Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Hernowo Sugiastanto, Selasa (15/7).

Dalam momen tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas RI). Ia menegaskan siap memberikan dukungan, dan menjalin sinergi demi terselenggara tugas pemasyarakatan dengan baik.

“Kami siap membantu hal-hal yang memang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas Pemasyarakatan,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur menuturkan bahwa kunjungan silaturahmi ini dalam rangka mewujudkan koordinasi dan komunikasi efektif untuk mewujudkan hukum berkualitas di Provinsi Kaltara.

Di kesempatan ini Hernowo mengatakan kunjungan ini juga sebagai upaya kolaborasi bersama antara Kemenimipas RI dengan Pemprov Kaltara.

“Alhamdulillah pada hari ini diterima oleh Pak Gubernur yang sangat luar biasa, inti dari silaturahmi adalah untuk bersinergi dan mohon dukungan juga kepada Pak Gubernur karena Kalimantan Utara ini 5 kabupaten / kota baru ada 2 Lapas,” ujarnya.

Hernowo menjelaskan pada saat ini, provinsi Kaltara memiliki dua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu Lapas Tarakan dan Lapas Nunukan dengan situasi yang sangat over atau melebihi kapasitas.

Dia mengungkapkan Gubernur Zainal menyambut baik untuk membantu dan berupaya melakukan memproses pemetaan lahan dan peninjauan di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau

“Insyaallah khususnya di Kabupaten Bulungan, kami harapkan ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltara dan Kabupaten untuk bisa terwujud pembangunan yaitu Lapas terkhususnya di Bulungan atau Malinau,” bebernya.

Tambahnya, lahan lapas yang dibutuhkan yaitu sebesar 10 hektare, dengan rincian bangunan 3 hektare, untuk ketahanan pangan, kemandirian pertanian dibutuhkan sekitar 3 hektare dan sisanya 4 hektare untuk perumahan dan lahan hijau.

“Silaturahmi ini nantinya ada tim akan kita sampaikan ke pimpinan, mungkin kedepannya sinerginya bisa juga kita harapkan sudah ada lahan, ada bangunan tapi sudah harus bekerjasama dengan pusat,” bebernya.

Gubernur memastikan Pemprov Kaltara siap melakukan pemetaan wilayah untuk mendirikan Lapas yang harapannya dapat menanggulangi tindak kriminal di wilayah tersebut.

“Lapas Tarakan dan Lapas Nunukan sudah memberi contoh atas pembinaan efektif sehingga para pelanggar hukum berubah menjadi seorang yang produktif memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara,” ucapnya Gubernur Zainal

“Dengan didirikannya Lapas baru, ke depannya kami berharap sistem hukum lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi dalam memperkuat kelembagaan koperasi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi kerakyatan.

Hal itu diutarakan Gubernur Zainal saat mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Peluncuran Kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP), Selasa (15/7).

Hingga Juni 2025, tercatat sebanyak 1.327 koperasi telah terdaftar di Provinsi Kaltara, dengan 1.107 koperasi dinyatakan aktif dan 220 koperasi lainnya dalam status tidak aktif.

Merujuk dari Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI, diketahui Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah koperasi terbanyak, yakni 482 unit 424 aktif dan 58 tidak aktif),

Kemudian disusul Kabupaten Bulungan sebanyak 330 koperasi, Kabupaten Malinau 215 koperasi, Kota Tarakan 199 koperasi, dan Kabupaten Tana Tidung 101 koperasi.

Ia menjelaskan pentingnya koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan.

“Koperasi harus menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendampingi, memperkuat, dan mendorong transformasi kelembagaan koperasi secara menyeluruh,” tegas Gubernur.

Kemudian dari sisi legalitas, tercatat sebanyak 126 koperasi di Kaltara telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK), pada Kabupaten Bulungan bersertifikat terbanyak 47 unit, diikuti Kota Tarakan 41 unit, Kabupaten Nunukan 16 unit, Kabupaten Malinau 12 unit, dan Kabupaten Tana Tidung 10 unit.

“Upaya peningkatan legalitas koperasi terus dilakukan melalui fasilitasi penerbitan badan hukum koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM RI serta percepatan proses sertifikasi NIK,” jelasnya.

Selanjutnya, Gubernur mendorong adanya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam melakukan pembinaan koperasi di daerahnya.

Total koperasi yang tercatat merupakan binaan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 1.213 unit, terdiri dari 1.005 koperasi aktif dan 208 tidak aktif. Adapun koperasi binaan provinsi tercatat sebanyak 46 unit dan binaan nasional 68 unit.

“Transformasi koperasi menjadi lembaga ekonomi modern, sehat, transparan, dan berdaya saing adalah tujuan jangka panjang kami. Ini membutuhkan kolaborasi antarpihak, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sumber daya manusia koperasi,” terangnya.

Gubernur memastikan koperasi di Kaltara akan terus diarahkan agar mampu bersinergi dengan potensi unggulan daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan, dan pariwisata lokal.

Pemprov Kaltara akan mendukung pelatihan, akses pembiayaan, dan digitalisasi koperasi agar dapat berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi lokal. Diyakini koperasi akan tumbuh sebagai pilar penting penggerak ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Drs. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Kayan 2025 di Lapangan Markas Komando (Mako) Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, Senin (14/7) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kepala Polda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., dan ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personel sebagai simbol dimulainya Operasi Patuh Kayan 2025, yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kaltara mulai 14 hingga 27 Juli 2025.

