Kanwil DPJb Kaltara Sampaikan Kinerja APBN Provinsi Semester I Tahun 2023

NUNUKAN – Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) gelar konferensi pers terkait Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kaltara semester I tahun 2023 bertempat di aula Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Nunukan, Kamis (27/07/2023).

Terlihat hadir dalam kegiatan konferensi pers Kepala KPPN seluruh daerah di Kaltara, perwakilan Direktorat Jenderal Bea Cukai Tarakan dan Nunukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan, seluruh pegawai KPPN Nunukan, serta beberapa awak media lingkungan Kaltara.

Selaku Kepala Kanwil DJPb Prov.Kaltara, Sakop menyampaikan penjelasan terkait kinerja APBN Nasional dan provinsi Kaltara pada semester I tahun 2023.

“Postur APBN tahun 2023 ditargetkan defisit sebesar 2,84% dari PDB, defisit ini terbentuk dari rencana belanja negara yang sebesar Rp3.061,2 triliun sedangkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun, capaian realisasi APBN sampai dengan 30 Juni 2023, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.255,7 triliun (41,0% Pagu) sedangkan pendapatan negara telah mencapai Rp1.407,9 triliun yang mana 57,2% dari Target APBN 2023,” ucap Sakop.

“Dari alokasi APBN tahun 2023 tersebut, pagu belanja negara yang disalurkan ke Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp12,42 triliun yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,93 triliun dan Transfer Ke Daerah sebesar Rp8,48 triliun,” terang Kepala Kanwil DJPb Kaltara.

Selanjutnya, Sakop juga menyampaikan realisasi belanja negara dan transfer daerah beserta dengan fungsi alokasi APBN tersebut.

“Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi belanja negara di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai Rp5,5 triliun atau 44,54 % dari alokasinya, Realisasi Belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja kementerian Lembaga sebesar Rp1,7 triliun atau 43,48 % dari alokasi dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp3,8 triliun atau 45,04% dari alokasi,” ujar Sakop.

“Juga realisasi belanja kementerian/Lembaga tersebut di antaranya digunakan untuk pembangunan ruas jalan nasional dan pembangunan pos lintas batas negara. Sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah di antaranya digunakan untuk pembayaran Biaya Operasional Sekolah, Biaya Operasional Puskesmas, tunjangan profesi guru ASN daerah dan biaya operasional PAUD,” lanjut Sakop.

Terakhir, Kepala Kanwil DJPb Kaltara mengungkapkan realisasi serta sumber pendapatan negara di Kaltara.

“Sedangkan realisasi pendapatan negara sampai dengan 30 Juni 2023 di provinsi Kalimantan Utara telah mencapai Rp1,08 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari realisasi pendapatan pajak sebesar Rp919,49 miliar, bea cukai Rp8,55 miliar dan pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp154,96 miliar,” sambungnya.

Adapun, kali ini konferensi pers Kinerja APBN Kaltara digelar di KPPN Nunukan setelah sebelumnya bertempat di Kota Tarakan

(*)

Buka Pelatihan dan Bazar UMKM, Bupati Laura Minta Masyarakat Support UMKM Supaya Bisa Naik Kelas

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid membuka secara resmi Pelatihan UMKM, Festival KUR/UMi dan Bazar UMKM yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara di di Aula KPPN Nunukan, Rabu (26/07).

Hadir dalam acara pembukaan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Kalimantan Utara, Kepala KPPN Nunukan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nunukan serta Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Nunukan.

Pelatihan, Pameran dan Bazar UMKM tersebut merupakan bentuk partisipasi nyata dari Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Utara dalam memberdayakan para pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan.

Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, memfasilitasi pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan, meningkatkan daya saing pelaku UMKM di Kaltara khususnya Kabupaten Nunukan dan meningkatkan pemasaran produk UMKM melalui berbagai chanel seperti bazar, kedai lelang dan ekspor.

Bupati Laura dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya supaya para pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan bisa belajar tentang berbagai hal yang terkait dengan cara – cara pengembangan UMKM. “Dengan ikut pelatihan ini, Mereka (pelaku UMKM) bisa belajar mengenai manajemen keuangan yang efisien, belajar tentang cara – cara promosi yang efektif, tentang digitalisasi umkm, dan lain sebagainya,” kata Laura. Pelatihan, festival dan bazar UMKM ini juga diharapkan bisa menjadi wadah yang efektif untuk mempromosikan produk – produk UMKM kepada masyarakat luas.

Laura mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan support kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan supaya bisa naik kelas menjadi pengusaha – pengusaha besar yang memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di kabupaten nunukan.

