Kategori: KABAR KALTARA

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah memimpin Apel Gabungan KORPRI Unit OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan. Jumat (17/5).

Apel gabungan ini dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Nunukan dan diikuti Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Asmar, Kepala OPD Di Lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan, serta para ASN di Unit OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah menyampaikan sambutannya kepada para ASN yang hadir.

Dalam sambutannya Wabup Hanafiah mengatakan sebagai ASN harus berani melakukan refleksi diri, melihat ke belakang untuk mengetahui sudah sejauh mana sebagai ASN menterjemahkan dan melaksanakan nilai-nilai dasar dari seorang ASN.

Menurut Wabup Hanafiah, Nilai-nilai dasar seperti loyalitas, kompetensi, orientasi pelayanan, adaptif, akuntabel serta transparan, rasanya perlu dibangkitkan lagi karena pada dasarnya itulah jati diri dari seorang ASN.

“Untuk itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengajak kepada seluruh ASN di seluruh Kabupaten Nunukan, marilah kembali ke jati diri kita sebagai ASN, ASN yang selalu loyal, melayani, mangayomi, ramah, jujur, dan menghargai orang lain,” ungkapnya.

Selain itu, wabup Hanafiah juga menyampailan beberapa capaian yang patut untuk menjadi motivasi para ASN.

Disampaikan bahwa nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kab. Nunukan di BKN kantor Regional 8 Banjarmasin Tahun 2023, mengalami peningkatan pada ururtan 16 dari 46 Kabupaten dan Kota.

Wabup Hanafiah mengatakan capaian tersebut patut untuk diapresiasi. Namun demikian ASN tidak boleh larut dalam euforia tersebut, karena unsur penilaian Indeks Profesionalitas ASN meliputi beberapa hal yaitu kinerja, disiplin, kompetensi, dan kualifikasi pendidikan.

Menurut Hanafiah yang perlu menjadi perhatian adalah capaian SKP Tahun 2023 dan penilaian kinerja ASN melalui E-Kinerja per tanggal 16 Mei 2024, dengan jumlah ASN yang telah selesai sebanyak 3729 ASN dari total 3858 ASN per 1 Mei 2024 atau mencapai 99,66 persen.

“Saya meminta kepada segenap ASN untuk bisa menyelesaikan E-Kinerja Tahun 2024 dan penilaian triwulan 1 karena hal ini akan sangat berpengaruh teehadap capaian indeos profesionalitas ASN di Kabupaten Nunukan,” tegasnya.

Di akhir acara, Wakil Bupati Nunukan menyerahkan secara simbolis penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) kepada ASN yang sudah mengabdikan diri selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Tim TP PKK Kabupaten Nunukan menghadiri sejumlah kegiatan lomba pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 dan Jambore Nasional Kader PKK tahun 2024 di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 -17 Mei 2024.

Rangkaian Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 dan Jambore Nasional Kader PKK tahun 2024 dimulai Selasa, 14 Mei 2024.

Hampir seluruh perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, hadir pada acara yang dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko widodo serta Ibu Wury Maaruf Amin ini.

Sebelum menyampaikan arahannya Iriana meminta dari kader PKK seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk berdiri, dan lalu menyapa kepada seluruh yang hadir dengan senyuman.

“Bagaimana Bu, senang di Solo, selama di Solo apa makanan yang disukai, jangan lupa beli oleh-oleh,” kata Iriana.

Iriana tidak banyak memberikan arahan untuk kader PKK. Ia hanya mengucapkan selamat atas Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 tahun.

 

“Selamat Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 kepada seluruh Penggerak PKK dan kader PKK seluruh Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua umum PKK Tri Tito Karnavian mengatakan kader PKK yang hadir sebanyak 8.083 orang. Mereka datang dari Aceh sampai Merauke.

Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati ditemui ditempat acara, mengatakan tim TP PKK Kabupaten Nunukan tidak mengikuti lomba yang diadakan, kehadiran perwakilan dari Nunukan untuk memberikan semangat kepada Kabupaten yang mewakili Provinsi Kaltara dan sebagai ajang silaturahmi.

“Kita tidak membawa nama Kabupaten tapi kita membawa nama Provinsi Kaltara, Alhamdulillah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan telah tampil maksimal pada acara Parade Budaya dan Lomba masak, semua kegiatan yang kita hadiri akan kita bawa ke Kabupaten Nunukan sebagai pembanding untuk yang lebih baik lagi,” ujar sri

Istri Wabup H. Hanafiah tersebut juga berharap ajang ini bisa menambah wawasan dan kreatifitas kepada kader PKK agar terus berkarya guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Adapun sejumlah kegiatan yang dilombakan pada hari pertama Selasa, Paduan suara PKK Nasional, lomba memasak menu pangan lokal sumber karbohidrat non beras, lomba senam kreasi enam langkah cuci tangan, Kemudian malam ramah tamah.

Ribuan peserta yang sudah mulai berdatangan semenjak Senin 13 Mei 2024 tersebut berkumpul memenuhi “Taman Balekambang Surakarta”untuk bersilaturahmi sekaligus memberi semangat bagi kontingennya.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN– Pembukaan Musyawarah Besar ke – 2 dan Ilau Dayak Okolod ke – 9 di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis pada Kamis (16/5), ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 9 kali oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang.

