BALIKPAPAN – Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada 38 major project nasional yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dikatakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, sesuai pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro, ada 15 major project yang akan dilakukan di Kalimantan. Termasuk Kaltara.

Di Kaltara, major project tersebut, diantaranya Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, penanganan jalan trans/lingkar pulau terluar dan tertinggal : Pulau Nunukan, dan pengembangan infrastruktur gas kota. “15 major project tersebut, disusun memiliki nilai strategis dan daya ungkit untuk mencapai sasaran prioritas,” kata Irianto.

Guna mewujudkan hal tersebut, ada arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Dimana arah kebijakan itu, yakni percepatan pertumbuhan, diversifikasi dan pelestarian alam. “Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, disusun 10 strategi yang akan dilakukan oleh masing-masing daerah di Kalimantan. Termasuk, Kaltara,” jelas Gubernur.

Strategi pertama, mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional. Lalu, mengembangkan industri pengelolaan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang. Strategi ketiga, menguatkan peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk hilirisasi industri.  Strategi keempat, menguatkan penguatan kawasan transmigrasi mandiri. Kelima, menjaga kawasan perbatasan untuk menjamin kedaulatan NKRI.

Selain itu, penting pula untuk menjaga kawasan dengan fungsi pelestarian lingkungan dan ekologis. “Strategi ketujuh, menjamin pemenuhan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada kawasan kota-kota baru. Juga perlu meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk mempercepat penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal), meningkatkan kerja sama antara daerah dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” beber Irianto.

Strategi ke-9, pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis resiko bencana serta penguatan sistem mitigasi bencana. “Strategi ke-10, pemindahan ibukota negara sebagai pusat pertumbuhan nasional,” ulas Gubernur.

Terkait strategi ke-10, Irianto menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah konter antar wilayah di Kalimantan. “Intinya, pemerintah ingin membangun ibukota negara yang ideal, dan menjadi standar pembangunan nasional. Sebab, ibukota negara adalah simbol identitas negara,” ujar Irianto. Ibukota negara juga harus merupakan kota yang smart, green, beautiful dan sustainable. Lalu, modern dan berstandar internasional.(humas)

BALIKPAPAN – Pada 5 tahun kedepan, tepatnya pada masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kalimantan harus sudah mulai menjadi satu kesatuan wilayah perekonomian dan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi hulu dan hilirisasi industri. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Ka Bappenas) Prof Bambang Brodjonegoro pada Konsultasi Regional Pulau Kalimantan Penyusunan Awal RPJMN 2020-2024 di ballroom Novotel Balikpapan, Selasa (20/8) pagi.

Terkait hal itu, Gubernur mengaku bahwa Menteri PPN/Ka Bappenas juga menyinggung soal pentingnya rencana pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan dan Mentarang. “Untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan tersebut berjalan baik maka ketersediaan infrastrukturnya juga harus terjamin. Dalam hal ini, jalan dan lainnya,” kata Gubernur.

Dengan kata lain, Kalimantan harus menjadi pulau yang mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri. “Rencana pengembangan tersebut, sedianya sudah masuk kedalam rencana perekonomian Kalimantan. Contohnya, shelter alumina dibangun di KIPI Kaltara, sementara tambang bauksitnya di Kalbar,” urai Irianto.

Gubernur juga menyetujui harapan Menteri PPN/Ka Bappenas yang menginginkan agar kiblat industri aluminium harus dipindah dari Sumatera ke Kalimantan. “Tambangnya ada di Kalimantan, industrinya juga ada di Kalimantan maka harusnya hilirisasinya juga ada di Kalimantan. Jangan terbelenggu dengan aspek kewilayahan. Namun jadikan Kalimantan sebagai satu kesatuan wilayah perekonomian, guna mengoptimalkan ekonomi Indonesia,” ungkap Irianto.

Diingatkan pula mengenai pentingnya modal sumber daya manusia (SDM). “Dalam hal ini, kita berbicara soal kualitas bukan kuantitas. Didalam era industrialisasi, meski investornya berasal dari luar negeri, SDM Kalimantan harus mampu mengikuti irama tersebut. Jadi, harus ada perbaikan modal SDM secara serius,” beber Gubernur. Guna meningkatkan kualitas SDM tersebut, pemerintah di Kalimantan harus mengedepankan perbaikan pelayanan kesehatan dasar. Dalam hal ini, utamanya masalah kesehatan anak.

Transisi Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari mengandalkan sumber daya alam (SDA) menjadi industri hilirisasi, juga bertujuan untuk menerjemahkan 5 arahan Presiden Joko Widodo. Arahan itu disebut, sebagai Visi Indonesia. Visi pertama, pembangunan infrastruktur. “Penjabarannya, yakni menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak perikanan,” ujar Irianto.

Visi kedua, pembangunan SDM. Yakni dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi, dan infrastruktur dasar untuk kesehatan dan produktivitas.