 

“Jika kita semua terus memberikan dukungan dan support kepada sektor UMKM, dan para pelaku UMKM-nya mau untuk terus belajar, terus mencoba dan berinovasi, maka saya percaya suatu saat pelaku – pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan akan bisa meraih kesuksesan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, mari terus dukung sektor UMKM, kalau bukan kita siapa lagi yang akan peduli dengan nasib UMKM di Kabupaten Nunukan”, ungkap Laura.

(PROKOMPIM)

MENGENANL LEBIH DEKAT ABDUL JALIL CALON ANGGOTA DPD RI PROPINSI SULTRA

KOLAKA – Pemilihan umum tahun 2024 tinggal beberapa bulan kedepan, seperti biasa sebelum perhelatan Akbar diselenggarakan baliho para calon anggota legislatif mulai dari tingkat Kabupaten kota, propinsi, DPR RI dan DPD RI sudah mewarnai setiap jalur protokol dan tempat-tempat yang dianggap strategis, namun dari sekian baliho yang terlihat sangat mendominasi hampir disemua tempat tidak luput kita jumpai, Sebuah baliho dengan begraund berwarna pink dan ciri gambar sosok pigur berambut putih terlihat sepintas ada kemirifan dengan mantan gubernur Sultra BPK Nur Alam.

Abdul Jalil calon anggota DPD RI propinsi sulawesi tenggara, memang akhir-akhir ini sangat populer dibicarakan dari semua kalangan masyarakat, dengan jululukan the vingkers sirambut putih. Saat dikonfirmasi oleh salahsatu awak media ini, Senin(17/07/2023).

Abdul Jalil mengakui bahwa sejak tahun lalu dirinya telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dibeberapa Kabupaten kota dan kelompok – kelompok masyarakat se-Sulawesi tenggara.

“Bahwa sejak tahun 2022 yang lalu saya memang sudah bergerak melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, mulai dari beberapa Kabupaten kota hingga merambah sampai ketingkat kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai kalangan dan profesi, dan terutama kepada seluruh keluarga dan teman- teman beserta sahabat terdekat, dengan harapan bahwa kegiatan sosialisasi ini setidaknya dapat membangun hubungan silaturahim dan komunikasi yang lebih dekat sekaligus dapat melakukan saling tukar pikiran atau sharing pendapat terkait dengan masa depan dan kebutuhan masyarakat Sultra secara umum ” jelasnya.

Tugas dan wewenang DPD RI. Pengajuan usul rancangan undang-undang mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

“Masih banyak masyarakat kita saat ini yang masih tabu soal tugas dan wewenang DPD RI sehingga hampir kebanyakan masyarakat hanya memprioritaskan pada calon anggota DPR RI saja, pada hal DPD RI berwenang mengusul rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otomi daerah, apalagi di sulawesi tenggara ini masih banyak daerah yang seharusnya sudah dapat dimekarkan terutama di wilayah daratan ini, belum lagi berbicara soal potensi sumber daya alam, siapa yang tidak kenal dengan tambang nikel yang kita miliki, banyak pengusaha asing saat ini yang berlomba-lomba ingin berinvestasi didaerah kita, semua ini merupakan sarana untuk meningkatkan sumber daya ekonomi, akan tetapi jika kita tidak ada perwakilan DPD RI yang memiliki hubungan emosional yang kuat terhadap daerah ini, maka tidak menutup kemungkinan kita hanya menjadi penonton didaerah kita sendiri ” tegasnya

Pria kelahiran Kelurahan Latambaga Kabupaten Kolaka ini, menambahkan bahwa dengan ke-ikut sertaannya dipemilihan calon DPD RI periode Tahun 2024 s/d 2029, Abdul Jalil banyak berharap kepada masyarakat kolaka raya yang punya wajib pilih dapat dipergunakan sebaik-baiknya pada pesta demokrasi bulan Pebruari tahun 2024 untuk memilih BPK Abdul Jalil. Dan jika dirinya diberikan kepercayaan kepada masyarakat Sulawesi tenggara selaku anggota DPD RI kedepan, maka salah satu diantara yang perlu diperioritadkan adalah peningkatan SDM melalui beasiswa bagi anak sekolah yang berprestasi maupun yang kurang mampu, dengan harapan generasi kita kedepan tidak ketinggalan dengan pesatnya persaingan global.

Penulis: Mulyadi rl sahaba

Editor: M Herawan abd

Dedi, S.Si Dorong Anak Muda Berani Ambil Risiko Berusaha dan Mandiri Sejak Dini

KONAWE – Caleg DPRD Kabupaten Konawe dari Fraksi partai Gerindra Dedi, S.Si mendorong anak muda berani menentukan pilihan dan konsisten menjalaninya, anak muda mesti menunjukkan karya dan membuka peluang usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pribadi dan Daerah.

