Berandankrinews.com – YOGYAKARTA – Usulan wilayah perbatasan antara Serudong (Malaysia) dengan Sei Menggaris, Nunukan (Indonesia), sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Border Crossing Agreement) atau strategi peningkatan kerjasama antar negara, mendapat respons positif dari kedua negara yang berbatasan, yakni Indonesia-Malaysia.

Hal tersebut termasuk yang dibahas dalam Pertemuan Tim Teknis/Kumpulan Kerja Teknikal dan Sidang ke-24 (5) Kelompok Kerja (KK)/Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Pembangunan Sosio Ekonomi Indonesia-Malaysia (Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah, di Grand Inna Hotel Yogyakarta, pada Selasa-Kamis, (25-28/6) kemarin.

“Dalam pertemuan kali ini, pihak Sabah menyampaikan bahwa kajian pembangunan jalan antara Serudong dan Sei-Menggaris telah dibuat. Jadi kita melihat ada kemajuan atas usulan itu.” jelas Datu Iqro Ramadhan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda – Litbang) Kaltara.

“Sehingga proyek tersebut akan mereka masukan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang akan dimulai pada tahun 2021-2025,” lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, kata Datu Iqro, dari pihak Provinsi Kaltara (Indonesia) dihadiri  oleh Datu Iqro Ramadhan, yang juga selaku Ketua Harian Sosek Malindo Kaltara, beserta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik dari provinsi maupun Kabupaten Nunukan. Sementara itu, dari Sabah dihadiri oleh YBHG.Tuan Mohd Hanafiah Bin Datuk Seri Panglima Hj.Mohd.Kassim beserta jajarannya.

Rapat yang berlangsung selama 3 hari sejak Selasa (25/6) hingga Kamis (27/6) kemarin, membahas berbagai hal yang terbagi dalam 3 KK (Kelompok Kerja).

“KK satu membahas antara lain Bidang Sosial Budaya, KK kedua membahas Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan; dan KK tiga membahas tentang Bidang Keselamatan/Keamanan dan pengurusan Perbatasan/Sempadan,” jelas Datu Iqro lagi.

Selanjutnya dalam bidang perdagangan, kedua belah negara sepakat mewujudkan kerjasama dalam bidang penjualan hasil pertanian Kaltara berupa hasil perkebunan/ladang. “Usulan ini disetujui dengan bersepakat tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di kedua negara,” ujarnya.

Datu Iqro menambahkan, masih dalam bidang perdagangan, untuk usulan Kaltara mengenai pemanfaatan ruang laut dan pekerja rumput laut di Sempadan Nunukan juga telah diterima dengan catatan harus melalui SOP otoritas berwenang Sabah. (humas)

Berandankrinews.com – TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta agar pengembangan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dipercepat penyelesaiannya. Ditargetkan tahun ini akan selesai pembangunannya. Terutama untuk sisi laut.  Melalui APBD 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar untuk pembangunan tahap IV. Kemudian guna menuntaskan pembangunannya, melalui APBD Perubahan tahun ini, diusulkan penambahan anggaran Rp 16 miliar.

Gubernur mengatakan, penyelesaian pengembangan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dinilai penting. Hal ini mengingat, aktivitas pelabuhan speedboat yang menjadi penghubungan ke seluruh kabupaten di Kaltara itu, semakin padat. “Bisa kita lihat, semakin semrawut. Kita menginginkan pelabuhan ini menjadi lebih nyaman dan aman. Karena ini menjadi salah satu pintu gerbang Kaltara,” kata Gubernur saat bertemu dengan para perwakilan buruh Pelabuhan Tengkayu I, Rabu (26/06).

Diungkapkan, dirinya menginginkan awal 2020 mendatang pengembangan pelabuhan tersebut sudah selesai dan bisa dinikmati masyarakat. Utamanya pada sisi laut. Di antaranya pada dermaga tambat, ruang tunggu maupun jalan masuk atau trestle yang dibuat dua jalur. “Memang belum bisa tuntas secara keseluruhannya. Ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Kaltara. Sebagai provinsi baru, Kaltara memiliki APBD yang sangat kecil. Oleh karenanya, kita juga berupaya bisa mendapatkan dukungan anggaran juga dari APBN,” kata Irianto lagi.

Lebih jauh Irianto mengungkapkan, sesuai perencanaan awal Pelabuhan Tengkayu I akan dijadikan sebagai sebuah pelabuhan modern yang futuristik. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi salah satu ikon di Kaltara. “Yang utamanya adalah membuat masyarakat, baik itu warga Kaltara maupun masyarakat dari luar yang ke Tarakan akan merasa nyaman dan aman saat berada di pelabuhan ini,” lanjutnya. 

Sebagai gambaran, jika sudah selesai pengembangannya, pelayanan di pelabuhan ini, ke depan akan dibuat seperti di bandara-bandara kelas internasional. “Jadi ke depan, berbagai fasilitas pendukung lainnya. Seperti pertokoan, juga hotel. Tapi itu bertahap untuk jangka Panjang,” imbuhnya.

