Pawai Budaya Meriahkan Rangkaian HUT ke-26 Kabupaten Nunukan

NUNUKAN-Rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Nunukan berlangsung meriah. Setelah sukses digelar di Pulau Sebatik, kini giliran masyarakat Nunukan menikmati kemeriahan Pawai Budaya yang dilaksanakan di pusat kota Nunukan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) ini digelar di depan Pelabuhan Tunon Taka dan berakhir di kawasan Ruko Tanah Merah, Sabtu (11/10/2025).

Sebelum melepas peserta pawai, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun.

“Pawai budaya ini harus terus kita gaungkan dan laksanakan setiap tahunnya. Kita memang berbeda-beda agama, berbeda suku, tetapi tetap hidup rukun dan bergandengan tangan. Inilah yang membuat Nunukan istimewa,” ujar Bupati Irwan.

Sekitar 96 regu ikut memeriahkan pawai budaya tahun ini. Mereka berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari pelajar SD, SMP, SMA hingga masyarakat umum. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga turut berpartisipasi penuh, berjalan bersama peserta dari garis start hingga garis finish.

Dengan mengenakan berbagai pakaian adat seperti Bugis, Tidung, Dayak, dan Toraja, peserta menampilkan keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Suasana semakin semarak dengan sorak yel-yel dari peserta di sepanjang rute pawai.

Tak hanya peserta yang antusias, masyarakat Nunukan juga memadati sisi jalan untuk menyaksikan langsung pawai yang menjadi salah satu acara paling dinantikan setiap tahunnya.

Pawai budaya ini menjadi wujud nyata kebersamaan masyarakat dalam menjaga keberagaman serta memperkuat semangat persatuan di Bumi Penekindi Debaya.

(Humas DPRD NUNUKAN)

DPRD Nunukan Ajak Semua Pihak Bersinergi Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan

NUNUKAN-Anggota DPRD Nunukan kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah, kali ini Perda yang disosialisasikan terkait penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan anak nomor 17 Tahun 2025.

Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tersebut anggota legislative, Gimson mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan anak.

Hal ini saat menggelar sosialisasi di Balai Desa Payang, Kecamatan Lumbis Ogong, Selasa (7/10/2025).

Ia menegaskan perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman, perlindungan hukum, serta kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

“Melalui Perda ini, pemerintah memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh dan berkeadilan kepada perempuan dan anak. Kita ingin memastikan tidak ada lagi kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun di ruang publik,” ujar Gimson.

Menurutnya, Perda Nomor 17 Tahun 2015 menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai upaya perlindungan, yakni mulai pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban kekerasan, sekaligus penindakan terhadap pelaku kekerasan.

Gimson menambahkan, pelaksanaan Perda tersebut tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga organisasi masyarakat agar bersinergi melindungi kelompok rentan ini.

“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh kolaborasi lintas sektor agar upaya ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Selain perlindungan hukum, Perda tersebut juga membahas pemberdayaan perempuan dan anak agar mampu berperan sebagai subjek Pembangunan, artinya perempuan harus diberi ruang untuk berdaya, sementara anak perlu mendapatkan lingkungan tumbuh yang aman dan sehat.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana pendukung seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), layanan terpadu, pendampingan hukum, serta rehabilitasi bagi korban kekerasan, untuk mempercepat penanganan kasus dan pemulihan korban.

Dalam kesempatan itu Gimson juga mengingatkan masyarakat agar tidak takut melapor jika menemukan atau mengalami tindakan kekerasan.

Menurutnya, keberanian melapor merupakan upaya untuk memutus rantai kekerasan dan memastikan korban mendapatkan keadilan.

“Melindungi perempuan dan anak bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga panggilan kemanusiaan. Mari kita wujudkan Nunukan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan,” pungkasnya.

(Humas DPRD Nunukan)

Pemprov Resmi Luncurkan Program Kaltara Terang di Perbatasan Negeri di Desa Linsayung, Nunukan

NUNUKAN – Program “Kaltara Terang di Perbatasan Negeri” resmi diluncurkan sebagai bagian dari proyek perubahan yang digagas oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bertempat di ruang pertemuan, Desa Linsayung, Kabupaten Nunukan. (10/10)

Program ini tidak hanya bertujuan menerangi wilayah perbatasan yang belum teraliri tenaga listrik, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.

Peluncuran program ini ditandai dengan kegiatan Sosialisasi Energi Baru Terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dan secara resmi dibuka oleh anggota Komisi II DPR RI, Hj. Rahmawati Zainal, S.H. Komisi VII sendiri yang membidangi sektor energi serta pemberdayaan UMKM, sehingga menjadi mitra strategis dalam implementasi program ini.

Kepala Dinas (Kadis) ESDM Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, ST., M.Si, menyampaikan arahan penting dari Gubernur Kaltara adalah memastikan masuknya listrik ke desa-desa perbatasan yang harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

“Ibu Rahmawati menyarankan dan Bapak Gubernur memerintahkan, agar kehadiran listrik juga dimanfaatkan untuk menggerakkan UMKM dengan peralatan berbasis listrik,” terang Yosua.

Yosua menuturkan sebagai bentuk konkret implementasi program di daerah, terdapat delapan (8) perusahaan dari sektor ESDM yang turut berpartisipasi dengan menyumbangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2 kW (kilowatt) dan empat unit mesin jahit listrik.

