Kategori: KABAR DAERAH

Nunukan – Kebijakan Pemerintah yang telah membekukan izin Front Pembela Islam dan memasukannya kedalam daftar Orgasisasi Masa (Ormas) Terlarang, secaralangsung telah berimbas kepada pergerakan oerganisasi tersebut di beberapa daerah,

Di Nunukan umpamanya, sejak isu akan dibentknya FPI , pro dan kontra memang sudah terjadi. Kendati belum terbentuk, namun  sebagain masyarakat Nunukan masih menganggap FPI sebagai kelompok yang kerap melakukan berbagai tindakan anarkis seperti sweeping, dan perbuatan memaksakan kehendak lainya.

Diketahui, pembentukan FPI di Nunukan sempat digaungkan oleh beberapa orang simpatisan dari Ormas besutan Habib Muhammad Riziq Shihab tersebut. Namun Muhammad Saleh seorang Tokoh Masyarakat yang juga merupakan Carateker pembentukan FPI di Nunukan mengungkapkan bahwa pembentukan FPI di Nunukan baru sebatas wacana.

“Saya selaku Tokoh Masyarakat sekaligus careteker pembentukan FPI di Nunukan menegaskan bahwa Pembentukan FPI di Nunukan baru sebatas wacana atau lebih tepatnya hanya isu belaka,” ujarnya, Senin (14/6/2021).

Menurutnya, ada 2 alasan sehingga FPI sulit terbentuk di Nunukan. Pertama karena sebagian besar masyarakat Nunukan masih antipati terhadap FPI dan menganggapnya sebagai kelompok Radikal sementara alasan lain karena simpatisan FPI di Nunukan sangat sedikit

“Dan pembentukan FPI di Nunukan semakin tak akan dapat terealisasi manakala Pemerintah secara resmi telah membekukan izin FPI dan melarang segala bentuk aktifitas FPI,” paparnya.

Menyikapi kebijakan Pemerintah tersebut, Saleh mengaku bahwa sebagai warga negara Indonesia, ia menghormati dan akan mematuhinya. Mentaati keputusan Pmerintah, ungkap Saleh adalah bagian dari kewajiban seriap warga negara, sehingga ia memastikan bahwa FPI di Nunukan tidak akan pernah terbentuk apalagi menjalankan aktivitasnya.

“Sebagai warga negara Indonesia, saya menghormati dan akan mentaati keputusan Pemerintah tentang Pembubaran dan larangan aktivitas bagi FPI. Saya juga memastikan bahwa FPI di Nunukan tidak akan terbentuk apapalgi sampai menjalankan aktivitasnya. Ini juga demi terwujudnya Nunukan yang notabene wilayah Perbatasan dengan kultur masyarakat yang heterogen agar tetap kondusif,” pungkasnya.

Pewarta: Hamada Maharani

 

NUNUKAN – Koprasi TKBM Tunan Taka lakukan demonstrasi di depan kantor syabandar Nunukan karena di nilai Kepala KSOP lambat mengatasi adanya dua lisme kepengurusan TKMB dalam pelabuhan Tunan Taka demo berlangsung pada sabtu 12/06/2021.

Menurut Baharudin jabatan sebagai pengawas TKBM Tunan Taka ” bahwa kami melakukan demonstrasi ini berkaitan tidak tegasnya dan membiarkan koprasi lain bekerja dalam Pelabuhan Tunan Taka Nunukan dan memberikan peluang kepada koperasi lain bekerja dalam pelabuhan dan koprasi Maju Bersama Sentosa itu mengatas namakan TKMB pada hal bukan TKBM, ujar baharuddin.

koperasi Maju Bersama Sentosa itu di berikan ijin oleh KSOP Nunukan sehingga di duga ada kepentingan hingga Bagaimana dapat memberikan izin kepada koperasi pihak lain.

lanjut Baharuddin “rapat ini bisa mencarikan solusi seadil adilnya dan mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik kalau bisa jangan ada dua lisme TKBM dalam Pelabuhan.

Hal ini terjadi karena koperasi yang diberikan izin tidak mau melibatkan TKBM Tunan Taka mereka ingin menguasai permintaan mereka saja sehingga kami tolak karena memberikan gaji di bawah standar tidak sesuai upah standar minimum kabupaten.

Sementara koperasi lainnya bekerja dengan sendiri-sendiri atas nama TKBM Pada hal bukan TKBM dan tidak mau melibatkan TKBM Tunan Taka itu yang menjadi persoalan kalau perlu Koprasi lain itu ditutup hanya memicu persoalan saja,

Olehnya itu kami melakukan aksi di kantor Syabandar agar kepala Syabandar mengambil sikap tegas untuk memutuskan adanya dua lisme kepengurusan TKBM di dalam pelabuhan Tunon Taka.

kata Baharuddin “selaku pengawas bahwa konflik dua lisme ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun yakni pada bulan Juni 2020 hingga bulan Juni 2021 persoalan ini seolah olah dibiarkan pihak Syabandar dan tidak mau mengatasi sehingga kami melakukan demonstrasi meminta keadilan, persoalan ini sudah sampai ke pusat dan diketahui oleh Presiden dan kami berharap agar KSOP Nunukan memutuskan mata rantai koperasi lain.

