Kategori: KABAR SULSEL

Pemprov Dorong Keterbukaan Informasi Publik Masyarakat, Wujudkan Good Governance

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Keterbukaan informasi publik telah menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal tersebut diutarakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., saat membuka Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltara Tahun 2025 digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (11/06/2025).

Mewakili Gubernur Kaltara, Pollymaart mengatakan dalam konteks otonomi daerah, keterbukaan informasi publik menjadi keharusan moral dan yuridis yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Undang – Undang ini memberikan mandat kepada seluruh badan publik termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan akses informasi yang cepat, tepat dan benar kepada masyarakat,” ucap Pollymaart.

“Akses ini tidak hanya untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, tetapi juga manjadi instrumen pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan,” sambungnya,

Pollymaart menuturkan dalam implementasinya, peran PPID menjadi sangat penting, tidak hanya menjadi corong informasi namun juga berperan sebagai penjaga akuntabilitas publik. Di era digital dan keterbukaan saat ini, masyarakat menginginkan akses terhadap informasi publik secara mudah, cepat dan transparan.

Menurut hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, provinsi Kaltara belum termasuk dalam kategori informatif, terkait hal ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bersama untuk dibenahi kedepan.

“Agar tahun ini, kita tidak hanya ikut serta dalam monev, tetapi juga menargetkan masuk dalam kategori informatif,” ujar Pollymaart.

Kaltara memiliki semangat dan potensi besar untuk menjadi daerah yang unggul dalam pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Ia mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya informasi yang terbuka dan dipercaya.

Oleh karena itu, Pollymaart mendorong seluruh Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat meningkatkan kapasitas SDM pengelolanya, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial dalam penyebarluasan informasi publik.

“Mari jadikan rapat koordinasi hari ini bukan sekedar forum diskusi, tetapi momentum strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat sinergi, dan mempercepat implementasi keterbukaan informasi publik yang profesional, partisipatif dan bermanfaat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP, M.Si., serta menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltara, Niko Ruru, Fasilitator Pemerintahan Pusat Penerangan Sekjen Kemendagri RI, Yulius Arnoldus Sanimin, Kabid KIP DKISP Kaltara, Jufri, S.Hut dan perwakilan PPID Pelaksana se-Kaltara.

(dkisp)

EK LMND Nunukan Soroti 17 Program Unggulan Dalam 100 Hari Masa Kerja Bupati Nunukan

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

Dalam 100 hari kerja ini, mari kita melihat bagaimana urgensi terkait program kerja bupati dan wakil bupati terpilih dalam menyikapi isu-isu sosial di kabupaten Nunukan yang kini menjadi sorotan terkait berbagai problematika yang terjadi, hal ini sejalan dengan 17 Arah Baru Menuju Perubahan Kab. Nunukan . Hingga hari ini banyaknya persoalan yang muncul menjadi bagian penting dari pelaksanaan pemerintahan Kab. Nunukan yang akan terus menjadi hal yang perlu di selesaikan, mulai dari isu pendidikan, ekonomi, sosial, hingga permasalahan ekologis dan korporasi kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi masalah utama di Kabupaten Nunukan.

Dalam Hal ini, kami dari Eksekutif Kabupaten – Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK -LMND) Nunukan menyoroti bagaimana pelaksanaan pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat bisa terjamin, selain itu, indikasi KKN yang selalu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan sekarang, bagaimana komitmen dan kebijakan yang lahir dari pemerintahan ini haruslah benar-benar bersih dari KKN. Ungkap Ketua EK LMND Nunukan “Firmanio Belida”

Dalam hal ini berbagai macam kasus yang bermunculan seperti indikasi korupsi yang di lakukan oleh BUMD Kab. Nunukan yaitu PDAM menjadi isu yang sampai saat ini tidak memiliki kejelasan yang pasti terkait isu ini begitu juga terkait permasalahan kesehatan dimana kepastian hukum dan kebijakan yang tergolong tak bersih dalam mengambil kebijakan sehingga kebijakan ini berdampak menjadi kebijakan yang sebelah mata.

Kesenjangan sosial dan kepastian hukum, dimana hal ini juga menjadi hal yang urgensi mengingat berbagai macam permasalahan terkadang menjadi masalah yang penyelesaian tak pasti dan terkesan abu-abu pelaksanaannya. Perlu adanya keterbukaan Informasi publik yang transparan dan adil agar dapat diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat Nunukan, guna menjalani fungsi pengawasan yang preventif, agar pemerintahan ini berjalan sebagaimana yang diharapkan khalayak umum.

