Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

TANA TIDUNG – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum bersama Wagub Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si menghadiri peresmian Kilang LNG PT. Kayan Nusantara di Desa Tana Merah Barat, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, Minggu (30/4/2023).

Komisioning Kilang LNG Kayan – Train I (train yang pertama) merupakan kilang mini LNG pertama di Indonesia.

Peresmian ini juga dihadiri Bupati Bulungan Syarwani, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, beserta jajaran Forkopimda.

Dalam penyampaiannya, Gubernur Zainal bersyukur atas komitmen dan kerja keras PT LNG Nusantara atas selesainya pembangunan kilang LNG. “Alhamdulillah, setelah bertahun-tahun menunggu kilang LNG swasta dapat berproduksi dan menghasilkan pendapatan tambahan di sektor migas bagi Indonesia. Pembangunan kilang ini bagi saya cukup menantang, karena selain nilai investasinya besar yakni mencapai 2 Triliun, lokasinya pun cukup terpencil,” apresiasi Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal berharap penduduk sekitar dapat merasakan dampak positif dari hadirnya kilang LNG tersebut, misalnya perbaikan dalam sektor perekonomian dan Pendidikan, serta Desa Tana Merah dapat semakin maju dan berkembang.

“Semoga kedepannya, Kayan LNG Nusantara dapat menambah kapasitas produksinya dengan membangun train yang ke-II (kedua), sehingga kontribusi bagi Kalimantan Utara semakin bertambah besar,” ujar Gubernur.

(BIROADPIM)

TANA TIDUNG – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Yansen TP., M.Si meresmikan Kilang mini Liquefied Natural Gas (LNG) yang berada di Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, Ahad (30/4/2023). Kilang mini LNG milik PT Kayan LNG Nusantara ini, menjadi yang pertama di Indonesia.

Indonesia khususnya Kaltara akan terbantu dari pasokan energi dan devisa dengan hadirnya kilang mini LNG ini. Hal itu berdasarkan penghitungan produksi LNG  kisaran 22 juta kubik per hari (MMSCFD). Jika selama 20 tahun dapat mencapai 154 MMSCFD.

Gubernur Zainal Arifin Paliwang pun berharap ke depan, PT Kayan LNG Nusantara dapat menambah kapasitas produksi. Yakni dengan membangun train kedua. “Tentunya kontribusi bagi Kalimantan Utara bertambah besar,” katanya.

Selain itu, Zainal juga mengharapkan PT Pertamina dan Medco terus melakukan eksplorasi. “Sehingga bukan hanya produksinya yang bertambah, namun kilang LNG ini juga dapat beroperasi dalam jangka waktu sampai dua puluh tahun bahkan lebih,” sambungnya.

Perkembangan Kayan LNG, nantinya juga diharapkan berdampak kepada masyarakat sekitar. Berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, dan khususnya untuk kemajuan Desa Tanah Merah Barat.

Untuk itu, dirinya berharap dengan kehadiran kilang mini ini dapat menjadi contoh bagi investor di bidang energi baru yang terbarukan.

“Kaltara terus berakselerasi menjadi provinsi yang Berubah, Maju, dan Sejahtera dengan pembangunan yang adil dan merata. Mari kita terus bersama-sama berupaya mewujudkan pembangunan industri migas yang kompetitif untuk kemajuan kita di masa depan,” ujarnya.

Sementara Direktur PT Kayan LNG Nusantara, Anthony Lesmana mengatakan, LNG yang nantinya akan diproduksi di pabrik ini akan dipasarkan ke pasar domestik dan juga untuk kebutuhan ekspor.

“Jadi pemanfaatan gas dengan skema mini LNG ini kami harapkan dapat menjadi percontohan untuk pemanfaatan gas lainnya di remote area atau kawasan marginal lainnya,” katanya.

Diketahui pembangunan Kilang Mini LNG ini menelan biaya hingga Rp2 triliun. Oleh sebab itu ia berharap dukungan dari SKK Migas, PT. Pertamina, PT. Medco untuk secara konsisten menyuplai gas ke Kilang Mini minimal 22 MMSCFD selama 20 tahun.

