakan juga telah terbentuk 4 Posyantek Kecamatan dan Kabupaten Tana Tidung sendiri belum ada terbentuk Posyantek, diharapkan akhir tahun ini bisa terbentuk posyantek disana.

“Tahun depan pelaksanaan gelaran TTG akan diikuti oleh pelajar SMK, sehingga gelaran akan lebih meriah dan diharapkan akan ada alat/metode TTG yang baru, karena pelajar SMK saat ini yang kita ketahui tergolong kreatif – kreatif,” tambahnya.

Harapannya, melalui TTG ini masyarakat Kaltara dapat menjalin hubungan kerja sama, serta meningkatkan motivasi masyarakat untuk mampu mengembangkan, menciptakan dan modifikasi TTG baru. Sehingga meningkatkan jangkauan pemasaran produk usaha ekonomi mikro dari lingkup lokal menuju nasional, serta mendorong kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di desa-desa di Kaltara. (humas)

Jelang HUT ke-74 RI, Pemprov Bentuk Kepanitiaan

BERANDA

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Dimotori Biro PemerintahanUmum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah membentuk kepanitian untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-74 pada 17 Agustus 2019 mendatang.

Kepanitian terbentuk sesuai hasil rapat koordinasi persiapan HUT ke-74 RI yang digelar di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (20/6).

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi Kaltara Ariefudin memaparkan, agenda yang dibahas pada rapat ini ada tiga hal. Yaitu penyusunan panitia pelaksana, rencana kegiatan, dan tugas masing-masing seksi.  Rapat ini, lanjutnya, berlandaskan pada Rancangan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K./2019, tentang Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019.

“Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ini, dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaran Hari Ulang Tahun ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara HUT RI ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, diharapkan nama dan jabatannya disebut dalam kepanitiaan ini dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan,” ujar Ariefudin saat membuka rapat tersebut .

“Saya berharap adanya masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, terkait rancangan Gubernur yang telah dibuat oleh Biro Pemerintahan,” tandasnya.

Diungkapkan, Upacara HUT ke-74 RI tahun ini, oleh Pemprov digelar di dua tempat. Yaitu Lapangan Agathis dan Taman Makam Pahlawan. Upacara di Lapangan Agathis, Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie direncakan akan menjadi Inspektur Upacara (Irup). Sementara itu, upacara di Taman Makam Pahlawan Telabang Bangsa, Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Brigjenpol Drs. Indrajit S.H.

“Setelah rapat ini diharapkan OPD yang bertugas dalam kepanitiaan ini, untuk saling berkoodinasi sesuai dengan tugas yang dibebankan,” tutupnya. (humas)

Pelayanan Adminduk Harus Berkualitas dan Inovatif

BERANDA

Berandankrinews.com – TARAKAN – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Suriansyah mengatakan, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus berkualitas. Bukan hanya itu. Menurutnya, penting juga adanya inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Sekprov saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Kaltara di Hotel Lotus Panaya Tarakan, Kamis (20/6). Sekprov mengatakan, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara adalah bagian dari pelayanan publik. Dalam pelayanannya mesti memerlukan aparatur pelayan yang kompeten. “Untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas diperlukan peningkatan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku,” kata Sekprov.

Dalam Rakor ini, Sekprov menyambut baik pelayanan adminduk Disdukcapil di Provinsi Kaltara telah kearah digitalisasi seperti tema rakor kali ini ‘Evolusi Layanan Administrasi Kependudukan Go Digital Tahun 2019’. Dengan demikian dalam prakteknya, digitalisasi pelayanan akan menuju pelayanan timeless, borderless, dan paperless.

Sesuai dengan informasi Disdukcapil Kaltara, Sekprov mengungkapkan, pelayanan inovasi telah berbasis teknologi digital. Salah satunya adalah penggunaan tanda tangan elektronik (TTE). TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosisasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

TTE sendiri telah diimplementasikan oleh sebagian wilayah di Provinsi Kaltara yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. “Kabupaten Malinau telah mengimplementasikan TTE tapi masih terhambat gangguan jaringan. Sedangkan Kabupaten Bulungan belum mengimplementasikannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Kaltara, Samuel Parrangan berharap dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digital dapat meningkatkan kualitas data kependudukan dan meningkatkan proporsionalitas aparatur dukcapil. “Jadi pelayanan dukcapil pada prakteknya di lapangan menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien,” kata Samuel.

Tidak hanya itu, terkait banyaknya warga dari luar Kaltara yang masuk ke provinsi termuda ini juga menjadi salah satu bahasan dalam rakor tersebut. Apalagi pasca Idulfitri menjadi momen yang biasanya banyak warga berdatangan dengan berbagai keperluan. “Biasanya kan, warga sini pulang mudik. Kemudian kembalinya dari kampung halaman, membawa keluarga atau teman. Itu yang sering terjadi,” ungkap Samuel.