Dalam kesempatan ini, Datu Iqro menyampaikan bahwa Operasi Patuh Kayan ini sejalan dengan komitmen daerah dalam membangun tata kelola lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung penuh pelaksanaan Operasi Patuh Kayan 2025. Upaya ini sangat penting dalam menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Harapannya, ke depan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dapat terus ditekan,” ucapnya.

Datu Iqro menuturkan keterlibatan pemerintah daerah dalam operasi ini juga diwujudkan melalui dukungan sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa, guna memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, dan kepulauan.

Kaltara memiliki sejumlah tantangan besar dalam konteks geografis alam, keterbatasan infrastruktur jalan, kurangnya transportasi umum, serta belum meratanya pemasangan rambu lalu lintas.

Namun demikian, Datu Iqro memastikan hal ini tidak menjadi kendala dalam membangun komitmen bersama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan warga.

“Kami akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara, khususnya dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan manusiawi,” pungkasnya.

Hadir dalam apel tersebut, Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, S.I.K,. Pejabat Utama Polda Kaltara, Kepala OPD Pemprov Kaltara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Brigif 24 Bulungan Cakti, PMI Provinsi Kaltara, Kepala Jasa Raharja Provinsi Kaltara, dan Unsur Forkopimda.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Plt. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara Sindu Senjaya Aji, Ak., M.M.i.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (14/7) tersebut, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan BPKP Kaltara dalam rangka pengawasan kolaboratif lintas sektoral di Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan BPKP memiliki peranan penting dalam pengawasan sekaligus memastikan akuntabilitas dan integritas pelaksanaan program pembangunan nasional.

“Pengawasan merupakan elemen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kita harus memastikan pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,”kata Gubernur.

“Dalam konteks inilah, fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan menjadi sangat strategis,”ujarnya.

Gubernur juga meyakini dengan pengawasan yang berbasis data, bersifat edukatif, dan fokus pada perbaikan, maka upaya dalam mewujudkan transformasi Kaltara akan berjalan lebih terarah dan akuntabel.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat kerja saja, tetapi juga perlu sistem kontrol dan evaluasi yang baik agar setiap langkah pembangunan selalu berada dalam jalur yang benar,” jelasnya.

Ia berharap melalui kesepatakan ini, dapat bersama-sama membangun ekosistem pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif, lintas sektor dan lintas fungsi. Bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat antara Pemprov Kaltara dan BPKP sebagai mitra pengawasan yang independen dan profesional.

Selanjutnya, Gubernur menghimbau kepada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltara agar dapat memanfaatkan kerja sama yang terjalin dengan BPKP ini secara optimal.

“Jangan melihat pengawasan sebagai momok, tetapi sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Gubernur turut memberikan apresiasi kepada BPKP Kaltara atas dukungan tercapainya kesepakatan bersama ini.

“Dengan kesepakatan bersama dan kolaborasi ini, semoga dapat menjadi bagian penting dari upaya besar kita bersama untuk membangun daerah kita yang tercinta, menuju Kaltara yang semakin maju, makmur dan berkelanjutan,” terangnya.

“Mari kita wujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (14/7) pagi.

Mewakili Gubernur Kaltara, Pollymaart menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua karena telah hadir dan melaksanakan apel pagi hari ini bahwa semua merupakan bukti nyata komitmen dengan tugas jabatan serta tanggung jawab.

“Saya sangat berharap jangan ada pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) berpikir masih di kabupaten, banyak tugas-tugas provinsi yang seharusnya diselesaikan sesuai tanggung jawab justru malah terkadang mengikuti irama tugas yang dikerjakan di skala kabupaten,” kata Pollymaart.

Dalam amanatnya, Pollymaart mengingatkan seluruh ASN atau pejabat yang duduk di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara bahwa masing-masing punya tanggung jawab kepada 5 Kabupaten/Kota.

Ia menjelaskan bahwa hal ini akan mempengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi sehingga akan mempengaruhi penerimaan dalam dana transfer di daerah.

“Oleh karena itu rekan-rekan sekalian kita harus memahami tugas pokok kita dalam pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi,” tegasnya.

Pollymaart melihat dinamika yang ada di 5 Kabupaten/Kota tersebut harus mengacu dari ritme RAB kegiatan program yang dilakukan.

Tidak lupa, dia juga mengingatkan saat ini sudah memasuki bulan Juli pertengahan semester. Ungkapnya, bahwa semua perangkat daerah sepakat pemahaman atas keterbatasan anggaran, tapi anggaran yang ada didepan susah dihabiskan.

“Saya melihat ada beberapa OPD masih dalam atmofer lambat oleh karena itu diminta untuk bertanggup jawab dan tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Pollymaart.

“Ini penting jangan sampai situasi atsmofer yang masuk dalam efesiensi justru kita tidak memahami maksud dari efesiensi tersebut,” tegasnya.

Pollymaart menuturkan bahwa efisiensi yang sebenarnya adalah mengalihkan sesuatu yang tidak tepat pada waktunya dan dikembalikan pada program yang telah ditentukan pada visi misi Presiden dan pimpinan.

Diakhir amanatnya Pollymaart berharap APBD 2025 akan maksimal, untuk itu ia mengajak untuk menjaga kekompakan dan keharmonisan, ini juga akan menjadi barometer di penerimaan anggaran Kaltara di tahun 2026.

(dkisp)