Pejabat dan Tokoh Masyarakat Hadiri Pembukaan Mubes VI PDLKT Irinto dan Laura Puji Keuletan dan Toleransi Dayak Lundayeh

NUNUKAN – Bersama Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H. Irianto Lambrie dan Kapolda Kaltara Brigjend Polisi Indrajit, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Servianus menghadiri Pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) VI Persekutuan Dayak Lundayeh dan Festival Seni Budaya Dayak Kalimantan Utara di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Rabu (25/9).

Tampak hadir pula dalam acara tersebut Bupati Malinau yang juga Ketua Dewan Pengurus Pusat Pesekutuan Dayak Lundayeh (PDLKT) Kaltara Yansen TP, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Andi Muhammad Akbar, para kepala – kepala adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Malinau. Hadirnya beberapa pejabat penting dan para tokoh masyarakat tersebut menunjukkan betapa keberadaan PDLKT selama ini sangat dihargai oleh masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat Dayak Lundayeh dianggap sudah memberi konstribusi yang luar biasa besar dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan secara keseluruhan, dan Kaltara secara khusus. Selama ini Masyarakat Dayak Lundayeh memang terkenal aktif dalam berbagai bidang dan profesinya masing – masing, baik di bidang pemerintah, di lembaga legislatif, pengusaha, dan lain sebagainya.

Mereka pun terkenal memiliki etos kerja dan semangat belajar yang tinggi, toleran dan punya rasa kekeluargaan yang kuat. Hal itulah yang menyebabkan Masyarakat Dayak Lundayeh selalu bisa eksis di manapun dan berbaur dengan saudara – saudaranya dari etnis yang lain.

Soal ketekunan dan keuletan Dayak Lundayeh, Hal ini pun diakui oleh Bupati Laura. “Mereka (Masyarakat Dayak Lundayeh) sangat hebat, ulet dan tekun dalam belajar. Saya salut dan bangga,” kata Laura.

Hal senada juga disampaikan oleh Irianto Lambrie. Menurutnya, Masyarakat Dayak Lundayeh memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, dan sangat menjunjung nilai – nilai toleransi. “Saya sangat sependapat dengan tema yang diusung dalam Mubes Dayak Lundayeh kali ini.

Sebagai dari Rakyat Indonesia kita semua harus bangga sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang berada di garis terdepan perbatasan negara,” kata Irianto. Mubes PDLKT kali ini memang mengusung tema yang sangat optimis, yakni : SDM dan Budaya Maju, Wudjukan Daya Saing Dayak Lundayeh Dalam Bingkai NKRI.

(HUMAS)

Bekerjasama Dengan MAF,Pemkab Nunukan Luncurkan Ambulance Udara Pasien Rujukan Dijemput Pesawat Secara Gratis

NUNUKAN – Pelayanan Program Ambulance Udara secara resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan di Bandara Yuvai Semaring, Kecamatan Krayan, Rabu (25/9).

Pada penerbangan perdana tersebut, ambulance udara menjemput pasien ibu hamil yang dirujuk ke RSUD Tarakan karena kondisi kehamilanya yang tidak normal.

Ibu hamil tersebut telah melewati masa HPL (Hari Perkiraan Lahir) sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan bayi dan ibunya jika tidak segera dirujuk ke rumah sakit.

Camat Krayan Helmy Pudaaslikar dalam rilisnya menyatakan bahwa Program Ambulance Udara merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Maskapai MAF (Mission Aviation Fellowship) untuk merespon sulitnya pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Krayan.

Pesawat udara dipilih sebagai ambulance untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan karena sampai saat ini akses darat dari Krayan – Malinau atau sebaliknya belum bisa dilalui oleh kendaraan roda empat Dengan adanya Program Ambulance Udara tersebut, menurut Helmy Pudaaslikar, masyarakat di wilayah Krayan saat ini bisa bernafas lega karena pesawat udara selalu siap melayani masyarakat yang sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit kapan pun dengan biaya gratis karena seluruh biaya penerbangan akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Kalau selama ini masyarakat harus carter jika ingin membawa keluarganya yang dirujuk ke rumah sakit dengan biaya yang sangat mahal, maka dengan adanya ambulance udara ini mereka tidak perlu membayar lagi biaya pesawat semuanya akan ditanggung oleh pemerintah,” kata Helmy.

Kemudahan lain yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Program Ambulane Udara adalah pasien yang dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya darurat dapat dijemput dari desa – desa terdekat yang memiliki lapangan perintis, seperti di Binuang, Long Padi, Tanjung Pasir, Tang Laan, Long Layu dan Bungayan.

Hanya saja kata Helmy, untuk mendapatkan pelayanan Program Ambulane Udara tersebut pasien harus benar – benar dalam kondisi darurat dan harus dirujuk ke rumah sakit. Saat dirujuk ke rumah sakit, pasien pun harus didampingi oleh petugas medis dari Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu).

Selain Helmy Pudaaslikar, Peluncuran Program Ambulance Udara tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Krayan Iptu. Klarus Silalahi, Kapolsek Krayan Selatan Iptu. Supriyadi, Kepala Puskesmas Long Bawan H. Sukirno, Kepala Adat Besar Krayan Darat M. Rining Liang, Kepala Adat Besar Krayan Barat Ishak Surang, Ketua Daerah GKII Daerah Krayan Pdt. Johny Elly, Aiptu Barru Yulius dari Polsek Krayan Selatan.

