Kategori: KABAR DAERAH

Wagub Hadiri Musrenbang Polda Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, TNI/POLRI NEWS

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr Yansen TP, M.Si mengghadiri pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polda Kaltara di Command Center Mapolda Kaltara, Kamis (28/7).

Acara tersebut mengusung tema ‘Polda Kaltara yang Presisi Siap Mendukung Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Ekslusif dan Berkelanjutan’ yang mana resmi dibuka oleh Kapolda Kaltara, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Daniel Adityajaya, SH, S.I.K, M.Si.

Dalam sambutannya, Wagub menyatakan mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut. Sebab, sejalan dengan peran strategis Polri dalam menciptakan stabilitas ekonomi.

“Saya menyambut baik serta mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musrenbang Polda Kaltara pada hari ini. Di mana kegiatan ini merupakan sebuah mekanisme perencanaan dalam upaya mempertemukan usulan kebutuhan (bottom-up planning) dengan apa yang akan diprogramkan pemerintah (top-down planning), sehingga tercapai keselarasan tentang rencana program serta target pencapaian/output kita,” ujarnya.

Ia menghimbau agar seluruh pihak bahu membahu mewujudkan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera. “Mari kita bahu-membahu mendukung dan mensukseskan proyek strategis nasional pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning dan proyek strategis lainnya seperti pembangunan PLTA sungai kayan dan sungai mentarang,” tutupnya.

Kegiatan Musrenbang ini dilaksanakan selama 2 hari terhitung mulai tanggal 28-29 Juli 2022 yang bakal dilaksanakan di Hotel Luminor.

Irjen Pol Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan Musrenbang Polda Kaltara dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Polri Tahun 2022 dengan tujuan sebagai forum strategis dan sinkronisasi perencanaan program, arah dan sasaran pembangunan polda Kalimantan Utara.

Musrenbang Polda Kaltara 2022 ini juga menjadi wadah dalam membahas kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan tupoksi Polri. Yang dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional khususnya dibidang keamanan di provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu juga kegiatan ini sebagai sarana untuk mendapatkan saran dan masukan berkaitan dengan permasalahan dibidang perencanaan dan anggaran dilingkungan Polda Kalimantan Utara. (dkisp)

Kesejahteraan di Kaltara Cukup Merata

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Ketimpangan pengeluaran masyarakat atau gini ratio pada periode Maret 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, gini ratio secara total di provinsi ke 34 ini turun dari 0,285 menjadi 0,272.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan ini pertanda yang baik. Artinya, angka gini ratio semakin mendekati 0 memberikan dampak positif mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah pandemic semakin membaik.
“Kita berharap ketimpangan pengeluaran masyarakat semakin menurun,”terang Gubernur.

Diketahui, secara spasial, Kaltara memiliki gini ratio terendah jika dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Sedangkan pada tingkat nasional, Kaltara menjadi provinsi ketiga dengan gini ratio terendah setelah Bangka Belitung dan Maluku Utara.

“Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan di Kaltara sangat baik dan merata. Khususnya di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia,” jelas Gubernur.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) BPS Kaltara Slamet Romelan menyebutkan gini ratio di perkotaan mengalami penurunan dari 0,284 menjadi 0,269.

“Sementara itu, gini ratio di desa terjadi peningkatan, dari 0,264 menjadi 0,269,” kata Slamet belum lama ini.

Lanjut dia, angka gini ratio di desa dan di kota secara umum memang identik di angka 0,269. Namun itu bukan berarti gini ratio total di Kaltara juga di level tersebut.

“Jika kita lihat angkanya memang identik, tapi secara total di Kaltara 0,272. Ini disebabkan penghitungannya bukan dari rata-rata. Dimana tidak bisa ketika yang sama digabungkan, hasilnya juga sama,” paparnya.

Lanjut dia, kondisi tersebut mencerminkan masih adanya ketimpangan gini ratio di desa dan kota. Dimana terjadi jarak dari komponen pengeluaran yang melebar antara di desa dan kota. Ini yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gini ratio.

Untuk diketahui bersama, indikator gini ratio bernilai antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara masyarakat yang semakin tinggi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara, Tedy Arief Budiman dalam Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Periode Februari 2022 mengatakan, tingkat kesenjangan ekonomi di Kalimantan Utara juga mengalami penurunan di periode September 2021.

Ini tercermin dari penghitungan gini ratio atau rasio gini yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Tedy menjelaskan, gini ratio merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk.

Pada September 2021, gini ratio berada di level 0,285 atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya di level 0,300.

“Saya nilai kondisi ini cukup baik, mengingat adanya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi dan menjadi indikasi bahwa perekonomian sudah mulai membaik,” katanya. (dkisp)

Gubernur Terima Audiensi Soal Kurikulum Merdeka

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TANJUNG SELOR – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah, Sutanto melakukan audiensi bersama Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H Zainal A Paliwang SH, M.Hum.

Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (27/7. Selain audiensi, kedatangan perwakilan Kemendikbud-Ristek dalam rangka melihat secara langsung Implementasi kurikulum merdeka di Provinsi Kaltara.

Gubernur mengatakan bahwa jika kedatangan tim Kemendikbud-Ristek di Kaltara untuk menjelaskan secara detail terkait Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2022/2023.

Dijelaskan, kurikulum merdeka dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pusat. Hal ini dirasa penting, melihat tujuan dari Kurikulum yang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berfokus mendalami minat dan bakat siswa.

“Saya informasikan, bahwa saat ini terdapat 62 sekolah di Kaltara telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Secara rinci 62 sekolah tersebut terdiri dari 40 SMA, 19 SMK, dan 3 SLB,” terang Gubernur Zainal didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Teguh Henri Sutanto.