Fasilitas ini, sebut Yosua diperuntukkan bagi rumah produksi UMKM yang akan memproduksi tas berbahan kulit dan anyaman rotan.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Rahmawati kepada masyarakat Desa Linsayung, sebagai salah satu desa sasaran program yang sebelumnya belum menikmati akses tenaga listrik.

Lanjutnya Kadis ESDM ini menyampaikan ke depannya program ini akan terus dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan berkolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, PT PLN Persero, serta pihak swasta.

“Pemerintah akan fokus pada penyediaan listrik untuk permukiman, sementara sektor swasta membantu dalam penyediaan fasilitas produksi bagi UMKM lokal”, terang Yosua.

Program “Kaltara terang di Perbatasan Negeri” menjadi langkah strategis Pemprov Kaltara dalam mewujudkan visi pemerataan pembangunan, dengan menyalakan terang di perbatasan sekaligus menyalakan semangat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

(dkisp)

Apresiasi Malam Taaruf STQH Nasional XXVII 2025, Pemprov Nyatakan Kesiapan Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional

KENDARI – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam mendukung syiar Islam di tingkat nasional.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltara, H. Muhammad Rosyit, S.IP, MM., pada kegiatan Malam Taaruf yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Jumat (10/10).

Acara tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Nasional XXVII Tahun 2025, yang diikuti oleh kafilah dari 38 provinsi se-Indonesia.

Mewakili Gubernur Kaltara, Rosyit menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sultra atas penyelenggaraan malam taaruf yang berlangsung khidmat dan penuh sarat makna.

“Alhamdulillah, sambutan dari seluruh kafilah luar biasa, termasuk sambutan langsung dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang begitu hangat dan penuh kekeluargaan. Acara ini sangat meriah dan membuat kita bangga sebagai umat Islam karena dimaksudkan untuk memuliakan Al-Qur’an,” kata Rosyit.

Rosyit menilai bahwa keindahan pada perpaduan unsur adat dan syiar Islam dalam penyambutan menjadi pengalaman yang berharga dan berkesan bagi kafilah Kaltara.

“Kami merasa sangat terkesan dengan penyambutan pihak panitia di Kendari, mulai dari bandara hingga acara malam taaruf. Ini menjadi inspirasi bagi kami di Kaltara,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan Provinsi Kaltara apabila dipercaya menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional di masa mendatang.

“Kaltara pada tahun 2017 telah sukses menjadi tuan rumah STQ Nasional. Ke depan kami berharap juga mendapat kesempatan menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Kita selalu siap apabila diberikan kepercayaan itu,” jelasnya.

Menurut Rosyit, Provinsi Kaltara yang dikenal dengan Bumi Benuanta telah melaksanakan penyelenggaraan STQ sebelumnya, hal ini tentunya telah menjadi modal berharga dalam mendukung kegiatan keagamaan berskala nasional.

Menutup pernyataannya Rosyit menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh kafilah Kaltara yang akan berlomba dalam ajang STQH Nasional tahun ini.

“Harapan kami, para kafilah dapat tampil maksimal dan membawa nama baik Kalimantan Utara di ajang nasional ini. Pemerintah Kalimantan Utara dan LPTQ telah berupaya maksimal mempersiapkan peserta agar tampil optimal,” ujarnya.

Selain itu, Rosyit juga berpesan agar seluruh peserta kafilah Kaltara dapat menjaga semangat, kesehatan, serta menjunjung tinggi sportivitas dan etika selama berada di Kendari.

“Jaga kesehatan, fokus pada persiapan, dan selalu tampil dengan akhlak terbaik agar Kalimantan Utara semakin dikenal sebagai provinsi yang religius dan berprestasi,” pungkasnya.

(dkisp)

Wagub Berpartisipasi Dalam Ajang Indonesia ISF 2025

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si mengikuti acara pembukaan Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/10).

Kegiatan tahunan yang berlangsung pada 10 – 11 Oktober 2025 ini, mengusung tema “Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World”, merupakan forum kolaboratif lintas sektor guna mendorong investasi berkelanjutan dan mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau global.

Acara tersebut hadir atas kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya membangun keberlanjutan dan fondasi dasar masyarakat seperti pangan, air, dan energi pada pembangunan daerah.

“Di mana kita saling mendukung dalam membangun model pembangunan yang adil, realistis, dan berwawasan masa depan,” buka AHY saat menyampaikan sambutannya.

Sedangkan di sektor energi, AHY menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan peta jalan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL Indonesia untuk tahun 2025-2034, yaitu rencana 10 tahun untuk mengembangkan sistem ketenagalistrikan nasional serta mendorong sistem kelistrikan bersih.

“Indonesia akan menambah 69,5 gigawatt kapasitas baru ke jaringan listrik nasional, dengan tiga perempatnya berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan,” terangnya.

Lanjutnya di tahun ini, ISF 2025 akan menampilkan sejumlah sesi strategis seperti diskusi pleno, dialog tematik, roundtable investasi, serta pameran proyek siap ditanamkan modal.

Oleh karenanya, Menko AHY menyebut forum ini bukan sekedar konferensi, tetapi menjadi wadah untuk membangun model pembangunan yang adil dan visioner.

“Itulah filosofi dibalik ISF ini. Bukan sekedar konferensi, melainkan platform untuk membentuk narasi kita sendiri,” pungkasnya.

(dkisp)