Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan bahwa stok beras di Kaltara saat ini masih aman dan cukup memenuhi kebutuhan enam bulan ke depan.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Bustan saat turun melakukan pengecekan bersama Tim Satgas Pangan Kaltara dan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan di Tanjung Selor Kamis (5/2).

“Ini kita kolaborasi dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional), Polda Kaltara serta Bulog. Kita turun ke lapangan untuk memastikan stok bahan pangan aman menjelang HBKN (hari besar keagamaan nasional),” ujar Bustan saat dikonfirmasi usai kegiatan itu.

Bustan mengatakan, pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026 yang digelar secara daring, Rabu (4/2).

Beberapa jenis komoditas pun dipantau di lapangan oleh Tim Satgas Pangan ini, mulai dari beras, gula, minyak, bawang putih, bawang merah hingga sejumlah komoditas bahan pokok lainnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan pantauan tersebut, stok bahan pokok di provinsi ke-34 Indonesia ini masih dalam kategori aman dan tersedia. Termasuk untuk harganya juga masih terkendali.

Namun, ada satu hal yang menjadi sorotan saat proses pemantauan berlangsung, yakni soal izin edar dari beras yang dijual. Karena, dari pengecekan yang dilakukan tim, ditemukan ada yang belum ‘mengantongi’ izin edar dan ada yang belum perpanjang izin edar.

“Tadi kita sudah sampaikan ke pemilik ritel modern dan distributor di pasar soal adanya beras yang tidak ada izin edar. Ini kami minta segera ditindaklanjuti untuk izin edarnya segera diurus,” tegasnya.

Secara umum ketersediaan bahan pokok di Kaltara masih aman dan harga jualnya juga stabil, yang mana untuk besar jenis premium itu di kisaran Rp16 ribu – Rp17 ribu per kilogram tergantung merk.

“Jadi masyarakat jangan resah, insyaallah aman,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Drs. K.H. Saifullah Yusuf, S.I.P., dimanfaatkan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum untuk memperjuangkan berbagai program kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara.

Pertemuan yang berlangsung santai di Cafe More Kemensos, Rabu (4/2), menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Kementerian Sosial (Kemensos). Didampingi jajaran kepala perangkat daerah terkait, Gubernur Zainal menyampaikan langsung berbagai kebutuhan strategis daerah.

Gubernur Zainal mengapresiasi atas sambutan Menteri Sosial. Menurutnya, suasana santai namun tetap fokus pada substansi membuat komunikasi berjalan lebih efektif.

“Saya sudah beberapa kali menghadapi menteri-menteri. Namun baru kali ini diterima dengan suasana seperti ini, komunikasi jauh lebih efektif dan solutif,” kata Gubernur Zainal.

Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Dua desa yang telah disiapkan, yakni Desa Gunung Sari dan Desa Ardi Mulyo, masih terkendala status lahan milik Kementerian Transmigrasi.

Sebagai solusi, Pemprov Kaltara siap menyediakan lahan alternatif milik pemerintah provinsi seluas 8 hingga 10 hektare di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM).

“Jika proses di kementerian lain memakan waktu lama, kami siap menyiapkan lahan sendiri. Sekolah ini harus segera hadir dan benar-benar diperuntukkan bagi warga miskin. Kalau ada yang mampu secara ekonomi, harus dicabut kepesertaannya,” tegas Gubernur.

Di sektor kesehatan, Zainal mengungkapkan Pemprov Kaltara selama 2015–2025 telah menanggung asuransi kesehatan sekitar 44.000 jiwa melalui APBD. Namun keterbatasan fiskal akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) hingga Rp1 triliun membuat daerah membutuhkan dukungan pusat.

“Kami berharap dukungan Kemensos untuk 37 ribu warga miskin bisa dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN APBN agar tidak ada lagi penolakan layanan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajukan dukungan anggaran sekitar Rp4 Miliar untuk penguatan sarana prasarana penanggulangan bencana dan rehabilitasi sosial, termasuk pembangunan gudang logistik dan pengadaan kendaraan operasional menjangkau wilayah terpencil.

