Latest Posts

Beri Bukti Yakinkan Rakyat Kecil, dr. Ali Mahsun Atmo Membeli Mobil Suzuki Beleno AT,Kerjasama APKLI dan SUZUKI

BERANDA, NASIONAL

JAKARTA – Pada hari ini  Sdr Andri dari Suzuki Financial Indonesia (SFI) melakukan survey ke rumah kami. Alhamdulillah sudah kami tanda tangani kontrak kredit pembelian mobil Suzuki BALENO AT 2019 dengan pihak SFI dengan sertakan e-KTP suami istri, KK, PBB, NPWP, dan Rekening Koran 3 Bulan terakhir, Jumat (29/11/2019).

Insya-Allah proses di SFI 3 hari selesai. Setelah itu kami sampaikan hasilnya ke Pihak Dealer PT. SBT Pulogadung Jakarta Timur. Soal NPWP sekarang diwajibkan. Kalau soal kost atau kontrak rumah tetap bisa namun dilengkapi dengan Surat Izin Domisili, tutur Andri dari SFI saat mensurvey ke rumah Ketua Umum DPP APKLI dibilangan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat.

Kami yang tanda tangani kerjasama antara APKLI dan SUZUKI pada 3 Septemebr 2019 di Jakarta. Disemangati GUMREGAH Pengubah Ekonomi Rakyat Kecil, Kami juga yang pertama kali merealisasikan kerjasama tersebut.

Ini adalah bagian dari tanggungjawab dan kewajiban kami selaku Ketua Umum DPP APKLI untuk memberikan contoh dan meyakinkan Rakyat Kecil diseluruh Indonesia. Bahwa motor dan mobil Suzuki adalah lebih mudah, Pembiayaan lebih terjangkau dengan adanya kerjasama antara APKLI dan Suzuki

Untuk itu, kami menghimbau kepada rakyat kecil diseluruh tanah air untuk bergegas mendapatkan fasilitas dari kerjasama ini, tegas dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed Ketua Umum DPP APKLI, Pendiri / Presiden GUMREGAH Pengubah Ekonomi Rakyat Kecil seusai menanda tangani kontrak kredit pembelian MOBIL SUZUKI BALENO AT 2019 dengan pembiayaan melalui SFI

Laporan
Iwan Hammer
Ketua DPD APKLI kab Bone Sulawesi Selatan

Marthin Billa Serukan Generasi Milenial Perkuat Konsensus Nasional

BERANDA

BULUNGAN – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR – RI) DR. Drs Marthin Billa menekankan bahwa ditengah lajunya perkembanggan zaman maka generasi muda sebagai pewaris negara harus tetap memegang jatidiri bangsa yang tegas dan teguh dalam ke – Indonesianya.

Hal tersebut disampaikan oleh Tokoh Nasilonal yg akrab dipanggil Bang MB didepan siswa – siswi pelajar STMKA Sajau, Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltata), Menurut Marthin Billa, saat ini bangsa Indonesia tengah diuji dengan berbagai persoalan yang apabila generasi muda tak waspada, tentu kerugian besar akan menimpa negara ini, Selasa (26/11/2019).

” Saya tekankan, bahwa negara lain tak mungkin melalukan agresi secara fisik. Tapi invansi dalam bentuk sosial, budaya dan ideologi yang tak sejalan dengan ideologi bangsa kita, sangat jauh berbahaya dari perang senjata,” tegas Marthin Billa.

Masifnya penyebaran berita palsu ( hoax ), propaganda yang mengandung fitnah hingga ujaran kebencian yang saat ini begitu fulgar dalam penyampaianya terutama di media sosial menurut Marthin Billa adalah bagian dari skenario pihak – pihak lain yang menginginkan adanya perpecahan di Indonesia.

Apalagi, lanjut Marthin Billa, saat ini media sosial bagaikan kebutuhan pokok masyarakat ya ng sebagian besar penggunanya adalah generasi muda (milenial) . Sehingga apabila kaum milenial tak bijak dalam menanggapi pemberitaan serta segala unggahan di media sosial, tak arif dalam menyampaikanya dan lebih parah lagi turut menyebarkan sebuah informasi yang tak jelas sumbernya; maka sama saja kaum milenial telah mengantar negaranya menuju keterpurukan.

” Kaum nilenial adalah generator negara ini dalam memperteguh peradabanya. Jangan sampai justru malah turut serta menjadi penyebab keterpurukan negaranya,” tandasnya.