Dia mengaku bangga dengan banyaknya anak muda yang berani jadi pengusaha.

“Saya gembira, saya bangga anak muda saat ini di kabupaten Konawe punya keberanian sebagai pengusaha. Ini yang kita perlukan,” kata Caleg partai Gerindra dalam pertemuan Kamis 20 /7/2023

Alih-alih berfoya-foya, dan buang buang waktu Dedi menyebut anak muda mesti jadi generasi yang optimis dan berani berusaha. Pasalnya, kata dia, keberanian itu akan berdampak terhadap terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar

“Generasi muda juga harus berani mengambil risiko dalam menyelesaikan berbagai tantangan serta mampu menciptakan peluang usaha, baik di pasar domestik maupun global,” ujarnya saat memberikan wejangan pada salah satu wirausaha tambak ikan di desa Mendikonu kecamatan Morosi

Menurut Dedi, Konawe diproyeksikan akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia kedepannya, maka sebagai generasi penerus harus mampu berbuat dan bertindak, kerja keras serta Optimis dalam membangun dan mengelola bisnis yang di geluti, jika setiap usaha dilakukan maka perubahan-perubahan akan terjadi dengan baik.

“saya percaya kita akan ikut berperan dalam perekonomian dan pembangunan daerah dan nilai tersebut akan menjadi Rekor baru sepanjang sejarah,” katanya.

Ia pun berharap agar Adik adik mahasiswa pun mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan ilmu pengetahuan di dalam keberagaman.

“Kini saatnya memikirkan bersama apa kontribusi kita dalam ikut memajukan perekonomian dan pembangunan agar kabupaten Konawe bisa bersaing dengan wilayah di Sultra dan indonesia pada umumnya.”

(*)

Tingkat Kemiskinan Alami Penurunan 3 Tahun Berturut

TANJUNG SELOR – Tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara periode Maret 2023 kembali mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan langsung Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum.

“Pada Maret 2021 tingkat kemiskinan mencapai 7,36 persen. Alhamdulillah tahun lalu turun menjadi 6,77 persen dan tahun ini kembali turun menjadi 6,45 persen,”kata Gubernur saat membaca Berita Resmi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Senin (17/7).

Gubernur mengapresiasi segenap pihak yang terus berupaya menekan angka kemiskinan di Kaltara. Menurutnya, hal ini harus didukung penuh oleh pemerintah sehingga terwujud masyarakat Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Secara rinci, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2023 sebanyak 47,97 ribu (6,45 persen). Pada Maret 2021 penduduk miskin berjumlah 52,86 ribu. Sedangkan tahun lalu penduduk miskin berjumlah 49,46 ribu.

Angka ini juga mengalami penurunan selama enam bulan terakhir. Di mana pada bulan September 2022 penduduk miskin berjumlah 50,58 ribu (6,86 persen). Jumlah penduduk miskin berkurang 2,6 ribu jiwa atau turun 0,41 persen.

“Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami penurunan baik secara absolut maupun persentase begitu juga dengan penduduk miskin daerah pedesaan mengalami penurunan secara absolut maupun persentase,”bebernya. .

Tidak hanya itu, selama periode September 2022 – Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen.

Penduduk Miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 1,0 ribu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang. Kemudian pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen.

Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi 9,15 persen.

Gubernur mengungkapkan, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai langkah. Dijelaskannya, menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak adalah langkah penting untuk mengurangi kemiskinan.

“Seperti menyediakan beasiswa dan peningkatan kualitas sekolah di daerah terpencil dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan peluang mereka di masa depan,”terang Gubernur.

Selanjutnya, adalah program pemberdayaan ekonomi dapat membantu orang miskin meningkatkan pendapatan mereka dan keluar dari kemiskinan. Ini meliputi pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pembentukan koperasi, akses ke pasar dan peluang kerja, serta dukungan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saya juga telah menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltara untuk memberikan pembekalan keterampilan usaha kepada masyarakat kita,”jelasnya.

Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, energi, dan akses telekomunikasi dapat membuka aksesibilitas, mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan menciptakan peluang ekonomi.

Tidak hanya itu, sektor pertanian dalam meningkatkan akses petani dan teknologi pertanian juga dapat membantu membantu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. “Program bantuan pertanian, pelatihan, pembiayaan, dan pengembangan kelembagaan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kaltara,”terangnya.

Layanan dasar seperti pemenuhan akses kesehatan berkualitas adalah faktor penting dalam menekan kemiskinan. Program-program peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan akses perawatan kesehatan yang diperlukan.

(dkisp)