NUNUKAN — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan bahwa momentum Hari Jadi ke-26 Kabupaten Nunukan tahun 2025 harus menjadi titik balik untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat, khususnya di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi tulang punggung daerah pesisir.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih serius memperhatikan fasilitas dasar di wilayah pesisir yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi warga.
Ia menyoroti kondisi jalan dan jembatan jeramba yang menjadi akses vital bagi para pembudidaya rumput laut di sejumlah kecamatan.
“Harapan bagaimana pemerintah lebih giat lagi memperhatikan fasilitas yang diberikan untuk masyarakat pesisir dan kelautan. Jalan-jalan jeramba itu semua perlu diperbaiki,” ujarnya saat diwawancara wartawan pada, minggu (12/10/2025).
Fajrul menekankan, pertumbuhan ekonomi Nunukan sangat bergantung pada aktivitas budidaya rumput laut.
Karena itu, ia mendorong Pemkab Nunukan segera merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah (Perda) untuk menstabilkan harga rumput laut agar tidak terus berfluktuasi.
“Kita mendorong bagaimana pemerintah lebih cepat membuat Perda untuk menstabilkan harga rumput laut. Karena kalau harga rumput laut ini stabil, saya rasa perekonomian daerah juga akan bertumbuh lagi,” jelasnya.
Fajrul menilai, harga rumput laut yang kini berfluktuasi membuat pembudidaya di daerah pesisir belum merasakan kesejahteraan yang ideal.
Ia mencontohkan, harga yang sempat melonjak dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp15.000 kini kembali turun di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000.
“Harga fluktuatif, kadang Rp12 ribu, kadang Rp13 ribu. Jadi memang belum stabil. Makanya kami dorong segera ada payung hukum yang bisa menjaga stabilitas harga itu,” kata Fajrul
Selain kebijakan harga, Fajrul juga menyoroti pentingnya kelanjutan program bantuan kepada pembudidaya rumput laut agar tidak terhenti.
Menurutnya, program bantuan bibit, alat, dan sarana budidaya harus tetap dilanjutkan karena terbukti menopang ekonomi masyarakat pesisir.
“Saya juga berharap bantuan ke pembudidaya rumput laut itu terus dilanjutkan. Jangan sampai terhenti karena mereka sangat bergantung pada program itu,” tegasnya.
Ketika disinggung soal kesiapan regulasi Perda harga rumput laut, Fajrul mengaku hingga kini DPRD belum menerima draf atau pengajuan resmi dari pemerintah daerah.
“Untuk saat ini belum ada pengajuan dari pemerintah daerah ke DPRD. Jadi kami menunggu, tapi tentu kami juga dorong agar segera diajukan,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan Perda ini penting mengingat ribuan masyarakat di wilayah pesisir Nunukan menggantungkan hidupnya dari budidaya rumput laut.
“Nunukan ini ada ribuan masyarakat di wilayah pesisir yang bergantung hidupnya dari rumput laut. Jadi Perda ini akan sangat membantu mereka,” tuturnya.
Selain itu, Fajrul juga menekankan pentingnya koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dalam penataan alur pelayaran.
Ia menilai masih ada tumpang tindih antara jalur pelayaran dengan area budidaya rumput laut di lapangan yang berpotensi mengganggu keselamatan dan aktivitas ekonomi warga.
“Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait penataan alur pelayaran. Karena masih ada kita temui pondasi rumput laut yang masuk ke alur pelayaran. Ini perlu diatur supaya jelas dan aman,” jelasnya.
Dengan demikian, harapan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan adalah agar pemerintah dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah melalui berbagai kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Menutup pernyataannya, Andi Fajrul Syam menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Nunukan hanya bisa berjalan jika pertumbuhan ekonominya sehat dan merata.
“Yang utama itu dulu, sehatkan dulu pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi sehat, otomatis aktivitas masyarakat juga akan berjalan dengan baik,” pungkasnya
Neni/Mery
