Kategori: TEKNOLOGI

Buka Rakorda Regsosek Tahun 2022, Wabup Hanafiah : Saya Berharap Rakor Ini membawa Angin Perubahan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI, TEKNOLOGI

NUNUKAN – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 mengangkat tema “Mencatat untuk Membangun Negeri Satu Data” dibuka oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah. Yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan di Ballroom Hotel Laura Nunukan Senin (19/09/22).

Tujuan diadakannya kegiatan rakorda pendataan awal registrasi sosial ekonomi Tahun 2022, yakin untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi secara eksternal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan awal regsosek, menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsosek di daerah,serta menyusun strategi dan manajemen lapangan pelaksanaan kegiatan pendataan awal regsosek di daerah.

Dalam sambutannya Wakil Bupati mengatakan, Satu Data adalah sebuah kalimat yang pendek yang mudah dipahami namun pada implementasinya cukup sulit untuk terwujud dengan baik, Satu Data yang dimaksud adalah wujud sinkronisasi data antar Lembaga Negara yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

“Kesamaan data ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan data yang sinkron dan selaras memilikpengaruh lebih terhadap keakuratan program kerja lembaga, ketepatan para pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi serta sangat berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan dalam penyaluran bantuan,” jelasnya.

Mewakili pemerintah daerah Wakil Bupati sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas terselanggaranya kegiatan ini.

“Banyak lembaga Negara menyusun Data oleh karena itu kami dari Pemerintah Daerah menyambut baik kegiatan ini, yang mempertemukan kita satu meja untuk mewujudkan Satu Data di bidang Sosial Ekonomi ini, saya berharap Rakor ini bisa membawa manfaat lebih, membawa angin perubahan sebagai bentuk rekonsiliasi data, persamaan Persepsi, bahkan persamaan metodologi pengambilan data  khususnya dalam Bidang Sosial Ekonomi,” kata Wakil Bupati.

Regsosek berarti sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dimana hal tersebut sebagai upaya mendorong program pemerintah dalam mewujudkan Satu Data.

Sumber Foto : Pemkab Nunukan

Editor : Renatmadeva

Pastikan Seluruh Desa Teraliri Listrik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL, TEKNOLOGI

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang SH., M.Hum memastikan seluruh desa di Kaltara dapat teraliri listrik pada 2024 mendatang. Hal ini disampaikannya saat menyambut lawatan jajaran manajemen PT PLN (Persero) Group yang ada di Kaltimra (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) dalam audiensi di Ruang VIP Hotel Tarakan Plaza, Selasa (9/8).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengungkapkan terima kasih atas kunjungan ini serta mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap komitmen PT PLN dalam peningkatan jangkauan jaringan listrik di Kaltara.

“Kalau ada yang dapat saya bantu dari sisi perijinan ataupun insfrastruktur jalan Pemprov Kaltara akan support penuh. Hal ini untuk mendukung agar seluruh desa di Kaltara dapat teraliri listrik. Di mana PT PLN punya target pada tahun 2024 semua desa di Kaltara sudah terang teraliri listrik,” ujar Gubernur.

Gubernur pun meminta kepada manajemen PT PLN Group agar meringankan warga kurang mampu dengan memberikan tarif listrik yang terjangkau.

“Meskipun tidak gratis, tetapi ada keringanan harga untuk masyarakat tidak mampu,” pinta Gubernur.

Menyambut positif dukungan Gubernur Zainal, General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltimra, Joice Lany Wantania menyampaikan program Rasio Desa Berlistrik. Diharapkan nanti pada tahun 2024 semua desa yang ada di Kaltara kebutuhan listriknya dapat terpenuhi.

“Jadi kalau di Kaltara sendiri masih menyisakan sekitar 150an desa yang saat ini programnya sampai tahun 2024 akan kita jangkau 100 persen,” papar Joice saat dijumpai seusai audiensi.

Joice menambahkan untuk di tahun 2022 ada 24 desa yang akan dijangkau program Rasio Desa Berlistrik. “Tadinya tahun depan (2023, red) itu juga sama 24 desa dan di tahun 2024 ada 108 desa, tetapi arahannya pak Gubernur jangan di 2024 paling tidak diperbanyak di 2023. Sehingga makin cepat di Kaltara ini mendapatkan listrik,” jelasnya.

