Anggota DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah Soroti Data Desil Tak Akurat, Warga Tarakan Terancam Kehilangan Bantuan
TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, menyoroti persoalan ketidaksesuaian data kesejahteraan masyarakat yang dikeluhkan warga dalam kegiatan reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga mengungkapkan keluhan mengenai pengelompokan data desil 1 hingga 4 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
Ketidakakuratan data tersebut dikhawatirkan berdampak pada kesempatan masyarakat memperoleh berbagai program bantuan pemerintah. Sebab, data kesejahteraan menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, pemberian beasiswa pendidikan hingga kepesertaan BPJS Kesehatan.
Warga juga menyoroti proses pengurusan layanan sosial yang dianggap masih berbelit-belit. Mereka berharap adanya penyederhanaan prosedur agar masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan mengakses hak dan fasilitas bantuan dari pemerintah.
Menanggapi persoalan itu, Syamsuddin Arfah menyatakan akan mendorong pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan instansi terkait. Menurutnya, persoalan pendataan kesejahteraan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja karena berkaitan dengan berbagai sektor pelayanan publik.
“Kalau untuk keterkaitan data desil tadi, nanti Dinas Sosial, BPJS dan perangkat daerah terkait juga akan kita undang,” ujar Syamsuddin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut menjelaskan, sinkronisasi antarlembaga diperlukan agar persoalan data dapat ditelusuri secara menyeluruh. Terlebih, hasil pengelompokan desil masyarakat memiliki keterkaitan dengan akses terhadap sejumlah program pemerintah.
“Karena irisannya nanti ke beasiswa, BPJS Kesehatan dan program lainnya. Ini yang harus kita dudukkan bersama supaya persoalan ini bisa selesai,” katanya.
Ia berharap melalui pertemuan lintas instansi nantinya dapat diketahui penyebab ketidaksesuaian data sekaligus ditemukan langkah perbaikan yang tepat. Dengan begitu, masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan akibat persoalan administrasi maupun pendataan.
Syamsuddin menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif untuk bertemu konstituen, tetapi juga menjadi sarana mengidentifikasi persoalan nyata yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Baginya, setiap keluhan yang disampaikan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan, sehingga tidak berhenti sebagai dokumentasi aspirasi semata.
Ia berharap pembenahan data kesejahteraan dapat dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Dengan demikian, berbagai program pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
(**/adv)
