TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum., didampingi kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltara, Usman SKM, M.Kes., menerima kunjungan serta audiensi Medecins Sans Frontieres (MSF) Indonesia atau Dokter Lintas Batas di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (31/8).

Direktur MSF Indonesia, Jesper Hildebrant Brix, menyampaikan bahwa MSF berencana ingin melakukan assessment atau penilaian terkait perawatan bidang kesehatan. Salah satunya menyangkut tantangan Bumi Benuanta dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Jadi kegiatan ini untuk melihat potensi apa saja yang bisa dilakukan MSF di Kaltara, khususnya terkait dengan bidang Kesehatan, termasuk komitmen membantu peningkatan SDM di Kaltara yang mana dapat melalui training,” jelasnya.

Salah satunya yang menjadi titik awal assessment/peniliai yakni di Desa Binter Samunti, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan.

“Jadi dari Desa Binter akan menjadi startingnya. Hal ini dikaitkan dari informasi yang sudah diterima, alasannya mengapa? karena Desa Binter angka nutrisi masih tergolong rendah,” paparnya.

Dari itu, dalam memudahkan langkah tersebut, perlunya MSF berdialog langsung dengan jajaran terkait seperti kepala daerah, kepala OPD terkait hingga tenaga kesehatan untuk mengetahui bagaimana kondisi riilnya.

Dalam kesempatan tersebut, MSF menawarkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov Kaltara, yang mana MoU dengan Menteri Kesehatan yang sudah ada saat ini akan berakhir pada Januari 2024 nanti. “Jadi kalau ini deal dengan Kaltara, MoU yang baru kami akan mulai menandatanganinya, otomatis di tahun depan (2023, red). Tapi kami berharap tetap bisa memulainya segera,” tutur pria berkebangsaan Denmark ini.

Gubernurpun merespon positif rencana yang dipaparkan pihak MSF yang dalam hal ini disampaikan Jesper Hildebrant Brix. Perihal MoU Gubernur Zainal ingin menyesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat.

“Kita melihat apa saja yang sudah disepakati pusat, nanti biar daerah mengikuti turunan yang sudah ada. Karena harus mengikuti peraturan di Negara Republik Indonesia. Setelah nanti selesai MoU tingkat pusat kita nanti menyesuaikan untuk melakukan MoU juga dengan Dokter Lintas Batas dengan Pemprov Kaltara dan siap membantu rekomendasi ke pusat terkait percepatannya,” ujarnya.

Berkaitan dengan kondisi terkini pandemic Covid-19 di Kaltara, Gubernur menjelaskan bahwa telah melakukan langkah cepat dalam penanganannya. Terbukti saat ini di Kaltara sudah terdapat 3 kabupaten yang sudah masuk zona hijau dan 2 kabupaten/kota yang masih zona kuning.

“Pemerinta Provinsi bekerjasama dengan Kepolisian, TNI Angkatan Darat dan BIN untuk bersama-sama melakukan kegiatan vaksinasi serentak dan sampai saat ini juga masih melakukan vaksinasi tahap 3 atau booster,” jelasnya.

Nantinya, ketika program ini mulai berjalan Gubernur mengingatkan untuk mempersiapkan moda transportasi yang memadai untuk memudahkan dalam menjangkau den membawa peralatan medis ke wilayah terpencil seperti di Desa Binter. “Sebab di Kaltara ini baru memiliki 1 ambulans yang bergerak di air dengan kondisi yang sudah tidak prima,” tuntasnya. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan atensi terhadap pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning – Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Proyek industri hijau yang diproyeksikan terbesar di dunia itu, merupakan transformasi ekonomi baru di republik ini.

Seluruh jajaran kementerian dan lembaga negara, termasuk pemerintah daerah, diminta serius dalam mengelola pembangunan industri tersebut.

Seperti diketahui, belum lama ini, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang menghadiri rapat itu, saat dikonfirmasi, mengemukakan, pemerintah sepakat untuk terus mendorong pengelola KIHI bergerak cepat.

