Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR– Menyikapi meningkatnya laporan tindak kriminalitas dengan kekerasan, atau ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang belakangan meresahkan masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Komisi I DPRD Prov. Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait pada hari Senin (13/04).
Rapat yang digelar di ruang Rapat Pimpinan DPRD Prov. Kaltara ini menghadirkan sejumlah unsur terkait, di antaranya Diskrimsus selaku perwakilan dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara, Perwakilan Polresta Bulungan, Kapolsek Sekatak, Perwakilan Kodim 0903/Bulungan, Perwakilan Danramil Sekatak 0903-14, serta Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara.
Mengawali pertemuan, Ketua Komisi I DPRD Prov. Kaltara, Alimuddin, ST mengatakan bahwa rapat ini dilaksanakan sebagai Upaya koordinasi Bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, khususnya wilayah Bulungan dan KTT. Stabilitas keamanan merupakan faktor utama dalam mendukung Pembangunan daerah, dan diharapkan melalui rapat ini dapat dirumuskan langkah konkret Bersama dan tidak terjadi pembiaran terhadap situasi yang berkembang.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami mendorong adanya langkah konkret dan sinergi lintas sektor untuk memastikan masyarakat merasa aman,” ujarnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat ini, tiga isu utama yang dibahas, yaitu maraknya aksi begal, sabung ayam dan peredaran narkoba. Isu begal yang berkembang di jalur Sekatak-Bengara dan Sekatak-Betayau menjadi perhatian khusus karena menimbulkan keresahan di Masyarakat.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E, M.Si., melakukan audiensi bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., di Mako Polda Kaltara, Selasa (14/4), guna mendorong adanya kebijakan kuota khusus bagi pemuda pedalaman dalam penerimaan Bintara Polri.

Audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi perdana Lembaga Adat Dayak Kenyah (LADK) Kalimantan Utara (KU) dengan Kapolda yang baru menjabat.

Wagub Ingkong menyampaikan selama ini belum ada pertemuan langsung dengan Kapolda, sehingga momentum ini dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait peluang generasi muda dari wilayah pedalaman.

“Ini silaturahmi pertama kami. Sekaligus menyampaikan harapan agar anak-anak pedalaman mendapat kesempatan,” kata Ingkong.

Ia menjelaskan keterbatasan fasilitas pendidikan di pedalaman membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini berdampak pada rendahnya peluang mereka dalam seleksi yang bersifat umum.

“Kalau seleksinya sama, mereka sulit bersaing karena fasilitas pendidikan sangat terbatas,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengusulkan adanya kebijakan khusus berupa kuota bagi pemuda pedalaman dalam penerimaan Bintara Polri.

Menurutnya, jika diberi kesempatan, mereka tidak hanya mengabdi sebagai aparat, tetapi juga berkontribusi membangun daerah asal dan menjadi motivasi bagi generasi berikutnya.

Selain itu, LADK KU juga mendorong Polda Kaltara untuk melakukan pembinaan mental bagi pelajar di pedalaman melalui kunjungan langsung ke sekolah.

“Pembinaan ini penting agar mereka terhindar dari pergaulan negatif seperti narkoba dan kenakalan remaja,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ingkong menyebutkan Kapolda Kaltara memberikan respon positif dan akan mempertimbangkan pembagian kuota secara adil, tidak hanya untuk masyarakat Dayak Kenyah tetapi juga kelompok adat lainnya.

“Nantinya akan diatur secara bijak dan adil,” ungkapnya.

Ia menegaskan LADK KU siap mendukung persiapan calon peserta, termasuk membantu aspek kesehatan agar memenuhi syarat seleksi.

Di akhir pertemuan, Ingkong turut menyinggung pentingnya pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian masalah hukum adat. Ia berharap sinergi antara kepolisian dan lembaga adat dapat terus diperkuat.

“Kalau kedua pihak sepakat, bisa dimediasi oleh lembaga adat tanpa harus ke pengadilan,” jelasnya.

Bagi Ingkong, langkah kecil ini bukan sekadar audiensi, tetapi jalan panjang untuk membuka peluang yang lebih adil bagi anak-anak pedalaman.

(dkisp)

SURABAYA — Wakil Gubernur (wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menghadiri pelantikan pengurus Kerukunan Keluarga Kalimantan (K3) Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal di Islamic Center Surabaya, Sabtu (11/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Ingkong menyampaikan apresiasi kepada pengurus K3 yang baru dilantik. Ia berharap organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kalimantan di perantauan.

“Harapan kita, wadah ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga mampu berbuat banyak bersama pemerintah, baik dalam membangun, melestarikan, maupun mempromosikan budaya dan kesenian Kalimantan,” kata Ingkong Ala.

“Kalimantan merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang harus terus dijaga serta diperkenalkan secara luas hingga ke tingkat internasional,* sambung dia.