Pria yang juga pernah mengantar Malinau menjadi Kabupaten dengan perkembangan pesat saat ia memimpin daerah itu mengingatkan bahwa segala propaganda yang menjurus perpecahan tersebut tak akan mampu menghancurkan keutuhan bangsa apabila semua pihak terutama kaum milenial berpegang pada falsafah bangsa yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

” Empat pilar kebangsaan itu adalah warisan para pendiri bangsa yang telah menjadi konsensus nasional. Kalau dulu dipakai untuk mendirikan negara, maka kita juga wajib memakainya untuk mengisi kemerdekaan dalam mewujudkan peradaban,” tuturnya.

Sehingga Marthin Billa meminta agar keempat pilar kebangsaan tersebut bukan hanya sekedar menjadi bahan seminar maupun hanya memjadi pembahasan semata, namun semua pihak dituntut untuk menjadikanya sebagai pegangan. Masih utuhnya kesatuan bangsa hingga saat ini, imbuh MB, karena adanya empat pilar kebangsaan tersebut.

” Jika ada sebuah negara yang terdiri dari beribu pulau dengan beribu suku dan berbagai agama hidup rukun menjadi satu, maka itu hanya akan ditemui di Indonesia. Dan itu terwujud karena kita masih teguh memegang empat pilar kebangsaan sebagai pedoman laku sehari – hari ” pungkas Marthin Billa.

Dalam acara tersebut, turut hadir tokoh masyarakat Kalimantan Utara seperti Dr Drs Djalung Merang, MSi, Dr Iwan Bambang, MTH dan aktivis serta tokoh muda perbatasan Mikael Pai, S.Sos, MAP.

(Eddy S)

Ketua DPD APKLI Kabupaten Bone , sosialisasi dengan 3 perwakilan Camat di Bone persiapan program senyum Rakyat Senyum Nusantara

BERANDA, BERITA DAERAH

BONE – Pasukan Tempur Lapangan Ekonomi Rakyat Kecil Se-kabupaten BONE bertekad bulat jadi percontohan Realisasi Program Senyum Rakyat Kecil Senyum Nusantara
Untuk Sulawesi Selatan Bertempat di Warkop 23 Samping Rujab bupati Bone jln MH Thamrin Watampone Tanete Riattang Kabupaten Bone Pukul 11.00 wita, Jumat (29-11-2019).

Hal tersebut bagian dari Hasil pendadaran khusus ketua umum DPP APKLI pusat, Dr Alimahsun Atmo biomed presiden PKR /pendiri Gumregah Pengubah Ekonomi Rakyat, kepada Ketua DPW Dan DPD APKLI se-Indonesia di kantor pusat DPP APKLI Jln Cempaka timur 3 Jakarta pusat.

Tiap kecamatan se-kabupaten BONE Propinsi Sulawesi Selatan disiagakan satu rumah untuk Program Toko GUMREGAH Pengubah Ekonomi Rakyat Kecil, satu rumah Program Dokter Ali Mahsun Atmo gratiskan iuran BPJS kesehatan / ketenagakerjaan bagi rakyat kecil yang punya kredit motor syarat dan ketentuan, pengadaan motor, mobil dan mesin tempel kapal nelayan/pariwisata dan umrah berangkat dulu baru membayar.

Hadir mewakili camat se-kabupaten Bone bersama dalam pertemuan Ini Camat Ajangale mewakili Bone Utara, camat Lamuru mewakili Bone Barat, camat Patimpeng mewakili Bone Selatan Kabupaten Bone untuk jadi projects dan percontohan Sulawesi Selatan

Hadir dalam sosialisasi ini,Iwan Hammer
Ketua DPD APKLI kab Bone Sulawesi Selatan, Andi Mappangara camat Ajangale
Andi Ilham camat Patimpeng, Andi Muh Awaluddin S.STP Camat Lamuru, Arnold cunding
Kabiro Sulsel media online LintasLima serta Rostang Aras ketua BPI KPN PA RI Sulsel.

(Irwan hammer)

Personel Humas Polres Sinjai Kompak Jenguk Rekannya Yang Sedang Sakit

BERANDA, BERITA DAERAH

SINJAI – Personel Humas Polres Sinjai yang dipimpin oleh Aipda Syahruddin Ali bersama empat orang personel Humas menyempatkan waktunya membesuk anggota Humas yang sedang sakit dan dirawat di puskesmas balangnipa, kecamatan sinjai. Kamis (28/11/2019).

