Sukses Terselenggara KONI Cup 2025, Tidak Ada Prestasi Instan Tanpa Kerja Keras. ‎ ‎Bupati Nunukan : Berharap Prestasi Olahraga Semakin Maju”

NUNUKAN – Setelah hampir tiga minggu dilaksanakan pertandingan demi pertandingan dari berbagai cabang olahraga, malam hari ini Kejuaraan KONI Cup tahun 2025 resmi ditutup oleh Bupati Nunukan Irwan Sabri SE yang diwakili Kepala Disbudporapar H. Surai S Sos di secara resmi menutup ajang KONI Cup di Gelanggang Olahraga (GOR) Dwikora Nunukan, Minggu (30/11).

‎Acara ini turut dihadiri Forkopimda kab.Nunukan, Ketua KNPI Nunukan, serta Anggota DPRD Kab. Nunukan.

‎Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan oleh Kadis Disbudporapar menekankan bahwa ajang yang telah berlangsung selama hampir tiga minggu ini harus menjadi momentum kebangkitan prestasi olahraga di Kabupaten Nunukan.

‎Bupati Irwan Sabri berpesan untuk para atlet, dan kepada para pemenang yang sudah bertanding, mengucapkan selamat dan berharap prestasi ini menjadi pemicu semangat untuk berlatih lebih giat guna menghadapi even olahraga yang lebih besar.

‎”Kepada atlet maupun tim yang belum berhasil meraih prestasi, saya harapkan untuk tidak patah semangat. Masih banyak kesempatan dan peluang di masa-masa yang akan datang,” ujarnya di hadapan para atlet.

‎Bupati menegaskan bahwa KONI Cup bukan sekadar ajang pembuktian, melainkan sarana krusial untuk menjaring bibit-bibit unggul dan talenta terbaik daerah. Beliau mengingatkan bahwa dalam dunia olahraga, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan.

‎”Kita tahu bersama, tidak ada yang instan dalam olahraga. Prestasi hanya bisa diraih jika ada kerja keras, disiplin, dan ketekunan secara terus menerus. Atlet terbaik baru bisa muncul jika ada pembinaan dan pelatihan secara berjenjang, konsisten, dan berkelanjutan,” tegasnya.

‎Salah satu sorotan utama dalam KONI Cup 2025 ini adalah dipertandingkannya cabang-cabang olahraga yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian, seperti renang, drumband, catur, dan biliar. Bupati mengapresiasi langkah jajaran pengurus KONI ini dan berharap variasi cabang olahraga dapat terus ditambah pada tahun-tahun berikutnya.

‎Menutup sambutannya, Bupati Irwan Sabri memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) serta jajaran KONI Kabupaten Nunukan.

‎”Melaksanakan kegiatan yang memakan waktu hampir satu bulan tentu bukan pekerjaan mudah. Butuh manajemen, stamina, dan sinergi yang baik dari seluruh stakeholder. Terima kasih atas kerja keras siang dan malam untuk menyelenggarakan kegiatan ini,” pungkasnya.

‎Bupati Irwan Sabri menyatakan KONI Cup 2025 resmi ditutup, dengan harapan olahraga di Kabupaten Nunukan terus maju dan berprestasi.

‎Sementara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nunukan, Muhammad Yasin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan tersebut dengan baik, meskipun di tengah keterbatasan dan kepengurusan baru.

‎”Dengan semangat ‘Energi Baru’ ini, kami akan melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap kinerja di kepengurusan serta menjalin komunikasi yang intens dengan seluruh Cabang Olahraga guna membuat program-program kerja ke depan sesuai dengan Visi dan Misi KONI Kabupaten Nunukan yaitu ‘Mewujudkan KONI Kabupaten Nunukan Sebagai Organisasi Olahraga yang Profesional, Solid, dan Terencana dengan Semangat Energi Baru, Nunukan Bisa untuk Melahirkan Prestasi Membanggakan serta Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Modern dan Berdaya Saing,” tutur Yasin.

