TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Hal ini diutarakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, ketika membuka “Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Hasil Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (Public Expenditure and Revenue Analysis/PERA)” di Hotel Luminor, Rabu (11/2).
Bustan menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, sementara kebutuhan pembiayaan terus meningkat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.
Ia menuturkan pengelolaan anggaran tidak hanya harus efisien, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Belanja daerah harus diatur dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai prioritas agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bustan.
Pemprov Kaltara pun mengapresiasi hasil studi PERA yang disusun melalui kolaborasi Program SKALA, LPEM Universitas Indonesia dan DJPK Kementerian Keuangan. Kajian ini diharapkan mampu menjadi acuan penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan mendorong peningkatan PAD.
“Hasil studi ini harus mendorong penyediaan layanan dasar yang memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan fiskal serta isu Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI),” tambahnya.
Tak hanya soal angka, Bustan juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang inklusif. Prinsip keadilan, keberlanjutan, serta perhatian terhadap isu GEDSI diharapkan menjadi bagian dari setiap kebijakan yang dirumuskan.
Melalui workshop ini, ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun policy brief yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan daerah.
Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyempurnakan tata kelola keuangan publik ke depan.
(dkisp)