Visi ketiga, mendorong investasi. “Ini dijabarkan dengan mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, mencegah pungutan liar, dan hambatan investasi lainnya,” ulas Gubernur.

Visi keempat, reformasi birokrasi. Yang direalisasikan lewat reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, dan efisiensi lembaga. “Visi terakhir, penggunaan APBN. Penjabarannya, yakni menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” urai Irianto.

Pada kesempatan tersebut, Menteri juga memaparkan 3 skenario pertumbuhan ekonomi 2020-2024. Skenario pertama, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0 persen. Skenario kedua, pertumbuhan ekonomi hingga 5,7 persen dan skenario ketiga, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 persen. Sementara tingkat kemiskinan, diprediksi antara 6,5 hingga 7,0 persen, Indeks Gini Ratio 0,370 hingga 0,374, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditaksir antara 4,0 hingga 4,6 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksi mencapai 75,54. “Dengan target tersebut, ada 7 agenda pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah. Di antaranya, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pembangunan yang berkualitas. Lalu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, serta mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” tutup Irianto.(humas)

BALIKPAPAN – Ada 4 tanggapan yang disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie terhadap Rancangan Teknokraktik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Tanggapan pertama, perlunya kesinambungan yang kuat antara RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024. Ini bertujuan agar setiap rencana pembangunan dapat berlanjut, holistik dan terintegratif. “Saya yakin pula rancangan Bappenas ini sudah bagus. Namun, tetap harus disadari bahwa tak ada karya manusia yang sempurna.

Dari itu, butuh masukan,” kata Gubernur saat menyampaikan tanggapannya pada Konsultasi Regional Pulau Kalimantan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di ballroom Novotel Balikpapan, Selasa (20/8).

Tanggapan kedua, Gubernur menilai bahwa perencanaan pembangunan antar pulau yang termuat didalam rancangan teknokratik saat ini, belum detail. “Masih sangat makro. Saya khawatir, pada pembahasan perencanaan tahunan di tiap regional akan muncul fragmentasi pemikiran dan usulan lagi.

Sehingga terjadi perdebatan,” jelas Irianto. Gubernur juga menilai perlunya mem-booming-kan tema pembangunan yang dipampang pada RPJMN 2020-2024. “Tema pembangunan yang diangkat untuk 5 tahun kedepan, adalah Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan.

Tema ini harus diselaraskan di seluruh wilayah Indonesia, dan harus benar-benar dapat ditindaklanjuti bukan mengambang,” ulas Irianto. Tanggapan selanjutnya, adalah belum tergambarkannya kebhinekaan dalam rancanan teknokratik RPJMN 2020-2024.

“Indonesia tak bisa dibangun secara seragam. Jangan lagi kita berpikir untuk membangun di wilayah yang banyak penduduknya, tapi harus berpikir bagaimana membangun untuk mendatangkan penduduk dan peningkatan perekonomiannya.

Dengan kata lain, pembangunan harus disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing,” jelas Gubernur. Selain 4 tanggapan tersebut, Gubernur juga menyampaikan 7 usulan. Usulan pertama, yakni Pemerintah Indonesia harus memiliki kemauan yang kuat untuk menjadikan Kalimantan sebagai pusat energi listrik nasional. “Kaltara sendiri, terus berusaha keras untuk mewujudkan pembangunan kelistrikan.

Dalam hal ini, pembangunan PLTA diharapkan dalam beberapa tahun kedepan sudah dapat terbangun. Meski memang investasi PLTA jauh lebih mahal dibandingkan PLTU,” papar Irianto. Usulan kedua, mewujudkan Kalimantan sebagai pusat penelitian dan pelestarian hutan gambut nasional.

“Selama ini, pemerintah di Kalimantan terus berupaya melestarikan keberadaan hutannya. Dan, itu memberikan sumbangsih besar terhadap oksigen dunia. Dari itu, saya kira wajar jika Kalimantan menuntut perlakuan lebih atas hal ini,” urai Gubernur. Usulan ketiga, yakni pentingnya melanjutkan pembangunan jalan Trans Kalimantan. “Usulan keempat, perlunya penegasan isu pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan.

Didalam rancangan teknokratik tersebut, tidak dijelaskan dimana lokasinya, jadi tidak menimbulkan banyak pertanyaan,” ungkap Irianto. Dan, usulan kelima adalah penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan NKRI di Kalimantan dengan melakukan pergeseran pasukan. “Usulan selanjutnya, adalah pemanfaatan lahan secara maksimal, termasuk perairan dan lahan konversi untuk peningkatan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan.

Dan usulan terakhir, pentingnya melakukan pemekaran wilayah secara terbatas. Seperti, kepada Tanjung Selor yang masih berstatus kecamatan, sementara wilayahnya adalah ibukota Kaltara yang seharusnya berstatus kota,” tutup Irianto.(humas)