TANJUNG SELOR – Ribuan pelari dari berbagai daerah memadati Jalan Kol. Soetadji di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara). Acara tersebut merupakan dalam gelaran event Kaltara Begimpor 2025 dengan mengusung tema “Lebih Dari Begimpor”, Ahad (30/11). Kegiatan ini turut memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kaltara ke-13 pada 25 Oktober 2025 yang lalu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, S.E., M.M., mengapresiasi peserta Kaltara Begimpor 2025 yang diikuti oleh ribuan peserta, mulai dari anak-anak hingga pelari profesional.
“Kami dari panitia, khususnya Yayasan Begimpor Malom dan Pemerintah Provinsi Kaltara berterima kasih kepada semua para runners yang hadir di Kota Tanjung Selor,” kata Denny Harianto.
Ia menuturkan, terselenggaranya event ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Terutama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang mendukung secara moril demi kelancaran dan suksesnya acara ini.
“Untuk tahun ini Pak Gubernur belum dapat hadir di tengah-tengah kita, karena beliau saat ini sedang menjalankan ibadah umrah di tanah suci,” ujarnya.
Adapun kategori yang dipertandingkan adalah, Kategori 10K (Nasional, Nasional Master, ASN Nasional, TNI/Polri, Pelajar), Kategori 5K (Nasional, ASN Master, Kids U12 se-Kaltara), dan 3K Family Run.
Mengutip dari Instagram @kaltarabegimpor, Kaltara Begimpor 2025 merupakan ajang tahunan yang telah konsisten bergulir hingga tahun kelima. Diselenggarakan oleh Sahabat Begimpor Malom sebagai yayasan, event ini tidak hanya berfokus pada kesehatan jasmani, tetapi juga merangkul nilai budaya yang menjadi identitas tempat event ini lahir.
Kata “Begimpor” berasal dari Bahasa Bulungan yang berarti berlari, menjadikannya ciri khas sekaligus pembeda dari event lari lainnya. Kaltara Begimpor adalah perayaan semangat kebersamaan, sportivitas, dan kebanggaan daerah.
Simbol legenda Putri Lemlai Suri yang diwujudkan dalam Tugu Selamat Datang atau Telor Pecah yang menjadi Logo Kaltara Begimpor menyiratkan makna penyambutan bagi seluruh Sahabat Begimpor Malom.
NUNUKAN – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Tamara Moriska, S.H., M.H., memberikan dukungan dan apresiasi penuh terhadap inisiatif kolaborasi ekosistem pendidikan di Kabupaten Nunukan.
Dukungan ini disampaikan menjelang kegiatan akbar “Perayaan Dampak Kolaborasi Ekosistem Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nunukan dan Gelar Karya Keberhasilan Program Peningkatan Literasi Kelas Awal” yang dilaksanakan di Kantor Bupati Nunukan, bertepatan dengan momen Hari Guru Nasional, Kamis (27/11/25).
Tamara Moriska, yang juga akan bertindak sebagai penanggap dalam sesi gelar wicara, menegaskan bahwa upaya peningkatan literasi dasar adalah pondasi krusial bagi kemajuan generasi muda, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan.
”Kami di Komisi IV DPRD Kaltara yang membidangi pendidikan, sangat menyambut baik kolaborasi nyata antara Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kemenag, dan Inovasi ini. Penguatan literasi di kelas awal adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia kita di masa depan,” ujar Tamara Moriska.
Menurut politisi Partai Hanura ini, kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan mitra pembangunan seperti inovasi mampu menciptakan dampak positif yang signifikan.
“Perayaan ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi ajang panen raya praktik baik yang lahir dari semangat gotong royong seluruh ekosistem pendidikan mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua, hingga pegiat TBM. Ini menunjukkan kekuatan kolektif kita,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap para guru, terutama mengingat kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Guru Nasional.
“Para guru adalah garda terdepan. Melalui gelar karya ini, kita mengapresiasi inovasi dan dedikasi mereka dalam mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung kepada anak-anak kita. DPRD akan terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru di Kaltara,” tegasnya.
Tamara Moriska berharap keberhasilan program peningkatan literasi di Nunukan ini dapat menjadi model dan inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Kaltara.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir dan menimba ilmu dari gelar karya dan gelar wicara yang menghadirkan narasumber berkompeten, termasuk dari unsur dinas pendidikan, DPRD Nunukan, akademisi Universitas Borneo Tarakan, serta praktisi guru dan pegiat TBM.
”Mari kita saksikan bersama, dan bersama-sama wujudkan pendidikan dasar yang berkualitas di Kabupaten Nunukan. Masa depan Kaltara ada di tangan anak-anak kita, dan kualitas pendidikan dasar adalah tiket mereka menuju masa depan yang cerah,” pungkasnya.
