POLEWALI MANDAR- Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur menggelar kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, untuk mempelajari pola pengelolaan pelabuhan rakyat yang telah diterapkan daerah tersebut.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Polewali Mandar, Abbas Amin, SE.
Dalam pertemuan itu, Muhammad Mansur menyampaikan ketertarikannya terhadap sistem pengelolaan Pelabuhan Tanjung Silopo yang dikenal mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, Ia menilai pengaturan operasional pelabuhan di Polewali Mandar terstruktur dan dapat diadaptasi di Kabupaten Nunukan.
“Kami datang untuk melihat langsung bagaimana Polewali Mandar mengelola pelabuhan rakyatnya. Banyak hal yang bisa kami pelajari untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi Nunukan,” kata Muhammad Mansur. Senin, (17/11/25) di Polewali Mandar
Kepala Bidang Pengembangan Dishub Polewali Mandar, Abbas Amin SE memaparkan tentang proses pembenahan fasilitas, pengawasan aktivitas kapal, hingga penerapan administrasi kepelabuhanan yang lebih rapi, dan berperan meningkatkan arus kedatangan kapal dan aktivitas perdagangan lokal.
Muhammad Mansur mengatakan informasi yang diperolehnya sangat membantu untuk merumuskan penguatan pelabuhan rakyat di Nunukan, menurutnya, daerah perbatasan membutuhkan pola pengelolaan yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi antarwilayah.
“Pengalaman yang disampaikan pihak Dishub menjadi bahan penting bagi kami. Pengelolaan pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri, harus ditopang oleh sistem kerja yang teratur dan SDM yang benar-benar siap,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan pelabuhan rakyat tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tata kerja, pelayanan pengguna jasa, dan kesiapan sumber daya manusia, kunjungan tersebut membuka ruang diskusi mengenai langkah-langkah teknis yang dapat diterapkan di Nunukan.
Di hadapan pejabat Dishub Polewali Mandar, Muhammad Mansur menilai bahwa keberhasilan Tanjung Silopo dapat menjadi contoh bagi banyak daerah pesisir, dan mengapresiasi data yang ditampilkan, mulai dari proses perencanaan hingga pengelolaan harian di pelabuhan setempat.
Selain itu, kunjungan ini membahas pola kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan, pendekatan itu dinilai mampu menciptakan keteraturan tanpa menghambat aktivitas ekonomi warga.
Muhammad Mansur juga mengamati bagaimana pola pengawasan terhadap arus keluar masuk barang dan penumpang dilakukan, Ia menilai sistem tersebut dapat membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan dan memudahkan proses pendataan.
Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Pengembangan Dishub Polewali Mandar menjelaskan berbagai kendala yang pernah dihadapi, termasuk tantangan dalam menjaga fasilitas pelabuhan dan mengatur penataan kapal tradisional.
Kunjungan kerja ini memberikan gambaran luas bagi Muhammad Mansur terkait pengelolaan pelabuhan rakyat yang lebih tertata. Ia mengatakan hasil pertemuan tersebut akan menjadi rujukan untuk pembahasan di tingkat kabupaten, terutama terkait peningkatan kualitas layanan pelabuhan rakyat di Nunukan
(Humas DPRD Nunukan)
