Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Survey CISA: Elektabilitas Partai Demokrat Semakin Moncer

BERANDA, BERITA DAERAH, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

Jakarta – Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik tahun 2024. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin kedua survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Februari 2021.

Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27 Mei – 1 Juni 2021 yang menyasar 1.600 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan puas terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin cukup diapresiasi oleh masyarakat sehingga kepuasan publik mencapai 61,32 persen meskipun ada 25,77 persen masyarakat yang menganggap kinerja Pemerintah belum memuaskan,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Kamis (3/06/2021).

Secara umum masyarakat Indonesia menganggap Pemerintah unggul di beberapa sektor seperti Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah, Pelayanan Publik dan Birokrasi, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia serta sektor Energi dan Sumber Daya Alam.

“Publik menganggap bahwa Pemerintah mampu mengoptimalisasi sektor Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah yang mencapai 45,52 persen, kemudian sektor Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi sebesar 23,51 persen, di sektor Pendidikan dan Sumber Daya Manusia mendapatkan 22,91 persen serta persoalan Energi dan Sumber Daya Alam yang mendapat 8,06 persen kepuasan publik,” ungkap Herry.

Disisi lain, Herry menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia menyoroti beberapa sektor yang dianggap belum mampu dioptimalkan oleh Pemerintah Jokowi.

“Terus terang sektor yang dianggap kelemahan Pemerintah hari ini adalah Perekonomian dan Industri yang mendapatkan 30,52 persen, Komitmen terhadap Anti Korupsi yang mencapai 22,35 persen kemudian sektor Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan sebesar 18,06 persen serta persoalan Perikanan dan Kelautan yang mendapatkan 9,51 persen ketidakpuasan publik,” sebutnya.

Selain menyasar pada persoalan kinerja Pemerintah, ternyata ketika dilakukan jajak pendapat perihal proyeksi kepemimpinan nasional di tahun 2024, masyarakat cukup antusias memberikan pilihan kepada beberapa tokoh yang berpotensi maju sebagai kandidat Presiden jika Pemilihan Presiden (PILPRES) dilakukan hari ini.

“Seperti sebelumnya temuan Survei CISA, Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan raihan 19,20 persen. Kemudian disusul oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendapatkan 15,51 persen serta ditempel ketat oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang mendapatkan 15,33 persen sedangkan Prabowo Subianto hanya mendapatkan 10,26 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen memunculkan nama Menteri BUMN, Erick Tohir dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa di bursa kepemimpinan nasional di 2024 mendatang.

“Cukup menarik, secara on the spot Menteri BUMN, Erick Tohir mampu mendulang 9,76 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang mendapatkan 7,55 persen serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (TNI) Andika Perkasa sebesar 7,15 persen,” kata Herry.

Di posisi terbawah hasil Survei CISA menempatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kemudian Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapatkan 3,47 persen. Meskipun demikian nama Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka disebutkan sebanyak 2,43 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang mendapatkan 1,35 persen sedangan 7,99 persen masyarakat belum menentukan sikapnya,” jelas Herry.

Selanjutnya Herry juga menambahkan bahwa survei elektabilitas tokoh tersebut selain melakukan uji Validitas melalui kegiatan Recheck dan Reconfirm terhadap 20 persen keseluruhan data pada 1.600 responden juga melakukan uji kembali secara khusus terhadap elektabilitas 5 tokoh yang berada di posisi lima besar tertinggi elektabiitasnya pada 5 Provinsi yang persebaran komposisi sampel respondennya terbesar.

“Anies, AHY, Ganjar, Prabowo dan Erick adalah figur yang menempati lima besar elektabilitas tertinggi dari yang lainnya. Kemudian kita cek ulang di lima besar daerah yang basis sampelnya terbesar juga. Hasilnya di Jawa Timur, Ganjar, AHY dan Prabowo cukup kuat elektabilitasnya apalagi dominasi Ganjar yang masih sulit untuk ditumbangkan di Jawa Tengah. Sedangkan Anies, Prabowo dan AHY memimpin di Jawa Barat. Praktis Ganjar tumbang di DKI Jakarta karena kecenderungan responden memilih Anies, AHY dan Erick Tohir. Namun di Sumatera Utara peluang keterpilihan baik Anies, AHY dan Ganjar cukup proporsional serta sisanya ada nama Prabowo dan Erick Tohir,” tambahnya.

