SIWO PWI Nunukan Tuntaskan Pra Porwada II, Kadisbudporapar Apresiasi Laporan Pertanggungjawaban

NUNUKAN – Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan telah berhasil merampungkan program strategis Pra Porwada II yang terlaksana di September dan Oktober 2025.

Ketua SIWO PWI Nunukan, Alamsyah, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pra Porwada II ini berfungsi ganda: menyeleksi komposisi tim terbaik yang akan berlaga di Porwada II Kaltara 2026, sekaligus menjadi sarana penting untuk mengukur dan mengevaluasi kesiapan Nunukan sebagai tuan rumah.

“Kami telah menguji berbagai venue olahraga, untuk nanti ditentukan akan menggunakan fasilitas yang mana,” ujar Alamsyah.

Alamsyah menambahkan, Pra Porwada II yang mempertandingkan cabor seperti Billiar, Bulutangkis, Domino, Karya Jurnalistik dan Fotografi Jurnalistik ini menunjukkan komitmen tim dalam mengejar prestasi.

“Target kami jelas, meraih medali emas di Porwada II Kaltara 2026, dan kegiatan ini menjadi langkah awal pematangan soliditas dan mental bertanding,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Disbudporapar Nunukan, Abdul Halid ST, mengapresiasi kinerja SIWO PWI Nunukan, terutama terkait kelancaran administrasi hibah. “Terima kasih dari Seksi Wartawan Olahraga yang telah menyerahkan dokumen pertanggungjawabannya,” kata Abdul Halid saat menerima dokumen laporan tersebut.

Abdul Halid menekankan bahwa kelengkapan dokumen LPJ sangat krusial untuk keberlanjutan dukungan pemerintah daerah. “Dokumen itu kita koreksi, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan untuk nanti akan kami kembalikan untuk diperbaiki mana-mana yang harus diperbaiki,” jelasnya.

Menurut Abdul Halid, ketertiban dalam pertanggungjawaban dana hibah menunjukkan profesionalitas organisasi. Ia berharap, melalui pengecekan dokumen yang teliti, penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Program Pra Porwada ini memiliki bobot penting mengingat Porwada II Kaltara 2026 adalah babak kualifikasi menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas). Oleh karena itu, uji kesiapan atlet dan kelancaran administrasi merupakan dua pilar yang harus berjalan seiring.

Abdul Halid menutup, “Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya dan juga istilahnya atas tanggung jawabnya lah untuk menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SIWO. Terima kasih.”

Pernyataan ini menegaskan apresiasi Pemkab Nunukan terhadap tanggung jawab SIWO PWI dalam memanfaatkan hibah daerah.

(SIWO PWI NUNUKAN)

Ketua Komisi II DPRD Nunukan Hadiri Panen Padi Program Ketahanan Pangan TNI AL di Mansapa

NUNUKAN – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, menghadiri kegiatan panen padi dalam rangka program Ketahanan Pangan TNI Angkatan Laut di wilayah Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, hal ini membuktikan bahwa sinergi aparat pertahanan dan masyarakat dalam mendukung kemandirian pangan daerah.

Kehadiran Andi Fajrul Syam mendapat sambutan hangat dari para petani dan masyarakat setempat, kegiatan tersebut sebagai langkah positif dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, khususnya di tengah tantangan ekonomi dan perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor seperti yang dilakukan TNI AL bersama masyarakat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat.

“Program seperti ini bukan hanya memperkuat sektor pertanian, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk mandiri dan produktif,” ujarnya. Rabu (29/10/25)

Panen padi yang dilakukan di Kelurahan Mansapa ini menjadi hasil dari kerja keras kelompok tani binaan Brigade Pangan Nunukan Selatan yang berkolaborasi dengan TNI AL.

Lahan pertanian di wilayah tersebut terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperluas produksi pangan di Kabupaten Nunukan.

Manajer Brigade Pangan Nunukan Selatan, Jumy Wooc Jumy, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan panen kali ini.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan memberikan hasil yang lebih baik ke depannya.

