NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyampaikan Jawaban pemerintah daerah atas Pandangan Umum Anggota DPRD melalui
Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Nunukan Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna ke 12 dalam masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dewan perwakilan rakyat, Rabu(23/7/2025) di gedung DPRD kabupaten nunukan.
Sebagai bentuk pelaksanaan amanat pasal 320 ayat 1 undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten Nunukan mengajukan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Hermanus, S,Sos menyampaikan atas pandangan umum dari fraksi Partai Hanura, pemerintah daerah menyampaikan terimakasih dan apresiasi terkait saran dan masukan untuk realisasi bantuan keuangan yang belum maksimal, pelayanan kesehatan yang belum merata, serapan anggaran yang masih rendah, pembangunan infrastruktur yang belum merata, serta peningkatan kualitas pendidikan yang masih kurang maka pemerintah daerah kedepannya akan lebih memperhatikan dan lebih memaksimalkan realisasi di masing masing bidang dan akan Melakukan pengawasan yang lebih ketat. Untuk temuan BPK-RI akan ditindaklanjuti secara transparan sebagai bahan evaluasi demi perbaikan kinerja pembangunan kedepan.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas apresiasi yang diberikan terhadap capaian pemerintah kabupaten Nunukan pada tahun 2024 dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali berturut turut. Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah dan bersinergi dengan DPRD, serta selalu berupaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan ,akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Pemerintah kabupaten Nunukan ke depannya akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, memastikan setiap belanja daerah fokus pada program prioritas dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK-RI.
Selanjutnya untuk catatan dan evaluasi dari fraksi PKS terhadap realisasi belanja modal yang belum optimal dan serapan belanja tidak terduga yang masih minim serta ketergantungan terhadap dana transfer kedepan akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi fraksi PKS, Pemerintah kabupaten Nunukan akan melakukan evaluasi terhadap faktor – faktor penghambat pelaksanaan belanja modal, meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang/jasa serta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
Pemerintah kabupaten Nunukan mengucapkan terimakasih atas apresiasi dari fraksi partai Demokrat, terkait catatan dan saran yang disampaikan, pemerintah kabupaten Nunukan akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh baik dari aspek perencanaan, ketersediaan anggaran, kualitas pekerjaan maupun ketepatan waktu pelaksanaan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Kami juga akan meningkatkan koordinasi antara pengawas lapangan, penyedia jasa, dan pihak terkait lainnya guna memastikan mutu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan”, tambahnya.
Berikutnya pemerintah kabupaten nunukan mengucapkan terimakasih atas apresiasi dari fraksi partai Nasdem atas capaian positif pemerintah daerah dalam hal peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2024. Terkait realisasi belanja sebesar 88,91%, hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:
1. Adanya beberapa kegiatan yang tidak terselesaikan hingga tahun anggaran berakhir .
2. Terjadi penghematan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, contoh ya hasil pelaksanaan lelang/tender.
Pemerintah akan terus melakukan. evaluasi terhadap pendapatan,belanja, dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan., pelaksanaan program pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi akan ditingkatkan sesuai target.
Efektivitas dan efisiensi pengunaan anggaran menjadi perhatian utama agar hasilnya optimal. Selain itu, peran dan kontribusi BUMD terhadap PAD akan diperkuat melalui pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkala.
Selanjutnya pemerintah kabupaten Nunukan mengucapkan terimakasih atas apresiasi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan opini WTP melalui tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.
Catatan fraksi partai Demokrasi Indonesia terkait lonjakan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi produktif, dan sinergi program lintas OPD serta pemerintah provinsi/pusat. IPM masih dalam katagori sedang, pemerintah daerah menempatkan peningkatan IPM di kabupaten Nunukan sebagai prioritas dengan didukung beberapa program dan kegiatan perluasan akses layanan, pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas SDM, serta infrastruktur dasar terutama di wilayah tertinggal.
Selanjutnya mengenai tata kelola CSR untuk penanggulangan kemiskinan pemerintah akan mempedomani regulasi pelaksanaan CSR dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan dan pengelolaan dana CSR dengan melakukan pelaporan. Dengan baik, pemetaan kebutuhan wilayah dan penyaluran yang langsung menyentuh masyarakat di sekitar perusahaan.
Dalam pengendalian inflasi dan komoditas pokok pemerintah daerah mengajak seluruh pelaku usaha untuk berkontribusi bersama dengan pemerintah daerah untuk menjaga tingkat inflasi di kabupaten Nunukan.
Pemerintah daerah melalui Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan OPD terkait akan terus melakukan monitor harga, menjaga pasokan dan distribusi, melakukan operasi pasar bila perlu, serta mendukung produksi lokal.
Selanjutnya untuk bantuan keuangan dari provinsi disampaikan bahwa tahun anggaran 2024 masih ada bantuan keuangan khusus untuk tunjangan guru dan tunjangan RT, namun untuk tahun anggaran 2025 belum ada informasi baik bantuan keuangan khusus maupun bantuan keuangan umum.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan serta pandangan yang konstruktif dari fraksi Gerindra terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi pengelolaan keuangan. Daerah.
Pemerintah daerah terus berupaya untuk terus melakukan perbaikan, antara lain melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan perencanaan yang lebih akurat dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan.
Selanjutnya mengenai harapan peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah daerah menjadikan hal ini sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah.
Upaya nyata akan terus dilakukan melalui program program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil dan mendukung pemerataan pembangunan.
Dan terkait penyerapan anggaran dan inovasi Pendapatan. Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah menyadari pentingnya optimalisasi realisasi anggaran dan terus berupaya meningkatkan efektifitas penyerapan melalui percepatan proses administrasi dan pelayanan kegiatan. Selain itu, berbagai inovasi dan potensial lokal akan terus digali untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah kabupaten Nunukan mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada fraksi Karya Kebangkitan Nasional atas ucapan selamat serta dukungan yang diberikan terkait perolehan Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke -10 kalinya dari badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia(BPK-RI) perwakilan provinsi kalimantan utara.
Opini WTP ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian. Ini dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui penguatan sistem pelaporan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pengawasan internal yang lebih baik.
Pemerintah daerah sependapat bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak nyata terhadap peningkatan. Kesejahteraan masyarakat .
Terkait harapan fraksi Karya Kebangkitan Nasional agar capaian opini WTP berkolerasi langsung dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah menegaskan bahwa hal tersebut menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Berbagai progres strategis telah dan akan terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan,dan daya beli masyarakat sebagai komponen utama pembentukan IPM.
Upaya pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan layanan dasar akan terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, dukungan regulasi, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dengan harapan dukungan penuh dari DPRD.
“Pemerintah kabupaten Nunukan terbuka untuk terus berdialog dan bekerja sama dengan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Nunukan”, ucapnya
Agenda sidang dihadiri Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD kabupaten Nunukan, Fokopimda kabupaten Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, kepala OPD dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Nunukan ,kepala BUMN atau BUMD dan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, LSM dan ketua partai politik, dan insan pers.
(PROKOMPIM)
