Bertemu Direktur Penanganan Konflik Kemenhut, Wabup Hermanus Minta Persoalan Lahan di Kabupaten Nunukan diberi Perhatian

JAKARTA – Disela-sela mengikuti Acara Rakernas Ke – III dan Lokakarya Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, (4/10), Wakil Bupati Nunukan Hermanus melakukan pertemuan informal dengan Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia, Julmansyah. 

Kepada Julmansyah, Wakil Bupati Hermanus menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan tengah melakukan harmonisasi, dan sinkroniksasi peruntukan lahan, untuk menentukan apakah sebuah lahan itu masuk ke dalam kawasan APL, hutan adat, hutan ekonomis dan lain sebagainya.

Hermanus berharap, pemerintah (pusat) memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan tersebut, karena hal itu menyangkut kehidupan ratusan masyarakat yang selama ini tinggal di sekitar hutan.

Menyikapi penyampaian wakil bupati tersebut, Julmansyah menyampaikan bahwa dirinya akan menindaklanjuti persoalan lahan di Kabupaten Nunukan melalui tim penataan ruang.

“Harapanya nanti penyelesaianya sudah dalam bentuk data yang sudah rampung, kemudian bersurat ke gubernur (Kaltara), agar bisa diakomodir dalam tata ruang Provinsi, dan nanti penyesuaian di lintas sektoral di Kementerian kehutanan, PUPR, ATRBPN, Kementerian Pertanian dan lainnya, terkait peruntukan lahan,” kata Julmansyah.

Selain Julmansyah, Seminar dan Lokakarya LPDN tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber yang cukup berkompeten, seperti Adian Napitupulu, Anggota DPR RI dari PDIP, Prof Mutia Hatta, Dr. A. Sonny Keraf dan Dr. Ir. Mahfudz, MP. Hadir juga dalam lokakarya tersebut Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala.

(PROKOMPIM)

Hadirkan 15-20 Ribu WARUNG KELONTONG BETAWI Di Jakarta, Direktur Utama PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) Dodot Tri Widodo: Dengan APKLI-P Kita Mampu!


Jakarta,Berandankrinews.com
Dalam upaya memperkokoh ketahanan pangan di Ibukota Negara dan pengembangan potensi ekonomi rakyat kecil PKL dan UMKM, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bekerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) mentargetkan terwujudnya 15-20 ribu WARUNG KELONTONG BETAWI (WARKOBI) di Jakarta dan juga juga menghadirkan Grosir Nusantara Lima di 147 pasar tradisional dan pasar lokasi sementara di Jakarta. Bukan hanya itu, rantai pasok kuliner pun menjadi pihak yang akan dilayani oleh WARKOBI sehingga perekonomian rakyat berputar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) Dodot Tri Widodo didampingi Direktur Operasional dan Bisnis, Eliandi Sumar Dasuki saat menerima kunjungan APKLI Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua Umum dokter Ali Mahsun Atmo, M Biomed di Jakarta, Jumat, 26/9/2025.

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang ini menegaskan bahwa Food Station adalah BUMD pangan berbasis nabati seperti beras, minyak goreng, gula, terigu, telor dan kebutuhan pangan nabati lainnya. “Namun kami juga bisa menyuplai produk-produk fast moving lain dari prinsipal.

Kami meyakini melalui kerjasama dengan APKLI Perjuangan yang miliki jaringan kuat di ekonomi akar rumput, paling tidak bisa segera menghadirkan 15-20 ribu Warung Kelontong Betawi atau WARKOBI di Jakarta. Bukan hanya itu, Food Station juga akan menyuplai bahan baku kuliner dan Grosir Nusantara Lima. Perihal skema pembiayaan dan permodalan ada BUMD Bank Jakarta yang bisa menanganinya” imbuhnya.