Sementara itu untuk elektabilitas Partai Politik (Parpol) jika Pemilihan Legislatif (PILEG) dilakukan hari ini maka PDI-Perjuangan berhasil mengungguli parpol lainnya kemudian disusul oleh Partai Demokrat yang menunjukkan peningkatan elektabilitasnya serta Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.

“PDI-Perjuangan cukup unggul elektabilitasnya dari parpol lainnya karena berhasil meraih 18,91 persen kemudian di posisi kedua ada Partai Demokat yang menunjukkan eskalasi keterpilihan di angka 13,22 persen yang disusul oleh Partai Golkar sebesar 11,65 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 11,20 persen,” jelas Herry.

Sedangkan Herry menyampaikan bahwa Survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden menempatkan Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP harus berada di posisi terakhir.

“Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar. Gerindra mendapatkan 10,36 persen sedangkan PKS kembali menguat di 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 6,43 persen. Di posisi terakhir ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,35 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,88 persen. Namun masih terdapat 12,67 persen masyarakat yang belum menentukan sikap. Hal ini bisa digarap oleh semua parpol termasuk non DPR-RI,” pungkas Herry Mendrofa.

Jakarta- Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik tahun 2024. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin kedua survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Februari 2021.

Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27 Mei – 1 Juni 2021 yang menyasar 1.600 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan puas terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin cukup diapresiasi oleh masyarakat sehingga kepuasan publik mencapai 61,32 persen meskipun ada 25,77 persen masyarakat yang menganggap kinerja Pemerintah belum memuaskan,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Kamis (3/06/2021).

Secara umum masyarakat Indonesia menganggap Pemerintah unggul di beberapa sektor seperti Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah, Pelayanan Publik dan Birokrasi, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia serta sektor Energi dan Sumber Daya Alam.

“Publik menganggap bahwa Pemerintah mampu mengoptimalisasi sektor Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah yang mencapai 45,52 persen, kemudian sektor Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi sebesar 23,51 persen, di sektor Pendidikan dan Sumber Daya Manusia mendapatkan 22,91 persen serta persoalan Energi dan Sumber Daya Alam yang mendapat 8,06 persen kepuasan publik,” ungkap Herry.

Disisi lain, Herry menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia menyoroti beberapa sektor yang dianggap belum mampu dioptimalkan oleh Pemerintah Jokowi.

“Terus terang sektor yang dianggap kelemahan Pemerintah hari ini adalah Perekonomian dan Industri yang mendapatkan 30,52 persen, Komitmen terhadap Anti Korupsi yang mencapai 22,35 persen kemudian sektor Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan sebesar 18,06 persen serta persoalan Perikanan dan Kelautan yang mendapatkan 9,51 persen ketidakpuasan publik,” sebutnya.

Selain menyasar pada persoalan kinerja Pemerintah, ternyata ketika dilakukan jajak pendapat perihal proyeksi kepemimpinan nasional di tahun 2024, masyarakat cukup antusias memberikan pilihan kepada beberapa tokoh yang berpotensi maju sebagai kandidat Presiden jika Pemilihan Presiden (PILPRES) dilakukan hari ini.

“Seperti sebelumnya temuan Survei CISA, Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan raihan 19,20 persen. Kemudian disusul oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendapatkan 15,51 persen serta ditempel ketat oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang mendapatkan 15,33 persen sedangkan Prabowo Subianto hanya mendapatkan 10,26 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen memunculkan nama Menteri BUMN, Erick Tohir dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa di bursa kepemimpinan nasional di 2024 mendatang.

“Cukup menarik, secara on the spot Menteri BUMN, Erick Tohir mampu mendulang 9,76 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang mendapatkan 7,55 persen serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (TNI) Andika Perkasa sebesar 7,15 persen,” kata Herry.

Di posisi terbawah hasil Survei CISA menempatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kemudian Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapatkan 3,47 persen. Meskipun demikian nama Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka disebutkan sebanyak 2,43 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang mendapatkan 1,35 persen sedangan 7,99 persen masyarakat belum menentukan sikapnya,” jelas Herry.

Selanjutnya Herry juga menambahkan bahwa survei elektabilitas tokoh tersebut selain melakukan uji Validitas melalui kegiatan Recheck dan Reconfirm terhadap 20 persen keseluruhan data pada 1.600 responden juga melakukan uji kembali secara khusus terhadap elektabilitas 5 tokoh yang berada di posisi lima besar tertinggi elektabiitasnya pada 5 Provinsi yang persebaran komposisi sampel respondennya terbesar.

