NUNUKAN – Rombongan Anggota Komisi II DPR RI meninjau langsung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Sabtu (4/10). Ikut dalam rombongan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan beberapa pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang menyambut di Tarakan, juga ikut dalam rombongan tersebut saat menuju Sebatik.
Pada kesempatan itu, para anggota Komisi II DPR – RI dan Wamendagri diberikan penjelasan oleh BNPP terkait dengan masalah kenapa PLBN sampai saat ini belum difungsikan sebagai pintu pelintasan orang dan barang dari dan menuju Malaysia.
Selain persoalan PLBN, BNPP juga menyampaikan beberapa keluhan masyarakat yang terdampak akibat perluasan garis batas Indonesia – Malaysia. Masalah lainnya adalah seringnya para nelayan Indonesia memasuki perairan Malaysia karena tidak mengetahui batas – batas wilayahnya, sehingga mereka rawan untuk ditangkap oleh patrol laut di Malaysia.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Anggota DPR Fraksi PDIP yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan bahwa persoalan itu harus segera ditindaklanjuti.
“Kami serahkan BNPP untuk menindaklanjuti agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Menteri Dalam Negeri saya harap dapat menjadi pihak yang mewakili pemerintah untuk membicarakan soal boarding cross agreement, termasuk dalam forum Sosek Malindo dan berbagai mekanisme lainnya, sehingga dapat tercipta umbrella agreement yang mampu menjawab persoalan – persoalan tadi,” kata Dedy.
Untuk melengkapi kunjungan kerja tersebut, seperti biasanya, rombongan diajak melihat Patok – 3, dan rumah dua negara yang sangat ikonik.
(PROKOMPIM)