“Semoga kegiatan berjalan lancar selalu. Harapan kami, pada tahap selanjutnya hasil panen padi dapat semakin meningkat,” ujarnya.

Kegiatan panen padi ini merupakan momentum mempererat hubungan antara TNI AL, pemerintah daerah, dan masyarakat tani.

Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan di wilayah perbatasan yang menjadi fokus pembangunan strategis pemerintah.

Selain itu, kegiatan tersebut menunjukkan komitmen DPRD Nunukan dalam mendukung berbagai inisiatif ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan menegaskan pihaknya siap mendorong kebijakan dan anggaran yang mendukung sektor pertanian agar kesejahteraan petani terus meningkat.

Kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, dan masyarakat, Kabupaten Nunukan optimis mampu menjadi daerah yang tangguh dalam sektor pangan, semangat gotong royong dan sinergi antarlembaga dapat mewujudkan ketahanan pangan.***

(HUMAS DPRD NUNUKAN)

Maknai Sumpah Pemuda ke-97, Sekretaris Komisi I DPRD Ajak Pemuda Bangun Nunukan

NUNUKAN – Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Mansur, mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Ia menilai pemuda memiliki potensi besar dalam membawa perubahan dan menjadi pembimbing masyarakat menuju kemajuan bersama.

Menurut Mansur, peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan dan kesadaran berbangsa.

Mantan Ketua LSM Panjiku ini menegaskan di wilayah perbatasan Nunukan, nilai-nilai Sumpah Pemuda harus menjadi dasar dalam memperkokoh identitas nasional di tengah arus globalisasi.

“Saya mengapresiasi para pemuda kita, khususnya di Nunukan. Sumpah Pemuda ini adalah salah satu momen untuk mempersatukan generasi muda, generasi kreatif, dan generasi bangsa. Oleh karena itu, mari kita cintai dan maknai bersama,” ujar Muhammad Mansur.

ditambahkannya pemuda harus menjadi agen perubahan dengan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara, semangat Sumpah Pemuda perlu diterjemahkan dalam tindakan yang membangun dan berdampak bagi lingkungan sekitar.

“Sebagai generasi, wajib hukumnya memberikan kontribusi bagi rakyat dan negara, karena pemudalah yang menjadi tonggak kekuatan serta kemajuan bangsa ini. Kita harus maju, berkreasi, dan berkarya untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mansur mengingatkan bahwa tantangan masa depan akan semakin kompleks, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun digitalisasi, karena itu, generasi muda harus memiliki wawasan luas, berpikir kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Tahun-tahun mendatang kita akan menghadapi persoalan yang lebih besar, Di sinilah fungsi generasi kita hadir untuk memberikan pendapat, masukan, dan saran bagi pembangunan di daerah maupun secara nasional,” tuturnya.

Ia berharap semangat Sumpah Pemuda dapat terus dijaga sebagai fondasi bagi generasi penerus dalam membangun Nunukan yang maju,
mandiri, dan berdaya saing.

“Mari kita teruskan semangat juang para pendahulu dengan cara bekerja nyata, menjaga persatuan, dan berinovasi demi kemajuan daerah kita,” pungkas Muhammad Mansur.***

(HUMAS DPRD NUNUKAN)

Komisi I DPRD Nunukan Bangun Komunikasi Dengan Kajari Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum

NUNUKAN – Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, bakal membangun komunikasi yang lebih intens dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan penegakan hukum berjalan efektif di Kabupaten Nunukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mansur saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Burhanuddin, S.H., beserta jajaran, Kamis (30/10/25), di ruang kerja Ketua DPRD Nunukan.

Pertemuan itu merupakan agenda DPRD dan Kejari dalam mempererat sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, Wakil Ketua I DPRD Nunukan Arpiah, S.T., M.I.Kom., Wakil Ketua II DPRD Nunukan Hj. Andi Mariyati, Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam, S.H., serta Sekretaris DPRD Nunukan Muhammad Effendi beserta jajaran.

Dalam kesempatan itu, Mansur menegaskan sinergi antara lembaga legislatif dan kejaksaan penting untuk mengawal kebijakan daerah agar tepat sasaran dan sesuai aturan hukum.