“Anies, AHY, Ganjar, Prabowo dan Erick adalah figur yang menempati lima besar elektabilitas tertinggi dari yang lainnya. Kemudian kita cek ulang di lima besar daerah yang basis sampelnya terbesar juga. Hasilnya di Jawa Timur, Ganjar, AHY dan Prabowo cukup kuat elektabilitasnya apalagi dominasi Ganjar yang masih sulit untuk ditumbangkan di Jawa Tengah. Sedangkan Anies, Prabowo dan AHY memimpin di Jawa Barat. Praktis Ganjar tumbang di DKI Jakarta karena kecenderungan responden memilih Anies, AHY dan Erick Tohir. Namun di Sumatera Utara peluang keterpilihan baik Anies, AHY dan Ganjar cukup proporsional serta sisanya ada nama Prabowo dan Erick Tohir,” tambahnya.

Sementara itu untuk elektabilitas Partai Politik (Parpol) jika Pemilihan Legislatif (PILEG) dilakukan hari ini maka PDI-Perjuangan berhasil mengungguli parpol lainnya kemudian disusul oleh Partai Demokrat yang menunjukkan peningkatan elektabilitasnya serta Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.

“PDI-Perjuangan cukup unggul elektabilitasnya dari parpol lainnya karena berhasil meraih 18,91 persen kemudian di posisi kedua ada Partai Demokat yang menunjukkan eskalasi keterpilihan di angka 13,22 persen yang disusul oleh Partai Golkar sebesar 11,65 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 11,20 persen,” jelas Herry.

Sedangkan Herry menyampaikan bahwa Survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden menempatkan Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP harus berada di posisi terakhir.

“Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar. Gerindra mendapatkan 10,36 persen sedangkan PKS kembali menguat di 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 6,43 persen. Di posisi terakhir ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,35 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,88 persen. Namun masih terdapat 12,67 persen masyarakat yang belum menentukan sikap. Hal ini bisa digarap oleh semua parpol termasuk non DPR-RI,” pungkas Herry Mendrofa.

Gelar Rakercab, DPC PDIP Nunukan Targetkan Menangi Pemilu 2024

BERANDA, BERITA DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

Nunukan – Bertempat di Sekretariat DPC PDIP Kabupeten Nunukan, Jl. Sei Fatimah, Kel.Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara (Kaltara) digelar kegiatan berupa Pembukaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI P) Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.

Dalam Rapat yang dibuka secara virtual oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI P Bidang Program Kerakyatan, Sadarestuwati tersebut, selain dihadiri seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) se – Kabupaten Nunukan dan para pengurus DPC PDIP Nunukan, hadir pula Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara, Norhayati Andris beserta beberapa Pengurus DPD PDIP Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPD PDIP Kaltara minta semua kader dan simpatisan PDIP agar terus mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid – 19

Lebih lanjut Norhayati Andris mengungkapkan bahwa PDIP adalah partai yang bernafaskan kegotong-royongan. Sehingga semua suku, etnis dan agama mempunyai hak yang sama dimata Partai.

“PDIP adalah partai yang menjunjung kesamaan etnis dan agama. Maka semua punya hak dan kewajiban yang sama dalam kepartaian,” tandas Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut

Norhayati juga minta agar semua Kader dan Simpatisan Partai benar – benar menjadikan Pancasila sebagai nafas sehari – hari dalan kehidupan sosial. Ia pun mewanti-wanti agar seluruh kader menjadi benteng dari ideologi yang tak sesuai dan bermaksud menggantikan Pancasila

Terkait kontestasi Politik, Norhayati berharap agar pada Pileg 2024 mendatang, perolehan kursi PDIP di Nunukan dapat bertambah dari yang ada saat ini yakni 2 kursi.

“Tentu sebuah tujuan agar kedepan Fraksi PDIP di Nunukan juga akan mampu mengusung sendiri calon Kepala Daerah,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Kabupeten Nunukan, Lewwi, S.sos mengaku bahwa pihaknya siap mencapai target tersebut. Pasalnya, melihat perkembangan dan antusiasme kader serta simpatisan Partai saat ini, ia optimis PDIP akan menjadi pemenang di Pemilu 2024 mendatang.

“Kita optimis. Termasuk target Ketua DPRD pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang,” tandas Lewwi.

Pewarta: Eddy Santry

Kepengurusan PDI P Se – Kaltara Akan Segera Aktifkan Badan Penanggulangan Bencana

BERANDA, BERITA DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

Nunukan – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Kerakyatan: Sadarestuwati mengingatkan kepada seluruh pengurus Cabang se – Kalimantan Utara (Kaltara) bahwa wilayah Kaltara sangat rawan terhadap bencana terutama Banjir.

Untuk itu DPP PDIP menginstruksikan kepada seluruh kepengurusan Daerah dan Cabang di Kaltara agar mengaktifkan dan menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana ( Baguna).

“Mengingat Kaltara adalah wilayah yang rawan terhadap bencana terutama Banjir, maka Ketua Umum menginstruksikan agar seluruh pengurus Daerah dan Pengurus Cabang segera mengaktifkan dan menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana,” tutur Sadarestuwati saat secara virtual membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC PDIP Kabupeten Nunukan, Rabu (16/5).

Menangagpi instruksi tersebut, Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara, Norhayati Andris mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti. Norhayati menuturkan bahwa saat ini Baguna PDIP Kaltara telah terbentuk dan segera akan siaga.

“Kalau di Baguna Kaltara sudah terbentuk dan saya sendiri adalah Kepala Baguna PDIP Kaltara. Tinggal kita siagakan dan segera aktifkan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya nanti, Baguna PDIP akan bersinergi dengan pihak – pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) maupun pihak lain dalam penanganan Bencana.

Anggota Baguna PDIP, ungkap Norhayati, akan dibekali keterampilan dalam olah evakuasi melalui pelatihan. Pada intinya, Politisi yang juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut memastikan bahwa Baguna PDIP siap untuk ditugaskan dilokasi bencana nantinya.

Sementara ketika disinggung mengenai Banjir kiriman dari Malaysia yang hampir setiap tahun menerjang wilayah Indonesia seperti Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis Hulu hingga Sembakung, Norhayati menilai harus ada langkah dan kebijakan khusus dari Pemerintah.

“Hampir setiap tahun masyarakat kita selalu menjadi korban banjir kiriman tersebut. Maka perlu ada langkah dan kebijakan yang konperhensif untuk meminimalisir nya,” jelas Norhayati.

( Edy / Adm )

Gat Kaleb Ungkapkan 2 Hal Untuk Atasi Kelangkaan Gas Elpiji Bersubsidi

BERANDA, KABAR SULSEL, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI
Foto Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Gat Kaleb

” Jangan main – main terhadap gas elpiji bersubsidi ini. Karena sangsi hukum sudah menanti bagi siapapun yang menyalahgunakannya – Gat Kaleb “

Nunukan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Gat Kaleb menilai jika 2 hal dari awal dilakukan,  kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi tidak akan pernah terjadi. 


“Pertama, penyalurannya memang ditujukan kepada yang berhak dan kedua Pemerintah juga mengiringi dengan menyediakan gas elpiji non subsidi,” tuturnya kepada Pewarta, Selasa (18/5).


Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, jika memang penyaluran melalui mekanisme sebagaimana pada saat mengajukan pasokan, tentu tidak akan ada kesemrawutan apalagi kelangkaan.


“Pertamina itukan memasok gas elpiji bersubsidi atas permintaan Agen. Sementara data yang digunakan Agen adalah data dari beberapa Pangkalan. Nah, untuk mendirikan Pangkalan  itu kan salah satu syaratnya adalah data warga penerima subsidi. Kalau mekanisme itu dijalankan, pasti tak akan ada yang namanya kelangkaan,” jelasnya.


Gat mengingatkan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor : 104 tahun 2007, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor : 21 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga elpiji 3 kg, sudah sangat jelas bahwa elpiji 3 kg bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan dibawah Rp 1,5 juta per bulannya, serta untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM).


Maka dalam hal ini Gat menilai, peran masyarakat sangat diperlukan. Terutama untuk mengerti bahwa gas elpiji bersubsidi tersebut adalah hak dari masyarakat kurang mampu sesuai dalam Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.


Namun guna memenuhi unsur keadilan, Pemerintah juga harus memberikan solusi kepada masyarakat yang tidak masuk kategori penerima subsidi yakni dengan menyediakan gas elpiji non subsidi.


“Kalau memang kedua hal tersebut dijalankan, saya yakin tidak akan ada lagi kelangkaan gas elpiji bersubsidi,” tandas salah satu tokoh Perbatasan tersebut 


Lebih jauh Gat mengungkapkan, saat ini belum terlambat untuk mengurai benang kusut dari penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi tersebut. Salah satu cara yang paling solutif adalah Pemerintah meminta Pertamina untuk memasok gas elpiji non subsidi.