“Saya dengan Pak Atmo Ketua Umum APKLI Perjuangan ini sama sama dari Jawa Timur. Pak Atmo dari Mojokerto, saya dari Nganjuk. Juga satu almamater alumni Universitas Brawijaya Malang. Pak atmo ini dokter yang tersesat ke jalan yang benar, jadi dokter UMKM Indonesia. Saya ini Sarjana Ekonomi semestinya saya yang jadi Ketua Umum APKLI Perjuangan,

namun takdir tetaplah Allah yang menentukan. InsyaAllah atas kehendak Allah SWT melalui kerjasama APKLI Perjuangan dan Food Station ini akan membawa kemanfaatan yang besar untuk kemajuan ekonomi rakyat kecil PKL UMKM Indonesia” pungkasnya

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum APKLI Perjuangan, Dokter Ali Mahsun ATMO M Biomed menuturkan langkah terobosan ini merupakan tindak lanjut dan realisasi Gerakan Pasar Rakyat (GPR) yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta di Pasar Santa Jakarta Selatan 22 Juli 2025.

Untuk mewujudkan amanah Gubernur Pramono Anung Wibowo, yaitu pasar rakyat di Jakarta harus bersih, aman, nyaman dan unggul sehingga Jakarta sebagai Kota Global naik kelas menjadi Top Fiveteen Global City tahun 2030. Oleh karena itu revitalisasi pasar rakyat berbasis inovasi tematik, serta diintegrasikan dengan PKL UMKM sekitar menjadi sebuah keniscayaan.

“Saya dengan Direktur Utama FS Pak Dodot Tri Widodo ini berasal dari dua rumah besar yang sama. Pertama, sama-sama alumni Unibraw Malang, yang kedua dari organisasi kepemudaan ekstra kampus yang sama. Dan hari ini Jumat 26 September 2025 lakukan sinergi dan kolaborasi di rumah ke-3 yaitu Food Station.

Kami meyakini serta mendukung penuh Food Station akan maju pesat bukan saja untuk DKI Jakarta, namun melaju mennjadi perusahaan dengan skala nasional dan global” ujar dokter Atmo. Lebih dari itu, kerjasama ini direalisasikan diseluruh Indonesia, imbuh mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005 yang didampingi jajaran pengurus APKLI Perjuangan dari DPP, DPW Provinsi dan DPD Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta.

Kopdes Merah Putih Fokus Kredit Produktif, Ketua Umum APKLI-P Dukung Kebijakan Menkop Ferry Yuliantono

Jakarta,Berandankrinews.com
Praktek Koperasi Simpan Pinjam cenderung bersifat konsumtif dan untuk hal pribadi bukan untuk usaha produktif. Lebih dari itu, banyak timbulkan kredit macet dan penyalagunaan. Menkop Ferry Yuliantono menegaskan Kopdes Merah Putih fokus menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif semisal pertanian, perdagangan lokal, pengolahan hasil bumi dan logistik desa.

Ini adalah kebijakan strategis nasional wujudkan Kopdes Merah Putih sebagai Pusat Aktifitas Perekonomian Desa. Atau percepatan roda perekonomian desa dan nasional, serta limitasi kredit macet dan penyalagunaan. Untuk itu, APKLI-P mendukung penuh kebijakan Menkop Ferry Yuliantono, tegas Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., Jakarta, Senin, 22/9/2025.

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta berharap Kopdes Merah Putih menjadi pathner strategis warung kelontong, kuliner, serta pasar rakyat, bukan sebaliknya menggerus usaha dan ekonomi mereka. Lebih dari itu,

bisa sinergi dan kolaborasi dengan gerakan pasar rakyat (GPR). Yaitu revitalisasi dan integrasi pasar rakyat dengan PKL UMKM dan ekonomi komunitas sekitar pasar. Atau Kopdes Merah Putih bisa hadirkan skema pembiayaan produktif dan komuditas Sentra Rantai Pasok (Grosir Nusantara 5) di pasar rakyat.

