Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan kawasan timur Indonesia kembali ditegaskan melalui penutupan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).

Dalam acara penutupan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya para narasumber dan peserta yang telah aktif memberikan masukan selama kegiatan berlangsung.

“Terima kasih kepada seluruh peserta. Kehadiran dan masukan yang diberikan sangat penting bagi pembangunan Kasulampua ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa berbagai masukan, pandangan, dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, regional hingga nasional.

Menurutnya, hal tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Zainal juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi wilayah dan menjawab tantangan pembangunan di kawasan Kasulampua.

“Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan bisa menjadi acuan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, adaptif dan berkelanjutan,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Penguatan komitmen membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) serta penguatan reformasi birokrasi.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. dalam kegiatan Pencanangan Zona Integritas (ZI), Penguatan Kapasitas Tim Penilai Internal, pendampingan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), di Ruang Serbaguna Gedung Gadis 1, Rabu (15/4).

Acara yang digelar bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Gubernur Zainal mengatakan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan strategi Quick Wins untuk mencapai tata kelola yang bersih dan melayani.

“Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah indikator konkret keberhasilan,” kata Zainal.

Menurutnya Zona Integritas adalah komitmen dalam membangun sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah harga mati.

“Tanpa integritas, pelayanan publik yang berkualitas tidak akan pernah terwujud,” ujarnya.

Zainal juga mengapresiasi dukungan KemenPAN-RB dalam memberikan pendampingan dan arahan bagi Pemprov Kaltara dalam menyusun reformasi birokrasi yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Ia berharap rencana aksi yang disusun tetap fokus pada isu strategis daerah seperti kemiskinan, investasi, dan daya saing.

Dalam arahannya, ia menekankan tiga hal penting untuk keberhasilan Zona Integritas. Pertama, pimpinan harus menjadi teladan integritas. Kedua, ASN sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kerja yang adaptif. Ketiga, penyusunan rencana aksi berbasis data yang terukur.

“Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan integritas dan mampu menggerakkan jajarannya,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pendampingan penyusunan LKjIP sebagai instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja dan efektivitas program.

Zainal menyebut capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kaltara tahun 2025 mencapai 71,42 dengan predikat BB (sangat baik). Capaian tersebut juga diikuti Kabupaten Tana Tidung dan Malinau dengan predikat BB, serta Nunukan, Bulungan dan Kota Tarakan dengan predikat B.

Ia menegaskan bahwa SAKIP harus menjadi alat manajemen kinerja yang mendorong perangkat daerah lebih bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah.

“Penguatan kapasitas tim penilai internal dan pendampingan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi serta pendampingan penyusunan LKjIP merupakan bagian penting dari upaya kita untuk membangun kepercayaan publik,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengalami pemotongan dan tetap dibayarkan penuh.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di sela kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) PDRB Kasulampua di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).

Zainal menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara masih mampu menjaga pembayaran TPP ASN meskipun ada tantangan anggaran daerah.

“TPP tidak ada yang kita potong dan tetap dibayarkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada penurunan nilai TPP maupun keterlambatan pembayaran kepada ASN di lingkungan Pemprov Kaltara.

Menurutnya, kebijakan ini diambil karena pemerintah memahami kondisi pegawai yang memiliki kebutuhan dan tingkat penghasilan yang berbeda-beda.

“TPP tetap utuh dan dibayarkan tepat waktu,” jelasnya.

Zainal juga berharap adanya dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk terus menjaga stabilitas keuangan daerah dan kesejahteraan ASN.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara resmi membuka Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Zainal didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala, S.E., M.Si. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 19 provinsi serta berbagai instansi, termasuk Bapperida Kaltara, Bank Indonesia wilayah Kaltara, dan Badan Pusat Statistik (BPS) se-Kasulampua.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa kawasan Kasulampua memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, kawasan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Kasulampua adalah kawasan strategis dengan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun nasional,” kata Zainal.

Ia menegaskan perlunya perumusan kebijakan bersama agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Zainal menjelaskan bahwa Kaltara memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan sekaligus beranda depan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Hal ini menjadikan Kaltara memiliki peran penting dalam aspek geopolitik dan geoekonomi nasional, dalam mendukung perekonomian nasional maupun dalam menjaga pertahanan dan kemanan negara.

Lebih lanjut, Zainal menekankan bahwa PDRB merupakan indikator utama dalam melihat struktur dan kinerja ekonomi daerah.

“Data PDRB bukan hanya untuk mengukur pertumbuhan, tapi juga dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan seperti ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, dan konektivitas masih perlu diatasi, termasuk penguatan kualitas data ekonomi.

Melalui Konreg ini, Zainal berharap terbangun kerja sama antar daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong hilirisasi sektor strategis.

(dkisp)