Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR — Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) minta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara, maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayah ini, untuk memperluas akses internet bagi masyarakat. Utamanya pada wilayah  yang masih blank spot.

Dorongan ini untuk memastikan  seluruh masyarakat, termasuk pelajar dan guru di daerah terpencil, dapat menikmati layanan digital. Seperti pendidikan online, serta akses informasi publik secara merata.

Anggota Komisi I DPRD Kaltara, H Ladullah mengatakan, meski pemerintah daerah telah memulai pemasangan layanan internet berbasis satelit lewat Starlink di beberapa wilayah, sejumlah daerah masih menghadapi kendala jaringan.

Hal ini, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Nunukan itu, berdampak pada keterbatasan akses pendidikan digital, layanan administrasi, dan informasi bagi warga di daerah terpencil.

“Beberapa daerah agak sulit mendapat jaringan, termasuk di Bulungan. Di kota-kota tertentu, jaringan masih belum aktif atau ada blank spot. Sementara di Krayan, Nunukan, jaringan sudah terkoneksi dan setiap sekolah sudah memiliki Starlink,” ujarnya.

Ladullah menekankan percepatan perluasan jaringan internet membutuhkan tindakan nyata pemerintah daerah dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan setiap sekolah, desa, dan fasilitas publik di daerah terpencil dapat terhubung ke internet.

“Jika pemerintah bergerak cepat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, semua kendala bisa segera diatasi. Anggaran besar pun tidak akan efektif tanpa tenaga ahli yang memadai. Sponsor atau sumber dana lain juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses internet di seluruh wilayah,” ujarnya.

Selain itu, Ladullah menyoroti pentingnya kesiapan SDM dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur saja tidak cukup jika masyarakat dan tenaga pengajar belum mampu memaksimalkan pemanfaatannya.

“Masalahnya bukan soal biaya. Kalau SDM belum siap, anggaran besar pun tidak akan maksimal. Setiap sekolah di daerah terpencil perlu memiliki koneksi yang andal agar pelajar mendapat kesempatan belajar setara dengan wilayah lain,” jelasnya.

Ladullah juga mengingatkan perlunya evaluasi berkala untuk memastikan jaringan yang dibangun dapat berfungsi dengan optimal. Pengawasan dan pemeliharaan jaringan menjadi kunci agar akses internet tidak hanya tersedia di awal, tetapi juga berkelanjutan.

Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Kami mendorong pemerintah daerahnya juga berperan, jadi memastikan seluruh daerah terluar dapat terhubung dengan jaringan internet andal, sehingga kesenjangan digital antara wilayah kota dan daerah terpencil dapat segera berkurang,” pungkasnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Tahapan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara (Kaltara) memasuki fase krusial.

DPRD Kaltara memastikan pihaknya tinggal menunggu laporan resmi dari Tim Seleksi (Timsel) yang dijadwalkan diserahkan dalam pekan ini.

Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin saat ditemui usai rapat paripurna ke 35 di kantor DPRD Kaltara, Senin (17/11/2025) mengatakan bahwa Timsel telah merampungkan proses panjang penyaringan kandidat.

Namun untuk waktu penyerahan laporan final masih belum ditetapkan secara detail.

“Kemungkinan besar minggu ini mereka akan menyerahkan ke DPRD terkait hasil yang diperoleh Timsel. Tapi tanggal, tempat, dan jamnya belum ditentukan,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Meski proses seleksi tinggal selangkah lagi menuju tahap akhir, Alimuddin menegaskan bahwa DPRD belum bisa memberikan pesan resmi kepada para peserta karena status mereka masih berada pada tahap 14 besar.

Namun, ia menekankan pentingnya menjaga sikap profesional dan mempersiapkan diri menghadapi tahap berikutnya.

“Saya berharap 14 kandidat ini tetap semangat, terus belajar, dan mempersiapkan diri untuk fit and proper test yang akan dilakukan DPRD, khususnya Komisi I,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa DPRD tetap menyerahkan penuh tahapan seleksi teknis kepada Timsel, namun seluruh proses harus berjalan sesuai SOP yang berlaku.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Acara Bincang Santai bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si dengan tema Merajut Gagasan Menuju Kaltara Maju, Makmur dan Berkelanjutan”, berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan yang digelar di Kediaman Wagub Kaltara pada Senin (17/11) malam.

Seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sejumlah organisasi kemasyarakatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara turut hadir dalam acara ini.

Wagub Ingkong hadir didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si, dan Ketua DPRD Kabupaten Bulungan H. Riyanto, S.Sos tampak berbincang dan menyimak berbagai masukan.

