Program Kampung KB Butuh Dukungan Lintas Sektoral

Social share

NUNUKAN – Tidak adanya kegiatan lanjutan yang jelas pasca sebuah kampung ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah persoalan yang kerap ditemui di lapangan dan selalu menjadi kendala dalam pengembangan Program KB.  Penilaian itu disampaikan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid saat memberi sambutan pada Acara Peresmian Kampung Berjoko Dusun Lourdes Kecamatan Sebatik Tengah sebagai Kampung KB beberapa waktu lalu. 

Menurut Laura, kurangnya pemahaman stakeholder terkait dengan program Kampung KB dan dukungan lintas sektoral yang minim menjadi faktor utama kenapa Program Kampung KB selalunya stagnan pasca peresmian. “Data berdasarkan hasil penelitian Puslitbang KB dan KS tahun 2017 menyatakan bahwa kegiatan Kampung KB hanya didominasi oleh kegiatan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), sementara dukungan dari lintas sektoral masih minim,” kata Laura. 

Padahal Program Kampung KB, kata Laura, dinilai sebagai sebuah terobosan pembangunan keluarga, pelayanan KB, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan secara keseluruhan yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak sejak dicanangkan oleh Presiden RI tahun 2016 lalu. Pada tahun 2019 Pemerintah Pusat bahkan akan memberikan bantuan operasional dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk kegiatan integrasi dan program pembangunan lainnya sebesar Rp. 105 juta kepada tiap kecamatan yang memiliki kampung KB. 

Laura berharap bantuan tersebut dapat memacu kinerja para penyuluh KB di masing – masing wilayah bersama dengan stakeholder terkait lainnya untuk bersinergi dan melakukan berbagai kegiatan demi suksesnya program tersebut. “Kegiatan ini sangat membutuhkan komitmen semua pihak,  baik dari pemerintah pusat hingga para pelaksana di lapangan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan,” ujarnya. Di Kabupaten Nunukan saat ini tercatat sudah ada 26 Kampung KB yang tersebar di 13 kecamatan, atau hanya tinggal 6 kecamatan yang belum memiliki Kampung KB di wilayahnya masing – masing.

Kepala KKBPK Provinsi Kalimantan Utara Rusman Effendi dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa banyak keuntungan yang akan diperoleh jika sebuah kampung ditetapkan sebagai Kampung KB. Keuntungan tersebut antara lain, terlibatnya berbagai instansi untuk memperbaiki kualitas kependudukan, kesehatan dan pendidikan masyarakat. “Semua pihak diharapkan akan ‘mengeroyok’ dengan berbagai kegiatan di wilayah yang sudah sebagai Kampung KB sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik,” kata Rusman Effendi.(HUMAS)