Merespon Inflasi, Bupati Nunukan Salurkan Bantuan Berupa Beras

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM PhD serahkan bantuan beras kepada Yayasan/organisasi kemasyarakatan dan sopir di ruang Pertemuan lantai 1 Kantor Bupati Nunukan, dalam upaya menindak lanjuti inflasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) Rabu (21/9).

Pada kegiatan ini Bupati Nunukan yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Serfianus SIP MSi dan  KADIS Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Muhtar SH MSi. Bantuan beras yang diberikan merupakan berasal dari beras cadangan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Penerima bantuan adalah  Yayasan Lembaga Kesejahteraan Anak, Ruhama, Al-Kautsar, Yayasan Pesantren Hidayatullah dan Yayasan Santo Gabriel serta para sopir. Penerima bantuan mendapatkan bantuan untuk Lembaga Sosial Kesejahteraan Anak  dan Panti asuhan mendapatkan 250 Kg, sedangkan untuk pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Angkutan Umum memperoleh bantuan 1.000 kg untuk 100 sopir.

Bupati berharap pada kegiatan ini, bantuan yang diberikan dapat meringankan beban dalam hal kebutuhan pangan penerima, karena dampak kenaikan  kenaikan BBM yaitu timbulnya inflasi. Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Nunukan secara simbolis di Lantai I Kantor Bupati Nunukan, Rabu (21/9).

“Bantuan ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dalam merespon  inflasi akibat kenaikan harga BBM. Selain itu saya berharap, inflasi ini disikapi tidak berlebihan, yakinlah Pemerintah akan selalu hadir dan terus berupaya secara maksimal bagaimana mengendalikan inflasi untuk menekan tingginya beban masyarakat,” pesan Laura.

Laura menyampaikan Pemerintah Daerah sudah menyusun skema kebijakan pengendalian  inflasi di Kabupaten Nunukan akibat kenaikan harga BBM ini agar dapat melalui masa masa sulit ini dengan selamat.

“Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota untuk menyusun skema kebijakan dengan mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi di daerah. Pemberian bantuan ini salah satu dari skema itu yang sedang dijalankan Pemerintah Daerah,” jelas Bupati.

Pemberian bantuan ini disambut baik para penerima karena dapat mengurangi sebagian beban mereka akibat inflasi karena kenaikan harga BBM. “Alhamdulillah, dapat bantuan dan ini sangat bermanfaat untuk mengurangi beban pembiayaan dan biaya operasional kami, terima kasih Bupati,” ujar seorang penerima.

Sumber : SIMP4TIK News

Editor : Rendatmadeva

Better 7 Wagering 1983 grand national Sites On the web 2023

Make your mind up from these comments which in turn set someone to successful bets which they cannot provides sensed. The all of our profiles wish to comprehend such and decide which view they will follow. You could gain some great insight into playing procedures from our tipsters as a result of this type of comments. Read more

Freispiele Ohne Spielbank Geld casino mit 25 euro startguthaben Bloß Einzahlung Einzahlung 2022 Neu

Diese letzte Option, nachfolgende ehrlich gesagt doch zu allem überluss enorm ungewöhnlich Anwendung findet, ist wafer Frage zur Anbruch des Provision bei dem Kundendienst. Freespins, diese durch Casinobetreibern angeschaltet neue Kundenkreis ferner loyale Black jack spieler als Treuebonus outsourcing werden. Wie Promo-Codes aufstöbern Die diese within thematischen Foren, Bewertungsseiten u. a. sozialen Netzwerken. Read more

ᐈ 100 percent mobile casino classic free Slots Online

Play the best real money slots from mobile casino classic 2023 in the our greatest gambling enterprises now. It’s never been easier to winnings huge on your own favorite slot online game. Read more

HUT Sulbar 18 Tahun, Akselerasi Pembangunan Dengan Kolaborasi

MAMUJU –berandankrinews

DPRD Sulbar bersama Pemprov Sulbar menggelar Paripurna dalam rangka HUT Sulbar ke -18 Tahun di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Kamis 22 September 2022.

Hadir pada paripurna, Gubernur Sulbar periode 2006-2016, Anwar Adnan Saleh , Gubernur Sulbar periode 2017-2022, Ali Baal Masdar, Wali Kota Balikpapan , Rahmad Mas’ud, unsur Forkopimda Sulbar, serta tokoh pejuang, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama tokoh pemuda dan civitas akademisi.

Pj . Gubernur Sulbar Akmal Malik menyebutkan, sebanyak 225 daerah otonomi baru yang dimekarkan mulai 1999 hingga 2014, termasuk Sulbar sebagai provinsi ke -33. Tentunya, dirinya selaku Dirjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri terus memantau daerah pemekaran tersebut.

“Persoalan keterbatasan, sumber daya alam, manajemen, fiskal terbatas adalah persoalan yang dihadapi hampir seluruh daerah otonom,” ujar Akmal Malik

Lanjut Akmal Malik, empat bulan menjadi PJ Gubernur Sulbar, tidak mudah memimpin daerah otonom baru. Dengan kondisi Sulbar saat ini, Ia berterima kasih kepada Gubernur sebelumnya Anwar Adnan Saleh dan Ali Baal Masdar. Namun Sulbar masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karenanya, Ia mengajak seluruh pihak agar bersama sama membangung kolaborasi.

 

“Tidak ada pilihan lain, satu kata harus kolaborasi. Mari muasabah, intropeksi diri,” ungkapnya.

Dijelaskan, membangun Sulbar diperlukan sebuah sistem. Dirinya dipercaya memegang kendali pemerintahan, bagai memegang ‘setir, namun sebuah sistem tidak akan bisa bergerak cepat jika terdapat penghambat.

 

“Kita adalah sebuah sistem, saya ditugaskan pegang setir. Tetapi remnya dipegang oleh semuanya. Boro- boro kita bisa melakukan sesuatu jika seolah- olah didalam ada yang injak rem,” ujar Akmal Malik.

Untuk itu, Akmal Malik berharap terbangun komunikasi yang baik bagi semua pihak.

“Komunikasi yang baik adalah sesuatu yang niscaya kita bangun kedepan. Tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu harus diatasi dengan kolaborasi dan sinergitas,” pungkas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengharapan, HUT Sulbar- 18 menjadi wadah bagi semua pihak untuk menyatukan komitmen pembangunan Sulbar kedepan.

“Momen ini diharapkan dapat mewadahi kebersamaan kita untuk satu komitmen dalam setiap denyut akselerasi yang kita lakukan. sehingga kepentingan bersama dapat teragregasi dengan baik pula,” ujar Suraidah

Untuk mewujudkan itu, ia mengajak seluruh pihak agar berkolaborasi membangun daerah.

“Kolaborasi adalah hadir dengan menjalankan peran masing masing bukan dengan hadir menggerus otoritas pihak lain. Salah satu racun kolaborasi , ketika kita hadir secara sadar atau tidak dengan otoritas yang bukan pada tempatnya,” ujar Suraidah. (rls)

Sumber : Humas DPRD Sulbar / sal 76