(HUMAS)

Upaya Pencegahan Karhutla di Sei Menggaris

NUNUKAN – Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memang menjadi antensi pemerintah pusat. Pasalnya, sebaran asap yang melanda wilayah Kalimantan sempat menggangu aktiftas. Begitu juga di Kabupaten Nunukan yang hingga kini gencar dilakukan sosialisasi pencegahan Karhutla.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan, pemkab  menggelar sosialisasi pencegahan Karhutla di Kecamatan Sei Menggaris, Selasa (24/9) lalu. Dengan menggadeng BPBD Nunukan, Kapolsek Nunukan, Danramil Nunukan, sebagai narasumber, kegiatan ini dihadiri kurang lebih 40 peserta.

“Peserta berasal dari perusahan-perusahan swasta di Sei Menggaris, petani, lintas sektor, tokoh masyarakat, pemuda dan agama, babinsa, personil pos polisi Sei Menggaris, acara dibuka secara resmi oleh Camat Sei Menggaris,” tutur Kasubid Kedaruratan BPBD Nunukan, Hasan.

Hasan mengatakan materi yang dibawakan BPBD adalah menyampaikan aspek kebencanaan Karhutla. Kemudian, bagaimana penanganan pemadaman jika terjadi Karhutla. Begitu juga dengan upaya Pemda Nunukan dalam mengantisipasi Karhutla. “Dari kepolisian itu, dari aspek penenggak hukumnya. Karena, sudah ada pidana pelaku pembakaran lahan dan hutan,” tuturnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara pembakaran. Sebab, dia mengaku, pembukaan lahan dengan cara pembakaran dapat merugikan masyarakat. Salah satunya, sebaran asap yang bisa menggangu kesehatan.(Irwan)

Dulman Tegaskan Tidak Ada Perbedaan Pelayanan Pasien BPJS dengan Non-BPJS

NUNUKAN – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, dr. H. Dulman dengan tegas membantah stigma negative masyarakat mengenai adanya perbedaan pelayanan pasien yang menggunakan jaminan social melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tidak.

Menurut Dulman, semua pelayanan tidak ada perlakuan khusus. Baik itu pasien BPJS atau tidak. “Semua tetap sama. Tidak ada yang berbeda pelayanannya. Mau gunakan BPJS atau tidak tetap sama. Malahan kita minta pasien gunakan BPJS Kesehatan karena biaya normal akan sangat mahal dikeluarkan pasien,” terangnya usai sharing bersama sejumlah LSM Nunukan dan sejumlah media, Rabu (25/9).

Begitu juga dengan pemberian obat-obat tidak yang dibedakan. Bahkan, kata dia, jika ada pasien kelas 1 namun memerlukan obat murah tetap diberikan. “Begitu juga dengan pasien yang membutuhkan obat mahal walaupun dia kelas tiga tetap kita berikan,” tuturnya.

Selain itu, penanganan dari sisi dokter ahli, diakuinya, juga tidak ada yang dikhususkan. “Kalau dokter A mengobati pasien kelas 1, maka dia juga mengobati pasien B di kelas 2 maupun 3 kalau dibutuhkan. Begitu juga penggunaan alat canggih atau tidak semua disama bagi pasien yang membuntuhkan,” tambahnya.

Sebagai rumah sakit yang berada di perbatasan, dia mengaku akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dia juga telah membuat sebuah call center atau akun facebook rumah sakit untuk masyarakat yang ingin mengadukan keluhan. “Kita harap stigma masyarakat yang menyatakan ada perbedaan pelayanan BPJS dengan yang tidak. Itu sudah salah. Semua kita layani,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panjiku Kabupaten Nunukan, Mansur Ricing mengatakan selain dari pelayan dari sisi kehumasan rumah sakit perlu ditingkatkan. “Karena kita tidak tahu ternyata di rumah sakit ini semua dokter sudah lengkap. Bahkan peralatan pun lengkap. Kita harap semua pelayanan di maksimalkan,” pungkasnya.(Irwan)

Tjahjo Kumolo Nilai Aksi Mahasiswa Adalah Murni Sampaikan Aspirasi

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo (Istimewa)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah, seperti Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar tak menimbulkan masalah yang mengganggu publik. Menurut Mendagri, aksi turun ke jalan tersebut murni aspirasi mahasiswa.

“Meski begitu, kita harap para mahasiswa untuk berani mengambil sikap jika muncul kepentingan lain yang berusaha menunggangi aksi mereka,” tutur Mendagri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019)sebagaimana dilansir dari CNN.

Tjahjo pun berharap semua pihak dapat besikap arif dan bijak. Mendagri  juga meminta agar Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi atau kabupaten/kota wajib menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi menolak RKUHP dan revisi UU KPK tersebut.

Menurut Mendagri, Menampung aspirasi, menerima aspirasi, mendiskusikan, mendialogkan, meneruskan aspirasi, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk DPRD.

Diberitakan sebelumnya, Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan unjuk rasa di DPRD Sumatra Barat, Rabu (29/9) Mereka menyatakan penolakan terhadap pengesahan beberapa Rancangan Undang Undang (RUU) oleh pemerintah dan DPR RI.

Di daerah lain, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga masih memadati Gedung DPRD Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka juga ikut menolak RUU KUHP dan UU KPK.

Mereka berasal dari IAIN Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga ada gabungan dari massa HMI Pontianak.

Sementara itu, ribuan mahasiswa juga menggelar aksi di Simpang Lima, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan penolakan RKUHP usulan pemerintah dan pelemahan KPK. (eddysantry)