Turut hadir dari PT PLN Group yang terdiri dari Joice Lany Wantania (GM UIW Kaltimra), Joshua Simanungkalit (GM UIP Kalbagtim), Marihot (GM UIKL Kalimantan/ Manager UPDK), I Ketut Wiriana (Dirut PLNT), Toni Wahyu (GM PLN Icon+), Himawan (Senior Manger Niaga & MP), Aditya Darmawan (Manager UP3 Kaltara), Hakim (Manager UP2K Kaltara), Muh. Ilham (Manager ULP Malinau) dan Zulkarnain (Manager Komunikasi UIW Kaltimra). (dkisp)

Menunggu Verifikasi Pemerintah Pusat, 1.500 Rumah Diusulkan Program Bantuan Listrik Gratis

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL, TEKNOLOGI

TANJUNG SELOR – Sebanyak 1.500 rumah masyarakat kurang mampu di empat kabupaten dan kota di Kalimantan Utara (Kaltara) diusulkan menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis tahun ini.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum memastikan bantuan tersebut kini sedang menunggu hasil pemadanan atau verifikasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Beberapa waktu lalu saya telah meminta kepada dinas terkait untuk mengusulkannya. Sebanyak 1.500 rumah masyarakat kurang mampu se-Kaltara kita usulkan. Saat ini kita sedang menunggu verifikasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Mudah-mudahan yang disetujui tidak jauh dari yang kita usulkan,”jelas Gubernur.

Kepala Dinas ESDM Kaltara Norman Raga, melalui Kepala Bidang (Kabid) Ketenagalistrikan Deni Yusdianto mengatakan, bahwa saat ini proses verifikasi administrasi sedang berjalan, hasilnya nanti oleh Gatrik akan langsung diserahkan kepada PLN di wilayah untuk selanjutnya dilakukan verfikasi teknis.

“Jadi terhadap usulan 1.500 BPBL itu, dari Gatrik akan langsung diserahkan ke PLN Wilayah,” kata Deni.

Terkait jumlah pasti bantuan, ia pun tidak mau mengira-ngira, menurutnya semua tergantung pada hasil verifikasi, baik administrasi maupun teknis dilapangan. “Pemprov hanya mengusulkan, berapa yang didapat Kaltara Gatrik tidak lagi ke daerah, validasi akan langsung ke PLN Wilayah yang membawahi Kaltara,” terang Deni.

Deni mengungkapkan bahwa BPBL merupakan program pemerintah dalam membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik.

Dimana, pemerintah melalui Ditjen Gatrik-Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80 ribu BPBL untuk rumah tangga di tahun 2022. Proyek yang dilaksanakan di 34 provinsi ini ditaksir menelan biaya Rp 120 miliar.

Deni juga mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah lewat dana APBN, upaya pemerataan listrik di seluruh wilayah Kaltara juga di topang menggunakan dana APBD. “Lewat APBD-Provinsi sebanyak 50 rumah bakal menerima BPBL tahun ini, lokasinya di wilayah Nunukan,” bebernya.

Sebelumnya pada tahun 2020 juga pasang listrik gratis telah dilakukan di Kota Tarakan sebanyak 85 sambungan baru. Dan, 150 BPBL pada tahun 2021 tersebar di tiga kabupaten. Yakni Bulungan (50 sambungan baru), Malinau (50 sambungan baru), dan Tana Tidung (50 sambungan baru). Alhasil, dari total 482 desa se-Kaltara 71,16 persen atau 343 desa di Kaltara masuk ke dalam program Desa Berlistrik dan prosentase Rasio Elektrifikasi mencapai 80,71 persen pada akhir 2021. (*)

Ditargetkan Bebas Blank Spot

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, TEKNOLOGI

TANJUNG SELOR – Pemerintah masih terus berupaya untuk mengatasi persoalan blank spot yang terjadi di negeri ini, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara). Sesuai target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), tahun 2023 Indonesia sudah bebas blank spot.