‎Muhammad Yasin Sebagai Ketua KONI Nunukan juga menekankan pentingnya sinergitas dengan pemerintah daerah, provinsi, pusat, serta pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan potensi olahraga di Nunukan. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Utara tahun depan, Yasin berpesan kepada seluruh atlet agar terus berlatih untuk meraih prestasi terbaik, begitu pula kepada Cabor, pelatih, dan wasit untuk melakukan pembinaan berkelanjutan.

‎Acara penutupan KONI Cup ditutup dengan pemberian piala, medali, dan hadiah kepada para pemenang.

(PROKOMPIM)

Wakil Ketua DPRD Kaltara Hadiri PTBI 2025

TARAKAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, ST., menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, pada Jumat (28/11/25) malam.

Pertemuan yang mengangkat tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong stabilitas dan akselerasi ekonomi daerah.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Bank Indonesia turut menyampaikan arah strategis kebijakan BI ke depan melalui live streaming PTBI Nasional. Beberapa fokus kebijakan yang dipaparkan meliputi penguatan stabilitas moneter, pengembangan sistem pembayaran digital yang semakin inklusif, peningkatan ketahanan sektor keuangan, serta penguatan sinergi antara BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh unsur Forkopimda dan pejabat pemerintah daerah.

(Humas DPRD Kaltara)

DPRD Kaltara Rismanto Tegaskan Penyelenggaraan Pendididkan pancasila dan wawasan. kebangsaan

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dapil IV Nunukan, Rismanto, menegaskan pentingnya implementasi serius Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi Perda (Sosper) yang digelar di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, bersama warga RT 03 dan RT 04, pada Sabtu (29/11/2025).

Perda baru ini, kata Rismanto, hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman, terutama melemahnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan semangat persatuan di tengah derasnya arus digitalisasi dan pergeseran nilai generasi muda.

“Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti di sekolah atau instansi pemerintah saja. Perda ini mengamanatkan agar nilai-nilai itu hadir sampai ke lingkungan rukun tetangga, menjadi bagian hidup masyarakat,” tegas Rismanto kepada MataKaltara.com.

Perda untuk Menjawab Tantangan Zaman

Dalam paparannya, politisi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2024 mewajibkan pemerintah daerah menggelar pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan secara berkelanjutan, terstruktur, dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

Program tersebut mencakup kegiatan pembinaan, peningkatan kapasitas generasi muda, penguatan karakter kebangsaan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.

“Kita ingin masyarakat Nunukan yang hidup di wilayah perbatasan tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga kuat secara ideologi. Perda harus menyatu dengan kehidupan warga, bukan jadi arsip!,” ujar Rismanto.

DPRD Siap Mengawal Implementasi

Rismanto menegaskan bahwa DPRD Kaltara akan terus mengawal jalannya Perda ini, mengingat posisinya yang krusial bagi daerah perbatasan seperti Nunukan.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Kaltara untuk menyusun program yang tepat sasaran, menjangkau sekolah, organisasi kepemudaan, kelompok masyarakat, hingga perangkat desa dan kelurahan.

“Wilayah perbatasan adalah pintu depan negara. Karena itu, pembinaan wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti pada seremonial. Harus menyentuh masyarakat dan memberi dampak nyata,” ungkap Rismanto.

Antusias Warga Nunukan

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri puluhan warga dari dua RT tersebut berlangsung hangat. Banyak warga yang menyampaikan harapan agar Perda ini benar-benar diterapkan, bukan sebatas disosialisasikan.

Salah satu warga RT 03, Andi Haliyana menilai Perda ini penting untuk membangun karakter generasi muda yang hidup di perbatasan dan rentan terhadap pengaruh budaya luar.

“Kami di sini dekat Malaysia. Anak-anak muda perlu dibekali pengetahuan tentang Pancasila dan cinta tanah air. Jadi bagus kalau pemerintah betul-betul jalankan Perda ini,” tutur Andi Haliyana.

Sementara itu, Fitriani, warga RT 04, menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan karena banyak warga yang belum mengetahui adanya regulasi baru tersebut.

“Baru kali ini saya tahu ada Perda khusus tentang pendidikan Pancasila. Kalau bisa, kegiatan seperti ini dibuat rutin, supaya masyarakat lebih paham dan merasa dilibatkan,” katanya.