Sesuai arahan presiden, pihak pengelola diminta mulai melakukan kegiatan di lokasi kawasan industri.

“Iya, jadi semua perusahaan yang kita rekomendasikan sudah harus melakukan kegiatan di situ,” ujar gubernur.

Untuk memastikan perkembangan pembangunan kawasan industri, Zainal Paliwang mengungkapkan, presiden akan kembali berkunjung ke Kaltara.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan waktu kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu.

“Pak Presiden juga akan lihat perkembangan. Infonya tahun ini akan melakukan pengecekan itu,” sebutnya.

Lebih jauh, ia menerangkan, sejumlah syarat administrasi dan dokumen lainnya terkait pembangunan KIHI telah selesai.

Misalnya, untuk dokumen mengenai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR).

“Makanya kita minta segera mulai kegiatan konstruksi. Administrasi itu sudah lengkap semua, sudah siap semua, dari Amdal dan RKKPR yang jadi kunci. Itu semua sudah klir,” ungkapnya.

Terdapat tiga perusahaan pengelola di kawasan industri. Di antaranya PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Indonesia Strategis Industri (ISI) dan PT Kayan Patria Propertindo (KPP).

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi meninjau langsung KIHI di area 2 Alumunium Smelter PT Kalimantan Alumunium Industry pada dua pekan lalu.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak terlibat yang sudah koperatif, mendukung penuh pembangunan kawasan industri.

“Saya ucapkan terima kasih, saya yakin kedepan daerah ini akan menjadi sebuah daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” ungkap Budi Karya.

Menhub Budi mengatakan, kunjungan waktu itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan kesiapan pembangunan pelabuhan.

Sebab, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), seluruh Kementerian harus mendukung percepatan pembangunan kawasan industri di Tanah Kuning termasuk persiapan pelabuhannya.

“Kawasan industri ini kan merupakan PSN. Jadi, semua kementerian/lembaga mendukung proyek ini,” kata Budi. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemahaman akan tata cara berpolitik sangat diperlukan. Apalagi era modernisasi dan globalisasi, sistem politik biasanya disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Guna meningkatkan stabilitas politik menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik.

Kegiatan diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, dilaksanakan di Ruang Serbaguna, Gedung Gabungan Dinas, Pemprov Kaltara, Rabu (31/8).

Dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah, mewakili Gubernur Kaltar, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum.

Selain meningkatkan stabilitas politik, sosialisasi juga sebagai upaya dalam meningkatkan Indeks Demokrasi di Provinsi Kaltara.

Dalam sambutan tertulis Gubernur, Sekprov Kaltara, Suriansyah menyampaikan bahwa pendidikan politik merupakan sarana vital dalam pembentukan warga negara.

Ia mengungkapkan lewat pendidikan politik, masyarakat akan mudah memperoleh informasi dalam memahami sistem politik.

Meskipun sistem demokrasi berjalan secara efektif, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Salah satunya, disebabkan minimnya pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Padahal, kata Sekprov, memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban warga negara sangat penting untuk ikut berpartisipasi dalam politik demi perubahan Indonesia yang lebih baik lagi.

Menurutnya kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban terjadi karena kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat.

“Pendidikan politik ini sangat perlu. Pasalnya, menjadi sarana pembentukan warga negara dan individu mendapatkan informasi, wawasan, serta memahami sistem politik, dan dapat mengimplementasikannya,” ungkap Suriansyah.

“Masyarakat harus cerdas dan memiliki etika, mampu memilah dan memilih serta berhati-hati dalam memilih pemimpin dan wakilnya kelak,” sambungnya.

Suriansyah turut menambahkan jika pendidikan politik erat kaitannya dalam upaya meningkatkan Indeks Demokrasi.

Lewat indeks demokrasi, lanjut Sekprov, akan tergambar kondisi demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi, peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat. Dan melalui agenda ini, penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kaltara dapat selalu meningkat, serta tetap konsisten dalam kategori baik,” tutupnya.(dkisp)