NUNUKAN –Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar menghadiri Rapat Koordinasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Kegiatan Pengembangan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2025. Rapat yang dilaksanakan di ruang pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan ini, dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K ini juga dihadiri Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.I.P., dan Asdep PPenataan Ruang Kawasan Perbtasan Drs. Ismawan Harijono, M.S.I. Jumat (3/10/25).
Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan oleh Plt. Sekda Ir. Jabbar menyampaikan bahwa pengukuran IPKP PPKP ini merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja yang sangat penting, Perbatasan di Kabupaten Nunukan.
“Dengan pengukuran IPKP PPKP ini, kita berharap perencanaan pembangunan Kawasan perbatasan menjadi lebih terarah, dan pembangunan dapat lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Bupati Nunukan juga mengingatkan, Pembangunan Kawasan Perbatasan harus dibarengi dengan upaya pencegahan peredaran barang-barang terlarang, Perdagangan orang, penyelundupan dan berbagai kerawanan di perbatasan lainnya.
Pada kesempatan itu pula, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K menyampaikan terkait dengan Kabupaten Nunukan ini akan menjadi primadona yang dalam artian akan banyak tim yang akan datang silih berganti, dikarena ada beberapa isu-isu yang terjadi di Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan.
“Isu-isu tersebut antara lain tentang permasalah saudar-saudara kita yang berada di daerah Krayan yang meminta perlunya perhatian pemerintah, kemudian yang kedua masih ada permasalahan dibatas negara terkait pengalihan lahan dari Malaysia ada sekitar 127 hektar yang diberikan oleh Pemerintah Malaysia kepada kita kemudian 5 hektar milik kita ke Pemerintah Malaysia dimana masyarakat kita masih tinggal di Kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga permasalah pengoperasian PLBN kita di Sebatik dimana pada bulan Oktober lalu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,”ungkapnya.
Irjen Pol. Edfri berharap permasalahan-permasalahan tersebut akan segera terselesaikan dan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian-Kementerian terkait.
Selain itu, Irjen Pol. Edfri juga menyampaikan bahwa terkait dengan tugas dan fungsi terkait pengelolaan potensi Kawasan perbatasan terkait masalah ekonomi, dari data yang di peroleh dari OPD terkait sentra ekonomi yang ada di Kabupaten Nunukan ada beberapa potensi unggulan salah satunya adalah rumput laut yang memiliki kendala tidak ada tempat pengelolaannya dan harganya tidak bisa bersaing dikarena kualitasnya rendah.
“Tahun depan kami dapat program yang akan dilaksanakan khususnya di Nunukan ada 22 PPKP, kita akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa Bimbingan Teknis kepada UMKM yang ada di Nunukan. Kita dapat masukan, salah satunya pengolahan rumput laut. Kita akan mendatangkan pelatih atau narasumber yang sudah ahli dibidangnya yang akan melatih para UMKM terkait pengelolaan ruput laut ini,”ungkapnya.
Dengan adanya kegiatan tersebut nantinya diharapkan setelah dilatih tentunya hasil rumput lautnya bisa semakin baik, kualitasnya bagus kemudian bisa dijual dengan harga yang bisa bersaing dan nantinya mungkin jika ada yang berminat akan dibuatkan UMKM perusahaan kecil untuk mengelola rumput laut tersebut, jadi jangan hanya menjual bahan-bahan mentahnya saja kalua bisa akan di oleh di Nunukan menjadi bahan jadi. Jika nantinya jika bisa berkembang dan memiliki cabang akan menyerap para tenaga-tenaga kerja.
Selain rumput laut, Kabupaten Nunukan juga memiliki potensi pariwisata, namun saat ini ada beberapa kendala terkait akses menuju tempat tersebut.
“Kami meminta kepada Dinas Pariwisata untuk dapat mensurvei tempat-tempat pariwisata yang bisa menjual atau menarik minat para wisatawan baik local maupun mancanegara. Nanti kita akan berupaya untuk akses kesana, misalkan asetnya ada di Krayan namun melewati negara Malaysia maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini semua merupakan PR besar bagi teman-teman yang ada di Nunukan dan juga Pemerintah pusat,”ungkapnya.
Inilah saatnya dari BNPP dan Pemerintah Pusat untuk melihat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Utara khususnya yang tinggal dikawasan perbatasan yang butuh pertolongan dan butuh perhatian.
(PROKOMPIM)
