JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ternyata selama ini tidak pernah menggunakan verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu dasar pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi, dalam keterangan persnya, Rabu (27/11/2019) di Jakarta.

Menurut Mandagi, kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers selama ini digembar-gemborkan pihak Dewan Pers bahwa hal itu bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan.

“Ternyata semua itu bohong belaka dan artinya Dewan Pers telah melakukan pembohongan publik,” tandas Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019.

Mandagi juga lmenjelaskan isi surat BPK RI kepada SPRI, disebutkan bahwa pihak BPK RI masih menelaah secara internal mengenai kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan lperusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.

“Jadi perusahaan pers atau media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah tidak perlu takut diteror kebijakan Dewan Pers dan juga pemerintah daerah tidak boleh paranoid dengan ancaman Dewan Pers,” tegasnya.

DPP SPRI sebelumnya sempat menemui pihak BPK RI dan melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait isu kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan.

Dalam suratnya, DPP SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

Mandagi menguraikan, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas disebutkan bahwa untuk mengembangkan kemerdekaan pers maka dibentuklah Dewan Pers yang Independen.

Sehingga menurut Mandagi, hal itu sudah jelas mengatur kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan.

Selain itu DPP SPRI dalam surat dengan nomor : 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 meminta BPK RI mengklarifikasi kebijakannya menggunakan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers sebagai salah satu dasar hukum untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

BPK RI akhirnya menjawab surat SPRI tersebut melalui suratnya nomor : 438/S/X.2/11/2019 tangal 25 Noveber 2019, tentang Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.

Dalam suratnya kepada kepada Ketua Umum DPP SPRI, BPK menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai Undang-Undang dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

“Berkenan dengan permohonan klarifikasi Saudara terkait dengan pemeriksaan BPK atas kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, hal tersebut saat ini masih dalam proses penelaahan pada internal BPK,” kata Wahyudi, Plh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI dalam isi surat yang ditanda-tanganinya.

Wahyudi juga berjanji akan segera menginformasikan kepada DPP SPRI apabila pihak internal sudah mendapatkan hasil telaahnya.

Dengan adanya keterangan ini (surat klarifikasi BPK RI), Ketua DPI Hence Mandagi menegaskan, program sertifikasi perusahaan pers yang sedang aktif dilakukan organisasi-organisasi pers konstituen DPI adalah sah dan dapat digunakan menjadi dokumen perusahaan pers untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah tanpa harus terpengaruh dengan propaganda negatif oleh Dewan Pers

Tidak ada Alasan lagi pemeriksaan daerah menolak Atau memutus kontrak kerja sama dengan media Yang berbadan Hukum meskipun belum terverifikasi dewan pers

Irwan N Raju

MAKASSAR –  Rombongan Delegasi Indonesia yang dipimpin langsung Dirjen IKP Kementerian Kominfo Prof DR. Widodo Muktiyo tiba di negeri Jiran Malaysia beserta 7 orang lainnya anggota delegasi dari unsur official diwakili Kadis Kominfo Prov. Sulsel, Kadis Kominfo Prov. Aceh dan dari unsur KIM yang mewakili dari Jateng, Jabar, NTT dan Aceh,(25/11/2019).

Kunjungan kerja delegasi Indonesia adalah kerjasama antara Kementerian Komukasi dan Informatika RI dan Kementerian Komukasi dan Multi Media Malaysia dalam rangka berbagi pengalaman dalam penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM) terutama dalam menangkal berita hoax dan menjadi media informasi yang mengedukasi publik.

Kedatangan delegasi disambut langsung Director International Relation Division Departemen of Information Malaysia tuan Norkhanizan Manaf. Ungkap Hasdullah Kadis Kominfo Sulsel.

Hari pertama (26/11/2019) Dirjen Informasi dan Komunikasi Prof. DR. Widodo Muktiyo mengawali dengan berkunjung kedutaan Indonesia di Malaysia diterima oleh Krishna K.U. Hannan Wakil Duta Besar RI.

Dimana perbincangan beliau berdua sangat produktif lalu kita diajak melihat langsung layanan pengurusan pasport dan visa untuk rakyat Indonesia yang ada di Malaysia yang sudah ditata kelola dengan digital sehingga layanan yang diberikan cukup produktif dan terukur, dengan sistem layanan itu tak ada lagi ruang calo dan markup biaya dan dari aspek waktu standar hanya tiga hari saja urusan pasport sudah selesai.

Rata-rata Kedutaan Malaysia memberi layanan publik sekitar 600- 800 orang perhari dan bekerja sampai malam hari’ Pak Prof. Widodo yang didampingi Hasdullah Kadis Kominfo Sulsel menyempatkan diri melihat langsung seluruh tahapan proses layanan kedutaan dan memberikan apresiasi atas kinerja layanan digital yang ada.

Lebih dari itu juga apresiasi komitmen para pegawai kedutaan yang fokus dalam melayani rakyat Indonesia dan sekaligus upaya kedutaan dalam memberikan perlindungan warga Indinesia yang ada di Malaysia termasuk upaya- upaya kedutaan dalam memperkuat hubungan kedua negara yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia- kunci Hasdullah.

(Red/Sbn**)