Kategori: KABAR KALTARA

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri Pelantikan dan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) ke-1 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltara, digelar di Gedung Wanita, Jumat (3/10) malam.

“Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, serta apresiasi setinggi-tingginya kepada PMII yang telah konsisten membina, mencetak dan melahirkan kader-kader bangsa yang berkarakter, berilmu serta memiliki komitmen kebangsaan dan keislaman,” ucap Gubernur Zainal membuka sambutannya.

Gubernur Zainal mengatakan PMII adalah organisasi mahasiswa yang memiliki sejarah panjang dalam mengawal perjalanan bangsa.

Dia menuturkan saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakstabilan ekonomi global, perubahan iklim, disinformasi ruang digital, hingga masalah ketimpangan pembangunan yang terasa di berbagai daerah.

Untuk itu Gubernur mendorong peran aktif pemuda dan mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, memperkuat literasi dan menghadirkan solusi yang kreatif serta berkeadilan.

Dikatakannya, dengan pelatihan kader lanjut ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kapasitas, menajamkan wawasan kebangsaan, dan menumbuhkan semangat kepemimpinan.

“Saya berharap para kader yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi generasi yang visioner, kritis, inovatif dan siap berkontribusi bagi pembangunan Indonesia, khususnya Kaltara,“ pungkasnya.

Turut hadir Herman, S.Pi anggota DPRD Provinsi Kaltara sekaligus Ketua IKA PMII Kaltara, Ketua PKC PMII Kaltara Muhammad Nur Arisan, Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokrodan Ketua KOPRI PB PMII Wulansari Aliyatus S., forkopimda dan tamu undangan.

(dkisp)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyiapkan aturan layanan blokir dan pendaftaran ulang nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada telepon genggam, ponsel disebut juga Handphone (HP).

Dalam Siaran Press Release pada Sabtu (4/10), Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto menegaskan pada layanan blokir dan pendaftaran ulang IMEI nama ponsel ini bukanlah seperti aturan balik nama pada kendaraan bermotor.

Ia menambahkan pada peraturan ini, Kemkomdigi juga tidak akan mewajibkan pengguna memiliki tanda kepemilikan ponsel.

“Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri,” ucap Wayan Toni.

“Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan saat HP hilang atau dicuri,” sambungnya.

IMEI, sebut Wayan, berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang telah terdaftar di sistem pemerintah. Dengan hadirnya sistem ini, ponsel hasil tindak pidana bisa diblokir sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan.

Namun sebaliknya, konsumen yang membeli perangkat legal dapat merasa lebih aman dan nyaman.

Lanjutnya, IMEI juga bermanfaat untuk mencegah peredaran ponsel ilegal atau Black Market (BM), melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel.

“Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Wayan menjelaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap menerima masukan dari masyarakat, belum dibahas di level pimpinan

“Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,” terangnya.

Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi menegaskan kembali bahwa wacana kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini adalah upaya melindungi konsumen dan menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia, bukan menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarakat.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Provinsi Kaltara, digelar di Swissbell Hotel Tarakan, Jumat (3/10).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menyebutkan kunjungan ini tidak hanya bagian dari program kerja DPR RI, tetapi juga merupakan wujud perhatian dan komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan di provinsi Kaltara.

“Selamat datang kepada para anggota DPR RI dan Wamendagri beserta rombongan di Bumi Benuanta, Provinsi Kaltara. Semoga kedatangan ibu dan bapak sekalian membawa perubahan dan manfaat bagi Kaltara,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur menjelaskan Provinsi Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki garis batas langsung dengan negara tetangga Malaysia di wilayah Sebatik, Krayan, Lumbis Ogong dan Long Midang.

“Kondisi geografis seperti ini menghadirkan tantangan dan tanggung jawab strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan pusat secara berkelanjutan,” ucapnya.

Dalam paparannya, ia menuturkan Provinsi Kaltara memiliki beberapa wilayah yang tidak bisa diakses dengan transportasi darat maupun sungai dan laut yaitu wilayah Krayan, berada di Kabupaten Nunukan.

“Di Krayan walau berbatasan langsung dengan Malaysia, namun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) belum terbangun,” ujarnya.

Ia mengungkapkan sampai saat ini ada dua (2) PLBN yang belum terbangun, sedangkan PLBN yang sudah terbangun baru ada tiga (3) dan sudah diresmikan langsung oleh Presiden Ir. Joko Widodo.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal berharap dua PLBN ini dapat segera terbangun lagi yaitu di Krayan dan Sei Menggaris.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A. menyebutkan DPR RI sudah membentuk Pansus Reformasi Agraria, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan agraria di seluruh penjuru Republik Indonesia.

“Kaltara paling kaya memiliki letak strategis dan memiliki banyak kekayaan alam karena tidak hanya berbatasan darat dan laut, tapi sungai dan udara semua ada. Dan untuk itu perlu pembangunan PLBN secepatnya,” bebernya.

“PLBN disini Kaltara seharusnya jadi paling banyak, bisa lima dengan Sei Menggaris,” sambung Deddy Sitorus.

Menurutnya Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI memiliki aspek geopolitik yang sangat penting, dari aspek pertahanan, sosial hingga budaya. Dia berharap dari Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat secara serius menjaga marwah Republik Indonesia di daerah perbatasan.

“Perbatasan ini memiliki makna ganda sebagai penjaga integritas wilayah sekaligus etalase negara. Kehadiran Komisi II DPR RI hari ini sebagai fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto mengatakan terkait perkembangan PLBN di Kaltara, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap percepatan transfer dana pusat ke daerah.

“Saat ini Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara intensif melakukan pemetaan, terkait kebutuhan daerah yang bisa digabung dalam kebutuhan pusat. Apakah ini dilaksanakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini masih dibicarakan lagi,” jelas Bima Arya.

Terkait masukan Gubernur Kaltara dan Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya menegaskan akan terus berkoordinasi Kemenkeu agar dapat mempercepat regulasi dan dukungan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Kaltara, khususnya PLBN yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

(dksip)