Latest Posts

7 Berkas Bacalon Kepala Desa Binusan Kini Memasuki Tahap Verifikasi, Plt Kades Binusan : Hanya 5 Yang Akan Jadi Calon

ADVERTORIAL, BERANDA, KABAR DESA, NUNUKAN

Berandankrinews.com-Nunukan, Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada sejumlah desa di kecamatan Nunukan telah memasuki tahapan verifikasi bakal calon Kepala Desa. Para bakal calon Kepala Desa yang telah terdaftar itu merupakan hasil ‘penjaringan’ yang dilakukan oleh panitia Pilkades yang dibentuk oleh BPD, pada masing-masing desa yang akan melaksanakan Pilkades.

Plt Desa Binusan, Rudiansyah mengatakan, Panitia Pilkades Binusan telah menerima berkas Bacalon Kades Binusan Masa Periode 2019-2025 (6 Tahun) itu 7 berkas yang masuk. Namun sesuai keputusan permendagri minimal 2 dan maksimal 5 orang.

Adapun tujuh bacalon ini dikuti Enam Orang warga Binusan yakni Hasnawi, Rudi Hartono, Rudi Hariyanto, Rusli dan Fitri serta Muhammad Untung yang merupakan mantan kepala desa yang baru saja selesai masa jabatannya, sedangkan yang dari luar Desa Binusan satu orang merupakan warga dari Kelurahan Nunukan Tengah yaitu, Suardi.

“Untuk ke tujuh bakal calon ini nantinya akan di verifikasi berkasnya dan di scoring, dari Pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan usia. Tanggal 17 Juni nanti baru kita akan verifikasi berkas,” Jelas Rudiansyah, Kamis (13/6/19).

Dia menambahkan setelah diverifikasi baru kita tentukan siapa yang akan jadi calon kades, Karena dari tujuh Bacalon ini, dua diantaranya akan digugurkan dari hasil verifikasi itu nanti.

“Nanti kita akan umumkan setelah verifikasi berkas ini selesai, pastinya dalam bulan ini,” ungkapnya.

Sementara pemilihan serentak Kepala Desa Se Kabupaten Nunukan akan dilaksanakan pada 23 Juli 2019 mendatang.

Rudiansyah berharap di Pilkades Binusan nantinya tenang dan tidak ada keributan yang menimbulkan suatu permasalahan sehingga pilkades Binusan gagal.

“Semoga tenang, tidak ada keributan-keributan yang bisa memicu gagalnya pilkades ini,” harapnya. (Red)

Operasi Ketupat Kayan 2019 Berakhir, Polres Nunukan Gelar Apel Konsolidasi dan Halal Bihalal

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

Berandankrinews.com-Nunukan, Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nunukan telah mengakhiri kegiatan Operasi Ketupat Kayan 2019 dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah, di Wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pagi tadi, Kamis (13/6/19), Lapangan Tribrata polres Nunukan, Apel Konsolidasi operasi ketupat Kayan 2019 di pimpin langsung Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH.

Dalam Operasi Ketupat Kayan 2019 tahun ini yang berlangsung selama 13 hari sejak 29 Mei hingga 12 Juni 2019, tercatat Polres Nunukan menurunkan 421 personil, yang tergabung dengab Kodim 0911 Nunukan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro dalam sambutannya Mengatakan bahwa, untuk Operasi Ketupat tahun ini beda dengan tahun sebelumnya, kegiatan operasi Ketupat tahun ini di tutup dengan Apel Konsolidasi operasi ketupat kayan 2019. Hal ini merupakan kegiatan yang sangat baik sebagai langkah akhir untuk mengetahui bahwa satuan pengamanan operasi ketupat yang tergabung dari TNI-POLRI dan intansi lainya dapat melaksanakan kegiatan selama operasi ketupat yang berjalan dengan baik dan lengkap.

“Ini wujud untuk memupuk sinergitas dalam membangun kekompakan satuan Pengamanan di Kabupaten Nunukan,” tutur Kapolres Nunukan.

Usai Apel Konsolidasi, Kapolres juga langsung memimpin acara Halal bihalal dengan langsung berjabat tangan dengan Bupati Nunukan diikuti seluruh pasukan peserta Aoeky konsolidasi bersama unsur Forkopimda di Lapangan Tribrata Polres Nunukan.

Kegiatan ditutup dengan Makan pagi bersama di Lapangan Apel dengan cara duduk melantai di bawah tenda pasukan. (Red)

Dandim 1407 /Bone Letkol Infantri Mustamin ucapkan terimah kasih pada semua Hadirin dalam Gelar Halal Bihalal keluarga besar kodim 1407 /Bone

BERANDA, BERITA DAERAH

Berandankrinews.com – BONE – Kodim 1407/Bone, menggelar kegiatan halal bihalal, di Aula Tauwarani Makodim 1407/Bone, Jalan Lapatau Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, Kamis (13/06/2019).

