Keakraban Gubernur Bersama Para Mahasiswa Kaltara di Jogja

YOGYAKARTA – Di Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum menyempatkan waktu berkunjung ke Asrama Mahasiswi Kaltara Lemlai Suri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Teguh Henri Sutanto.

Selain bersilaturahmi, Gubernur juga melakukan pengecekan kondisi Asrama tempat tinggal Mahasiswi Kaltara untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti kedepan.

Suasana hangat dan penuh keakraban tergambar di sela-sela kunjungan gubernur, Rabu (21/09/2022) lalu itu. Mulai dari berfoto bersama, bersalaman, hingga berdiskusi turut dilakukan gubernur demi membaur bersama mahasiswa.

Gubernur berpesan kepada mahasiswa-mahasiswi asal Kaltara untuk selalu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Yogyakarta atau yang sering disebut sebagai “Jogja” merupakan bagian sekaligus ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan kota yang memiliki sejumlah julukan yang menjadi gambaran akan kondisi di kota tersebut. Di antara julukan itu adalah Kota Pelajar atau Kota Pendidikan.

Bahkan, predikat sebagai Kota Pelajar hingga saat ini masih membuat Yogyakarta menjadi pilihan favorit sejumlah mahasiswa asal Kaltara untuk menempuh pendidikan. Khususnya, di tingkat perguruan tinggi.

Hal itu terbukti dengan banyaknya mahasiswa asal Kaltara, yang jumlahnya mencapai ribuan menempuh pendidikan di Yogyakarta, kota yang dulu pernah menjadi Ibu Kota Negara pada tahun 1946. Mereka tersebar baik di sejumlah asrama maupun kos-kosan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Riko Kristian, selaku ketua mahasiswa dari Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Kaltara, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum yang telah berkomitmen untuk memajukan generasi penerus Kaltara.

Salah satunya, dengan dilaunchingnya program Kaltara Unggul. Menurutnya, kepedulian dan empati ini merupakan bagian dari nilai untuk membangun suatu generasi.

“Apa yang dilakukan Pemprov Kaltara dengan dilaunchingnya program Kaltara Unggul merupakan tindakan nyata bahwa Pemprov serius dan peduli kepada calon generasi penerus bangsa, anak-anak Kaltara khususnya,” beber Riko.

“Adanya program ini juga sangat membantu kami sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Kaltara yang sedang menuntut ilmu di Kaltara maupun di luar Kaltara,” tambah Riko.

Riko pun berharap semoga proses pendaftaran dan penyaluran Kaltara Unggul dapat berjalan dengan lancar. Dan, tim penyeleksi benar-benar melihat dengan bijaksana ketika menentukan setiap calon penerima agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran.

Terakhir, Riko juga berharap semoga program Kaltara Unggul dapat terus dilanjutkan, dan kuota untuk penerima bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. (dkisp)

Bantu Lansia Veteran hingga Kunjungi Berbagai Sekolah

NUNUKAN – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rachmawati Zainal, S.H., mengunjungi Kabupaten Nunukan. Kedatangan Rachmawati disambut oleh Ketua TP-PKK Nunukan, Hj. Sri Kustarwati Hanafiah, Wakil Ketua TP-PKK Nunukan, Katriana Sophia Serfianus dan Camat Nunukan, Hasan Basri.

“Kita beri bantuan anak gizi buruk, lansia dan veteran. Masyarakat senang sekali dan ingin selalu ada kegiatan seperti ini. Mereka menjadi lebih bersemangat, karena orang-orang tua itu butuh perhatian,” ujar Rachmawati.

Dimana agenda tersebut bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga masyarakat. Rachmawati juga berbagi pakaian sekolah untuk anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain memberikan beragam jenis bantuan di Nunukan, TP-PKK bekerjasama dengan BNNP juga mensosialisasikan bahaya Narkoba.

“Kami sudah memilih anak muda untuk menjadi duta anti narkoba dan oleh BNN, PKK Kaltara adalah yang pertama melaksanakan dengan memberdayakan masyarakat,”terangnya.

Ia mengingatkan pada tiap kesempatan agar para pejabat hadir di tengah masyarakat, mendekati dan mendengarkan keluh kesah masyarakat.

“Harus sering turun ke lapangan, bukan mereka mendekati kita tapi kita lah yang mendekati mereka, seperti lansia, tidak mungkin kalau ada curhatan hatinya, tidak mungkin mereka yang datang. Kita yang diberi amanah kitalah yang mendekati mereka,” jelasnya

Rachmawati juga langsung mengunjungi rumah salah satu warga disabilitas untuk langsung menyerahkan bantuan berupa kursi roda dan bantuan lainnya.

Pada kesempatan tersebut Rachmawati beserta rombongan juga mengunjungi SMKN 1 Nunukan untuk melaksanakan kampanye anti-narkoba bersama BNNP Kaltara.

Kemudian, dilanjutkan mengunjungi Pondok Pesantren Ibadurrahman Boarding School serta Panti Asuhan Yatim-Piatu Aisyiyah untuk menyerahkan beragam bantuan mulai dari makanan seperti beras dan telur, hingga alat-alat olahraga agar anak-anak lebih berprestasi khususnya di bidang olahraga.

Ke-esokan harinya sebelum bergerak menuju Sei Menggaris Rachmawati berkunjung ke Sekolah Menengah Atas Katolik Frateran Santo Gabriel dan SMP Katolik Yashinta, Nunukan Selata.

Di sana ia melakukan ramah tamah bersama masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah lama bermukim di wilayah perbatasan negara dan pada kesempatan tersebut kembali menyerahkan berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat dan anak sekolah. (dkisp)

Buka Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD, Sekretaris Daerah : BPD diibaratkan DPR nya Desa

NUNUKAN – Pelatihan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) merupakan kali pertama yang dilakukan setelah pemekaran Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Pertemuan Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Senin (19/9/22).

