Nelayan & Petani Nunukan Keluhkan Langka BBM Subsidi, Komisi II DPRD Gelar RDP Cari Solusi
NUNUKAN – Kelangkaan BBM subsidi yang dialami ribuan nelayan dan petani di Kabupaten Nunukan akhirnya dibawa ke meja diskusi resmi. Komisi II DPRD Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu 26/8/2026 sebagai tanggapan atas aspirasi yang terus mengalir dari masyarakat pekerja laut maupun darat.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menjelaskan RDP ini digelar atas permintaan langsung kelompok nelayan, pembudidaya rumput laut, dan petani. Padahal warga sudah memegang rekomendasi kuota resmi dari pemerintah daerah, namun di lapangan justru kesulitan mendapatkan pasokan BBM subsidi.
“Semakin sulit BBM didapat, semakin berkurang penghasilan mereka. Ini menyangkut langsung mata pencaharian dan kesejahteraan warga,” ujar Fajrul.
Koordinator KNII Wilayah Timur, Tamrin, menyebut jumlah nelayan dan petani di Nunukan mencapai lebih dari 3.000 orang. Sayangnya, kuota yang diterima jauh dari harapan. Bahkan setelah data disampaikan ke pengelola SPBU maupun APMS, pasokan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan. Upaya menyampaikan keluhan ke pemerintah daerah pun belum membuahkan hasil nyata.
“Ini soal kebutuhan dasar untuk makan sehari-hari. Kasihan mereka tiap mau melaut selalu kesulitan bahan bakar. Jika tak ada solusi, jangan salahkan kami jika warga mulai turun ke jalan,” tegas Tamrin.
Keluhan serupa disampaikan Jumadi, perwakilan kelompok tani sekaligus pembudidaya rumput laut di Nunukan Selatan. Kuota resmi yang ditetapkan pemerintah mencapai 900 liter per bulan, namun kenyataannya warga hanya menerima 100 liter per minggu.
Kekurangan itu memaksa petani membeli solar di pengecer dengan harga Rp12.000 per liter, padahal harga subsidi hanya Rp6.800 per liter.
“Kalau begini terus, petani bisa bangkrut. Alat-alat pertanian bantuan pemerintah seperti traktor dan penggiling padi jadi tidak bisa dipakai maksimal karena bahan bakar tak ada,” ujarnya.
Situasi makin terasa janggal karena BBM subsidi justru banyak tersedia di pengecer dengan harga tinggi, sementara warga yang sudah memegang rekomendasi resmi kesulitan mendapatkan jatah sesuai data kebutuhan.
RDP ini diharapkan menjadi pintu masuk solusi cepat agar ketahanan pangan dan mata pencaharian ribuan warga Nunukan tidak terus terancam.
Padli/admin