Firman juga mengatakan, selain itu permasalahan ekologi tahunan perlu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintahan sekarang, untuk mencari solusi terbaik agar hal-hal seperti ini dapat diminimalisir dan tidak memakan kerugian secara materil maupun jiawa, mengingat permasalahan ini hampir setiap tahun menjadi masalah yang tak kunjung selesai untuk diperbaiki, dan masyarakat menjadi korban dari ketimpangan yang terjadi.

Upaya dalam memberikan pelayanan yang luas, hal ini diharapkan agar tidak terjadi seperti sebelumnya dimana beberapa daerah kabupaten Nunukan belum mendapatkan penerangan yang layak dan merata, perbaikan fasilitas umum, akses dan akomodasi yang belum merata diseluruh daerah, hingga limbah-limbah produksi bahan mentah baik melalui korporasi maupun non korporasi yang selama ini menganggu ekologi perairan Nunukan, serta kebijakan tata niaga diharapkan mampu memberikan kebijakan baru yang mampu mengakomodir semua kepentingan pelaku usaha masyarakat terutama komoditas rumput laut, yang menjadi salah satu komoditas utama Kabupaten Nunukan.

Perbaikan tata ruang dan wilayah Nunukan yang hingga hari ini tak memiliki kejelasan yang pasti, dimana beberapa badan usaha yang beroperasi terkesan tidak menyediakan fasilitas umum, sehinnga dalam beroperasi mengganggu kegiatan umum, dalam hal ini transporatsi, harapannya pemerintah secara tegas mampu menangani hal ini agar tidak terkesan tumpang tindih dan amburadul.

Lebih lanjut Firman berharap pemerintah Kab. Nunukan diharapkan mampu melihat potensi dan sumber daya Kab. Nunukan dengan jeli agar mampu mengembangkan dengan maksimal dan juga mampu menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kualitas dan kemampuan yang dimiliki agar mampu bertanggung jawab secara penuh terhadap tugas yang di embannya.

Pada program 17 arah perubahan seperti pada janji kampaye untuk realisasikan diantara 17 program dalam 100 hari kerja. Seperti seragam gratis, alat berat per kecamatan, 200 unit rumah layak huni, starlink. Hal ini perlu ditegaskan kembali guna memastikan komitmen pemerintah daerah tetap berfokus pada program dan permasalahan daerah yang mendesak.

Hal ini tentu merupakan pekerjaan yang memiliki tantangan dan kendala, namun masyarakat berharap Pemerintah dapat memperbaiki dan konsisten dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang sepanjang perjalanan kabupaten Nunukan terbilang, masih belum maksimal dan optimal dimana masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan sosial hampir tak pernah diselesaikan dengan maksimal (**)

Indra Lawetoda

Bupati H. Irwan Sabri Paparkan Implementasi 17 Program Arah Baru Menuju Perubahan di TA 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Usai Memimpin Rapar koordinasi percepatan pelaksanaan dan pengawasan APBD TA 2025 yang digelar, Selasa, (10/06/2025) di Ruang Pertemuan Lantai IV Kantor Bupati Nunukan. 

Selanjutnya Bupati Nunukan H.Irwan Sabri. SE lakukan konfrensi Pers sekaligus memaparkan Implementasi 17 Program Arah Baru Menuju Perubahan sebagaimana Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2025-2030.

Di hadapan sejumlah awak media, Bupati tegaskan bahwa penetapan APBD TA 2025 dilakukan sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan terpilih Priode 2025-2030 sehingga secara normatif 17 Program Arah Baru Menuju Perubahan mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, hal ini disebabkan karena RKPD Tahun 2025 belum sepenuhnya mengakomodir arah kebijakan pembangunan Nasional dan Kewilayahan sebagaimana diatur dalam Permendagri No 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 mengingat RKPD tersebut baru diundangkan ditanggal 12 September 2024, setelah RKPD 2025 ditetapkan.

“Intinya Penyesuaian Pendapatan dan efisiensi belanja daerah TA 2025 harus sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025,” Kata Irwan Sabri.

