NUNUKAN– DPRD Kabupaten Nunukan mulai memfinalisasi usulan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Tahun Anggaran 2026 melalui rapat kerja bersama mitra pemerintah daerah, Senin (24/11/25) di kantor DPRD Nunukan.
Rapat ini digelar alat kelengkapan DPRD Nunukan khususnya Komisi I, II, dan III bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang dan tugas masing-masing.
Pembahasan dilakukan untuk memastikan bahwa usulan anggaran yang masuk sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan sejalan dengan prioritas pemerintah daerah.
Setiap OPD diminta memaparkan rencana program dan target capaian yang akan diusulkan dalam dokumen perencanaan 2026.
Dikonfirmasi, Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Andi Mariyati menyampaikan, rapat ini menjadi ruang penyelarasan program agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antarinstansi pemerintah.
“Kami ingin program yang disusun OPD benar-benar dibutuhkan masyarakat dan berdampak luas,” ujar Hj. Andi Mariyati.
Ia menjelaskan, Komisi I membahas pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, Pendidikan, Kesehatan serta peningkatan layanan berbasis digital.
Sejumlah program yang masuk pembahasan seperti pengembangan layanan sistem terpadu dan penguatan sarana pelayanan publik.
Sementara Komisi II mengulas sektor ekonomi daerah, pertanian, perikanan, perdagangan, serta pengembangan UMKM.
Usulan yang mengemuka mencakup peningkatan alat produksi pertanian, pelatihan digital marketing UMKM, dan perluasan jaringan pasar antarwilayah.
Ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam, SH mengatakan, sektor ekonomi produktif terus menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran.
“Kami mendorong program yang mendukung peningkatan produksi pertanian, perikanan dan pemasaran produk daerah,” kata AFS.
Komisi III membahas usulan di bidang infrastuktur, perumahan, kesehatan, transportasi dan jaringan telekomunikasi.
Rencana yang dibahas antara lain peningkatan jalan Kabupaten, pengembangan sistem air minum, dan tambahan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan.
Rapat juga menghasilkan catatan evaluasi untuk program yang belum berjalan maksimal pada tahun sebelumnya agar tidak diulang tanpa dasar kebutuhan yang jelas.
Setiap OPD diminta memperkuat dokumen pendukung serta kajian program sebelum tahap pembahasan lanjutan.
Rapat kerja rencananya berlangsung beberapa hari hingga seluruh komisi menyelesaikan finalisasi program OPD.
Hasil pembahasan akan disampaikan pada pembahasan berikutnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum masuk penyusunan APBD 2026.
(Humas DPRD Nunukan)