Dalam acara Halal Bihalan, Dandim 1407/Bone Letkol Inf. Mustamin, yang memimpin langsung acara halal bihalal, bersama jajarannya, mengucapkan Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh personel Prajurit, PNS, dan Ibu Persit Kodim 1407/Bone. atas waktunya, untuk menyenpatkan diri hadir diacara ini, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah Tahun 2019 , Minal Aidin Wal-Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

“Dengan adanya acara halal bihalal ini kita gelar, diharapkan hubungan yang selama ini sudah harmonis, diharapkan bisa berlanjut lebih baik dan ditingkatkan. Halal bihalal harus dimaknai sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi dan untuk yang lebih sejuk dan lebih baik,” ungkap Dandim.

Dandim juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Prajurit dan PNS selama pelaksanaan cuti lebaran, Alhamdulillah sampai sekarang saya menerima laporan baru saja dilaksanakan apel pengecekan personel sebelum acara ini kita mulai, saya tidak mendengar ada pelanggaran, ini harus apresiasi dan terus dipertahankan.

Usai sambutan Dandim, dilanjutkan dengan Cerama yang di bawakan oleh Ustazd Riswandi Muin S. Sos.I Staf. MAN 2 Bone, ia mengatakan bahwa Tujuan dari pada kegiatan halal bihalal yaitu kita datang untuk meminta maaf, memaafkan dan datang untuk mempererat silaturahmi antara keluarga besar Kodim 1407/Bone, karena barang siapa yang memperbanyak silaturahminya, Isyah Allah, Tuhan akan panjangkan umurnya, selalu diberikan kekuatan dan diperbanyak rezekinya .

Suasana penuh kekeluargaan tampak tersirat diwajah yang sangat bersih pada Prajurit, PNS dan ibu Persit Kodim 1407/Bone, saat berjabat tangan saling bermaafan. Diawali dari para Danramil diikuti olah anggota lainnya bersalaman kepada Dandim Bone dan Ibu ketua Persit sambil memberikan ucapan mohon maaf lahir batin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Dandim 1407/Bone Letkol Inf. Mustamin, Ibu Ketua Persit KCK cabang XXV Kodim Bone Ny. Prepti R Mustamin, Ustazd Riswandi Muin S. Sos.I Staf. MAN 2 Bone, para Danramil, Perwira Staf, Bintara, Tamtama, PNS dan Ibu Persit Kodim 1407/Bone.

Biro bone, Irwan N Raju

Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono bersama Ketua PPDB 2019/2010 Provinsi Kaltara Joko Suprapto menjadi narasumber pada ResKal edisi ke-42, Rabu (12/6).

PPDB Beri Prioritas bagi Warga Kurang Mampu

BERANDA

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Program Respons Kaltara (ResKal) yan merupakan gagasan bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltar) kembali digelar. Di edisi ke-42 ini, mengangkat topik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Dr H Sigit Muryono sebagai narasumber, dengan didampingi Ketua Panitia PPDB Kaltara, Joko Suprapto.

Ulasan detail mengenai teknis pelaksanaan PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat di wilayah Kaltara dibahas lugas pada ResKal di Kedai 99 Tanjung Selor itu.

Diungkapkan Sigit, setiap tahun sistem PPDB selalu dilakukan perbaikan. Hal ini mengingat pelaksanaan PPDB bersifat dinamis. Seperti tahun sebelumnya, pada 2019 ini, PPDB masih menggunakan sistem zonasi.

Aturan ini mengacu dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. “Bersekolah adalah hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk keluarga kurang mampu. Sekaligus, bagian dari upaya penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang dilanjutkan Wajib Belajar 12 Tahun,” kata Sigit.

Sistem zonasi dilakukan, dengan tujuan untuk lebih menekankan pemerataan kualitas pendidikan. “Tujuan dari sistem zonasi ini, pertama, menjamin layanan akses bagi siswa, kemudian mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, serta menghilangkan diskriminasi di sekolah, khususnya negeri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sigit, sistem zonasi ini dinilai dapat meningkatkan prasarana sekolah ataupun peningkatan tenaga pendidikan.

“Melalui sistem zonasi akan mempermudah dalam menganalisis perhitungan guru, serta membantu pemerintah dan pemda dengan memberikan informasi yang berupa sasaran, baik prasarana sekolah maupun peningkatan tenaga pendidikan,” lanjut Sigit.

Dibeberkan, penerimaan siswa baru untuk jenjang SMA/SMK sederajat tahun ini, dimulai 24 Juni 2019. Pengumuman hasil PPDB pada 29 Juni 2019. “Sama halnya tahun lalu, pada PPDB tahun ini kita juga memberikan prioritas untuk bisa diterima bagi warga kurang mampu. Hanya saja, bedanya tahun ini tidak berlaku dengan menunjukkan SKTM (surat keterangan tidak mampu). Syaratnya dengan menunjukkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau PKH atau sejenisnya. Bagi yang memiliki kartu itu langsung diterima. Dengan catatan sesuai zonasi di mana mereka berada,” ucap Sigit.

