Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Zebra Kayan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Lapangan Apel Mako Polda Kaltara, Senin (17/11/25).

Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., yang dalam kesempatan itu menyematkan pita operasi kepada perwakilan personel sebagai tanda resmi dimulainya Operasi Zebra Kayan 2025.

Operasi akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025, dengan fokus pada penurunan angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas lalu lintas, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berkendara.

Adapun 9 sasaran utama selama Operasi Zebra Kayan 2025:

1. Menggunakan HP saat berkendara
2. Pengendara di bawah umur
3. Berboncengan lebih satu orang
4. Tidak menggunakan helm SNI (Pengemudi R2) dan Tidak menggunakan safety belt (pengemudi R4)
5. Berkendara melebihi batas kecepatan
6. Berkendara melawan arus
7. Pengaruh alcohol saat berkendara
8. Membawa muatan berlebih (Over Dimension/Overloading atau ODOL)
9. Balapan liar dan menggunakan knalpot brong.

Dengan pelaksanaan Operasi Zebra Kayan ini, diharapkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat serta tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., menghadiri kegiatan penjemputan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) serta Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Muhammad Jusuf Kalla, di Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor, Rabu (12/11/25).

Kedatangan Jusuf Kalla ke Kalimantan Utara dalam rangka menghadiri pelantikan Kepengurusan PMI Provinsi Kalimantan Utara dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalimantan Utara) Masa Bakti 2025–2030, yang digelar di Kantor BKPSDM Kabupaten Bulungan.

Pelantikan kepengurusan PMI dan DMI Kaltara diharapkan dapat memperkuat peran kedua organisasi dalam pelayanan kemanusiaan serta pembinaan umat, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam pembangunan sosial keagamaan di wilayah Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tuntutan perbaikan pendapatan angkutan online roda dua (R2) dan roda empat (R4) di wilayah Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, pada Senin (10/11/25).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., yang sekaligus membuka RDP tersebut. Hadir juga anggota DPRD Prov. Kaltara, antara lain Pdt. Robenson Tandem, Tamara Moriska, Adi Nata Kusuma, Supa’ad Hadianto, Hj. Aluh Berlian, dan Listiani.

Selain itu RDP ini juga dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltara, Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Prov. Kaltara, serta perwakilan Serikat Pengemudi Online Indonesia (SEPOI) Prov. Kaltara.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara H. Muhammad Nasir menegaskan bahwa pertemuan ini memiliki arti penting karena menyangkut kebijakan yang bersinggungan langsung dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Ketenagakerjaan.

“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan memberi manfaat bagi para pengemudi online di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan akan melakukan pembahasan kembali terkait batas atas dan bawah tarif angkutan online dengan mempertimbangkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

Sementara itu, Biro Hukum Setda Prov. Kaltara akan berperan dalam penyusunan kajian hukum dan rekomendasi terhadap regulasi tarif serta kemitraan antara pengemudi dan aplikator.

Adapun SEPOI Prov. Kaltara berkomitmen untuk menindaklanjuti legalitas dan penguatan organisasi, sekaligus menyiapkan data valid pengemudi online di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan perwakilan pengemudi online dapat menghasilkan kebijakan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat bersama dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penataan ruang publik, fasilitas, sarana dan prasarana, serta penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tengkayu, Kota Tarakan, pada Kamis (13/10/25).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muddain, ST., dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD dari Komisi I, III, dan IV. Hadir pula Kepala Seksi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara, Fernando RL, serta Roswan selaku Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu.

Dalam rapat itu, anggota DPRD menyoroti sejumlah persoalan terkait fasilitas umum yang berada di bawah pengelolaan UPTD Pelabuhan Tengkayu. Mereka menilai, permasalahan fasilitas tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan yang tuntas.

Sebagai ikon transportasi antarpulau di Provinsi Kalimantan Utara, pelabuhan seharusnya mampu memberikan kesan yang aman, nyaman, dan tertata bagi masyarakat maupun pendatang.

Selain itu, permasalahan parkir turut menjadi sorotan utama. Keberadaan kendaraan rental yang memenuhi area parkir SDF dinilai dapat memicu kemacetan. DPRD menegaskan bahwa jika diperlukan penertiban, maka langkah tersebut harus dilakukan secara tegas untuk memastikan kelancaran dan ketertiban kawasan.

Rapat juga membahas perlunya merelokasi pedagang kaki lima (PKL) ke tempat yang lebih layak, aman, dan tidak mengganggu alur aktivitas di kawasan pelabuhan.

Melalui rapat ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk mendorong pembenahan fasilitas umum dan menata kembali kawasan Pelabuhan Tengkayu agar lebih tertib, nyaman, dan representatif.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si, memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (17/11) pagi.

Dalam amanatnya, Bustan mengingatkan bahwa saat ini sudah masuk dibulan November, terkait dengan perencanaan dan penganggaran, dan pesan dari Wakil Gubernur untuk segera mendorong menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

“Kepada seluruh kepala perangkat daerah menginstruksikan kepada jajarannya untuk disampaikan dan segera ditindak lanjuti sesuai amanah Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017,” kata Bustan.

“Saya minta kepada kepala perangkat daerah yang membidangi untuk kembali melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,” sambungnya.

Terangnya, terkait penginputan pagu indikatif tahun 2026, Pj. Sekprov meminta perangkat daerah untuk dapat serius dalam menyesuaikan dengan hasil pemetaan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Saya sampaikan bahwa hasil mapping dari tim TAPD hasil rapat hari Sabtu kemarin, untuk segera perangkat daerah menyesuaikan angkanya,” pesan Bustan.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, semua perangkat daerah harus siap dengan kondisi pemotongan dana Transfer Keuangan ke Daerah (TKD). Untuk itu, ia berharap agar segera diselesaikan untuk menyesuaikan inputan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Bustan kembali mengingatkan terkait dengan realisasi anggaran agar seluruh perangkat daerah untuk dapat melakukan percepatan realisasi serapan APBD 2025.

Sedangkan terkait dengan kedisiplinan, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala perangkat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN yang telah hadir mengikuti apel.

“Sekali lagi mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan non ASN yang hadir apel pagi ini,” ujarnya.

Tidak lupa juga, Bustan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat, ASN dilingkup Pemprov Kaltara, masyarakat serta seluruh sponsor yang berkontribusi pada kegiatan perayaan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Provinsi Kaltara.

“Saya berterimakasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kaltara dalam menyukseskan HUT ke-13 Kaltara dimana telah terlaksana dengan lancar dan baik,” pungkasnya.

(dkisp)