Gubernur berserta jajaran Pemprov Kaltara berterima kasih atas kunjungan Kemendikbud-Ristek, Sekretaris Dirjen Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah, Sutanto. Menurutnya hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah terhadap Provinsi Kaltara melalui sektor pendidikan.

“Ini sesuai dengan misi Pemprov Kaltara, mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, kreatif, dan inovatif,” ujar Gubernur.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Sutanto menjelaskan terdapat banyak persepsi menyimpang terkait implementasi kurikulum merdeka. Untuk, ia dan pihaknya turut serta ke daerah ingin meluruskan persepsi menyimpang tersebut.

Sutanto mengatakan, bahwa kurikulum merdeka merupakan suatu pilihan, bukan kewajiban untuk dilaksanakan.

“Jadi tidak diharuskan, tentu semua dilihat dari kepentingan dan keadaan sekolah masing-masing, tidak ada bimbingan berjenjang, semua dijalankan secara mandiri dan bersama-sama dengan memanfaatkan platform merdeka,” ungkap Sutanto. (dkisp)

Gubernur Resmikan Asrama Putri PKN di Bulungan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum baru saja meresmikan Asrama Putri Lemlaisuri di Jalan Sabanar Lama, Selasa (26/7). Dalam peresmian ini, ia berterima kasih atas niat baik dari PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltara.

Gubernur mengungkapkan bahwa pendidikan adalah satu elemen penting, langkah yang diambil PT PKN sudah tepat sehingga layak mendapatkan apresiasi.

Memiliki luas tanah 2.500 meter persegi, oleh PT PKN asrama ini dibangun dalam waktu kurang dari tiga bulan. “Saya lihat tempatnya bagus, saya yakin anak-anak kita akan betah. Hanya saja, untuk jumlah unit kamar kalau bisa ditambah, 50 atau bahkan 100 kamar supaya daya tampung asrama lebih banyak lagi,” ucap Gubernur di lokasi peresmian.

Sementara selaku Direktur PT PKN, Tria Suprajeni, mengaku bahwa pendidikan merupakan salah satu dari empat hal yang menjadi fokus dirinya beserta tim. Ia berharap, dengan hadirnya fasilitas asrama ini dapat menjadi penunjang kegiatan belajar anak-anak di Kaltara.

Pada kegiatan peresmian tadi, sekaligus dirangkai acara memperigati Hari Anak Nasional (HAN), ini momentum penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi menjamin hak tumbuh kembang anak secara wajar sesuai harkat manusia. (dkisp)

Terkait Aksi Protees Ke Perusahaan, Lembaga Adat Tidung Nunukan Pastikan Tetap Jaga Suasana Kondusif

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

Nunukan – Maraknya kasus Penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Korporasi dalam hal ini perusahaan mengakibatkan banyaknya warga baik secara individu maupun kelompok melakukan aksi protes

Menyikapi hal tersebut, Lembaga Adat Tidung Nunukan berupaya memperjuangkan hak masyarakat melalui beberapa proses diantqranya secara redaksi surat maupun melalui proses mediasi di DPRD Nunukan.

Tuntutan yang disampaikan melalui lembaga adat Tidung Nunukan yang saat ini bergulir ditujukan khususnya kepada salah satu perusahaan kayu yang berlokasi di wilayah Kabupaten Nunukan,

“Kami melalui lembaga Adat Tidung telah dan tengah berupaya agar masyarakat memperoleh hak nya,” tutur Naharudin, Sekasa (26/7/2022)

Warga menilai bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penyerobotan lahan tanpa hak di lahan yang dimiliki warga berdasarkan surat – surat yang lengkap.

Adapun lahan yang disengketakan seluas +- 200 Ha tersebut terletak di wilayah desa Srinanti Kecamatan Simanggaris namun hingga saat ini tuntutan yang diajukan belum mendapat respon baik oleh unsur pemerintah maupun pihak perusahaan,’ujarnya.

Beberpaa perwakilan masyarakat juga menyampaika bahwa yang sampaika dan dilakukan oleh Naharudin sudah sesuai prosedur

Dokumen kepemilikan lahan seluas +- 200 Ha tersebut telah ada sebelum ijin perusahaan terbit. Sehingga setelah melalui rapat internal pihak warga melalui Naharudin akan melakukan aksi tuntutan ganti rugi yang dinominalkan sebesar +- 2,5 Milyar.

*Apa yang saya lakukan adalah mewakili kelompok warga yang merasa terzalimi oleh tindakan dari perusahaan yang secara semena- mena mengelola lahan tanpa ijin dari warga,” tandas Nahar

Diketahui, mediasi dengan Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan, dan DPRD belum ada titik temu Naharudin menegaskan, sempat ada rencana apabila persoalan ini berlarut -larut, pihaknya akan mengerahkan anggota dab lembaga adat beserta warga adat tidung untuk melakukan aksi unjuk rasa besar- besaranan di lokasi lahan maupun kantor perusahaan hingga tuntutan terpenuhi

Nmun rencana tersebut urung dilakukan mengingat adanya himbauan dari aparat keamanan yakni Polres Nunukan agar aksi tidak dilakukan dan lebih mengedepankan upaya preventif dan dialog komunikatif dengan Stakeholder terkait guna adanya win solutiom

Naharudin beserta warga adat menegaskan hingga saat ini pihaknya menuruti himbauan yang disampaikan oleh Polres Nunukan dan siap tetap menjaga situasi yang kondusif dengan tidak melakukan aksi anarkis dan tindakan melanggar hukum,

“Dan terhadap permasalahan yang saat ini bergulir kami akan melakukan komunikasi kembali dengan beberapa pihak terkait guna penyelesaian permasalahan,”

(***)