TANJUNG SELOR — Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Ladullah, menilai tingginya pendapatan transfer dari pemerintah pusat—yang pada tahun 2026 mencapai Rp1,248 triliun—menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah masih belum sepenuhnya mandiri.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut masih tergolong wajar bagi daerah yang sedang berkembang.
Menurut Ladullah, ketergantungan ini seharusnya dipandang sebagai ruang perbaikan yang dapat dikelola secara bertahap, ke depannya.
“Kaltara masih berada dalam fase pembangunan. Karena itu, ketergantungan pada transfer pusat dapat dimaklumi, namun tetap perlu dipersiapkan strategi jangka panjang untuk menguranginya,” ujar anggota DPRD asal Nunukan itu.
Fraksi PKS, kata dia, mendorong penguatan basis ekonomi produktif sebagai langkah awal. Upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kapasitas ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan.
Selain itu, Ladullah menilai pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru penting untuk memperluas aktivitas ekonomi di luar wilayah yang sudah berkembang. Dengan adanya titik-titik pertumbuhan baru, daya dorong ekonomi daerah diyakini akan semakin merata.
Ia menyampaikan bahwa peningkatan investasi yang berkelanjutan perlu menjadi perhatian. Iklim investasi yang kondusif, kata dia, dapat membantu memperkuat struktur ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pusat secara perlahan.
“Yang penting, semua dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah,” imbuhnya.
(Humas DPRD Kaltara)