Sebagaimana marwah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang nyata berpihak ke pelaku ekonomi rakyat kecil (kawulo alit),

kami yakin kehadiran Kopdes Merah Putih menjadi adrenalin terbarukan, daya dongkrak daya jual, omset, kemajuan dan keunggulan warung kelontong dan kuliner, serta pasar rakyat ditengah era digital dan perubahan perilaku masyarakat khususnya gen Z dan milenial, pungkas Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim 2010-2012 dan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998

Soegiharto Santoso Dukung Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Calon Kapolri


Jakarta –Berandankrinews.com
Perbincangan mengenai suksesi pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kian mengemuka. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana, beberapa nama perwira tinggi (Pati) Polri beredar luas sebagai calon potensial pengganti Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Situasi ini menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap figur yang akan memimpin Korps Bhayangkara ke depan.

Di tengah dinamika tersebut, nama Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, SH., SIK., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menjadi salah satu yang paling sering disebut. Publik menilai figur ini memiliki integritas, ketegasan, profesionalisme, dan kedekatan dengan rakyat, menjadikannya sosok yang ideal untuk memimpin Polri.

Profil dan Jejak Karir Gemilang
Komjen Pol. Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973. Ia merupakan putra asli Pandeglang, Banten, yang memberinya pemahaman mendalam tentang keragaman budaya dan sosial Indonesia. Dedikasinya pada institusi Polri sudah mendarah daging, terutama karena mertuanya adalah Komjen Pol. (Purn.) Nurfaizi Suwandi, seorang mantan Kabareskrim Polri. Di luar tugasnya, beliau dikenal sebagai figur suami dan ayah dari tujuh anak yang harmonis.

Jejak pendidikannya menjadi fondasi kuat bagi karir kepolisiannya:
* Akademi Kepolisian (Akpol), lulus 1994
* Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 2003
* Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (SESPIMTI), 2018

Karirnya menunjukkan konsistensi dan kompetensi luar biasa, terutama di bidang reserse kriminal:
* Wakil Kepala Polda Metro Jaya (2023–2024): Berperan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di ibu kota.
* Kapolda Banten (2024–2025): Memimpin dengan pendekatan kearifan lokal yang membuatnya diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah setempat.
* Kepala BNN (2025–sekarang): Pengangkatan ini menjadi bukti pengakuan atas integritas dan kinerjanya dalam memerangi kejahatan narkotika.

Sebagai bentuk pengabdiannya, beliau telah dianugerahi sejumlah tanda kehormatan, termasuk Bintang Bhayangkara Nararya dan berbagai Satyalancana lainnya, yang menjadi bukti pengabdiannya yang tak pernah cacat.

Ir. Soegiharto Santoso, SH, selaku Ketua Umum APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha TIK Nasional), Ketua Umum APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia), dan Sekretaris Jenderal PERATIN (Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia), serta Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia menyatakan memberikan dukungan terhadap pencalonan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.

“Kami sangat menghargai proses konstitusional yang akan berlangsung dan percaya sepenuhnya pada kebijaksanaan Presiden serta DPR RI dalam memilih calon Kapolri terbaik. Secara pribadi, kami mendukung Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, SH., SIK., M.Si., karena kami yakin beliau memenuhi kriteria kepemimpinan Polri ke depan,” tegas Soegiharto kepada awak media di kantor LSP Pres Indonesia, Senin, 15 September 2025.

Ia menambahkan, “Kapasitas kepemimpinan beliau telah teruji dalam memimpin BNN dan saat memimpin Polda Banten. Keahliannya di bidang reserse kriminal sangat relevan untuk memerangi kejahatan konvensional dan cyber crime yang semakin kompleks. Selain itu, sebagai representasi dunia TIK, kami melihat beliau memiliki visi yang jelas untuk mewujudkan transformasi digital Polri.”

Dukungan ini didasari oleh empat alasan utama yang saling menguatkan:
1. Kapasitas Kepemimpinan yang Terbukti: Pengalamannya memimpin institusi strategis seperti BNN dan Polda Banten menunjukkan kematangan, strategi, dan kemampuan manajerialnya yang mumpuni.