Mubes dan Ilau Dayak Okolod dihadiri oleh ribuan masyarakat Dayak Okolod dari wilayah Lumbis, Sembakung, Sebuku, Malinau, serta perwakilan Dayak Okolod dari Sabah dan Serawak, Malaysia.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Syafaruddin, beberapa anggota DPRD Kabupaten Nunukan, camat dan anggota forum koordinasi pimpinan kecamatan, tokoh – tokoh adat serta ketua – ketua paguyuban keluarga di Kecamatan Lumbis turut hadir dalam acara tersebut.

Pembukaan Mubes dan Ilau diawali dengan prosesi adat yang dinamakan Agog da ulung buaya, dimana dalam prosesi itu para tetua adat diiringi oleh puluhan Masyarakat Dayak Okolod berbaris rapi membentuk lingkaran besar sambil membaca syair atau mantra – mantra bagi para leluhur sebagai bentuk permohonan agar diberi keselamatan dan kelancaran selama berlangsungnya Mubes dan Ilau. Pembukaan Ilau juga diisi dengan penampilan tari – tarian khas Suku Dayak seperti Tari Gong, Tari Perang, dan tari – tarian kreasi lainnya.

Syafaruddin yang mewakili Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dalam sambutannya mengaku bangga terhadap Warga Dayak Okolod yang sangat menjaga tradisi dan budaya yang dimiliki.

Mubes dan Ilau ini, kata Syafaruddin, menjadi bukti bahwa Warga Dayak Okolod tidak pernah melupakan akar budaya para leluhur. “Mereka (Dayak Okolod) boleh terbang dan merantau kemana saja, tetapi mereka selalu tahu dimana dan kapan harus kembali,” kata Syafaruddin.

Sementara Gubernur Zainal Paliwang dalam kesempatan yang sama meminta kepada masyarakat Dayak Okolod untuk terus bersinergi bersama pemerintah membangun Provinsi Kalimantan Utara.

“Saya minta kepada kita semua untuk bersatu dan kompak, karena tanpa kekompakan, persatuan dan dukungan dari masyarakat maka pemerintah tidak akan bisa melaksanakan pembangunan.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Nunukan menerima Kunjungan Kerja Tim Kemenko Polhukam ke Kabupaten Nunukan.

Dalam rangkaian kunjungannya ini, Tim Kemenko Polhukam berkesempatan untuk melakukan Rapat Koordinasi dengan segenap stakehokder di kantor Bupati Nunukan, Kamis (16/05/2024).

Dalam rapat tersebut, beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan diantaranya adalah pembahasan Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia dan Penanganan Aspek Sosial Wilayah Terdampak.

Laksamana Muda TNI Kisdiyanto selaku Deputi Pertahanan Negara atas nama Kemenko Polhukam mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan momen untuk menunjukkan komitmen bersama dalam upaya membangun negara yang dicintai menuju Indonesia adil, makmur dan berdaulat.

” Dalam kaitan tersebut, saat ini Pemerintah Pusat sedang fokus menyelesaikan batas kedaulatan negara kita dengan Malaysia. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Juni 2023 telah sepakat untuk menyelesaikan Outstanding Boundary Problems (OBP) Pulau Sebatik, OBP Sungai Sinapad (termasuk OBP B2700-B3100) dan Pilar Barat Pulau Sebatik ke Titik AA2 termasuk Intertidal Area dan Gap di Timur Pulau Sebatik pada Juni 2024″, ungkap Kisdiyanto.

Kisdiyanto mengatakan hal itu menjadi pekerjaan besar yang harus tuntas dalam waktu dekat ini. Seiring dengan proses penyelesaian batas negara, ada hal lainnya yang harus dituntaskan yakni penanganan aspek sosial di wilayah terdampak, mengingat hal ini menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka terjaganya stabilitas politik, hukum dan keamanan dalam proses dan pasca penyelesaian batas negara.

Kunjungan kerja Tim Kemenko Polhukam memiliki poin penting sebagai bagian dalam mengawal tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Menko Polhukam, dan hal yang menjadi urgensi kunjungan adalah untuk mendapatkan data aktual yang valid yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis Pemerintah terkait solusi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan aspek sosial wilayah terdampak penyelesaian batas negara.

Kisdiyanto berharap pada forum rapat itu agar semua bisa memberikan masukan dan menggelar data dan informasi khususnya terkait lahan masyarakat terdampak.

“Saya harapkan pembahasan rapat ini bisa menghasilkan data yang valid untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam rangka pengambilan kebijakan”, tuturnya.

Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah dalam kesempatan yang sama menyampaikan selamat datang kepada Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenkohukan beserta rombongan di wilayah Kabupaten Nunukan.

“Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada daerah-daerah. Selain bapak presiden yang sudah berkunjung langsung ke sini, juga beberapa kali mengutus para menteri”,ucap Hanafiah.

Semoga melalui momentum ini selain untuk bersilaturrahmi dan mempererat tali persaudaraan, Hanafiah berharap akan terbangun kerjasama yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan demi keamanan dan kesuksesan pembangunan.

” Dan juga menjalin komunikasi yang baik kedepannya, sehingga berdampak positif pada peningkatan sinergitas institusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah”, tambahnya.

(PROKOMPIM)