Menurut Ingkong, K3 memiliki peran strategis dalam memperkuat solidaritas warga Kalimantan di Jawa Timur sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan dan pelestarian budaya di perantauan.

“Ini menjadi bagian dari konsolidasi warga Kalimantan di Jawa Timur, sekaligus memperkuat peran strategis di perantauan,” ungkapnya..

Ia juga menekankan pentingnya kontribusi konkret K3, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan anggota di sektor pendidikan dan layanan sosial.

“K3 harus memfasilitasi berbagai kegiatan, baik bagi mahasiswa S1, S2, hingga S3, maupun pendidikan vokasi melalui kursus dan pelatihan. Termasuk membantu masyarakat yang datang berobat sebagai pasien rujukan,” tegasnya.

Ingkong menambahkan, soliditas organisasi menjadi kunci agar K3 mampu berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah asal, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara.

“Pelantikan ini juga menjadi momentum konsolidasi K3 Jawa Timur memperkuat program kerja jangka panjang di bidang sosial, budaya, dan pendidikan, serta mempertegas peran organisasi sebagai jembatan antara daerah asal dan daerah perantauan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, keberadaan warga Kalimantan di Jawa Timur turut memperkaya keberagaman sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

“Keberadaan warga Kalimantan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, menjadi bagian penting dalam memperkuat keberagaman sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah,” ujar Emil.

Selain itu, peran aktif komunitas perantau, termasuk Kerukunan Keluarga Kalimantan, menjadi salah satu kekuatan sosial dalam mendorong kolaborasi lintas daerah.

“Kami melihat komunitas seperti K3 ini bukan hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga menjadi jembatan kolaborasi yang memperkuat hubungan antardaerah serta mendukung pembangunan di Jawa Timur,” tutupnya.

(dkisp)

JATINANGOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026 yang dilaksanakan di Puslatbang PKASN LAN RI, Jatinangor Kabupaten Sumedang, Senin (13/4).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI ini berlangsung mulai 13 April hingga 3 September 2026. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis bagi pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan. Dengan jumlah peserta 35 orang yang meliputi Kementerian Pemerintah Non-Kementerian/Lembaga Tinggi Negara, Kepolisian dan Pemerintah Daerah.

Sekprov mengungkapkan, pelatihan kepimpinan merupakan salah satu cara mengembangkan kompetensi kepemimpinan, agar pemimpin yang membuat dan menerapkan kebijakan memiliki kompetensi strategi kepemimpinan serta berwawasan luas. “Ini merupakan karakter kepemimpinan birokrasi untuk mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Maju serta menyukseskan visi dan misi kepala daerah utamanya di kaltara,”kata Sekprov.

Dikatakannya, dalam PKN Tingkat I ini peserta digembleng agar pemimpin dapat berperan dalam berbagai situasi. Contohnya menyelaraskan optimalisasi program sinergitas. “Oleh karena itu koordinasi bukan berarti semua harus seragam, tetapi bagaimana membangun harmoni dan saling melengkapi,” katanya.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara blended learning, yaitu perpaduan antara metode klasikal dan nonklasikal melalui e-learning, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kegiatan tatap muka di kampus LAN Jatinangor dan Jakarta.

PKN Tingkat I merupakan pelatihan struktural tertinggi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Peserta diharapkan dapat menghasilkan inovasi strategis yang berdampak bagi pembangunan nasional.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengungkapkan tujuan penyelenggaraan PKN Tingkat I ini adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan kolaboratif pada JPT Madya yang dapat mengembangkan potensi kepimpinan agar mampu menjadi agen perubahan tang inovatif dan berdaya saing di era globalisasi.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di Lapangan Agatis, Senin (13/4).

Dalam amanatnya, Datu Iqro menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta apel sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur.

Ia juga menyampaikan kabar baik terkait keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Alhamdulillah, Gubernur tidak ada rencana pemberhentian PPPK penuh waktu maupun paruh waktu,” kata Datu Iqro.

Menindaklanjuti hal tersebut, ia mengingatkan seluruh PPPK untuk tetap menjaga disiplin dan kinerja dalam melaksanakan tugas.

Datu Iqro juga meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan penilaian kinerja secara objektif sebagai dasar pertimbangan perpanjangan kontrak PPPK.

“Penilaian harus sesuai aturan dan tidak diputuskan sembarangan,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya disiplin bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam hal kehadiran dan kepatuhan selama jam kerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan menyusun pedoman penilaian bagi PNS maupun PPPK.

Di akhir arahannya, Datu Iqro juga mengingatkan pentingnya mengikuti hierarki dalam proses administrasi, termasuk saat pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

“Dalam pengajuan SPPD, harus mengikuti prosedur dan tidak melangkahi atasan,” pungkasnya.

(dkisp)