Sementara itu, kedatangan Gubernur ke Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Rabu (26/06) sore lalu adalah secara khusus ingin bertemu dengan perwakilan para buruh di pelabuhan itu. Hal ini menyusul adanya keluhan dari buruh, yang khawatir aktivitas mereka terhenti akibat adanya kegiatan pembangunan di pelabuhan tersebut. “Saya sengaja datang langsung untuk mendengar aspirasi yang ingin mereka sampaikan,” kata Gubernur.

Diakuinya, sebagai konsekuensi karena pekerjaan dipercepat, maka harus ada yang dikorbankan untuk menghentikan aktivitasnya di pelabuhan itu. Sempat terpikir oleh pelaksana teknisnya, untuk meminta agar aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tengkayu I dihentikan sementara.

Mendapatkan informasi itu, para buruh pun resah. Mereka berharap aktivitas pekerjaannya tidak dihentikan. “Makanya saya datang menemui mereka, untuk mengetahui apa yang para buruh inginkan. Di satu sisi, pembangunan memang harus dipercepat, dan memperkecil adanya resiko. Di sisi lain, para buruh ini juga harus bekerja. Ini perlu ada solusi yang terbaik, dan tidak ada yang dirugikan,” kata Irianto.

“Perlu ada pengaturan untuk para pekerja di Pelabuhan. Jadi kegiatan pembangunan berjalan lancar, masyarakat dan buruh tetap beraktivitas dengan baik. Yang terpenting jangan sampai ada resiko. Ini perlu dibicarakan secara teknis. Masukan dari para buruh diterima, begitu juga bagaimana pendapat dari pihak yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan ini,” lanjutnya.

Sebelum memutuskan langkah yang diambil, Gubernur meminta agar masukan-masukan dari buruh, maupun dari pelaksana kegiatan, disimulasikan terlebih dahulu. “Saya minta Kepala Dinas Perhubungan, dan juga dibantu Pak Syamsul Bahri nanti membicarakan lagi lebih teknis dengan melibatkan buruh, maupun pihak yang akan melaksanakan kegiatan. Cari solusi yang baik, dan tidak beresiko. Itu yang dijalankan,” tegas Irianto.  Di samping iu, untuk menghindari persoalan di kemudian hari, Gubernur menyarankan ada kesepakatan, atau perjanjian antar pihak secara tertulis. “Yang jelas, dari pemerintah provinsi meminta dukungan semua pihak, utamanya masyarakat. Karena dengan pengembangan pelabuhan ini, tujuannya untuk masyarakat,” tandasnya.

Di tempat sama Kepala Dinas Perhubungan Kaltara Taupan Madjid mengakui, sebalumnya Dishub Kaltara memang telah mengeluarkan surat edaran yang meniadakan aktivitas bongkar muat dan antar-jemput penumpang di pelabuhan tersebut, untuk sementara waktu.

Kebijakan tersebut diambil Dishub Kaltara dengan mempertimbangkan permintaan pejabat pembuat komitmen (PPK), yang menginginkan agar pengerjaan proyek tidak terganggu dengan aktivitas kapal dan bongkar muat barang yang ramai. Mengingat waktu pekerjaan yang harus selesai tahun ini, atau hanya dalam waktu efektif 5 bulan.

Taupan menjelaskan, pada pelaksanaan pekerjaan nanti, pihak pelaksana kegiatan akan menurunkan crane untuk membantu pekerjaan pemancangan. Dengan kondisi itu, penting untuk mengutamakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), tidak hanya bagi pekerja, tapi juga buruh. “Supaya bisa efektif pekerjaannya, tentunya kita harus berbicara tentang aktivitas di sana. Kemudian pekerja nanti menggunakan crane, alat-alat berat semua di situ. Itu ‘kan membahayakan warga sekitar,” ungkapnya.

Terkait dengan keluhan para buruh, seperti yang disampaikan oleh Gubernur, Taupan mengatakan akan secepatnya membicarakan ini secara teknis. Pihaknya berharap para buruh untuk tetap tenang, dan mengabaikan edaran tersebut. “Kita akan carikan solusi. Yang pasti kita semua menginginkan, tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ini,” imbuh Taupan.

Seperti diketahui, pengembangan Pelabuhan Tengkayu I dimulai pada 2017 lalu. Pada tahap I, Pemprov Kaltara menganggarkan Rp 19 miliar untuk reklamasi. Berlanjut ke tahap II, melalui APBD-Perubahan 2017, dengan alokasi anggaran Rp 19 miliar untuk pengadaan tiang pancang.

Kemudian dilanjutkan pada 2018, dilakukan pengerjaan pemancangan dan pembuatan lantai trestle. Pada tahun itu, pengembangan masuk pada tahap III, yang mana Pemprov menganggarkan senilai Rp 35 miliar. “Ketiga tahapan tersebut realisasi pekerjaan sudah selesai semua. Bahkan saat lebaran lalu, dermaganya sudah difungsikan sementara,” katanya.(humas)