2. Keahlian Operasional yang Langka: Latar belakangnya sebagai ahli reserse adalah aset berharga bagi Polri dalam menghadapi segala bentuk kejahatan, terutama yang memanfaatkan teknologi canggih.

3. Visi Transformasi Digital: Soegiharto yakin Komjen Pol. Suyudi Ario Seto memiliki kesiapan untuk memimpin akselerasi digital Polri, menjadikannya lebih adaptif, gesit, dan berbasis data (data-driven) dalam melayani masyarakat secara transparan dan akuntabel.

4. Integritas dan Dedikasi: Jejak karirnya yang bersih dan dedikasi tanpa cela menjadi jaminan bahwa ia akan memimpin Polri dengan keteladanan, menjunjung tinggi integritas, dan membersihkan institusi dari segala bentuk penyimpangan.

“Kami percaya bahwa kombinasi unik dari pengalaman operasional, kapasitas strategis, dan visi digital yang dimiliki Komjen Pol. Suyudi Ario Seto adalah formula yang tepat untuk memimpin Polri menghadapi tantangan di era modern. Kami mendorong semua pihak untuk memberikan dukungan penuh dan mendoakan beliau, sebab figur beliau memiliki integritas, ketegasan, profesionalisme, dan kedekatan dengan rakyat.” tutup Soegiharto yang akrab disapa Hoky.

APKLI-P Usul Ke Presiden Prabowo Bentuk Satgas Pasar Rakyat Indonesia


Jakarta,Berandankrinews.com
Pasar Rakyat merupakan warisan budaya dan ekonomi leluhur bangsa Indonesia. Wajib di uri-uri dan dikembangkan sehingga mampu maju dan unggul hadapi tuntutan dan tantangan zaman di era ekonomi digital. Pasar Rakyat yang libatkan tidak kurang 17 juta pelaku ekonomi rakyat PKL UMKM tersebar di 17 ribu pasar diseluruh tanah air, bukan saja sebagai determinator 95% rantai pasok pangan dan bahan baku usaha di negeri ini.

Lebih dari itu, merupakan jantung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, revitalisasi pasar rakyat base on thematic of inovation, serta integrasikan dengan moda transportasi, sistem digital, PKL UMKM dan masyarakat disekitar pasar rakyat menjadi sebuah keniscayaan untuk mendongkrak daya jual, ciptakan lapangan usaha baru atasi pengangguran dan kemiskinan. Atau dilakukan Gerakan Pasar Rakyat (GPR), Revitalisasi dab Integrasi PKL UMKM Indonesia. Dimana pencanangan GPR ini pertama kali atau dimulai dari Ibukota Jakarta pada 22 Juli 2025 di Pasar Santa Jakarta Selatan oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo, tegas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed.,Jakarta, Sabtu, 13/9/2025.

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Uinbraw Malang dan FKUI Jakarta menuturkan, hal tersebut memang tidak semudah membalik tangan namun kita optimis mampu asal mau mewujudkannya. Yaitu dengan memberikan special of treatment. Atau ditangani secara khusus, integratif dan komprehensif base time and management, base on economy, business, and profesional dalam satu rumah satu, bank data dan satu tata kelola.

Untuk itulah, keberadaan Satuan Tugas – Satgas Pasar Rakyat Indonesia menjadi hal mendasar, penting dan strategis. Dan pada Konsinyering GPR di Jakarta 12/9/2025 menghasilkan 2 hal utama. Pertama, peluncuran atau launching Satgas Pasar Rakyat Indonesia akan digelar di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur pada 08 September 2025. Dan, kedua, mengusulkan Satgas Pasar Rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi Lembaga Negara dengan Perpres dan atau Kepres RI, dimana saat ini statusnya adalah Badan Otonom APKLI-P

Tidak ada hal lain dari ini semua kecuali kita ingin Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030 yang syaratkan adanya 100 juta PKL UMKM unggul. Dan 2045 tergapai Indonesia maju, transformatif, adil dan makmur, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998, Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000-2005 yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS)