Kategori: BERANDA

TANJUNG SELOR – Mesin pembahasan APBD 2026 di Kalimantan Utara mulai dipanaskan. Tidak ingin membuang-buang waktu, DPRD Kaltara langsung pasang alarm soal selektivitas program pemerintah.

Ketua DPRD Katara Achmad Djufrie menegaskan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak asal memasukkan kegiatan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, mengingat kondisi keuangan daerah yang kini tengah mengalami pemangkasan.

“Pemerintah harus lebih selektif untuk menjalankan program-programnya, mengingat anggaran kini terbatas,” kata Achmad Djufrie, Jumat (21/11/2025).

Pihaknya juga menyebutkan bahwa DPRD Kaltara ingin melihat jelas terlebih dahulu kerangka struktur awal anggaran yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Struktur inilah yang nantinya menjadi dasar untuk memilah mana program yang layak dipertahankan dan mana yang harus direvisi.

“Yang kita lihat pertama itu strukturnya dulu. Dari situ baru kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang perlu dibenahi atau ditambah,” ujarnya.

Menurutnya, ruang fiskal Kaltara tidak cukup longgar sehingga Pemprov wajib memperketat prioritas.

Oleh sebab itu, DPRD Kaltara menekankan program yang masuk harus benar-benar memiliki dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan rutin yang menghabiskan anggaran setiap tahun.

“Kita meminta pemerintah memprioritaskan program-program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Dengan keuangan yang sangat terbatas, itu yang harus dilaksanakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD Kaltara siap memberikan dukungan penuh sepanjang program yang diajukan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan publik, bukan seremonial atau proyek tanpa urgensi jelas.

Dengan proses pembahasan yang mulai mengerucut, DPRD memastikan akan mengawal ketat agar APBD 2026 tidak hanya tersusun rapi di atas kertas, tetapi juga efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltara.

“Sudah menjadi tugas kita melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap APBD dan memastikannya bahwa ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltara,” tandasnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terancam menghadapi perlambatan pembangunan pada 2026.

Hal itu menyusul proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan turun signifikan hingga menyentuh angka sekitar Rp 2,2 triliun.

Penurunan tajam ini dipicu merosotnya porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang selama ini menjadi tulang punggung fiskal Kaltara.

Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menyebut kondisi fiskal ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh program wajib dievaluasi secara ketat untuk memastikan setiap anggaran benar-benar efektif.

“Setiap rupiah harus punya manfaat jelas untuk masyarakat. Tidak ada lagi ruang bagi program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak,” kara Muddain, Jumat (21/11/2025).

Muddain menjelaskan bahwa DPRD Kaltara akan mengunci seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan APBD 2026 agar belanja daerah tetap efisien.

“Kami akan memperketat seluruh tahapan. Ini bukan situasi normal, jadi harus ada efisiensi ekstrem,” tegasnya.

Saat ini DPRD telah menerima Nota Pengantar Ranperda APBD 2026 dan mulai memasuki pembahasan intensif. Dalam hal ini fokus akan diarahkan pada alokasi anggaran strategis yang tidak boleh berhenti meski terjadi penurunan fiskal.

“Kita sudah terima Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026 dan kini mulai masuk ke pembahasan intensif,” ungkapnya.

“Kami akan arahkan Pemerintah agar lebih fokus untuk pengalokasian anggran strategis, ini tidak boleh berhenti meski kini fiska kita mengalami penurunan,” tandasnya.

(Humas DPRD Kaltara )

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, mengingatkan pemerintah daerah dan perusahaan agar tidak mengabaikan peluang besar penyerapan tenaga kerja lokal, terutama di tengah geliat pembangunan kawasan industri hijau di Mangkupadi Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kaltara.

Apalagi mengingat ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang seharusnya wajib untuk melibatkan para tenaga kerja lokal di Kaltara sendiri.

Oleh sebab itu, Herman menyoroti pentingnya keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menurutnya harus benar-benar difungsikan untuk menjawab kebutuhan keterampilan di lapangan.

“BLK ini nantinya bisa memberikan pelatihan berbasis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh proyek, di situlah kita latih. Jadi tenaga kerja lokal bukan hanya diprioritaskan, tapi juga siap pakai,” ujarnya.

Menurutnya, instruksi pemerintah pusat tentang prioritas tenaga kerja lokal memberikan ruang besar bagi masyarakat Kaltara untuk terlibat langsung dalam pembangunan.

Namun tanpa komitmen kuat dari pemerintah daerah maupun perusahaan, peluang itu hanya akan menjadi formalitas.

“Kami di legiatif tetap mendorong agar Pemprov memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai tenaga kerja lokal terabaikan atau dianggap tidak siap. Justru kita harus menyiapkan mereka, baik dari segi kemampuan maupun sertifikasi,” tegas Herman.