Mengingat arahan Mendagri dalam Rakor tanggal 8 Mei 2025, agar pemerintah daerah membelanjakan segera APBD TA 2025 sesuai program yang telah direncanakan agar pemerintah daerah mendukung Program Strategis Nasional. begitu juga Astacita Presiden yang juga harus diakomodir di Kabupaten Nunukan.

“Jadi 17 program kita ini secara luas akan dijabarkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan,” tambahnya.

Saat ini implementasi 17 Program Unggulan pasangan IRAMA Arah Baru Menuju Perubahan, baru saja dilaksanakan Rakor yang dihadiri seluruh OPD yang ada di Kabupaten Nunukan.

“Saya sudah perintahkan semua OPD agar menjalankan program-program yang sudah ditetapkan.Dan dalam waktu secepatnya akan dilaksanakan,” terangnya.

Adapun 17 program dimaksud adalah :

1. Memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah dengan Pagu Anggaran Rp 32.270.453.000.

2. Memastikan kebutuhan energi listrik terpenuhi dengan mendorong kebijakan Gubernur Kaltara.

3. Pembangunan 100 kilometer jalan usaha tani pertahun dan untuk TA 2025 dianggarkan Rp 20.115.000.000.

4. Pembangunan 50 kilometer jalan penghubung kecamatan dan desa dengan anggaran Rp 8.779.986.000.

5. Pembangunan rekonstruksi jalan 17 kilometer dengan Pagu Anggaran Rp 178.000.000.000.

6. Pengadaan 5 unit alat berat untuk TA 2025, dengan anggaran sebesar Rp 5.004.345.000..

7. 200 Rumah Layak Huni pertahun dengan Anggaran di TA 2025 Rp 5.000.000.000 atau Rp Rp 25.000.000 per unit. Dan saat ini sudah terealisasi sebanyak 32 unit rumah layak huni.

8. Seragam sekolah SD, Rp 3.356.500.000 untuk SMP di tahun pertama dengan anggaran Rp 1.500.000.000. sudah termasuk sekolah swasta.

9. Penyediaan 1000 paket beasiswa dengan pengalokasian Anggaran TA 2025, Rp 7.100.000.000. diperuntukkan bagi 1024 orang penerima.

10. 1 sekolah 1 starling bagi sekolah yang tidak terjangkau internet saat ini sudah diberikan ke 72 titik lokasi pada 17 kecamatan dengan anggaran TA 2025 Rp 3.600.000.000.

11. Mengusulkan Pengadaan dokter spesialis pada Kemenkes untuk 9 dokter spesialis dengan Anggaran Rp 1.900.000.000.

12. Bantuan Bibit dan pupuk serta alat pertanian kepada petani dengan anggaran Rp 1.500.000.000.

13. Membuat kampung pertanian hortikultura dan palawija berbasis pembudidayaan anggaran yang disiapkan Rp 83.475.000

14. Menjaga stabilitas harga rumput laut melalui Peraturan Daerah, Pemkab Nunukan
berencana melakukan MOU dengan Pemkab Pinrang kerjasama bidang pemerintahan
ekonomi pembangunan dan kemasyarakatan.

15. Pemberian mesin dan alat tangkap bagi nelayan dengan Anggaran Rp1.200.000.000.

16. Pemberian bantuan modal dan peningkatan keterampilan pelaku UMKM target tahun 2025 sebanyak 54 pelaku UMKM dengan pagu anggaran Rp 50.000.000.

17. 1 Desa 1 program unggulan berbasis potensi lokal melalui penguatan BUMDes
“Dari 17 program tersebut saat ini ada yang sedang berjalan dan ada pula yang masih berproses,” papar Irwan Sabri.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait pengoperasian Alat berat di masing-masing kecamatan, Bupati Irwan Sabri menjelaskan, alat berat tersebut nantinya di stanbykan di tiap-tiap kecamatan guna mengantisipasi perbaikan segera kerusakan jalan, ataupun jika ada bencana alam, tanpa harus
menunggu.

“Jadi nantinya alat berat ini tidak dikomersilkan alias dipakai secara gratis, dan untuk biaya operasionalnya sudah termasuk gaji operatornya melalui anggaran Dinas PUPR. Begitu juga dengan operator harus masyarakat yang berdomisili di masing-masing kecamatan yang nantinya akan dilatih dan telah mendapatkan sertifikat selaku operator alat berat,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Bupati saat konfrensi Pers, Plt Sekda Nunukan Ir Jabbar MSI, Kepala Bappemda Raden Iwan Kurniawan, Plt Kepala Inspektorat, Firdaus, Plt Direktur RSUD , dr A. Tony, Kepala Diskominfotik Kaharuddin A.Tokkong, Kabag Prikompim Joned. (**)

Sambut Kardinal Ignatius Suharyo, Wagub Dorong Semangat Toleransi Antar Umat Beragama Di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si menyambut hangat kedatangan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo di VIP Room Bandar Udara Juwata Tarakan, Selasa (10/6/2025).

