Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Ramadhan Ke-21, Pasar Blok Tiga Mulai Sepi Pengunjung

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Pasar Ramadhan blok tiga pada puasa ke-21 mulai sepi pengunjung, Rabu (12/04/2023).

Seperti diketahui, pasar blok tiga merupakan salah satu tempat berburu takjil berbuka puasa bagi masyarakat Nunukan di bulan suci Ramadhan.

Namun, berdasarkan keterangan salah satu pedagang pasar blok tiga, Welpy mengatakan bahwa Ramadhan ke-21 pengunjung mulai berkurang.

“Puasa ke-21 ini pengunjung yang datang ke pasad sudah mulai berkurang, mungkin karena sudah di akhir puasa ya jadi suasana puasanya makin hilang,” ujar Welpy.

Selanjutnya, Welpy mengungkapkan bahwa sebelumnya pada saat awal puasa pengunjung ramai berdatangan.

“Kalau kemarin itu ramai, karena memang masih awal puasa kan, sama masyarakat juga penasaran dengan apa aja yang dijual di pasar blok tiga,” lanjut Welpy.

Sama halnya dengan Firman, salah satu pengunjung pasar yang mengatakan dikarenakan masuk akhir bulan Ramadhan yang membuat ketertarikan masyarakat berkurang untuk datang ke salah satu tempat jajanan takjil berbuka puasa.

“Iya, karena sudah akhir puasa, masyarakat sudah tidak terlalu untuk berburu takjil dan juga sudah sering kesini kan,” ucap Firman.

Terdapat berbagai jajanan di pasar Ramadhan blok tiga mulai dari makanan seperti lauk pauk, aneka kue dan gorengan serta macam-macam jenis minuman.

(Dhin/Nam)

Anggota DPRD Nunukan Joni Sabindo Sambangi Pasar Ramadhan Blok Tiga

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Anggota DPRD Komisi III Kabupaten Nunukan, Joni Sabindo sambangi Pasar Ramadhan blok tiga, Kecamatan Nunukan, Rabu (12/04/2023).

Terlihat anggota DPRD tersebut bercengkrama dengan para pedagang di Pasar Ramadhan sembari membeli jajanan makanan dan minuman masing masing stand dagangan.

Selaku anggota DPRD, Joni Sabindo, S.E mengatakan bahwa “Hari ini bersama masyarakat Nunukan kami hadir di Pasar blok tiga terkait dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas kami dalam hal pengawasan, dimana masyarakat kita di bulan suci ramadhan ini disamping mereka berpuasa, mereka juga mengais rezeki dengan menjual jajanan kue dan minuman,” ucap Joni.

Selanjutnya, Joni Sabindo juga berharap agar pemerintah daerah (Pemda) dapat memeperhatikan dan mendukung masyarakat kita serta masyarakat ikut mendukung kegiatan pasar ramadhan.

“Harapan kami selaku anggota DPRD yakni leran serta Pemda dan perangkatnya harus lebih ditingkatkan lagi karena bagaimanapun masyarakat kita berusaha untuk mengais rezeki untuk bertahan hidup, sudah sewajarnya pemda mendukung, dan mensupport semua usaha, serta harapannya untuk masyarakat mari kita sama sama ikut mendukung saudara kita dengan datang berbelanja, saya lihat walaupun tempatnya sangat sederhana tapi amanlah untuk berbelanja daripada dipinggir jalan,” lanjut Joni.

Bersama dengan itu, salah satu pedagang pasar ramadhan blok tiga, Welpy mengungkapkan rasa terima kasih kepada anggota DPRD yang telah datang ke pasar ramadhan.

“Terima kasih untuk anggota DPRD, Pak Joni Sabindo yang sudah datang ke pasar ramadhan untuk melihat kondisi kami disini, dengan kunjungan ini para pedagang dapat meningkatkan rasa percaya terhadap wakil rakyat kita,” tutup Welpy.

(Dhin/Nam)

Gubernur Ikuti Rakornas Bidang Ekososbud, Mendagri Ajak Rawat Keberagaman

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

KENDARI – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sulteng), Selasa (11/4/2023) siang tadi.

Rakornas yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D. kali ini bertemakan “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman, dan Harmoni”.

Seperti diketahui, rangkaian Pemilu 2024 sudah berjalan sejak tahun lalu, sehingga perlu adanya kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam menghadapi potensi masalah sosial di masyarakat.

Menurut data sejarah, penyebab negara-negara terjadi konflik sosial ialah sedikitnya keragaman yang justru diekploitasi dan dibenturkan terus-menerus.

Menteri yang akrab dipanggil Tito itu menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara besar dan beragam dengan banyak suku, ras, dan agama. Namun dengan keragaman itu, Indonesia tidak menuai konflik seperti negara dengan tingkat konflik yang tinggi.

“Kita lihat sejarah konflik India-Pakistan, Rusia-Ukraina, konflik mereka disebabkan oleh persamaan yang justru dieksploitasi dan tidak terawat”, ucap Tito saat memberi arahan.

Menurut Tito berkah Tuhan yang paling besar bagi Indonesia bukanlah kekayaan alam di Indonesia, melainkan keragaman yang terus menerus dirawat. Banyak instrumen yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk merawat keragaman, misalnya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

“Salah satu peran FKUB ini yaitu mengidentifikasi dan merevitalisasi kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan umat beragama,” sambungnya.

Diakhir arahannya, Tito mengajak peserta Rakornas untuk mengeksploitasi kepentingan bersama agar keragaman di Indonesia dapat terjaga.

“Mari kita sama-sama mengeksploitasi apa yang menjadi kepentingan bersama, bukan justru mengeksploitasi hal-hal kepentingan individual yang akan menimbulkan konflik,” tutupnya.

Pembukaan Rakornas diakhiri dengan pemukulan gong dan foto bersama, hadir dalam Rakornas diantaranya yakni Direktur Jendral (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.

Hadir pula mendampingi Gubernur Zainal A. Paliwang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Dr. Teguh Henri Sutanto, M.Pd serta Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP.

(dkisp)

Wakili Gubernur Kaltara, Staf Ahli Bidang Hukum, Kebangsaan dan Pemerintahan Buka Sosialisasi Parpol 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, dalam hal ini diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kebangsaan dan Pemerintahan, H Amir Bakry membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Partai Politik Tahun 2023.

Berlangsung di Hotel Luminor, Jalan Sabanar Lama, Selasa (11/4/2023), kegiatan turut dirangkaikan dengan Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kaltara dan PPNS Kabupaten Bulungan.

Adapun kegiatan diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) bertemakan “Peran Partai Politik Menyonsong Pemilu 2024”.

Dalam hal ini, eksistensi Kemenkumham secara khusus terkait legalitas formal partai politik diamanatkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2/2008 tentang partai politik.

Hadir Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Bulungan, Jamaluddin Saleh, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara, Suryanata Al-Islami. Ada pula perwakilan dari Bawaslu Kaltara, serta sejumlah perwakilan dari Parpol wilayah Kaltara.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, mengucapkan terima kasih dan apresisi kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Kaltara selaku inisiator, sehingga kegiatan Sosialisasi Partai Politik (Parpol) 2023 dapat terlaksana.

“Kami sangat mengharapkan parpol dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mensukseskan Pemilu Pilkada Serentak 2024,” kata Amir Bakry saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Amir juga menyampaikan bahwa, agenda pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sudah semakin dekat. Baik pelaksanaan, hingga parpol yang tengah bersiap menyambut kontestasi tersebut. Pasalnya, keberadaan parpol tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi dan telah menjadi bagian penting dalam proses demokrasi.

“Parpol juga merupakan sarana partisipasi untuk masyarakat mengembangkan diri demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab,” tutup Amir.

(dkisp)

Ikuti Instruksi Presiden, FORKOPIMDA Nunukan Akan Tindak Tegas Impor Pakaian Bekas Ilegal

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, HUKUM & KRIMINAL, INTERNASIONAL, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Nunukan memastikan tidak ada toleransi terhadap bisnis impor pakaian bekas ilegal.

Sebelumnya, sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dengan tegas bahwa impor pakaian bekas ilegal sangat menganggu dikarenakan akan mematikan industri tekstil lokal.

Sesuai aturan yang berlaku, impor pakaian bekas ilegal melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014. Tentang Perdagangan serta melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021.

Hal tersebut ditegaskan FORKOPIMDA Kab. Nunukan setelah melakukan rapat koordinasi secara tertutup terkait kebijakan larangan impor pakaian bekas di ruang rapat lantai 1 kantor Bupati Nunukan, Kamis (06/04/2023).

Selaku Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M., Ph.D menyampaikan bahwa akan mendukung penuh instruksi Presiden serta menghimbau para pedagang pakaian bekas beralih untuk mencari komoditi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami dari FORKOPIMDA akan mendukung penuh arahan Presiden Jokowi tentang kebijakan larangan impor pakaian bekas dan menyampaikan himbauan kepada para pedagang pakaian bekas untuk tidak lagi menjual barang terlarang tersebut, beralih ke komoditi yang sesuai dengan aturan undang undang” ujar Laura.

Namun, FORKOPIMDA Kab. Nunukan memberikan solusi kepada para pedagang pakaian impor bekas lewat pernyataan Bupati yang menjelaskan bahwa masih memperbolehkan menjual stok barang yang masih tersedia hingga habis.

“Dikarenakan banyaknya modal usaha yang dikeluarkan pedagang, kami memberikan solusi yakni mentoleransi untuk menjual stok barangnya sampai habis tetapi tetap kami dengan tegas tidak memperkenankan mendatangkan barang ilegal tersebut” tutup Bupati Kab. Nunukan.

(Nam)