Kegiatan Sosper tersebut ditutup dengan dialog antara warga dan perwakilan DPRD. Para peserta berharap agar sosialisasi seperti ini terus dilaksanakan dan diikuti program lanjutan, seperti pelatihan karakter kebangsaan atau pendidikan Pancasila bagi anak muda dan komunitas warga.

Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2024 tersebut sekaligus menjadi momentum penting bagi masyarakat di Jl. Pasar Baru, RT 03 dan RT 04, untuk memahami kembali pentingnya nilai persatuan, toleransi, dan kecintaan terhadap Indonesia khususnya di daerah yang berada di garis terdepan NKRI.

(Humas DPRD Kaltara)

HUT ke 54 Korps Pegawai Negeri, Datu Iqro Minta ASN Kaltara Jaga Integritas

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si memimpin upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke-54 Tahun 2025, lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (1/12).

Di kesempatan itu Datu Iqro membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrulloh. “Dewan Pengurus Korpri menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bakti, dedikasi dan loyalitas yang telah saudara tunjukkan selama lebih dari setengah abad dalam menjalankan tugas negara,” kata Datu Iqro.

Datu Iqro mengingatkananggota Korpri agar terus meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui pelayanan yang tulus, profesional dan berintegritas. Dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Korpri lahir sebagai wadah Perhimpunan Pegawai Republik Indonesia ditetapkan oleh Presiden Soeharto, melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1971.

Tema HUT Korpri tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”. Hal ini mencerminkan tekad Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga persatuan, solid, berintegritas dan mandiri dalam pengabdian menjadi kekuatan moral dan profesional.

“Korpri sebagai kekuatan pemersatu dan penggerak birokrasi demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, berdaya saing, dan berkeadilan dengan semangat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara anggota Korpri,” tegasnya.

Sebagai perekat dan pemersatu bangsa ASN dituntut setia dalam mengabdi untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. “Semoga semangat pengabdian ini terus menyala di setiap insan korpri, demi Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera,” ujarnya.

Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong penguatan KORPRI. Salah satunya program reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Undang-undang tersebut mendorong penyesuaian ASN dalam menjawab tantangan zaman dengan menjaga kode etik profesi. Datu Iqro mengajak seluruh anggota KORPRI untuk terus berinovasi, memperkuat pengabdian, serta bekerja sepenuh hati untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI tahun 2025. Dengan semangat bersatu dan berdaulat, Korpri teguh berintegritas, profesionalisme, menuju Indonesia Maju 2045,” tutupnya.

(dkisp)

Pemprov Dorong Usulan Pahlawan Nasional dari Kaltara

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan atensi khusus mengenai Rencana Pengusulan Calon Pahlawan Nasional dari provinsi ke 34 ini.

Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kegiatan Rapat Pembahasan Rencana Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Kaltara digelar di Kantor Gubernur, Ruang Rapat Wagub Lt. 3, Senin (1/12). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si.

Wagub Ingkong menegaskan, Kaltara juga memiliki peluang yang sama untuk mengusulkan pahlawan nasional. Di mana harus memenuhi syarat dan dasar hukum yang masih berlaku, serta didukung dengan bukti sejarah yang kuat.

Ia juga mendorong tim kajian untuk melakukan penelusuran mendalam, termasuk mencari dokumentasi sejarah.

“Kita berharap tahun depan sudah ada pahlawan dari Kaltara yang layak untuk diusulkan. Pengaruh politik dan nilai sejarahnya sangat besar bagi daerah,” pungkasnya. Hadir mendampingi Wagub Ingkong Ala, Kepala Dinsos Dr. Obed Daniel LT, S.Hut., MM.

Dari seluruh provinsi di Kalimantan, hanya Kaltara yang belum memiliki pahlawan nasional. Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki dua pahlawan nasional yakni; Raden Tumenggung Abdul Kadir Setia dan dr. Raden Rubini Natawisastra.

Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki empat pahlawan nasional yakni Pangeran Antasari, Brigjen TNI (Purn) Hasan Basry. KH Idham Chalid, dan Pangeran Mohammad Noor.

Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki satu pahlawan nasional yakni Tjilik Riwut, dan Kalimantan Timur memiliki satu pahlawan nasional yang penetapannya terbilang baru yakni Sultan Aji Muhammad Idris.

(dkisp)