Dalam momen berharga tersebut, Wagub Ingkong menyampaikan kehadiran Kardinal Ignatius Suharyo di Bumi Benuanta dalam rangka memberikan dukungan spiritual dan semangat kepada seluruh umat Katolik di Kaltara.

Ia juga menambahkan, pada penyambutan serta dukungan kuat ini karena kehadiran Kardinal Ignatius Suharyo memiliki peran yang sangat penting dalam Gereja Katolik di Indonesia.

“Dalam agenda kunjungan ini Kardinal Ignatius Suharyo akan bertemu dengan personel TNI – Polri yang beragama Katolik di Kaltara,” kata Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong berharap hadirnya Kardinal Ignatius Suharyo selain memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI – Polri dan komunitas Katolik yang ada di Kaltara, dapat meningkatkan kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

“Kardinal dapat memberikan motivasi kepada seluruh TNI – Polri untuk terus menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas. Isu – isu sosial dan kemanusiaan di Kaltara juga jadi fokus perhatian dari Kardinal,” jelasnya.

Selanjutnya, ia menuturkan pada kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo akan dapat memperkuat hubungan baik yang terjalin antara pemerintah daerah dengan komunitas Katolik di Kaltara, serta meningkatkan berbagai kerja sama dan kolaborasi kedepannya.

Kerja sama dengan pemerintah, sebut Wagub Ingkong terangnya, Kardinal Suharyo memiliki hubungan baik dengan pemerintah Indonesia, bahkan sering terlibat aktif dalam berbagai forum dialog dengan para tokoh – tokoh lintas agama lainnya untuk mempromosikan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

“Pemimpin umat Katolik di Indonesia ini sangat dikenal menghormati perbedaan agama dan budaya, serta mempromosikan sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama,” pungkasnya.

Turut serta hadir menyambut kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo, diantaranya Uskup Keuskupan Tanjung Selor, Mgr. Paulinus Yan Olla, Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, Wakil Walikota Tarakan Ibnu Saud, sejumlah petinggi TNI – Polri di Kaltara, jajaran Kabinda Kaltara dan para tokoh agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Kaltara.

(dkisp)

Gubernur Harapkan Taman Adhyaksa jadi Sarana Edukasi Masyarakat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri kegiatan Groundbreaking Taman Adhayaksa di Kebun Raya Bundayati, Selasa (10/06/2025).

Gubernur Zainal mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltara. Menurutnya taman Adhyaksa ini akan dapat menjadi edukasi dan pusat taman hiburan yang sehat bagi masyarakat.

“Terima kasih Kejaksaan Tinggi yang sudah melakukan kegiatan Taman Adhyaksa di Bundayati ini. Ketika pohon ini berbunga ia akan memperindah suasana disini dan pohon ini juga memberikan kesan seperti di Jepang,” ucap Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menuturkan kegiatan ini dapat menjadi momen penting dalam upaya pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi Kaltara kedepannya.

Melalui dukungan penuh dari Pemprov Kaltara, Taman Adhyaksa diharapkan dapat menjadi salah satu pusat destinasi taman hiburan yang sehat, sekaligus menjadi tempat edukasi bagi masyarakat karena berbagai jenis khas pohon Kalimantan akan ditanam di taman ini.

Acara dirangkaikan dengan melakukan penanaman pohon Tabebuya Merah Muda dan Tabebuya Putih pada area pembangunan taman Adhyaksa oleh Gubernur Zainal bersama seluruh Forkopimda Kaltara dan tamu undangan.

Turut hadir dalam penanaman pohon diantaranya, Bulungan Syarwani, S.pd., M.Si, Kepala Kejati Kaltara, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, SE., MM, Direktur Utama Bank Kaltimtara Muhammad Yamin, Kepala Dinas PUPR Ir. Helmi, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bulungan H. Ismail, S.Hut., M.Si., jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, dan Forkopimda.

(dkisp)