“Jika para produsen dan penjual gas mampu menaikan produksi gas dari wilayah kerja Sei Manggaris,” imbuhnya.

Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 500 ton LNG per hari. Selain LNG, pabrik ini memproduksi LPG maupun kondensat yang dipasarkan menggunakan iso tank.

“Untuk tahap awal ini kami akan menggunakan 700 iso tank untuk memasarkan produk kami,” imbuhnya.

Walaupun teknologi yang digunakan pabrik ini berasal dari China, tetapi ia memastikan akan adanya transfer pengetahuan. Untuk saat ini lebih dari 50 persen tenaga kerja PT. Kayan LNG Nusantara berasal dari sekitar lokasi pabrik yakni Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum memaparkan 7 (tujuh) usulan Pemprov Kaltara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Utara 2024 di Ruang Serbaguna Gedung Gadis Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, Senin, 17 April 2023.

Mengangkat tema “Meningkatkan Keanekaragaman Industri dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah”, tema ini selaras dengan tema rencana kerja pemerintah pusat tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Ketujuh usulan Pemprov Kaltara tersebut, telah diakomodir oleh pemerintah pusat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang). Adapun 7 usulan tersebut, ialah Optimalisasi Penanganan Jalan Malinau – Long Semamu – Long Bawan, Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Transmigrasi Salimbatu dan Tana Tidung, Pemantauan Kualitasi Air Laut untuk Lokasi yang Berada di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia (Sebatik dan Tawau), Sertifikasi Laboratorium Lingkungan Hidup, Preservasi Jalan Aki Balak Kota Tarakan, Preservasi Jalan Dalam Kota Nunukan, dan Preservasi Jalan Aji Iskandar Kota Tarakan.

Selain beberapa isu strategis, Gubernur Zainal merasa perlu memperhatikan isu global seperti perubahan iklim. “Kita sadari bersama bahwa perubahan iklim menjadi tantangan global yang turut mempengaruhi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri di daerah. Kita perlu mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan kita,” ungkapnya.

Gubernur Zainal menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi Kaltara pada tahun 2022 tumbuh 5,34 persen dibandingkan tahun 2021, angka ini melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional.

“Laju pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada angka kemiskinan yang dapat kita tekan hingga pada angka 6,77 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,36 persen. Angka ini sangat jauh dari angka rata-rata nasional sebesar 9,54 persen,” jelas Gubernur Zainal.

Gubernur menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Utara, sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan.

(BIROADPIM)

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Paripurna ke 10 Masa Persidangan I Tahun 2023, dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan penyampaian rekomendasi DPRD Kaltara terhadap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2022.

Mewakili Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si dalam sambutannya memberikan apresiasi serta ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian sangat tinggi, yang telah diberikan ketua beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltara.

“Atas nama Pemprov Kaltara, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Perhatian dari jajaran DPRD selaku representasi dari warga masyarakat Kaltara ini, tentu menjadi pemacu semangat bagi saya dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara, untuk semakin giat membangun dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kaltara tanpa terkecuali,” ujar Wagub Yansen TP.

Diketahui, bahwa laporan LKPj kepala daerah, merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 13/2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPj, kata Yansen, disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD, yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Penyampaian LKPj ini telah kita laksanakan, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltara, Selasa (28/3/2022) lalu. Dan, pada hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan pendapat akhir franksi-fraksi DPRD serta rekomendasi DPRD Provinsi Kaltara terhadap LKPj Gubernur Kaltara TA 2022,” tutur Wagub.

Wagub mengungkapkan, jika pembahasan dan rekomendasi LKPj merupakan amanat dari PP No. 13/2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 18/2020, yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan LKPj dan menerbitkan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kaltara, yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) melalukan evaluasi ke lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pembahasan atas laporan LKPj. Dan pada akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan dalam penyempurnaan penyelenggaraan pada masa yang akan datang,” ujar Yansen.

Untuk itu, terkait hal tersebut Pemprov Kaltara akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan tanggapan atau jawaban berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan.

“Kami juga akan segera merumuskan kebijakan strategis yang akan di implementasikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan dan tahun berikutnya. Baik itu dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran, maupun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,” tutup Wagub Yansen.

(dkisp)