Apresiasi diberikan oleh Sekretaris Daerah Serfianus. Menurutnya BPD sebagai mitra Pemerintah Desa perlu meningkatkan kapasitasnya mengingat besarnya kewenangan yang diamanahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dianggap penting karena diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran. “Oleh karena itu, BPD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Kepala Desa harus mampu menjalankan peran dengan baik, anggota – anggota BPD harus mampu menghindari diri dari konflik kepentingan dan memiliki agenda – agenda pribadi”, terang Serfianus.

Sekretaris Daerah Serfianus juga menjelaskan, BPD diibaratkan DPR nya Desa, yang secara fungsi mempunyai kesamaan, baik fungsi legislasinya pembuatan Perdes yang dibahas bersama dengan anggota BPD, fungsi Anggaran APBDes pun harus dibahas bersama, kemudian fungsi pengawasan, yaitu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di desa. “Ketiga fungsi tersebut melekat selaku DPR nya Desa, Ungkapan DPR Desa supaya mudah diingat fungsi dan tanggung jawabnya, yang cukup berat,” ungkapnya.

Sebanyak 260 Milyar telah diberikan untuk anggaran pembiayaan desa. jadi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasannya ada di desa itu sendiri. “Jangan lagi ada Kepala Desa, BPD atau tokoh masyarakat bawa Proposal atau usulan ke Kabupaten itu salah. Karena uangnya sudah ditransfer paling lama 7 hari sejak masuk di rekening Pemerintah Daerah. Jadi tolong diawasi betul ya, kepala BPD harus tahu persis tugas dan fungsinya.” tambahnya.

Besarnya tanggung jawab yang diberikan tentu sebanding dengan konsekuensi yang ada. penyalahgunaannya akan membuat berurusan dengan pihak berwajib. “Kegiatan ini harus diikuti dengan sebaik-baiknya, ajukan pertanyaan pada narasumber bila mempunyai hambatan. Kedepan harus diterapkan sistem non tunai guna meminimalisir potensi korupsi, seperti yang dilakukan di Kabupaten.” Tutupnya.

Reporter : Indah A.A
Editor : Renatmadeva

Gubernur Tinjau Progres Pembangunan Toko Indonesia di Sebatik

SEBATIK – Usai tanam perdana sawit rakyat di Desa Tanjung Aru, Sebatik Tengah, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum, Senin (19/9) meninjau progres pembangunan Pasar Modern berupa “Toko Indonesia” di Desa Bukit Aru Indah, Sebatik Timur.

Kunjungan ini dilakukan Gubernur untuk memastikan secara langsung pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan berjalan dengan baik dan selesai sesuai target.

“Setelah berkeliling, saya lihat pembangunan Toko Indonesia di Sebatik ini cukup memuaskan dan berjalan baik. Saat ini, realisasi kegiatan fisiknya sudah hampir mendekati 50 persen,” Kata Gubernur di sela-sela kunjungannya.

Seperti diketahui, Pemeritah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 5,5 miliar untuk pembangunan fisik (Tahap II) Toko Indonesia di wilayah Pulau Sebatik.

“Tahun ini merupakan tahap II pembangunan Toko Indonesia di Sebatik. Tahun lalu, tahap pertama dilakukan pengerjaan berupa pematangan lahan dan pemancangan,” tutur Gubernur.

Toko Indonesia di Pulau Sebatik sendiri memiliki luas bangunan seluas 2.820 meter persegi atau 30 meter x 94 meter. Sementara untuk total lahan secara keseluruhan mencapai 4.860 meter persegi, lahan ini merupakan hibah dari masyarakat.

Hadirnya Toko Indonesia diharapkan akan lahir pusat perekonomian baru, yang menjadi sentral pemenuhan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat di Pulau Sebatik dan sekitarnya. (dkisp)

Semarakan Hari Jadi Kaltara, DPK Gelar Lomba Perpustakaan SMA/SMK

TANJUNG SELOR,- Menyemarakan Hari Jadi Kaltara ke-10, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltara akan menyelenggarakan salah satu kegiatan berupa lomba perpustakaan tingkat SMA/SMK. Total hadiah disediakan bagi pemenang sebesar Rp 10,5 juta.

Kepala Dinas DPK Ramli mengatakan lomba perpustakaan bertujuan untuk mendorong sekaligus merangsang pihak sekolah untuk selalu meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan perpustakaan yang dimilikinya. Diharapkan keberadaannya mampu mewadahi para siswa untuk selalu melakukan aktivitas di perpustakaan yang nyaman.

“Keberadaan perpustakaan sekolah yang memadai diharapkan mampu mendukung siswa menjadi pribadi yang unggul dan cerdas secara intelektual. Sebab perpustakaan memegang peranan penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Karenanya kita dorong pihak sekolah senantiasa memperbaharui fasilitas dan layanannya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik nya sehingga menjadi sumber yang kredibel dan terpercaya untuk seluruh warga sekolah,”ujar Ramli, Senin (19/9).

Karena itu, lanjut Ramli salah satu persyaratan sekolah untuk bisa mengikuti lomba tersebut adalah telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (LAP-NAS). Ini dibuktikan dengan sertifikat akreditasi perpustakaan minimal berpredikat C yang masih berlaku.

Ramli menjelaskan tahapan lomba akan dimulai dengan pengiriman berkas yang akan dilaksanakan akhir September ini. Selanjutnya tim juri akan melakukan penilaian dan verifikasi berkas serta melakukan visitasi ke sekolah yang dinilai berpotensi juara.
“Terakhir tim juri akan melakukan rapat penentuan pemenang sehingga segera kita umumkan juaranya,”jelasnya.(dkisp)