Adapun personel humas yang sedang sakit atas nama Briptu Haris Satria yang mengalami sakit gejala tifus sehingga dirawat dipuskesmas.

Pada saat kunjungan personel Humas Polres Sinjai memberikan semangat dan dukungan moril, yang merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan antar sesama karna apa yang dialami Briptu Haris Satria kita pun merasakan.

“Kami memberikan semangat dan dukungan berupa moril hal ini merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan kami, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hubungan kekeluargaan. Ujar salah satu personel Humas Brigpol Syamsul Rijal.

“Kita ini adalah keluarga besar Polres Sinjai, dan ditugaskan di Humas, untuk itu wajiblah kita semua untuk memberikan dukungan moril, minimal do’a dan dukungan lainnya semoga Briptu Haris Satria bisa lebih memiliki semangat untuk sembuh, karena dukungan dan kepedulian itu sangat penting,“ ungkapnya

Dan kami berharap agar personil Humas yang sedang sakit itu segera diberi kesembuhan dari penyakit yang dialaminya.

“Kami semua personil Humas Polres Sinjai mendoakan agar rekan kami segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa.” ucapnya.

(Irwan hammer)

Mahfud: Rekomendasi Ombudsman ke Menteri Harus Dilaksanakan

BERANDA, NASIONAL

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku prihatin atas banyaknya pejabat dan institusi pemerintah yang mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Dalam belasan tahun atau dalam sekian tahun berdirinya Ombudsman ini, menurut Mahfud, belum efektif. “Banyak aparatur pemerintah yang mendapat rekomendasi itu abai,” katanya.

“Pak, ini ada laporan, dan saya tanya sudah lapor Ombudsman belum? Sudah, ini surat dari Ombudsman kepada menteri, kepada ini, banyak, tetapi ndak jalan juga kami mau apa?” ujar Mahfud saat membuka Seminar Propartif dan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 yang digelar Ombudsman RI di Hotel JS Luwansa, (27/11/2019).

Padahal, lanjut dia, Ombudsman dibentuk oleh negara untuk membantu pemerintah dalam mengoreksi sistem yang korup dan berbelit-belit, serta menghubungkan rakyat dengan pemerintah.

“Ombudsman ini dibentuk oleh negara untuk bantu pemerintah dan bantu rakyat. Bukan memusuhi pemerintah. Ini masih ada orang yang sepelekan Ombudsman,” sesalnya.

Ia mengaku dapat laporan terjadinya banyak pelanggaran administrasi, lemahnya pelayanan publik, hingga vonis yang tidak bisa dieksekusi, dan setelah direkomendasi Ombudsman masih tetap tidak jalan juga.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta kepada seluruh aparatur pemerintah supaya memperhatikan rekomendasi Ombudsman karena itu merupakan lembaga yang dibentuk negara untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah.

Menurutnya lagi, Ombudsman akan memberikan jalan penyelesaian yang sifatnya bukan peradilan, tapi rekomendasi penyelesaian permasalahan secara objektif.

“Jangan sampai Ombudsman sudah buat dan kirim surat berkali kali, tak ditanggapi. Enggak boleh begitu. Harusnya setiap pejabat berterima kasih pada Ombudsman,” imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia Romy Fredy John Rumengan menanggapi positif pernyataan Mahfud soal penguatan peran Ombudsman.

Menurut Rumengan, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan pemerintah agar apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD terkait peran penting lembaga Ombudsman bisa diimplementasi oleh seluruh jajaran kementrian.

Seperti halnya Mendikbud yang baru Nadiem Makarim, menurutnya, harus berani melaksanakan rekomendasi Ombudsman meski terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.

Rumengan menegaskan, Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sudah sangat jelas meminta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang ketika itu dijabat Muhamad Nazir untuk segera membatalkan penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar yang diperoleh Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

“Kami yakin menteri Nadiem mampu bersikap tegas dan melaksanakan rekomendasi ORI dan segera mencopot jabatan Rektor UNIMA agar dunia pendidikan tidak dikotori oleh praktek maladministrasi,” ujar Rumengan.

Rumengan juga menuding Dirjen Dikti Ali Gufron diduga memanipulasi surat rekomendasi ORI nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018, sehingga menteri tidak berani mencopot rektor Unima.

Untuk membuktikan keseriusannya Rumengan telah resmi melaporkan Ali Gufron ke Polda Sulut pada 27 November 2019 dengan nomor laporan: STTLP/770.a/XI/2019/SPKT dengan tuduhan dugaan pidana pemalsuan. ***