Ia juga meminta perusahaan besar yang beroperasi di Kaltara, termasuk PT KIPI, untuk membangun sinergi lebih kuat bersama pemerintah daerah dalam menyiapkan dan menyerap tenaga kerja lokal.

Herman menegaskan bahwa isu ini bukan hanya bicara soal angka penyerapan tenaga kerja, melainkan menyangkut masa depan masyarakat lokal di tengah pembangunan besar-besaran di wilayah Mangkupadi.

“Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tanggung jawab sosial. Tenaga kerja lokal jangan diabaikan, jangan sampai hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” pungkasnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, mengapresiasi karya inovasi mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) yang ditampilkan pada ajang Borneo Edu Fest di Tarakan, Kalimantan Utara pada Kamis (20/11/2025).

Demikian disampaikan Achmad Djufrie saat menghadiri Borneo Edu Fest yang menampilkan rangkaian inovasi, kreativitas, dan kolaborasi mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Dalam kegiatan tersebut, berbagai prototype, hasil penelitian, serta gagasan para mahasiswa dipamerkan untuk menunjukkan perkembangan enterpreunership university yang tengah dibangun UBT.

Borneo Edu Fest menjadi wadah bagi mahasiswa menampilkan karya yang relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk inovasi berbasis teknologi, desain produk, dan proyek kolaboratif antarmahasiswa.

Ajang ini juga menjadi ruang pembuktian bahwa mahasiswa UBT memiliki kapasitas bersaing dalam menghadapi tantangan global.

Dalam peninjauannya, politisi Partai Gerindra itu, mengapresiasi terobosan-terobosan yang ditampilkan mahasiswa, terutama inovasi di bidang energi terbarukan.

Ia menyebut energi bersih sebagai salah satu isu strategis yang menjadi kebutuhan utama bagi keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Utara.

Menurutnya, kehadiran karya mahasiswa yang mengangkat teknologi ramah lingkungan menandai kesadaran baru di kalangan generasi muda terhadap masa depan energi.

“Mahasiswa UBT sudah melihat ke depan. Mereka mulai berbicara tentang energi hijau, efisiensi, dan solusi yang bisa digunakan masyarakat,” ujar Achmad Djufrie.

Ia menambahkan, riset mahasiswa harus mendapatkan ruang lebih luas agar dapat berkembang menjadi produk yang memiliki kebermanfaatan.

“Potensi yang mereka tunjukkan hari ini harus terus didukung. Kita ingin kampus menghasilkan gagasan yang benar-benar memberi dampak bagi daerah,” katanya.

Melalui Borneo Edu Fest, Achmad Djufrie berharap lahir lebih banyak karya yang mampu menjawab kebutuhan Kalimantan Utara, mulai dari energi, teknologi masyarakat, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Ia menilai pameran ini tidak hanya sebagai ajang apresiasi, tetapi juga sebagai langkah penting membangun budaya inovasi yang kuat di kampus. (“)

Borneo Edu Fest Harus Jadi Ruang Berkarya Berkelanjutan
KETUA DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, menyampaikan harapannya agar Borneo Edu Fest terus menjadi ruang tumbuh bagi mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dalam menciptakan inovasi dan karya yang berdampak bagi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini telah menunjukkan bagaimana mahasiswa mampu menghasilkan gagasan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Pameran tahunan tersebut, kata dia, tidak sekadar menampilkan hasil pekerjaan mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang berani bereksperimen dan mencari solusi baru.

Dalam pandangannya, keberlanjutan kegiatan seperti ini menjadi kunci untuk membangun ekosistem riset yang kuat di lingkungan kampus.

Achmad Djufrie menekankan, mahasiswa membutuhkan ruang yang memungkinkan mereka mengembangkan ide secara berkelanjutan. Dengan adanya Borneo Edu Fest, ia melihat peluang besar bagi kampus untuk membangun tradisi inovasi yang konsisten dan berdampak nyata.

“Mahasiswa harus terus diberi kesempatan untuk mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Dari proses itu akan lahir karya yang benar-benar bermanfaat,” kata Achmad Djufrie.

Legislator asal Kabupaten Bulungan itu, juga menilai bahwa tantangan pembangunan di Kalimantan Utara membutuhkan pemikiran segar dan pendekatan baru dari generasi muda.

“Kreativitas mahasiswa merupakan modal penting bagi masa depan daerah. Kita harus memastikan ruang seperti ini tetap hidup,” ujarnya.

Dengan dukungan kampus, pemerintah, dan dunia usaha, ia yakin Borneo Edu Fest dapat berkembang lebih besar dan menjadi agenda inovasi unggulan di Kalimantan Utara, sekaligus mendorong mahasiswa untuk memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.

(Humas DPRD Kaltara)