TANJUNG SELOR – Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) secara signifikan pada tahun anggaran 2026 membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) harus bekerja ekstra keras dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, Arming, menyebut kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama antara legislatif dan eksekutif.
Arming mengungkapkan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini tengah berada dalam kondisi anggaran terbatas. Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (POPR) yang hanya memperoleh sekitar Rp96 miliar pada 2025.
“Sejauh ini PUPR itu sudah tidak maksimal di tahun 2025. Mereka hanya mendapatkan kurang lebih Rp96 miliar. Ini tentu menjadi atensi kami. Karena itu, kami berulang kali menggelar RDP dengan OPD agar mereka bisa lebih inovatif,” ujar Arming, Rabu (3/12/2025)
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus memikirkan secara serius bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab rendahnya pendapatan akan berdampak pada bagi hasil dari pusat serta mempersempit ruang fiskal provinsi.
“Kita punya potensi sumber daya alam, ada aset-aset daerah juga. Ini harus dimanfaatkan. Pemerintah provinsi harus mulai fokus pada pengembangan potensi tersebut agar bisa meningkatkan pendapatan. Itu penting untuk dicatat,” tegasnya.
Arming menerangkan, pemotongan TKD ini membuat pemerintah harus sangat selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“TKD kita terpotong sangat besar. Ini problematika kita hari ini. Makanya ketika RKPD masuk, kita harus memilah dengan ketat mana yang benar-benar prioritas,” ucapnya.
Di tengah kondisi fiskal yang menurun, sektor pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah provinsi selain pembangunan infrastruktur.
“Kita juga dorong bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan tetap menjadi perhatian selain pembangunan fisik. Karena itu kita harus membagi-bagi anggaran dengan sangat selektif,” jelas Arming.
Meski anggaran terbatas, Arming menegaskan wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Nunukan akan tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah provinsi.
“Sejauh ini pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, tetap fokus pada perbatasan. Bahkan beberapa bulan lalu Pak Gubernur bersama lima kepala daerah sudah bertemu dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” bebernya.
Pasalnya, wilayah perbatasan menjadi gerbang sekaligus wajah Indonesia. Oleh sebab itu, perhatian tidak hanya harus diberikan Pemprov Kaltara tetapi juga Pemerintah Pusat.
(Humas DPRD Kaltara)
