Kategori: BERANDA

BONE – Brimob Batalyon C Pelopor hadir ditengah tengah masyarakat untuk melaksanakan patroli Kamandahan (Patroli Jarak Jauh). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan situasi kondusif di tengah tengah masyarakat.

Sebelum pelaksanakan tugas patroli Kamandahan,Bripka Nurman Hamid Selaku Komandan Peleton (Danton) memberikan arahan terhadap anggotanya,minggu (19/01/2020)pukul 16.00 Wita bertempat dihalaman Mako Batalyon C Pelopor .
Pemberian arahan atau biasa disebut acara pimpinan pasukan (APP) tersebut sangatlah penting dengan tujuan agar setiap anggota yang hendak melaksanakan tugas dilapangan,mengerti dan memahami tugas yang harus dilakukan sesuai atensi dari Pimpinan.

Dalam kesempatan tersebut,Bripka Nurman Hamid menyampaikan agar dalam pelaksanan patroli nantinya benar-benar mengedepankan sikap humanis serta meningkatkan dialog dengan masyarakat sehingga kita dapat memahami situasi kamtibmas diwilayah pelaksanaan kita patroli.

Sementara itu,Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel mengatakan dengan dilaksanakan patroli baik siang maupun malam hari diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas, mewujudkan situasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat merasa tenang dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya.

Patroli Kamandahan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,selain itu juga patroli ini sebagai wadah untuk bersilaturahmi dengan elemen-elemen masyarakat seperti tokoh adat,tokoh pemuda,tokoh agama. Ucap Danyon C

Patroli Kamandahan ini merupakan kegiatan rutin Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. “Jadi patroli ini telah sering dilaksanakan dan wilayah patrolinya terus digilir” tambah Kompol Nur Ichsan,S.Sos.Untuk Batalyon C sendiri memiliki wilayah Patroli mencakup Kab.Soppeng,Kab.Wajo,Kab. Bone,kab.Sinjai,kab.Bulukumba,hingga kab.Kep.Selayar.Untuk tahun 2020 ini patroli akan diawali di Kab. Bulukumba.Patroli ini tidak hanya difokuskan di wilayah perkotaan saja melainkan juga sampai ke wilayah-wilayah pelosok. Sehingga semua wilayah terayomi dengan kehadiran Polisi khususnya Brimob.

Menjelang Pilkada serentak 2020 tentunya kegiatan-kegiatan seperti patroli akan sangat dibutuhkan untuk memetakan wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus dari kepolisian. Komandan Batalyon C Pelopor Kompol Nur Ichsan,S.Sos

selaku penanggung jawab tim patroli Batalyon C Pelopor menyampaikan akan terus berkoordinasi dengan Satuan Kewilayahan agar jangan ragu untuk menggunakan perkuatan Brimob khususnya wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Sumber Humas Pers Yon C pelopor

SELAYAR – Komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan resmi merealease pengumuman recruitmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang selanjutnya disingkat dengan sebutan badan adhoc.

Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pdi., M.SI melalui press realease yang dilayangkannya kepada wartawan pada sekitar pukul 01.55 Wita, hari, Senin, (20/01) dini hari.

“Recruitmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau badan adhoc sudah dimulai sejak hari, Sabtu, (18/01) dan akan ditutup, pada hari, Jum’at, (24/01) mendatang”.

“Terkait akan hal tersebut, kami dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, mengundang seluruh komponen warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri selaku anggota panitia pemilihan kecamatan atau ppk dan mengantar langsung surat lamaran, ke kantor KPU, di ruas Jln. Jend. Achmad Yani, Benteng”.

Selain menyampaikan undangan terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, resmi merealease persyaratan calon anggota ppk sebagai berikut :

• Warga Negara Republik Indonesia
• Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
• Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
• Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.
• Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
• Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
• Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP.
• Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
• Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
  Tak hanya itu, calon anggota panitia pemilihan kecamatan juga wajib melampirkan kelengkapan administratif, sebagai berikut :
• Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku.
• Foto copy Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
• Surat pernyataan yang bersangkutan yang bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang memuat pernyataan:
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
• Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
• Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan.
• Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
• Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
• Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Diakhir kutipan pernyataannya, Nandar Jamaluddin juga turut mengutarakan rencana pennyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Adhoc yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari, Senin, (20/01), bertempat, di ruang Rumah Pintar Pemilu, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rakor ini sendiri kata dia, bertujuan untuk mematangkan dan memastikan kesiapan jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPPS, dan PPS. Rangkaian rapat koordinasi (Rakor) badan Adhoc juga bertujuan untuk menguji kapabilitas, kompetensi, kemampuan, kecakapan, netralitas, independensi, serta professionalisme badan adhoc dalam penyelenggaraan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati mendatang, urai mantan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Selayar itu,

(fadly syarif)

BULUKUMBA – Founder Mujahid Dakwah Media menyampaikan pentingnya sifat profesionalisme bagi media dan wartawan atau jurnalis muslim dalam peliputan dan pemuatan suatu berita.

Bertempat di Sekretariat PD LIDMI Bulukumba, Taccorong Kab. Bulukumba, Ahad (19/01/2020).

Ketua PD LIDMI Bulukumba mengharapkan peran jurnalis muslim dan aktivis media dalam mengedukasi informasi kepada umat.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kader dakwah kampus dalam membentuk pemahaman mereka terhadap urgensi jurnalis muslim dan mujahid media dalam memberikan edukasi serta informasi yang benar kepada umat,” harap Supriadi Nasir Pers dan media massa Islam telah tercatat dalam sejarah bahwa mereka sangat tegas menyuarakan kebenaran dan tidak menyebarkan berita hoax.

“Sejatinya seorang muslim adalah seorang wartawan yang membawa kabar kebaikan dan kebenaran untuk disampaikan kepada masyarakat.

Bukan menyampaikan berita hoax, fitnah dan adu domba serta menjunjung tinggi sikap Tabayyun (cek and ricek) ketika mendapatkan suatu berita,” ujar Muh Akbar di awal materinya.

Aktivis media Islam ini mengatakan bahwa kekuatan ideologi yang dianut oleh media massa akan membuatnya berani menyuarakan kebenaran.

“Salah satu kekuatan yang membuat media massa itu akan berani menyuarakan kebenaran adalah karena kekuatan ideologi yang dianutnya.

Dalam sejarah media massa Islam itu ternyata di pelopori oleh para ulama seperti Syekh Taher, Buya Hamka, Muh. Natsir dan A. Hassan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Akbar menyampaikan tentang tiga sifat profesionalisme yang harus dimiliki wartawan.

“Salah satu sifat profesionalisme bagi seorang aktivis media atau wartawan adalah menyampaikan kebenaran, amanah dan jujur.

Sebab itu, kebenaran harus di sampaikan meskipun hal itu terasa pahit. Ia juga harus jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya,” tutupnya.

Reporter: Usamah (Wartawan Mujahid Dakwah)