Kategori: KABAR KALTARA

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara. predikat WTP ke 9 ini terkait laporan keuangan tahun 2023. Pengumuman raihan WTP itu disampaikan dalam acara penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Nunukan TA 2023 yang berlangsung di Ruang Auditorium Kaltara, Kamis 30 Mei 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 30 Mei 2004. BPK Provinsi Kaltara telah selesai melaksanakan tugas konstitusinya untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023. Laporan tersebut diserahkan kepada BPK Kalimantan Kaltara tanggal 30 Maret 2024.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa mengucapkan terima kasih kepada BPK atas kerjasamanya selama ini. Rangkaian proses pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.

“Hasil pemeriksaan ini semua akan menjadi acuan yang sangat berharga bagi kita di DPRD Nunukan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.” Ujarnya.

Sementara itu sambutan Bupati Nunukan yang diwakili oleh Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah, SE.,M.Si juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Kalimantan Utara secara khusus kepada tim auditor yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023 sesuai dengan yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Laporan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi koreksi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pelaksanaan APBD terutama untuk tahun-tahun yang akan datang dan dari laporan pemeriksaan yang membutuhkan tindak lanjut secepatnya akan menjadi perhatian dan segera kami tidak lanjuti sesuai dengan harapan kita semua.” Kata Hanafiah.

Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen dan bertekad kuat untuk berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Namun demikian kami menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi terlebih dengan adanya perubahan regulasi dan sistem pengolahan keuangan, tetapi hal itu tidak akan mengurangi semangat kami dalam berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bagus.” sambung Hanafiah.

Hanafiah berharap agar kiranya BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Utara senantiasa bersedia dan memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai pemerintahan yang semakin baik bersih dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan H. Asmar, SE, M.A.P dan beberapa pejabat dan Staf dilingkungan BPK RI dan BPKAD Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid bersama Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Teguh Ananto menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kejaksaan Negeri Nunukan tentang penanganan perkara litigasi dan non litigasi tahun 2024 di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Kamis (30/05).

Penandatanganan kerjasama tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kejaksaan Negeri Nunukan dalam rangka mengoptimalkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memulihkan keuangan/kekayaan negara serta dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kebaikan bagi bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok semata melainkan untuk kebaikan Indonesia.

Nota kerjasama ini akan meliputi penyelesaian masalah-masalah hukum, baik penyelesaian yang dilakukan lewat jalur litigasi atau pengadilan, atau non litigasi atau jalur hukum non pengadilan

Dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Nunukan, maka Bupati Laura percaya penyelesaian masalah-masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan bisa berjalan secara cepat, sehingga segera ada kepastian hukum bagi para pihak.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan dan seluruh jajaran yang memiliki komitmen kuat untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan secara efektif, efisien, dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan”, ungkap Laura.

( PROKOMPIM)