“Eksekusinya adalah, jika masyarakat yang tak masuk kategori penerima subsidi, dapat menukarkan tabung kosong gas elpiji bersubsidi yang selama ini digunakan dengan gas elpiji non subsidi tersebut,” jelasnya.


Selain itu, perlu sikap tegas dari Pemerintah Daerah terhadap pihak – pihak yang sengaja memanfaatkan gas elpiji bersubsidi untuk keuntungan pribadi. Hal ini selain untuk mengantisipasi permainan harga yang dilakukan pihak – pihak tertentu, bisa juga sebagai langkah penindakan bagi mereka yang seharusnya tak mendapatkan subsidi tapi ikut menikmati hak masyarakat kurang mampu.


Gat juga mengingatkan bahwa siapapun dapat dikenakan sangsi hukum apabila terbukti telah menyalahgunakan gas elpiji bersubsidi. 


“Maka jangan main – main terhadap gas elpiji bersubsidi ini. Karena sangsi hukum sudah menanti bagi siapapun yang menyalahgunakannya,” tegasnya.


Sebagaimana diketahui, sanksi tersebut berkaitan dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi(“UU Minyak dan Gas Bumi”) yang berbunyi sebagai berikut:


Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).


Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk di antaranya penyimpangan alokasi. (Eddy Santry)

Adama: Tidak Akan Ada Kelangkaan Gas Elpiji Bersubsidi Jika Pasokan Datang Sekaligus

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI
Foto: Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Adama

Nunukan – Sengkarut penyaluran Gas Elpiji 3 Kg di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini belum dapat terurai. Hal tersebut tak hanya menimbulkan kegelisahan ditengah masyarakat namun juga mengundang keprihatinan berbagai pihak.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupeten Nunukan, Adama menilai, persoalan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi tak akan mengalami kesemrawutan apabila Pasokan datang sekaligus sesuai kuota. 

” Yang menyebabkan Kelangkaan itu salah satunya adalah jumlah pasokan yang tidak sesuai dengan kuota,” ujar Adama kepada Pewarta, Senin (17/5)


Sebagaimana diketahui, Kabupaten Nunukan sendiri mendapatkan suplai poin sebanyak 74.000 tabung gas 3 kilogram per bulan dengan suplai per minggu sekitar 14.000 sampai 16.000.


Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, meskipun Kuota pasokan tersebut telah sesuai dengan data Dirjen Migas kepada pihak PT Pertamina, namun ia mengingatkan bahwa fakta di lapangan sangat berbeda.


” Ini tabung yang kosong dan siap tukar per minggunya melebihi jumlah pasokan. Disinilah sebenarnya benang kusut penyaluran gas elpiji bersubsidi itu  bisa diurai,” tandasnya.


Seharusnya, menurut Adama, Pertamina jangan memasok gas elpiji bersubsidi secara berkala dari kuota yang ada. Pasalnya, penyaluran secara berkala itulah yang menyebabkan penukaran tabung gas kosong dengan tabung gas yang datang mengalami kesemrawutan.


“Bagaimana tidak semrawut. Contoh, Ini tabung yang siap tukar ada 25.000 sementara yabg datang hanya 14 hingga 16 ribu tabung. Yang 9 ribuan tabung itulah akan ditukar kemana? Seandainya yang pasokan itu jumlahnya sesuai dengan tabung siap tukar milik masyarakat, saya kira tidak akan lagi ada kelangkaan,” tuturnya 


Pasokan secara berkala itu, ungkap Adama, juga berpotensi terjadinya mavioso gas bersubsidi. Karen sangat mungkin adanya pihak – pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari kelangkaan Gas Bersubsidi tersebut.


Ia juga mengingatkan bahwa Nunukan itu adalah wilayah kepulauan. Untuk itu perlu juga bagi Pertamina mengantisipasi hal – hal diluar teknis saat membawa tabung – tabung tersebut menuju Nunukan.


“Saya kira menambah kuota pasokan sebagai cadangan juga langkah baik. Kita tidak meminta, tapi jika terjadi hal – hal yang tak diinginkan dengan kapal pengangkut, jika ada kapal cadangan tentu tak kan berpengaruh untuk masyarakat. Tapi jika hanya 1 saja kapal yang datang membawa pasokan lantas mengalami kendala perjalanan, tentu imbas parahnya akan meminta masyarakat Nunukan yang telah menunggu dengan tabung kosong,” pungkasnya. (Eddy Santry)