TANJUNG SELOR – Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Provinsi Kalimantan Utara semakin serius menggarap pembinaan olahraga masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara sekaligus Ketua Kormi Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM, memimpin Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor, Jumat (28/11/25).
H. Achmad Djufrie menegaskan Rakerprov ini menjadi wadah strategis untuk memastikan pembinaan olahraga masyarakat berjalan seragam, terarah, dan menyentuh kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
”Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang olahraga masyarakat,” ujarnya.
Salah satu fokus utama Rakerprov adalah peningkatan jumlah Induk Olahraga (Inorga). Saat ini Kaltara baru memiliki 33 Inorga, angka yang dinilai masih jauh dari hampir 100 Inorga yang terdaftar di tingkat pusat.
Achmad Djufrie menekankan perlunya pendataan ulang Inorga di kabupaten/kota agar pembinaan menjadi lebih fokus dan spesifik, langsung menyentuh masyarakat.
Usulan menarik juga mengemuka, yaitu dorongan untuk melegalkan olahraga memancing dan sumpit sebagai Inorga resmi di Kaltara, mengingat keduanya telah diakui di tingkat pusat.
Meskipun tergolong organisasi baru dengan masa kepengurusan kurang dari setengah tahun, Kormi Kaltara telah mencatatkan prestasi membanggakan.
Pada gelaran Pekan Olahraga Masyarakat Nasional (Pornas) di NTB tahun lalu, Kormi Kaltara berhasil menembus 20 besar nasional, sebuah pencapaian luar biasa.
Politisi Gerindra menyampaikan harapan besar kepada Gubernur Kaltara agar Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan pendanaan untuk meningkatkan pembinaan terhadap Inorga di berbagai daerah, terutama karena olahraga masyarakat diminati berkat sifatnya yang santai, sederhana, dan mudah diakses semua kalangan.
Hasil Rakerprov ini akan menjadi dasar bagi Kormi Kaltara dalam memetakan kebutuhan dan potensi Inorga ke depan.
TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa.
Hal ini dianggap krusial mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara saat ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan pendanaan pendidikan, khususnya beasiswa, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemerintah provinsi semata.
Syamsuddin Arfah menyoroti besarnya potensi kolaborasi yang belum dimaksimalkan dari sektor swasta. Ia mencatat bahwa ada ribuan perusahaan yang terdaftar di Kaltara, dan jika potensi ini diharmonisasi, dampaknya akan sangat signifikan.
”Kami enggak bisa mengandalkan dengan kondisi saat ini. Banyak hal, termasuk baik pembangunan fisik maupun hal-hal yang seperti ini, memang harus kerja sama,” ujar Syamsuddin Arfah.
Ia mengungkapkan perkiraan jumlah perusahaan yang terdaftar di Kaltara mencapai ribuan, yang berarti terdapat sumber daya yang besar untuk disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
”Bayangkan di perusahaan di Kaltara itu kan ada 5.000-an loh yang terdaftar. Artinya kan kalau ini bisa berbagi kecil-kecil, kan sayang. Ini hanya belum dibuat harmoninya aja. Kalau ini harmonia dibuat, ini kan menjadi bagus, siapa berbagi siapa, di semua perusahaan yang besar,” tegasnya.
Menurut Syamsuddin, skema kolaborasi beasiswa ini akan sangat membantu adik-adik di Kaltara yang tengah menempuh pendidikan, mulai dari jenjang SMA, SMK, hingga mahasiswa.
”Ini memang sangat membantu adik-adik kita yang kuliah. Bahkan ada juga yang siap untuk menambah dalam bentuk PhD yang disampaikan Komisi II dengan adanya beberapa perusahaan kita ini, kan memang sangat membantu nih karena memang ini ditunggu-tunggu,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapannya untuk berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait untuk mengkomunikasikan skema penyaluran beasiswa melalui CSR ini.
Ia berharap kolaborasi ini dapat terwujud untuk memastikan program pendidikan dan beasiswa dapat terus berjalan dan diperluas cakupannya di tengah kondisi anggaran daerah yang bersifat defensif.
Syamsuddin menjelaskan usulan penambahan anggaran beasiswa sebesar Rp 5 Miliar—sehingga totalnya mencapai Rp 20 Miliar sebenarnya sudah lama diminta. Namun, penambahan ini terhalang oleh kondisi keuangan daerah saat ini.
”Ini kan sudah lama nih Rp 15 Miliar memang harus ada kenaikan asal ada perbaikan anggaran. Saya termasuk yang mendukung untuk men-support,” jelas Syamsuddin.
Ia mengakui Pemprov Kaltara saat ini sedang menghadapi tekanan anggaran, yang ia sebut sebagai “tsunami TKD” (Transfer ke Daerah). Oleh karena itu, fokus saat ini adalah bersifat defensif, yaitu mempertahankan anggaran awal yang Rp 15 Miliar.