Sebagai upaya dan langkah nyata yang dilakukan pemerintah dan swasta untuk mengatasi persoalan blank spot di Kaltara, tahun ini akan didirikan sebanyak 262 site Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan daerah non 3T.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain optimistis jika tahun 2023 mendatang sudah bebas blank spot. Namun, untuk seperti apa realisasinya, tetap baru bisa dilihat setelah memasuki waktu yang ditargetkan.

“Untuk tahun ini, 262 site BTS ini terdiri dari 150 site di daerah 3T dan 112 site di daerah non 3T,” ujar Ilham beberapa waktu lalu.

Sementara untuk menara BTS yang aktif di Kaltara, itu berjumlah 460 site, dengan sebaran 187 site di daerah 3T dan sisanya yang berjumlah 273 site di daerah non 3T.

Dijelaskannya, untuk pembangunan BTS di wilayah 3T itu dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI). Sedangkan yang di daerah non 3T, itu di bangun oleh Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) serta dari provider.

“Tapi untuk 112 site yang akan dibangun di daerah non 3T tahun ini, semuanya masuk di perencanaan Kemenkominfo,” sebutnya.

Saat ini, lanjutnya, rencana pembangunan 262 site BTS tahun ini masih terus berproses. Pastinya ini akan dibangun tahun ini karena vendor-nya sudah ada. Jika tidak di bangun, maka vendor-nya akan diberikan penalti oleh BAKTI.

“Kalau semua ini sudah selesai, maka cakupan pembagunan BTS di Kaltara sudah sekitar 80 persen. Jadi tinggal sedikit lagi yang belum, jadi kita akan kejar terus,” tuturnya.

Pastinya, layanan jaringan telekomunikasi ini merupakan kebutuhan masyarakat secara merata, apalagi di era digitalisasi dewasa ini. Hal ini yang membuat pihaknya akan terus berupaya secara maksimal untuk memperjuangkan Kaltara bisa secepatnya bebas blank spot. (

Sumber : dkisp kaltara

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Babel Berharap Dukungan PLN Pangkalpinang

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, TEKNOLOGI

PANGKALPINANG, BERANDANKRINEWS.COM— KONTRIBUSI Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada pembangunan sebuah daerah nyata adanya. Salahsatunya penyerapan tenaga kerja.

Sayangnya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Malah sebaliknya. Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap menjadi “tertuduh” sebagai penyebab kemacetan dan kekumuhan sebuah kota. Sebuah stigma yang sudah lama melekat kepada PKL.

Pandangan itu ditepis Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel), Mangimpal Lumbantoruan alias Impal Medan.

“Ada ribuan orang PKL yang menggantungkan hidup di sektor ini. Ini kenyataan yang harus dipahami masyarakat khususnya Pemerintah Daerah. Tanpa dukungan kebijakan, PKL ya akan begini-begini saja. Ada tapi tak dianggap,” ungkap Mangimpal Lumbantoruan.

Masih menurut Mangimpal Lumbantoruan, dukungan kepada PKL bisa berupa kebijakan Peraturan Daerah (Perda) atau sejenis yang mengatur tentang lokasi dan pendampingan berupa pendataan dan penataan.

“Semua pihak diharapkan membantu PKL. Mulai dari kepastian lahan dan dukungan infrastruktur berupa penyediaan fasilitas jaringan listrik berupa pengadaan SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum) di lapak-lapak PKL yang kami kelolal,” beber Mangimpal Lumbantoruan.

“terkhusus kepada PLN Pangkalpinang, kita berharap supaya lapak PKL dipasang SPLU supaya PKL bisa berjualan pada malam hari. Kalau lapak PKL terang benderang kan akan menarik minat pembeli,” pinta Mangimpal Lumbantoruan ketika ditemui di Markas APKLI Jl Lontong Pancur pertamina, Pangkalbalam.

Untuk diketahui, APKLI Babel telah beraudiensi dengan PLN Pangkalpinang dalam rangka meminta PLN Pangkalpinang memasang SPLU di beberapa lapak PKL antara lain Lapak Jalur 2 Tampuk Pura, Taman Dealova, Pojok PKL Kodim Jl Selan dan Taman Bhayangkara Park.

Wartawan: Yogi Pranata