Kami sebenarnya menginginkan kerjasama dengan koperasi yang lain namun tidak melibatkan TKBM yang kami bina selama ini sebenarnya kami ingin kerjasama menjadi satu kesatuan namun gaji yang ditawarkan sangat rendah tidak sesuai standar upah Minimum Kabupaten “ujar Baharuddin.

Lain halnya menurut Rudi Iswandi manajer operasional perusahaan bongkar muat nunukan hijau sentosa “bahwa persoalan ini sudah berulang ulang di pasilitasi oleh pihak (KSOP) kami dari pihak Koprasi TKBM maju bersama sentosa (MBS) memiliki legalitas yang jelas, dan saya sudah sampaikan agar pekerjaan dalam pelabuhan itu dibagi dua, ini hari Koprasi TKBM Tunan Taka dan besoknya giliran Koprasi TKBM Maju Bersama Sentosa.

Namun TKBM Tunan Taka tidak mau dengan alasan kami sudah ada 4 siff dan menurut pandangan TKBM Tunan Taka Maunya 2-3 kali baru sekali TKBM MBS itukan tidak adil.

jadi pada dasarnya TKBM MBS,itu yang kami pekerjaan adalah Tenaga kerja yang dipecat atau Exs TKBM Tunan Taka bukan tenaga keraja dari luar Nunukan, mereka juga punya legalitas yang jelas, pekerja yang baik selama ini mereka sebagai buru bantu dan apa salahnya kalau kami perdayakan mereka toh mereka juga butuh hidup bersama keluarganya.

bahwa awalnya ini baik tidak ada masalah cuman entah bagaimana tiba tiba persoalan ini muncul.

Lanjut, kata Rudi Iswandi Manajer operasional perusahan bongkar muat nunukan hijau sentosa bahwa motifnya sampai muncul demonstrasi yang di gerakkan oleh koprasi TKBM Tunan Taka karena ada ketidak adilan dan ketidak puasan oleh koprasi TKBM Tunan Taka terhadap Koprasi TKBM MBS

sejujurnya bahw selama ini Koprasi TKBM MBS tunduk dan taat kepada arahan KSOP untuk membagi pekerjaan, sementara Koprasi TKBM Tunan Taka ada perjanjian namun pihak TKBM Tunan Taka tidak mau menandatangani, perjanjian yang di buat oleh KSOP dengan alasan ketika ada masalah atau kerusakan di atas kapal siapa yang akan bertanggung jawab

KSOP Nunukan menyarankan agar membagi unit kerja dan kami dari koprasi TKBM MBS sudah mengikuti etikat yang baik dan saran dari Syabandar namun Koprasi TKBM Tunan Taka mau monopoli pekerjaan tersebut.

Pembagian unit kerja tersebut kami sepakat dan setuju ini hari giliran TKBM Tunan Taka besok giliran TKBM MBS begitu juga sebaliknya kata” Rudi Iswandi saat diwawancarai Media ini

(Yuspal)

Nunukan – Kaltara kantor Syabandar Nunukan di demo oleh koprasi TKBM Tunan Taka pada hari sabtu 12/6/21.

Sehubungan dengan adanya permasalahan izin operasional yang diberikan oleh kantor KSOP Nunukan koperasi maju bersama Sentosa untuk melakukan kegiatan bongkar dan muat di wilayah DLKP dan DLKR pelabuhan Nunukan yang dinilai merugikan TKBM pelabuhan Nunukan dan terbitnya izin tersebut di anggap melanggar ketentuan yang berlaku.

berikut peryataan sikap TKBM pelabuhan Nunukan, “Meminta kepada KSOP Nunukan untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan bongkar muat PBM karena melaksanakan kegiatan Bongkar muat secara ilegal karena tidak menggunakan tenaga kerja dari koperasi TKBM Pelabuhan Nunukan sebagaimana diatur dalam SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi pasal 9 ayat 1.

Berdasarkan ketentuan SKB 2 Dirjen 1 Deputi pasal 2 ayat 4 (“pada setiap Pelabuhan dibentuk satu koperasi TKBM pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan”), tentang wadah koperasi TKBM maka BBM manapun yang melaksanakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Nunukan wajib menggunakan TKBM dari koperasi TKBM Pelabuhan Nunukan yang sesuai dengan penegasan di peraturan menteri no. 152 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 tentang kegiatan bongkar muat, maka dengan ini meminta kepada KSOP Nunukan untuk mengambil langkah tegas dalam rangka kelancaran bongkar muat di pelabuhan Nunukan.

Meminta kepada KSOP Nunukan untuk mengembalikan hak kami dalam kegiatan bongkar muat pada PBM agar kegiatan bongkar muat tersebut sesuai dengan SKB 2 Dirjen 1 Deputi dan Permenhub No.KM 35 Tahun 2007
selain itu TKBM Tunan Taka diminta dengan tegas agar persatuan bongkar muat (pkm) untuk melakukan bongkar muat baik di dalam maupun di luar wilayah DLKP yang menunjuk penggunaan dan permintaan tenaga kerja bongkar muat dari koprasi lain bukan dari koprasi TKBM Tunan Taka.

( Yuspal )