”Syukur ini juga enggak dipotong, artinya kita saya sudah nyebutin defend aja nih sekarang dengan kondisi anggaran seperti ini sifatnya defensif. Apa yang ada udah bagus. Nantilah mudah-mudahan di putaran kedua ini juga ada sehingga nanti bisa ada penambahan kalau ada perbaikan,” tutupnya.
TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Provinsi Kaltara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Ponles, Kampung Bugis, Kota Tarakan, Sabtu, (29/11/25).
Acara yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi kesehatan ini, mengundang para tokoh masyarakat, Ketua RT, dan perwakilan warga se-Kota Tarakan.
Hadir juga narasumber Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Kaltara, Usianya, Perwakilan BPJS Kesehatan dan RSUD dr. Jusuf SK.
Supa’ad Hadianto, dalam sambutannya, menjelaskan latar belakang pentingnya Perda ini. Ia menuturkan bahwa semangat pembentukan Perda ini muncul dari pengalaman selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan kecemasan meluas di masyarakat.
”Kenapa ada Perda yang seperti ini? Semangat kita itu pada saat COVID-19. Banyak masyarakat yang begitu mencekam,” ujar Supa’ad.
Ia menekankan Penyakit Menular tidak hanya terbatas pada COVID-19, tetapi mencakup banyak jenis lainnya. Oleh karena itu, Perda ini hadir sebagai payung hukum untuk langkah pencegahan, penanggulangan, hingga penanganan secara medis.
Politisi NasDem ini juga mendorong peserta yang hadir untuk dapat menjadi edukator di lingkungannya masing-masing.
Dalam kegiatan ini, Supa’ad juga menyoroti komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam bidang kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
”Saya hadirkan juga BPJS karena banyak sekali keluhan masyarakat kita berdiskusi. Kemudian Pak Usman selaku Kepala Dinas Kesehatan akan menyampaikan di APBD tahun 2024 itu ada namanya BPJS gratis bagi masyarakat yang kurang mampu,” jelasnya.
Anggaran yang disiapkan untuk BPJS gratis ini, lanjutnya, mencapai Rp26 miliar, yang terdiri dari anggaran awal Rp20 miliar di APBD murni dan penambahan sebesar Rp6 miliar di APBD Perubahan.
Hal ini menunjukkan konsentrasi Gubernur dan jajaran terhadap kesehatan dan pendidikan, karena bangsa akan maju jika masyarakatnya cerdas dan memiliki kesehatan fisik dan batin yang kuat.
Ia juga sempat menyinggung keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS di rumah sakit, khususnya mengenai durasi rawat inap.
“Nanti Pak Dokter dari rumah sakit umum akan menjelaskan. Bukan itu sebenarnya, ternyata pelayanan BPJS itu sampai tuntas, sampai betul-betul wujud ini dari dokter yang menangani itu tuntas baru dikeluarkan,” tegasnya.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto gelar sosperda Penanggulangan Penyakit Menular. Foto: Fokusborneo.com Supa’ad juga menyebutkan rencana perubahan sistem di BPJS Kesehatan, yakni dengan hadirnya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan.
Sistem ini diusulkan tidak lagi mengenal kelas dalam pelayanan, namun ia menyerahkan penjelasan detailnya kepada narasumber dari pihak kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, Usman, yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan lebih lanjut tentang konsep penyakit menular dan pentingnya upaya penanggulangan.
Usman memaparkan penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, virus, atau bakteri.
Penyakit menular dapat terjadi secara langsung seperti TBC dan Kusta atau tidak langsung melalui vektor/binatang seperti Demam Berdarah.
”Dalam penanggulangan penyakit menular ini kenapa harus ada (Perda)? Karena kita walaupun sekarang kondisinya sudah berkurang, tapi masih sering terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB),” jelas Usman.
Ia menambahkan KLB bahkan bisa terjadi hanya dengan satu kasus baru, dan yang meluas disebut sebagai pandemi, seperti yang pernah terjadi dengan COVID-19.
Tujuan Perda ini adalah untuk memperkuat upaya penanggulangan, mulai dari pencegahan hingga penanganan kasus. Salah satu masalah yang masih disoroti adalah Tuberkulosis (TBC).
”Sampai sekarang TBC masih menjadi masalah mengapa? Karena masih ada stigma, kita malu kalau dikatakan penyakit TBC sehingga tidak mau mendatangi proses pengobatan,” ungkap Usman.
Ia juga menekankan TBC bisa disembuhkan, namun masyarakat seringkali berhenti minum obat sebelum tuntas setelah merasa sehat, yang justru menyebabkan resistensi obat.
Usman juga mengingatkan penyakit yang saat ini banyak diderita masyarakat adalah penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Hipertensi, Stroke, dan Diabetes Melitus (DM), yang disebabkan perubahan gaya hidup.