Metode penerimaan menggunakan jalur online dan offline. Untuk SMA pelaksana PPDB online di Kabupaten Bulungan sebanyak 9 sekolah, Tarakan 3 sekolah, Nunukan 6 sekolah, Malinau 3 sekolah, dan Tana Tidung 2 sekolah. Lalu, untuk SMK yang melaksanakan PPDB online 14 sekolah se-Kaltara. Sedangkan untuk SMA pelaksanaan PPDB offline di Bulungan 1 sekolah, Nunukan 4 sekolah, Malinau 13 sekolah, dan Tana Tidung 1 sekolah. Untuk SMK, hanya 3 sekolah se-Kaltara. “Untuk kuota PPDB seluruhnya bagi SMA di Kaltara, 6.084 siswa. Sedangkan untuk SMK 4.145 siswa,” papar Sigit.

Ditegaskannya, seluruh lulusan SMP dan sederajat di Kaltara dapat tertampung di SMA, SMK dan sederajat yang ada. “Harus dipahami juga bahwa tak semuanya dapat bersekolah di SMA atau SMK negeri, namun sedianya dapat bersekolah di satuan pendidikan swasta. Sebab, secara kualitas, sekolah swasta tidak kalah dengan negeri. Jadi, orangtua patut memahami dan diberi pemahaman soal ini,” urai Sigit.

Untuk zonasi per sekolah, Disdikbud Kaltara secara detail telah merilisnya melalui website resminya. Masyarakat juga bisa melihat melalui website resmi Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltara, yaitu di http://humas.kaltaraprov.go.id. (humas)

Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan saat melayani salah seorang warga yang memanfaatkan program Si Pelandukilat,

Optimis Si Pelandukilat Masuk Top 40 Inovasi

BERANDA

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Setelah sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menetapkan salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), yaitu Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat) masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Kaltara pun mempersiapkan materi untuk tahapan presentasi dan wawancara. “Ini (presentasi dan wawancara) merupakan tahapan untuk bisa lolos atau tidak ke Top 40 Inovasi. Kita optimis, bisa lolos,” kata Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan melalui Sumadji, Sekretaris Disdukcapil Kaltara, Rabu (12/6).

Diungkapkan, pihaknya kini tengah melakukan penyempurnaan proposal dan persiapan tahap presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam KIPP di Jakarta. Sumadji menjelaskan, pemberian penghargaan dari Kemenpan-RB ini, merupakan strategi dalam menumbuhkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas, guna mendukung kebijakan reformasi birokrasi.

Dikatakan, sebelumnya ada sebanyak 3.156 inovasi diajukan oleh 331 instansi pemerintah telah terekam dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Dari itu, setelah dilakukan seleksi terpilihlah Top 99 yang lolos ke seleksi berikutnya. Termasuk di dalamnya inovasi dari Pemprov Kaltara. “Setelah dilakukan seleksi administrasi dan penilaian proposal, kemudian tim panel independen berdasarkan rapat pleno memilih program inovasi yang masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik,” jelas Sumadji.

Dari 99 Inovasi ini, imbuhnya, kembali akan diseleksi untuk menentukan Top 40 Inovasi Pelayanan merupakan inovasi yang dikategorikan terpuji. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang terdiri dari para akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik yang kompeten dan memiliki reputasi baik. “Seperti pada 2018, daerah yang inovasinya masuk Top 40 Inovasi, oleh pemerintah pusat diberikan Dana Insentif Daerah (DID). Untuk tahun ini, kita belum tahu reward apa yang akan diberikan. Yang jelas, kita berupaya dan optimis bisa masuk,” kata Sumadji.

Seperti diberitakan sebelumnya, Inovasi yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Kaltara masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam KIPP Tahun 2019. Dari 4 Inovasi Pelayanan Publik yang diusulkan Pemprov Kaltara, program Inovasi jemput bola yang dinamai (Si Pelandukilat) masuk dalam 99 inovasi terbaik nasional itu.

Sesuai pengumuman resmi yang diunggah di laman resmi Kementerian PANRB (menpan.go.id). Yaitu pada Pengumuman Nomor: B/163/PP.00.05/2019, tentang Top 99 Inovasi Pelayanan KIPP 2019, ada 19 inovasi di lingkup kementerian, 5 pada Lembaga negara. Kemudian 12 inovasi terbaik di 8 pemerintahan provinsi, 41 tingkat kabupaten, 21 pemerintahan kota, dan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Khusus di tingkat provinsi, ada 8 provinsi yang masuk dalam nominasi itu. Beberapa provinsi ada yang inovasinya lebih dari dua masuk. Yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kalimantan, ada dua provinsi yang dapat. Yaitu Kaltim dan Kaltara, dengan inovasi pelayanan publik Si Pelandukilat oleh Disdukcapil Kaltara, untuk kategori Pelayanan Publik Responsif Gender.(humas)