Meski diyakini akan banyak warga pendatang baru, Samuel menyebut, untuk saat ini belum ada rencana untuk melakukan Operasi Yustisi, sebagai upaya penertiban atau razia warga pendatang, seperti yang dilaksanakan di kota-kota besar di Indonesia.

“Yang jelas, kita mengimbau kepada masyarakat yang baru datang untuk melapor ke Ketua RT setempat. Warga kita yang membawa harusnya pro aktif. Ini sebagai upaya kita untuk ketertiban administrasi kependudukan. Di samping juga membantu untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Utamanya bagi warga yang berencana tinggal lama atau bahkan menetap di Kaltara, diharapkan segera mengurus administrasi kepindahan penduduk. “Sekarang lebih mudah. Apalagi dengan e-KTP. Karena data secara nasional sudah terekam. Yang penting melapor ke Ketua RT, kemuan ke Disdukcapil di kabupaten/kota. Dengan membawa surat pindah dari daerah asal,” tuntasnya. (humas)

12 Kecamatan di Kaltara Masuk Program PISEW 2019

BERANDA

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Kali ini, bantuan dana segar diberikan melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam hal ini lewat Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya.

Demikian informasi disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie baru-baru ini. Dijelaskan Gubernur, bantuan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mengentaskan kemiskinan di wilayah Kaltara. “Sesuai laporan yang saya terima, tahun ini, ada 12 kecamatan di Kaltara yamng mendapatkan bantuan PISEW. Yakni, untuk Kabupaten Bulungan 2 kecamatan, Malinau 3 kecamatan, dan Nunukan 7 kecamatan,” sebut Gubernur.

Masing-masing kecamatan mendapatkan bantuan senilai Rp 600 juta melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sudah termasuk operasional Badan Kerjasama Antar Desa sebesar Rp 10 juta. Jadi, total bantuan PISEW tahun ini, mencapai Rp 7,2 miliar. “Jumlah kecamatan penerima tahun ini, sama dengan tahun lalu. Dan, kegiatan tahun ini, ada juga yang merupakan lanjutan dari tahun lalu. Seperti di Kecamatan Krayan Tengah, Krayan Timur, Mentarang, dan Malinau Utara,” bebernya.

Peruntukkan dana itu, rata-rata adalah peningkatan jalan penghubung desa, pembukaan jalan. Adapula untuk pembangunan pendukung pariwisata dan 1 gedung pabrik kakao. “Penentuan kecamatan yang mendapatkan bantuan ditetapkan oleh pihak Kementerian PUPR. Jadi, tiap kecamatan sudah mendapatkan alokasinya masing masing. Lalu, kegiatannya diarahkan pihak kementerian dan mitra. Sementara pembangunannya dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) didampingi fasilitator,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada 2018, PISEW di Kaltara dialokasikan kepada 4 kecamatan di Bulungan, 4 kecamatan di Nunukan dan 4 kecamatan di Malinau. Seperti tahun ini, besaran bantuan masing-masing kecamatan senilai Rp 600 juta.

Seperti diketahui, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR menggulirkan program PISEW. Dari target 2.564 kecamatan hingga tahun 2019, program ini telah membawa manfaat bagi masyarakat di 1.664 kecamatan seluruh Indonesia.

Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pembangunan tidak dilakukan oleh kontraktor, melainkan dikerjakan oleh masyarakat desa setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna mengungkapkan, program PISEW ini sudah dilaksanakan pada tahun lalu. Hanya saja lokasinya berbeda dengan tahun ini. Tahun 2018 lalu, kecamatan yang masuk program ini adalah Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur serta Tanjung Palas Tengah di Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat dan Mentarang di Kabupaten Malinau. Serta Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat dan Krayan Tengah di Kabupaten Nunukan. “Ada tiga kabupaten, 12 kecamatan dan 24 desa pusat kawasan,” kata Suheriyatna.

Desa tersebut adalah Long Beluah dan Long Sam, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Karang Agung dan Ruhui Rahayu Tanjung Palas Utara. Desa Sajau dan Sajau Hilir Tanjung Palas Timur, serta Desa Salimbatu dan Tanjung Buka Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan.

Sedangkan di Malinau yaitu Desa Malinau Kota dan Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota. Tanjung Lapang dan Kuala Lapang Malinau Barat. Serta Malinau Seberang dan Kaliamok Kecamatan Malinau Utara. Lidung Keminci serta Pulau Sapi Kecamatan Mentarang.

Sementara di Nunukan yakni Desa Long Matung dan Long Bawan Kecamatan Krayan. Kampung Baru dan Pa Betung Kecamatan Krayan Timur. Serta Pa Mering dan Lapatar Kecamatan Krayan Barat. Serta Desa Ba Liku dan Binuang Krayan Tengah. “Baru sebatas penetapan lokasi,” katanya. (humas)