Kaltara yang baru menginjak usia 13 tahun dinilai memerlukan Sentra Rehabilitasi Sosial mandiri mengingat selama ini masih bergantung pada daerah lain di Kalimantan.

“Kami terus mematuhi arahan Bapak Presiden mengenai program kesejahteraan. Kami berharap dukungan infrastruktur ini menjadi kado bagi masyarakat Kaltara dalam memulihkan fungsi sosial dan layanan dasar,” tutup Zainal.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan dukungan dan meminta jajaran teknis segera menindaklanjuti aspek administrasi dan legalitas lahan.

Gubernur Zainal berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat dalam memastikan masyarakat Kaltara, khususnya wilayah perbatasan mendapatkan perlindungan dan layanan sosial yang layak.

(dkisp)

BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dan Bankaltimtara dalam mendorong digitalisasi serta penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Sekprov Denny saat menghadiri High Level Forum Multi Stakeholder Gathering dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang diselenggarakan Bankaltimtara di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (3/2).

Dalam forum strategis tersebut, Sekprov Denny menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antara Bankaltimtara dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

“Bankaltimtara punya keunggulan kompetitif, positioning regional yang kuat dan arah transformasi yang jelas menuju bank yang mampu bersaing secara nasional,” kata Sekprov.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan baik dalam bentuk kebijakan, regulasi maupun keputusan strategis untuk mengoptimalkan peran Bankaltimtara sebagai bank pembangunan daerah.

Dalam upaya penguatan ekonomi lokal, Denny juga menekankan pentingnya ekosistem bisnis yang berpihak pada penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pemanfaatan produk dan layanan Bankaltimtara bisa didorong di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan, industri, perdagangan hingga jasa di Kaltim dan Kaltara,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa forum ini tidak boleh berhenti pada diskusi semata. Harus ada rencana aksi bersama yang jelas dan berkelanjutan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kalau tidak ditindaklanjuti, forum strategis ini tidak akan memberi dampak optimal bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Melalui forum ini, Denny berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk memperkuat posisi Bankaltimtara sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus penggerak ekonomi Kaltim dan Kaltara.

(dkisp)

BOGOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si, Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., dan Forkopimda Kaltara menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas nasional yang berpihak kepada masyarakat.

Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan masyarakat agar pemerintah terus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Masyarakat menginginkan pemimpin yang adil, jujur dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” kata Presiden.

Ia menilai Rakornas ini menjadi momentum penting karena hampir seluruh unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat bertatap muka dan menyamakan visi pembangunan.

“Ini adalah harapan semua rakyat kita dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa Rakornas ini memberikan motivasi dan dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dalam merealisasikan kebijakan pusat.

Ia menyebut arahan Presiden sangat jelas dan memberikan motivasi besar bagi seluruh kepala daerah untuk melaksanakan program nasional secara optimal.

“Kami dimotivasi untuk bergerak, bukan lagi berlari, tapi berlari dengan kencang dan diharapkan semua kepala daerah harus bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijaksanaan pimpinan pusat,” kata Gubernur.

Zainal juga menyinggung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu fokus nasional. Ia menyebut Kaltara telah bergerak di sektor ini, namun masih perlu penambahan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.

“Ketahanan pangan kita sudah bergerak semua, kita hanya perlu menambah lahan baru dan kawasan sawah yang baru untuk bisa meningkatkan produksi beras di Kaltara. Karena secara rasional ketahanan pangan sudah sangat baik,” jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menjalankan arahan Presiden terkait pengelolaan anggaran daerah secara tertib, transparan dan sesuai aturan.

Zainal berharap Rakornas ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor di Kaltara agar semua program nasional dapat berjalan efektif di tingkat daerah,” pungkasnya.

(dkisp)