Ketua Pansus II DPRD Kaltara Komarudin Cermati Hasil Fasilitasi Kemendagri untuk Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil
TANJUNG SELOR – Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Komarudin, S.Kom., M.H., memastikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kaltara akan dilakukan secara cermat setelah diterbitkannya hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, tahapan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh materi Ranperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, setiap rekomendasi dan catatan dari Kemendagri perlu ditelaah secara cermat agar regulasi yang nantinya ditetapkan tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.
“Seluruh hasil fasilitasi Kemendagri akan kami cermati secara saksama. Ini penting agar Ranperda yang disusun benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah,” kata Komarudin.
Ia menegaskan, sebuah peraturan daerah tidak cukup hanya memenuhi tahapan pembentukan secara formal. Substansi yang diatur juga harus memiliki kejelasan, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Karena itu, Pansus II akan membahas berbagai catatan hasil fasilitasi bersama anggota Pansus dan komisi terkait. Pembahasan tersebut diperlukan agar penyempurnaan Ranperda dilakukan secara menyeluruh sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
Komarudin berharap proses koordinasi dan pembahasan dapat mempercepat penyelesaian Ranperda, tanpa mengesampingkan kualitas regulasi yang dihasilkan.
Ia menilai, keberadaan regulasi tentang koperasi dan usaha kecil memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi daerah. Koperasi membutuhkan pembinaan kelembagaan secara berkelanjutan, sementara pelaku usaha kecil memerlukan dukungan kebijakan agar dapat berkembang dan meningkatkan daya saing.
Melalui Perda tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih jelas dalam menjalankan program pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha kecil di Kalimantan Utara.
“Harapan kita, regulasi ini nantinya benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya koperasi dan pelaku usaha kecil,” tutup Komarudin. (**/adv)
