Bahas Lima Isu Strategis, Pemprov Perkuat Kebijakan Pembangunan

6F71DE19-E991-408F-B6E7-D996555C2A50-1024x682

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui pembahasan lima isu tematik pembangunan daerah tahun 2026. Data yang akurat dan valid dinilai penting untuk menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Pembahasan Lima Isu Tematik Pembangunan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (26/10) pagi.

Sekprov Denny mengatakan, pembangunan yang berkualitas harus didukung data yang dapat menggambarkan kondisi daerah, capaian pembangunan, serta berbagai persoalan yang perlu diselesaikan.

“Data bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Data harus membantu kita memahami kondisi daerah, melihat capaian, mengenali masalah, dan menentukan kebijakan pembangunan yang tepat,” ujar Denny.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat lima isu tematik yang menjadi pembahasan, yakni produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan; transformasi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan energi baru terbarukan; pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat; konektivitas wilayah dan pemerataan akses layanan dasar; serta tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas.

Menurut Denny, kelima isu tersebut saling berkaitan sehingga tidak dapat ditangani secara terpisah.
Penyelesaiannya membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai perangkat daerah agar kebijakan yang disusun dapat menjawab persoalan pembangunan secara menyeluruh.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta aktif memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta data valid yang dimiliki masing-masing perangkat daerah.

“Kita tidak cukup hanya memiliki data. Data tersebut harus diolah menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Denny juga menyambut baik penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2026 oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara bersama Program SKALA.

Ia berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan capaian pembangunan Kaltara sekaligus menjadi referensi dalam menyusun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.

Denny menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Kaltara, para tenaga ahli, Program SKALA, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku dan penguatan pemanfaatan data pembangunan daerah.

“Semoga buku profil pembangunan daerah tahun 2026 ini memberikan manfaat nyata dalam memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, demi terwujudnya fondasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang Maju, Makmur, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut.; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si.; serta narasumber dan tenaga ahli penyusun Buku Profil Pembangunan, Fahmi Prayoga, S.E., dan Mochammad Ubaidillah, S.AP., bersama tim Program SKALA.

(dkisp)