Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan gelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan I tahun sidang 2023 -2024 tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan atas Raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023, Senin (28/08/2023).

Terlihat hadir dalam rapat paripurna Ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa, Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Serfianus, S.I.P., M.Si, Kepala Dinas (Kadis) lingkungan Pemkab Nunukan, pimpinan instansi vertikal, unsur Forkopimda serta 17 (tujuh belas) anggota DPRD Nunukan.

Sebanyak 5 (lima) fraksi menyampaikan pandangan umum antara lain fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) dan fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN).

Pertama, sebagai juru bicara fraksi Hanura, Ahmad Triady mengatakan mendukung sepenuhnya raperda APBD tahun anggaran 2023 serta pemkab harus memerhatikan skala prioritas dan mengupayakan kenaikan anggaran di tahun selanjutnya.

“Kami mendukung sepenuhnya dan menyampaikan beberapa catatan kecil yakni pemkab Nunukan mesti memerhatikan skala prioritas misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penaggulangan bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan sebagainya, lalu meminta kepada pemerintah
daerah bahwa untuk tahun ini ada kenaikan anggaran semoga tahun- tahun berikut diupayakan selalu ada peningkatan anggaran,” ujar Ahmad Triady.

Selanjutnya, selaku mewakili fraksi partai Demokrat DPRD Nunukan, Darmawansyah mengucapkan bahwa memberikan saran untuk lebih diprioritaskan pada sektor ril dan pelayanan publik serta mencicil anggaran penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) melalui APBD-P tahun 2023.

“Fraksi Demokrat memberikan beberapa saran, pertama untuk APBD-P tahun 2023 diarahkan pada sektor ril dan pelayanan publik, seperti UMKM, pendidikan kesehatan, catatan sipil (Capil), sarana-prasarana jalan, dan lain-lain, kedua, mengingat tahun depan masuk tahun politik serta tahapan pemilu agar beban anggaran dicicil melalui APBD-P agar tidak terlalu membebani APBD 2024,” ucap Darmawansyah.

Lalu, ketiga fraksi partai PKS, melalui juru bicara, Andre Pratama memberikan masukan agar pemerintah fokus kepada beberapa sektor dalam nota keuangan rancangan APBD-P tahun anggaran 2023.

“Pemerintah harus fokus yakni infrastruktur prioritas seperti jembatan dermaga sei bolong, perencanaan dermaga pelabuhan bambangan, binalawan, sei jepun dengan menggunakan bahan yang tahan lama, lalu perlu adanya masterplan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan bongkar muat LPG dan BBM, selanjutnya membuat skala prioritas terhadap kegiatan penunjukan langsung (PL),” tutur Andre Pratama.

“Untuk Capil Penambahan mesin cetak E-KTP minimal sebanyak 3 (tiga) unit dan E-KIA 2 (dua) unit, adapun bidang kesehatan dikarenakan peningkatan anggaran diharapkan dapat merata oleh tenaga kesehatan (Nakes) dan Puskesmas di seluruh wilayah Kab.Nunukan,” lanjutnya.

Keempat, selaku mewakili fraksi PPN, Joni Sabindo, S.E mengatakan bahwa harus mempertahankan dan memaksimalkan dengan baik pendapatan kenaikan pajak daerah dan meminta penjelasan terkait menurunnya retribusi daerah.

“Fraksi PPN mengapresiasi atas kenaikan pencapaian kenaikan pajak daerah namun meminta penjelasan terkait menurunnya retribusi daerah dari target, lalu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, serta dapat memaksimalkan dengan baik sesuai program sehingga tidak terjadi Silpa yang lebih besar,” kata Joni Sabindo.

Adapun terakhir, fraksi GKP, lewat juru bicara, H. Andi Mutamir, S.E., M.M menuturkan pemda dapat mengoptimalkan belanja yang menjadi prioritas
daerah dengan pertimbangan waktu efektif serta berharap agar proses pembahasan R-APBD Perubahan tahun 2023 ini benar-benar dimaksimalkan.

“Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja yang menjadi prioritas daerah dengan pertimbangan waktu efektif yang sangat singkat yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan saja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang menjadi unggulan serta berharap agar proses pembahasan R-APBD Perubahan tahun 2023 ini benar-benar dimaksimalkan agar menghasilkan APBD yang sesuai dengan kebutuhan untuk masyarakat,” tutup Andi Mutamir.

(*)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nunukan TA. 2024 yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Kamis (15/08/2023).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafia menyampaikan sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 yang memberikan amanat bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga suara rakyat haruslah menjadi acuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Penjabaran dari pengakuan kedaulatan rakyat tersebutkemudian diterapkan dalam mekanisme demokrasi one man one vote value dalam pilkada langsung dimana rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan kepala daerah yang di anggap terbaik,” ucap Hanafia.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya yang tidak sedikit dan wajib disediakan oleh pemerintah daerah, mulai dari tahapan, persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pilkada.

Kemudian, untuk memastikan diselenggarakannya anggaran Pilkada Nunukan Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Pasal 76 ayat (5), Perda Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan Raperda tentang pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 dan dianggarkan pada tahun 2023 sebesar 50 Miliar Rupiah ,” ucapnya.

Kebijakan terhadap penganganggaran Pemilukada, sebagaimana yang disamapaikan diatas merupakan upaya pemerintah dalam menjamin pelaksanaan demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga, kesiapan anggaran untuk pelaksanaan Pemilukada di kabupaten memiliki kesiapan yang cukup. Sesuai rencana anggaran biaya yang telah diusulkan penyelenggara Pemilu dan telah di asistensi dengan memperhitungkan prioritas pembiayaan penyelengaraan serta dana sharing oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selain itu, pengusulan terhadap Raperda dana cadangan ini, tidak termasuk pada program pembentukan Perda Nunukan. Sebagaimana Surat Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Perda Nunukan.

Namun, mengacu pada ketentuan pasal 41, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, memberikan ruang kebijakan kumulatif terbuka terhadap peraturan daerah yang memiliki pertimbangan kemendesakan dan sangat dibutuhkan pemerintah daerah. atas dasar itu, pemerintah mengajukan rancangan peraturan dengan harapan dapat dilanjutkan pada tingkat pembicaraan lebih lanjut.

(Wan)

NUNUKAN – Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa membuka secara resmi Rapat Paripurna tersebut yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Kamis (15/08/2023).

Pada rapat Paripurna ke-1 masa persidangan I TA. 2023 – 2024, Andre Pratama menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan terkait nota kesepakatan terhadap rancangan kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafom Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan TA. 2024.

Telah diketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan telah memproyeksikan Alokasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.100.248.301.172,00 (satu triliun seratus milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), jika dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2023 pada APBD murni sebesar Rp. 1.486.431.829.763,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 dilaksanakan mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

4. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 81 tahun 2022 pedoman penyusunan RKPD tahun 2024.

5. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 48 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

6. Peraturan Bupati Nunukan nomor 17 tahun 2023 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2023

Selanjutnya, laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan Memberikan beberapa catatan ataupun masukan kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi dalam hal pemanfaatan aset yang ada di Kabupaten Nunukan.

2. Pembagian anggaran pada masing-masing Kecamatan secara proporsional khususnya di kawasan yang aksebilitasnya masih sangat sulit untuk di jangkau dalam rangka melaksanakan tugas fungsi aparat di Kecamatan.

3. Peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan dan pembaharuan sarana dan prasarana pendukung perekam E-KTP di Kabupaten Nunukan.

4. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit di peruntukan untuk peningkatan sarana dan prasarana jalan di area perkebunan sawit.

5. Peningkatan mutu SDM serta penihgkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan.

6. Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana transportasi untuk tenaga medis di Kabupaten Nunukan.

(Wan)