Ia menilai, komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan aparat penegak hukum akan memperkuat peran DPRD dalam fungsi pengawasan.

“Kami di Komisi I siap membangun komunikasi yang baik dengan Kejari, Ini penting agar pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik bisa lebih transparan dan akuntabel,” ujar Mansur.

Mansur juga menjelaskan bahwa kolaborasi dengan kejaksaan akan menjadi salah satu upaya mencegah potensi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Burhanuddin, S.H., menyambut baik inisiatif DPRD dalam mempererat hubungan kelembagaan.

Ia menegaskan, Kejari Nunukan siap bersinergi dengan DPRD dalam memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih.

“Kami terbuka untuk bekerja sama dengan DPRD, sinergi ini penting agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum bisa saling melengkapi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” kata Burhanuddin.

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara DPRD dan Kejaksaan, diharapkan pengawasan terhadap kebijakan publik di Nunukan semakin kuat dan transparan.

Kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di wilayah perbatasan tersebut.***

(HUMAS DPRD NUNUKAN)

Sambangi SD 004 Nunukan, Mansur Soroti Infrastruktur Sekolah

NUNUKAN – Kondisi pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menyoroti keterbatasan infrastruktur di SDN 004 Nunukan yang kini dalam fase darurat akibat kelebihan jumlah siswa (overload) tanpa didukung fasilitas ruang belajar yang memadai.

Sekolah yang berada di kawasan padat penduduk Pangkalan, Nunukan Timur itu terpaksa menjalankan sistem belajar dua shift karena kekurangan Ruang Kelas Belajar (RKB).

Fakta tersebut terungkap saat Mansur melakukan kunjungan kerja ke sekolah itu pada Selasa (28/10), bersama perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan.

Mansur mengungkapkan bahwa proses belajar di SDN 004 Nunukan sudah tidak ideal lagi, dari total 651 siswa, sekolah itu hanya memiliki 24 ruang kelas yang digunakan untuk enam tingkatan.

Ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan kapasitas ruang belajar membuat sebagian murid terpaksa bersekolah pada siang hari.

“Saat ini siswa SDN 004 overload. Karena kekurangan ruang kelas, mereka dibagi dua shift yakni kelas I, IV, V, dan VI masuk pagi, sementara kelas II dan III harus sekolah siang. Ini jelas mengganggu konsentrasi belajar anak-anak,” tegas Mansur.

Ia menilai pembagian waktu belajar tersebut tidak kondusif, terutama bagi siswa yang dijadwalkan belajar siang, selain mempengaruhi fokus dan efektivitas pembelajaran, kondisi itu juga berdampak pada psikologis siswa.

“Anak-anak yang masuk mulai jam 1 siang pasti kelelahan dan susah fokus. Mereka juga belajar dalam waktu yang lebih pendek. Pendidikan tidak boleh seperti ini terus,” ujarnya.

Menurut Mansur, kebutuhan penambahan ruang kelas di SDN 004 bersifat mendesak, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, sekolah itu masih membutuhkan sedikitnya delapan RKB tambahan untuk mengatasi kelebihan kapasitas siswa.

Ia menegaskan bahwa penyediaan sarana pendidikan tidak boleh dibiarkan berlarut, karena pembangunan sektor pendidikan merupakan amanat kebijakan nasional.

“Ini menyangkut amanat salah satu Asta Cita Presiden. Negara wajib hadir dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kita di daerah juga harus sejalan dengan hal itu. Tidak boleh ada istilah menyerah dalam urusan pendidikan,” ujarnya menegaskan.

Mansur memastikan Komisi I DPRD Nunukan akan mengawal usulan pembangunan ruang kelas tersebut hingga tahap penganggaran, rencana itu akan dibahas dalam program prioritas pendidikan tahun anggaran mendatang, baik melalui APBD murni maupun dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

“Alhamdulillah, respon dari Disdik cukup positif. Mereka mendukung penuh usulan ini dan sepakat kondisi ini tidak boleh dibiarkan,” pungkasnya.***

(HUMAS DPRD NUNUKAN)