Pada kesempatan itu, Wagub Ingkong mendengarkan satu per satu keluhan, masukan dan usulan masyarakat terkait berbagai persoalan, mulai dari lingkungan, pendidikan, serapan tenaga kerja, infrastruktur, anggaran dan masalah lainnya.

Wagub mengatakan sudah mendapatkan izin dan arahan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum untuk menyerap aspirasi, menggali potensi, dan menemukan permasalahan kemasyarakatan untuk diintegrasikan menjadi sebuah kebijakan.

“Jadi niat kita itu membawa tokoh masyarakat, tokoh pemuda supaya bisa melakukan sharing masukan-masukan dan saran,” kata Wagub Ingkong.

Ia menuturkan bahwa acara diskusi bersama masyarakat sudah lama ingin dilakukannya, namun karena berbagai kegiatan setelah pelantikan Gubernur dan Wagub Kaltara baru bisa dilaksanakan hari ini.

Dalam sesi tanya jawab tersebut, berbagai hal penting disampaikan seperti pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan, ide pengembangan daerah wisata di Kaltara khususnya di ibu kota Provinsi Tanjung Selor, hingga pengelolaan hutan adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal tanpa merusak alam itu sendiri.

“Kita mengucapkan rasa syukur karena sudah 9 bulan bekerja merasakan kesehatan yang sangat baik dan aktivitas yang dilakukan belum tercapai dengan baik. Saya yakin bahwa itulah yang diberikan Tuhan kepada kami, dan kami akan tetap berusaha bertanggung jawab dan melayani membuat yang terbaik bagi masyarakat Kaltara,” jelasnya.

“Dan kehadiran bapak ibu sekalian dalam kesempatan ini sekaligus dalam perayaan hari ulang tahun saya adalah doa dan wujud syukur yang meyakini bahwa keberadaan yang mengendalikan kita ini adalah yang Maha Kuasa,” sambungnya.

Wagub Ingkong berharap pertemuan ini dapat menjadi berkah dan doa untuk kemajuan Provinsi Kaltara sesuai dengan visi Kaltara yaitu Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setda Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., menyebutkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) memiliki wewenang untuk menyediakan layanan dan dukungan untuk mencegah, mengelola, dan menangani insiden keamanan informasi.

Hal ini disampaikannya saat membuka acara Penguatan TTIS se-Kalimantan Utara yang digelar di Kantor Gubernur, Ruang Serbaguna Lt. 1, Selasa (18/11).

“Tim ini diisi oleh para spesialis yang bekerja berdasarkan prosedur dan kebijakan, dengan tujuan merespon setiap insiden secara cepat, tepat, dan efektif, serta mengurangi risiko serangan siber,” kata Wahyuni.

Dengan kolaborasi Kaltaraprov-csirt antar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Wahyuni berharap, dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Lebih lanjut Wahyuni mengungkapkan, dari berbagai platform digital dapat memberikan peluang bagi tindak kejahatan. Seperti manipulasi informasi, serangan politik, serangan psikologis, propaganda, hoax, maupun penyebaran paham radikal.

“Maka dari itu, melalui kegiatan ini, kita dapat meningkatkan kompetensi teknis dalam deteksi, analisis, dan penanganan insiden siber, sesuai dengan standar nasional,” terang Wahyuni.

Wahyuni juga mengajak seluruh anggota tim untuk terus memperkuat kolaborasi dan berbagi informasi dengan berbagai pihak, termasuk sesama CSIRT di Indonesia.

“Sinergi yang kuat adalah kunci dalam menangani dan memulihkan insiden siber secara lebih cepat dan efisien,” pungkasnya.

(DKISP)

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara Ke-35 Masa Sidang I Tahun 2025 dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, pada Senin (17/11/25).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., didampingi Wakil Ketua H. Muddain, ST., serta dihadiri oleh para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Hadir pula Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, turut hadir para Pejabat Tinggi Pratama dan Administratur Pemprov Kaltara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

Agenda penyampaian Nota Keuangan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari KUA-PPAS Tahun 2026 yang telah dibahas dan disepakati bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Rapat Paripurna Ke-33 pada 20 Oktober 2025. Penyusunan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Regulasi tersebut menjadi landasan dalam menyusun kebijakan anggaran daerah yang harus selaras dengan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta arah kebijakan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan bahwa Nota Keuangan Raperda APBD 2026 merupakan bentuk implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dokumen tersebut menggambarkan kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penyerahan Dokumen Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Gubernur Kaltara kepada unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagai langkah awal pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif.

(Humas DPRD Kaltara)